JAKARTA (Kontroversinews.com) – PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) bersama BPH Migas meresmikan 27 titik lembaga penyalur bahan bakar minyak (BBM) melalui Program BBM Satu Harga secara serentak di Kantor Integrated Terminal Pontianak, Rabu (9/6).
“Dengan resminya 27 titik BBM Satu Harga yang kita lakukan pada hari ini, Pertamina bersama Kementerian ESDM dan BPH Migas kembali mewujudkan energi berkeadilan bagi saudara-saudara kita yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses untuk menikmati energi dengan harga yang terjangkau,” kata Executive General Manager Regional Kalimantan Freddy Anwar.
Freddy mengungkapkan, PT Pertamina Patra Niaga yang kini diamanahkan menjalankan program BBM Satu Harga sebagai Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina memiliki target 76 titik BBM Satu Harga pada 2021. Dengan 27 titik yang diresmikan, maka saat ini sudah ada 270 wilayah 3T yang dilayani oleh Pertamina melalui Program BBM Satu Harga.
27 titik BBM Satu Harga yang diresmikan antara lain 1 titik di Provinsi Kepulauan Riau, 3 titik Nusa Tenggara Barat, 7 titik Nusa Tenggara Timur (NTT), 5 titik Kalimantan Barat, 1 titik Kalimantan Utara, 1 titik Gorontalo, 2 titik Sulawesi Tengah, 1 titik Sulawesi Selatan, 1 titik Maluku, 1 titik Maluku Utara, dan 4 titik di Papua.
Adapun untuk Kalimantan Barat, BBM Satu Harga hadir di Menukung Kabupaten Melawi, Kayan Hulu Kabupaten Sintang, Sungai Melayu Rayak Kabupaten Ketapang, Menjalin Kabupaten Landak, dan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang.
“Harapannya BBM Satu Harga dapat mendukung pemerataan energi di seluruh negeri serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas masyarakat di daerah tersebut. Pertamina optimis dapat terealisasi seluruh 76 target BBM Satu Harga pada akhir tahun nanti,” ungkap Freddy dilansir dari Cnn Indonesia.
Program BBM Satu Harga merupakan program pemerataan energi dan penerapan energi berkeadilan dengan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sama untuk produk premium dan solar bersubsidi di wilayah yang memiliki keterbatasan akses atau Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Program ini dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2017, dan hingga tahun 2020, Pertamina sudah mengoperasikan sebanyak 243 titik yang tersebar di seluruh Indonesia.
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa atau Ifan mengatakan, BBM Satu Harga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, khususnya terkait keadilan wilayah, keadilan sosial yang berbasis keadilan energi. Pertumbuhan tidak hanya difokuskan di pusat atau di kota besar, namun dimulai dari wilayah 3T demi pemerataan.
“Realisasi BBM Satu Harga adalah komitmen dan merupakan bukti konkrit tekad pemerintah bersama BUMN mewujudkan keadilan energi. BPH bersama Pertamina sejak 2016 hingga sekarang konsisten untuk mewujudkan BBM Satu harga ini sesuai dengan UU Migas. Hal ini pasti akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana tadinya harga bahan bakar bisa hingga 40 ribu rupiah, sekarang harganya sama, secara operasional ekonomi pasti akan sangat berpengaruh,” kata Ifan.
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan turut menyampaikan apresiasi atas pengoperasian 27 titik BBM Satu Harga di seluruh Indonesia, dan khususnya yang melayani kebutuhan energi masyarakat di Kalimantan Barat.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini BPH Migas dan pelayanan Pertamina dalam memperhatikan masyarakat di wilayah 3T. Ini adalah bentuk perhatian kepada masyarakat dalam hal mendukung ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM yang diatur sehingga dapat terus dinikmati oleh masyarakat. Selain itu, kami harap hal ini tetap dilakukan pengawasan yang ketat dari semua pihak agar semuanya berjalan dengan lancar,” kata Ria Norsan.
Ria Norsan mengingatkan bahwa koordinasi antar pemerintah daerah, BPH Migas, dan Pertamina harus berjalan maksimal. Sehingga, manfaat BBM Satu Harga dapat terus dinikmati masyarakat.
“Kita ingin masyarakat di wilayah 3T khususnya dapat terus menikmati manfaat dari hadirnya BBM Satu Harga. Karena itu, setelah ini beroperasi, kami akan terus menjaga agar proses penyaluran dan memastikan ketersediaan energi di lembaga penyalur,” ujarnya.