PASIRJAMBU (Kontroversinews.com) – Pekerjaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) itu banyak, tapi tidak punya gaji karena mereka pekerja sosial. Selama ini baru ada pemberian kebijakan dari kepala desa, nilainya tak seberapa dan tidak tentu.
Hal ini diutarakan TP PKK tingkat desa Mekarsari Yuana Novianti . “Saya ingin ada insentif yang rutin dari Pak Bupati, berapa saja, yang penting ada, ” katanya di sela-sela monitoring evaluasi (Monev) TP PKK Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung untuk 10 TP PKK se Kecamatan Pasirjambu di Desa Mekarsari, Rabu (6/10/2021).
Monev itu sendiri, kata Yuana merupakan evaluasi kerja PKK selama setahun, dalam program kerja tertib administrasi.
“Biasanya ibu-ibu kan suka lupa, nah sekarang dari kecamatan memeriksa administarinya, sudah betul, udah rapih atau masih ada yang salah-salah. Kalau masih ada yang salah nanti dibenerin oleh kecamatan, ” kata Yuana.
Di TP PKK Mekarsari sendiri menurut Yuana, dalam administrasi sudah tertib, karena setiap habis posyandu langsung dicatat di buku sip atau buku tujuh. Di sana, kata Yuana semua data ibu hamil, balita, dan ibu melahirkan tercatat.
Selain kegiatan posyandu, lanjut Yuana ada juga kegiatan pengajian, bersih-bersih tiap hari Sabtu. “Namanya Sabergam: Sabeungkeutan Gambung Bersih, ” imbuhnya.
Letaknya geografis Desa Mekarsari perbukitan. Ada 13 posyandu. 1 posyandu per- RW. Karena perbukitan itu, tak semua ibu-ibu PKK bisa menggunakan sepeda motor untuk menuju ke posyandu. Makanya kerap kali ditempuh dengan jalan kaki.
“Selain ingin ada insentif, kami juga ingin ada bangunan posyandu mandiri. Dari 13 Posyandu hanya 1 bangunan yang mandiri, sisanya Bangunan Kantor RW yang disekat, ” kata Yuana.
Sementata itu, di tempat yang sama, Ketua TP-PKK Kecamatan Pasirjambu Hj. Rita Rahamat, berpesan kepada ibu-ibu TP PKK di 10 desa yang ada di Kecamatan Pasirjambu agar harus sering mengadakan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat.
“Bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat, tentunya PKK di sini tidak bisa jalan sendiri, harus bersinergi dengan komponen yang ada di pemerintahan desa atau di lembaga masyarakat,” kata Hj. Rita.
Untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan PKK di tingkat desa, yaitu 10 program PKK, salah satu program PKK itu yakni pengerjaan secara berkelompok dalam administrasi. Kemudian turun ke lapangan mantau adanya Posyandu dan adanya PAUD. “Dengan monev ini, ke depan untuk lebih meningkatkan kegiatan PK, ” Pungkasnya.