BANDUNG (Kontroversinews.com) – Ketua Forum Sekertaris Rahmat Kurniawan mengakui dirinya beserta perangkat desa se Kabupaten Bandung Barat belum menerima siltap.
Rahmat mengatakan pada bulan Maret telah mendapat surat mengenai pencairan tetap, namun satu minggu kemudian surat kedua mengenai ralat pengajuan siltap.
“ada perubahan karena alasanya ada perhingan BPJS kesehatan perangkat desa, yang sibayarkan langsung dari siltap, BPJS nya di bayarkan oleh Pemda dipotong dari siltap 1 persen sementara 4 persennya dapat subsidi dari Pemda,Jadi perangkat desa menerima bersih penghasilan setelah di kurangi iuran BPJS yang menjadi kewajiban pegawai
“Ucapnya.
Rahmat mengungkapkan, Bahwa Perangkat desa se KBB keluhkan kejadian ini, pasalnya penghasilan tetap merupakan hak perangkat desa.
“Perangkat desa semuanya mengeluhkan keterlambatan apalagi ini udah masuk bukan ke 4,”katanya.
Sementara itu Usep, Salah seorang perangkat Desa di wilayah kecamatan Lembang harus pinjam sana dan pinjam sini, karena sejak awal tahun 2021 dirinya belum mendapatkan siltap.
Padahal, menurut Usep kewajibannya sebagai perangkat desa sudah dia lakukan sebaik mungkin.
“saya juga harus ngurusin rumah tangga, dan banyak kebutuhan keluarga,”katanya.
Usep mengungkapkan, bekerja di Desa harus stanbay 24 jam. Namun pemerintah belum memperhatikan secara serius.
“Usaha sampingan pun tidak mencukupi kebutuhan, makanya saya pinjam sana pinjam sini untuk mencukupi kebutuhan keluarga, karena saya sudah hampir empat bulan belum dapat siltap,”Ucapnya.
Ucup berharap, pemerintah dapat memperhatika para perangkat desa yang ada di KBB.
“Saya berharap pemerintah dapat memperhatikan kami, karena mungkin ada teman kami sebagai perangkat desa yang tidak ada sampingannya,”Paparnya dilansir dari laman pasundan.jabarekspres.com.***AS