JAKARTA (Kontroversinews.com) – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendukung pengabaian hak paten vaksin Covid-19. Langkah ini diambil untuk mendukung akses vaksin merata untuk negara-negara miskin.
Perwakilan Dagang AS Katherine Tai mengatakan, meski hak kekayaan intelektual untuk bisnis itu penting, Washington mendukung pengabaian hak paten vaksin Covid-19 untuk mengakhiri pandemi.
“Ini adalah krisis kesehatan global, dan keadaan luar biasa dari pandemi Covid-19 memerlukan tindakan luar biasa,” katanya dalam sebuah pernyataan, dilansir dari AFP Jumat (7/5/2021).
Biden berada di bawah tekanan kuat untuk mengesampingkan perlindungan bagi produsen vaksin, terutama saat munculnya kritik bahwa negara-negara kaya melakukan penimbunan vaksin Covid-19.
Dengan jaminan pasokan untuk orang Amerika, pemerintahan Biden akan melanjutkan upaya perluasan produksi dan distribusi vaksin. Mereka juga akan bekerja untuk meningkatkan bahan mentah yang dibutuhkan untuk memproduksi vaksin tersebut.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menyebut keputusan AS itu bersejarah dan menandai “momen monumental dalam perang melawan Covid-19”.
Sebelumnya, India, yang menjadi negara kedua dengan kasus corona terbanyak di dunia, berjuang di dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk memungkinkan lebih banyak pembuat obat membuat vaksin. Namun ini menjadi sebuah langkah yang ditentang banyak perusahaan raksasa farmasi.
Selama berbulan-bulan WTO telah menghadapi seruan untuk sementara waktu menghapus perlindungan kekayaan intelektual pada vaksin Covid-19. Ini juga dikenal sebagai pengabaian TRIPS sehubungan dengan perjanjian tentang Aspek Terkait Perdagangan dari Kekayaan Intelektual.
Tetapi gagasan itu telah ditentang keras oleh banyak perusahaan raksasa farmasi dan negara tuan rumah mereka. Mereka bersikeras bahwa paten bukanlah penghalang utama untuk meningkatkan produksi, dan memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat menghambat inovasi.
Mengutip dari CNBC indonesia, negara-negara seperti Selandia Baru, menyambut baik pengumuman AS. Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyebut langkah itu “berita luar biasa”, menambahkan bahwa itu akan membantu negaranya memproduksi vaksin mRNA secara lokal.
Di sisi lain, Prancis menentang pengabaian, menyatakan lebih memilih model berbasis donasi untuk membantu negara-negara miskin mengatasi kekurangan vaksin.
Pandemi telah merenggut lebih dari 3,2 juta nyawa di seluruh dunia sejak pertama kali muncul pada akhir 2019. Namun berkat vaksin, angka kematian tersebut dapat ditekan. Lebih dari 1,2 miliar dosis telah diberikan secara global, tetapi kurang dari 1% di negara miskin dan kurang berkembang.***AS