KUNINGAN, Kontroversinews | Munculnya kemungkinan Kabupaten Kuningan kembali memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi perhatian serius berbagai kalangan. Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya Kabupaten Kuningan pernah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menjadi indikator pengelolaan keuangan daerah yang baik.
Menanggapi kondisi tersebut, Nana Barak dari FK-GOL menilai bahwa turunnya opini dari WTP menjadi WDP bukan sekadar perubahan istilah administratif.
"Ini bukan hanya soal pergantian huruf dari WTP menjadi WDP. Ini adalah alarm merah yang menunjukkan adanya kemunduran tata kelola keuangan daerah yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat Kuningan," tegasnya.
Menurut Nana Barak, dalam perspektif hukum administrasi negara, opini WDP menunjukkan bahwa BPK menemukan kelemahan pada salah satu atau beberapa aspek penting, yakni sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maupun penyajian laporan keuangan.
Padahal, UUD 1945 Pasal 23 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.
"Penurunan opini dari WTP menjadi WDP dapat dipandang sebagai kegagalan pemerintah daerah dalam menjaga konsistensi tata kelola keuangan yang baik. Kepala daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kualitas pengelolaan APBD," ujarnya.
Ia menilai, apabila kondisi tersebut terus dibiarkan tanpa perbaikan yang serius, maka bukan tidak mungkin akan muncul konsekuensi hukum maupun sosial, termasuk menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Nana Barak menyebut penurunan opini tersebut dapat menjadi indikator adanya tiga penyakit birokrasi yang harus segera dibenahi.
Pertama, melemahnya komitmen politik dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, disiplin anggaran sering kali hanya menguat ketika pemerintah daerah mengejar target WTP, namun menurun setelah target tersebut tercapai.
Kedua, rapuhnya Sistem Pengendalian Internal (SPI). Temuan BPK yang berulang setiap tahun, baik terkait pengelolaan aset, SILPA, maupun belanja modal, menunjukkan bahwa standar operasional dan mekanisme pengawasan belum berjalan secara optimal.
Ketiga, menurunnya akuntabilitas publik. Opini WDP menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah kehilangan sebagian tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan.
"Persoalan ini tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan pergantian kepala daerah. Yang lebih penting adalah membangun budaya kerja yang disiplin, transparan, dan pengawasan internal yang kuat," katanya.
Menurut Nana Barak, APBD pada hakikatnya merupakan instrumen untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur desa, hingga penyediaan air bersih.
"Ketika BPK memberikan pengecualian dalam opini keuangan, maka ada bagian dari pengelolaan uang rakyat yang dinilai belum dapat dipertanggungjawabkan secara optimal atau belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah sejatinya berfungsi sebagai pengelola amanah rakyat. Opini WTP merupakan bukti bahwa pengelolaan tersebut dilakukan secara disiplin dan bertanggung jawab. Sebaliknya, opini WDP menjadi peringatan bahwa masih terdapat kelemahan yang harus segera diperbaiki.
"Dalam perspektif sosial, lemahnya pengendalian keuangan berpotensi membuka ruang terjadinya kebocoran anggaran. Akibatnya, dana yang seharusnya digunakan untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak optimal manfaatnya," ujarnya.
Karena itu, Nana Barak meminta Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk bersikap terbuka kepada masyarakat dengan mengumumkan secara transparan poin-poin pengecualian yang menjadi catatan BPK.
"Masyarakat berhak mengetahui di mana letak kelemahan pengelolaan keuangan daerah agar dapat ikut mengawasi proses perbaikannya," katanya.
Selain itu, ia juga mendorong penguatan Sistem Pengendalian Internal, peningkatan fungsi audit Inspektorat, serta pemberian sanksi yang tegas kepada OPD yang terbukti lalai dalam menjalankan tata kelola keuangan.
Menurutnya, opini WTP bukanlah hadiah, dan WDP bukan pula kutukan. Keduanya merupakan cerminan kualitas kerja birokrasi dalam mengelola keuangan publik.
"Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kuningan harus menjadikan LKPD Tahun Anggaran 2026 sebagai momentum untuk kembali meraih opini WTP. APBD bukan milik pemerintah, melainkan titipan rakyat yang wajib dikelola secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab," tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Nana Barak menegaskan bahwa masyarakat Kuningan berhak mendapatkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
"WTP bukan tujuan akhir, melainkan standar minimal dalam menjalankan amanah rakyat. Yang terpenting adalah memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat," pungkasnya. ***
