KUNINGAN, Kontroversinews | Menindaklanjuti pemberitaan Kontroversi News terkait kasus HIV/AIDS di Kabupaten Kuningan yang terus mengalami peningkatan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kuningan memberikan penjelasan mengenai kondisi terkini serta dukungan anggaran untuk penanganan penyakit tersebut.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Dinkes Kuningan, dr. Deni, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (11/8/2026), mengatakan bahwa kasus HIV/AIDS di Kuningan memang mengalami fluktuasi. Namun, menurutnya, kondisi paling parah terjadi pada tahun 2025.
“Kasus HIV/AIDS di Kuningan memang naik turun. Yang paling parah terjadi pada tahun 2025,” tuturnya.
Sementara itu, untuk tahun 2026, berdasarkan laporan yang telah masuk ke Dinkes Kuningan sejak Januari hingga April, tercatat sebanyak 6.988 orang telah menjalani pemeriksaan HIV. Dari jumlah tersebut, sebanyak 36 orang dinyatakan positif HIV.
Progres Pembangunan Jaringan Distribusi Utama di Rancamanyar dan Rancamulya Capai 50 Persen
Deni menjelaskan, anggaran yang tersedia pada Bidang P2P untuk tahun 2026 sebesar Rp280 juta. Namun, anggaran tersebut tidak seluruhnya diperuntukkan bagi penanganan HIV/AIDS karena juga digunakan untuk program penyakit menular lainnya.
Untuk penanganan HIV/AIDS, anggaran tersebut antara lain dialokasikan untuk pengadaan alat RDT (Rapid Diagnostic Test). Alat pemeriksaan tersebut kemudian didistribusikan ke sejumlah puskesmas, rumah sakit, dan klinik yang telah bekerja sama dengan Dinkes Kuningan.
Menurut Deni, anggaran pengadaan RDT tersebut bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) melalui APBN. Sementara itu, dukungan anggaran dari APBD untuk penanganan HIV/AIDS hingga saat ini belum tersedia.
“Kalau dari APBD tidak ada. Padahal dari Bidang P2P sudah mengajukan. Namun, keputusan anggaran kembali kepada pihak yang memiliki kewenangan,” jelasnya.
Meski demikian, Dinkes Kuningan, khususnya Bidang P2P, memastikan akan terus menjalankan tugas dan upaya pencegahan serta pengendalian penyakit menular, termasuk HIV/AIDS.
“Kami dari P2P Dinkes akan terus bekerja sesuai tugas. Semoga ke depannya setiap anggaran yang kami ajukan dapat dibantu oleh pihak TAPD dan DPRD, karena ini untuk masyarakat Kuningan,” pungkasnya.
Lansia 73 Tahun Mengaku Tak Bisa Berobat di RSUD Cikalongwetan karena Tak Memiliki Ponsel Pintar
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius mengingat penanganan HIV/AIDS tidak hanya membutuhkan upaya medis, tetapi juga dukungan anggaran yang memadai untuk pemeriksaan, pencegahan, edukasi, serta penanganan dan pendampingan masyarakat yang terdampak. ***
