KUNINGAN | KONTROVERSINEWS – Gerakan Organisasi Pengawasan Kebijakan (GO PEKA) Kuningan mengapresiasi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan atas terjalinnya komunikasi dan sinergitas yang harmonis dengan elemen masyarakat. Apresiasi tersebut disampaikan setelah jajaran GO PEKA melakukan silaturahmi dan dialog bersama pihak Kejari Kuningan, Kamis (12/11/2026).
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Kedua pihak berdiskusi serta bertukar pandangan, saran, dan masukan, khususnya terkait penanganan kasus dugaan penyimpangan tunjangan DPRD.
Salah seorang pengurus GO PEKA, Abidin, menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kejari Kuningan beserta jajarannya yang telah menerima kedatangan mereka untuk bersilaturahmi dan berdialog secara terbuka.
Menurutnya, komunikasi yang baik antara masyarakat dan aparat penegak hukum (APH) sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman maupun miskomunikasi dalam menyikapi berbagai persoalan hukum.
Sekretaris DPD KAWALI Kuningan Desak APH Usut Tuntas Dugaan Illegal Logging di Kuningan Timur
"Kami mengapresiasi Kejari Kuningan dan seluruh jajarannya yang telah menerima kami untuk duduk bersama dan berdialog terkait penanganan kasus tunjangan DPRD. Kami mendukung penuh kinerja Kejari dan berharap penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, serta berkeadilan," ujar Abidin.
Ia menegaskan, kehadiran GO PEKA dalam pertemuan tersebut bukan untuk melakukan intervensi terhadap proses maupun keputusan hukum yang menjadi kewenangan Kejaksaan. Pihaknya hanya ingin menyampaikan pandangan, saran, dan masukan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap penegakan hukum di Kabupaten Kuningan.
"Semua keputusan tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Kami tidak bermaksud mengintervensi. Saran dan masukan dari kami silakan dipertimbangkan, tetapi kami percaya Kejari Kuningan lebih memahami langkah hukum yang harus diambil demi kepentingan masyarakat," tambahnya.
Abidin juga menilai dialog terbuka dalam suasana kekeluargaan merupakan langkah yang lebih konstruktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Menurutnya, komunikasi yang tidak tersumbat dapat menjadi jalan untuk menghindari kesalahpahaman sekaligus menjaga kondusivitas daerah.
Senada dengan itu, Nana Barak menambahkan bahwa masyarakat Kuningan berharap Kejari sebagai institusi penegak hukum mampu menghadirkan rasa keadilan melalui penanganan setiap perkara secara objektif dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia menilai, membangun komunikasi dan dialog dengan berbagai elemen masyarakat merupakan langkah elegan dan positif dibandingkan membiarkan persoalan berkembang akibat kurangnya komunikasi.
"Kami mengapresiasi Kejari Kuningan beserta jajarannya yang telah membuka ruang silaturahmi dan dialog. Kami berharap komunikasi seperti ini terus dipertahankan agar sinergitas antara masyarakat dan aparat penegak hukum semakin kuat," ungkap Nana.
Lebih lanjut, Nana menegaskan bahwa GO PEKA bersama elemen masyarakat lainnya siap mendukung langkah Kejari Kuningan dalam mengusut tuntas dugaan kasus korupsi, termasuk perkara tunjangan DPRD, dengan tetap menghormati independensi dan kewenangan aparat penegak hukum.
Menurutnya, dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
GO PEKA juga berharap Kejari Kuningan tidak hanya konsisten dalam menangani perkara yang sedang menjadi perhatian publik, tetapi juga terus mencermati berbagai dugaan tindak pidana korupsi lainnya yang berpotensi merugikan masyarakat dan daerah.
"Ke depan, kami berharap komunikasi dan sinergitas antara Kejari Kuningan dengan seluruh elemen masyarakat dapat terus terjalin. Kami siap mendukung upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi demi terwujudnya Kuningan yang lebih baik," pungkas Nana.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara masyarakat dan Kejari Kuningan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum di Kabupaten Kuningan. ***
