KUNINGAN, Kontroversinews – Program panas bumi (geotermal) di kawasan Gunung Ciremai menjadi persoalan serius yang mendapat perhatian berbagai elemen masyarakat. Program tersebut menuai beragam pandangan, mulai dari dukungan hingga kekhawatiran terhadap potensi dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.
Sejumlah elemen kontrol sosial, mulai dari organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), paguyuban masyarakat, hingga media, turut menyoroti rencana program geotermal tersebut.
Pada Kamis (15/10/2026), bertempat di RM Imah Amih, Desa Gandasoli, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan, sejumlah perwakilan ormas dan LSM menggelar forum diskusi untuk menyikapi program geotermal di Gunung Ciremai.
Dalam forum tersebut, berbagai pandangan, masukan, dan saran disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyikapi rencana program panas bumi tersebut.
Salah satu poin utama yang mengemuka adalah pentingnya transparansi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait rencana program geotermal di Gunung Ciremai.
Transparansi dinilai penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan dapat dipertanggungjawabkan. Paparan dari pihak Kementerian ESDM diperlukan sebagai bahan kajian dan analisis, sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat Kuningan mengenai tujuan program, tahapan pelaksanaan, potensi manfaat, serta risiko dan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.
Pasalnya, setiap wilayah memiliki karakteristik geografis, kondisi lingkungan, serta potensi risiko yang berbeda. Oleh karena itu, kajian, analisis, dan langkah mitigasi dampak program geotermal harus disesuaikan dengan kondisi wilayah yang menjadi sasaran pengembangan.
Pada prinsipnya, masyarakat membutuhkan penjelasan yang benar, transparan, dan komprehensif sebelum dapat menentukan sikap terhadap program pemerintah pusat tersebut.
Aliansi ormas dan LSM juga menyoroti peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Pemerintah daerah dinilai seharusnya bersikap proaktif sejak awal dengan membangun komunikasi dan koordinasi bersama pemerintah pusat, khususnya Kementerian ESDM, tanpa harus menunggu munculnya persoalan atau gejolak di tengah masyarakat.
Dinamika pro dan kontra terhadap program geotermal di Gunung Ciremai dinilai sebagai hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan pandangan tersebut seharusnya dapat dikelola melalui sosialisasi, edukasi, serta keterbukaan informasi yang dilakukan sejak tahap awal perencanaan.
Jika komunikasi dan sosialisasi dilaksanakan secara jelas dan transparan sejak awal, masyarakat diharapkan dapat memahami program tersebut secara lebih objektif. Dengan demikian, perbedaan pendapat dapat dibahas melalui dialog yang konstruktif, bukan berkembang akibat minimnya informasi.
Aliansi ormas dan LSM juga mempertanyakan sejauh mana tahapan persiapan program geotermal tersebut telah berjalan, termasuk aspek perencanaan dan penganggarannya. Mereka menilai bahwa setiap tahapan program perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui perkembangan dan proses yang sedang berlangsung.
Transparansi dan Sinergitas Jadi Kunci
Bagi aliansi ormas dan LSM, keterbukaan informasi, komunikasi, dan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat merupakan hal mendasar dalam menyikapi program geotermal di Gunung Ciremai.
Jangan sampai terputusnya komunikasi antarpihak justru memicu kesalahpahaman dan memperkeruh situasi, sehingga berpotensi mengganggu kondusivitas wilayah Kabupaten Kuningan.
Program geotermal di Gunung Ciremai perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk potensi manfaat, risiko, dampak lingkungan, serta langkah mitigasi yang harus disiapkan. Kajian tersebut harus dilakukan secara cermat dan berbasis data, mengingat kawasan Gunung Ciremai memiliki nilai ekologis yang penting bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Eksploitasi sumber daya alam tanpa kajian yang memadai dan perencanaan mitigasi yang tepat berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari. Karena itu, seluruh tahapan program perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.
Pada akhirnya, masyarakat Kuninganlah yang akan merasakan secara langsung manfaat maupun dampak dari setiap kebijakan yang diterapkan di wilayahnya.
Oleh sebab itu, sebelum program geotermal di Gunung Ciremai dilaksanakan lebih jauh, diperlukan kajian yang komprehensif, transparansi dari pemerintah, serta pelibatan masyarakat secara bermakna agar setiap keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. ***
