KUNINGAN, Kontroversinews — Ramainya pemberitaan mengenai dugaan disharmonisasi atau keretakan hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati Kuningan mulai mendapat sorotan publik.
Menanggapi isu tersebut, Forum Gabungan Ormas dan LSM (FKGOL) Kuningan melalui sejumlah ketuanya menyampaikan pandangan. Pernyataan itu disampaikan Senin (24/8/2026) di Sekretariat FKGOL Kuningan.
Ketua Barak, Bung Nana Rusdiana, S.IP., menuturkan bahwa pemerintahan daerah ibarat sebuah kapal yang sedang berlayar. Menurutnya, apabila hubungan antara kepala daerah dan wakilnya mulai retak, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat membuat jalannya pemerintahan tidak stabil dan berdampak pada pelaksanaan program kerja serta janji politik saat kampanye.
“Kinerja Bupati dan Wakil Bupati baru sekitar satu setengah tahun. Isu keretakan ini diduga akibat adanya komitmen politik yang telah disepakati tetapi tidak dijalankan. Jika demikian, roda pemerintahan dikhawatirkan berjalan sendiri-sendiri,” tuturnya.
Menurut Nana, apabila hubungan keduanya benar-benar tidak harmonis, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada program-program yang menyentuh masyarakat. Ia khawatir akan terjadi saling klaim atas hasil kinerja, sementara perhatian justru tersedot pada upaya membangun simpati masyarakat menjelang Pilkada 2029.
“Jangan sampai masing-masing sibuk mencari simpati masyarakat atau tebar pesona demi Pilkada 2029, sementara janji politik kepada masyarakat belum sepenuhnya ditunaikan. Seharusnya mereka bekerja sama menyelesaikan program yang telah dijanjikan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Andi Ambon dari Tatanan Jagat Cakra. Ia menilai isu keretakan tersebut diduga berkaitan dengan ego dan persoalan komitmen politik yang dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Jelas ini akan berimbas terhadap kinerja roda pemerintahan daerah. Kalau tidak kondusif, masyarakat yang pada akhirnya akan dirugikan karena bisa terjadi saling klaim atas hasil pembangunan dan program pemerintah,” katanya.
Andi meminta Pemerintah Daerah Kuningan segera memberikan klarifikasi terkait isu disharmonisasi tersebut karena telah menjadi sorotan masyarakat.
“Kalau memang ada persoalan, sebaiknya segera diklarifikasi. Jangan sampai isu ini terus berkembang dan menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti sejumlah kegiatan seremonial pemerintah daerah yang menurutnya menimbulkan kesan adanya perbedaan peran dan popularitas antara Bupati dan Wakil Bupati.
“Lingkaran politik memang kental dalam setiap Pilkada. Kalau ada janji atau komitmen politik yang diduga tidak dijalankan, hal itu bisa menimbulkan keretakan dan pada akhirnya memengaruhi kinerja pemerintahan,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Paku Mas, Asep, menambahkan bahwa apabila benar terjadi disharmonisasi antara Bupati dan Wakil Bupati, kondisi tersebut dinilai memprihatinkan karena masa pemerintahan masih relatif awal.
“Kalau benar ada disharmonisasi atau keretakan antara Bupati dan Wakil Bupati, tentu ini memalukan. Masa baru sekitar satu setengah tahun sudah muncul persoalan seperti ini. Jangan sampai yang menjadi korban justru program kerja untuk masyarakat Kuningan,” katanya.
Asep juga menyoroti isu politik mengenai kemungkinan Wakil Bupati maju sebagai Ketua Partai Penguasa. Menurutnya, apabila hal tersebut benar-benar terjadi, secara politik dapat meningkatkan elektabilitas Wakil Bupati menjelang kontestasi Pilkada 2029.
“Namun, hal itu sebenarnya tidak perlu menjadi kekhawatiran. Masyarakat Kuningan sudah semakin cerdas dan dapat menilai siapa yang benar-benar bekerja untuk masyarakat dan siapa yang hanya melakukan pencitraan demi kepentingan kekuasaan,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar ambisi politik tidak menggeser fokus pemerintah daerah dalam menjalankan amanah dan memenuhi janji-janji politik kepada masyarakat.
“Jangan sampai ambisi kekuasaan membuat lupa terhadap janji-janji politik dalam Pilkada. Segera tunaikan dan laksanakan karena semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jika memang ada isu keretakan antara Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, sebaiknya segera dirajut kembali dengan membangun komunikasi dan bekerja sesuai amanah demi kesejahteraan masyarakat Kuningan,” pungkasnya.
