17
November 2026 05:13 WIB
SOROT 6 Kali Dilihat

Diduga Proyek Siluman, Pembangunan Kirmir di Jelekong Disorot Warga, Minim Transparansi

Hedi H
Hedi H Pewarta
Diduga Proyek Siluman, Pembangunan Kirmir di Jelekong Disorot Warga, Minim Transparansi

Kab. Bandung, Komtroversinews | Pelaksanaan proyek pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) atau kirmir di wilayah Kelurahan Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, menuai sorotan warga dan awak media. Pasalnya, proyek fisik yang tengah berlangsung tersebut diduga tidak dilengkapi papan informasi kegiatan di sekitar lokasi pekerjaan.

Berdasarkan pantauan di lapangan, pembangunan kirmir tersebut telah berlangsung selama beberapa hari. Namun, hingga saat ini belum terlihat adanya papan informasi proyek yang memuat keterangan mengenai sumber anggaran, nilai kontrak, instansi penanggung jawab, maupun nama kontraktor pelaksana.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait transparansi penggunaan anggaran, terlebih apabila pembangunan tersebut bersumber dari keuangan negara.

Budi, pemerhati proyek pembangunan di Kabupaten Bandung, menyayangkan belum adanya informasi terbuka mengenai kegiatan pembangunan tersebut. Ia menilai masyarakat berhak mengetahui secara jelas asal-usul anggaran dan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek.

"Kami tidak tahu ini proyek dari dinas mana, apakah dari kabupaten atau desa, berapa anggarannya, dan siapa pemborongnya. Tiba-tiba dibangun begitu saja tanpa papan informasi. Ini kan uang negara, seharusnya transparan," ujar Budi saat ditemui di lokasi, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, keterbukaan informasi dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan sangat penting agar masyarakat dapat ikut serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.

Tidak adanya papan informasi proyek tersebut juga menjadi perhatian terkait penerapan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku.

Selain persoalan transparansi, Budi turut mempertanyakan kualitas pekerjaan dan kesesuaian spesifikasi teknis pembangunan kirmir tersebut. Ia berharap pelaksanaan proyek benar-benar mengacu pada standar teknis yang telah ditetapkan serta berada di bawah pengawasan pihak berwenang.

Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai perencanaan, baik dari segi kualitas material, volume pekerjaan, maupun ketentuan teknis lainnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor, pelaksana lapangan, maupun instansi terkait belum berhasil dikonfirmasi di lokasi kegiatan.

Warga berharap dinas atau instansi yang bertanggung jawab segera memberikan penjelasan kepada publik, sekaligus melakukan pengecekan terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut. Pemasangan papan informasi proyek dan keterbukaan mengenai penggunaan anggaran dinilai penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan pembangunan yang menggunakan uang negara. ***

Komentar (0)

1000 Karakter tersisa
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!