Kuningan, Kontroversinews – Berbagai aksi demonstrasi, audiensi, dan pelaporan terkait sejumlah persoalan di Kabupaten Kuningan dinilai belum membuahkan hasil yang diharapkan. Kondisi tersebut mendorong sejumlah elemen masyarakat membawa berbagai laporan ke pemerintah pusat dan aparat penegak hukum di tingkat nasional.
Sejumlah dugaan kasus yang terjadi di Kabupaten Kuningan telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum pusat, salah satunya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menindaklanjuti laporan tersebut, Aliansi Masyarakat Kuningan berencana mengawal proses penanganannya dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK RI.
Pada Jumat (7/8/2026), Koordinator Aksi, Bung Manap Suharnap, menyampaikan bahwa aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk dorongan agar laporan yang telah disampaikan segera mendapat tindak lanjut.
"Sudah saatnya laporan yang telah disampaikan ke KPK kita kawal melalui aksi demonstrasi agar segera ditindaklanjuti," ujarnya.
Menurut Manap, pihaknya menduga terdapat berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius, mulai dari sektor pendidikan, PUPR, BPKAD, tunjangan DPRD, hingga Dinas Kesehatan. Ia menegaskan bahwa berbagai laporan telah disampaikan kepada aparat penegak hukum dan akan terus dikawal melalui aksi demonstrasi di KPK.
Ia juga mengatakan bahwa selama pemerintahan saat ini telah berlangsung sekitar 60 kali aksi demonstrasi di Kabupaten Kuningan. Namun, menurutnya, berbagai aspirasi tersebut belum memperoleh respons yang memadai sehingga menimbulkan kesan diabaikan. Kondisi itu, menurutnya, berpotensi memengaruhi citra pemerintahan dan situasi kondusivitas di daerah.
Aliansi Masyarakat Kuningan berharap aksi demonstrasi di KPK RI dapat menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum agar laporan-laporan yang telah disampaikan segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mereka juga berharap penanganan dugaan kasus korupsi di Kabupaten Kuningan dapat dilakukan secara transparan, profesional, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
