RUSIA (Kontroversinews.com) – Pemerintah Rusia mengusir 10 diplomat Amerika Serikat (AS) dan memitan untuk meninggalkan negara beruang merah itu, Jumat (16/4/2021). Ini sebagai pembalasan atas 
Langkah-langkah tersebut, telah disetujui oleh Presiden Vladimir Putin, sebagai respons atas sanksi yang sebelumnya dilakukan AS terhadap Rusia, termasuk pembatasan utang negara.
Ini merupakan balasan cepat dari Moskow dan merugikan kepentingan AS seperti mengecilkan jejak diplomatiknya, tapi pintu dialog tetap terbuka. Pemerintahan Putin berjanji tidak akan mematikan gagasan yang diusulkan Biden tentang pertemuan puncak keduanya.
Pemerintah Rusia mengusir 10 diplomat Amerika Serikat (AS) dan memitan untuk meninggalkan negara beruang merah itu, Jumat (16/4/2021). Ini sebagai pembalasan atas pengusiran diplomat Rusia dengan jumlah yang sama oleh pemerintahan Presiden Joe Biden tepat sehari sebelumnya.
Langkah-langkah tersebut, telah disetujui oleh Presiden Vladimir Putin, sebagai respons atas sanksi yang sebelumnya dilakukan AS terhadap Rusia, termasuk pembatasan utang negara.
Ini merupakan balasan cepat dari Moskow dan merugikan kepentingan AS seperti mengecilkan jejak diplomatiknya, tapi pintu dialog tetap terbuka. Pemerintahan Putin berjanji tidak akan mematikan gagasan yang diusulkan Biden tentang pertemuan puncak keduanya.
Dikatakan juga pihak Rusia tengah menyiapkan opsi potensi sanksi yang lebih menyakitkan kepada bisnis dan ekonomi AS di Rusia, menyusutkan korps diplomatiknya di Rusia menjadi hanya 300 orang, tetapi masih ditahan sementara untuk saat ini.
Hubungan Rusia-AS semakin merosot ke level terendah setelah perang dingin bulan lalu usai Biden membenarkan Putin merupakan ‘pembunuh’. Imbasnya, Moskow langsung memanggil pulang duta besarnya untuk Washington guna konsultasi. Duta besar tersebut masih belum kembali hampir sebulan kemudian.
Kementerian luar negeri Rusia mengatakan John Sullivan, duta besar AS untuk Rusia, juga harus pulang.
Washington mengatakan sanksi itu sendiri adalah balasan atas campur tangan Rusia dalam Pilpres AS tahun 2020, peretasan dunia maya, penindasan terhadap Ukraina, dan dugaan tindakan jahat lainnya.
Rusia membantah semua tuduhan AS kata seorang perwakilan Departemen Luar Negeri melalui email.
“Bukan kepentingan kami untuk masuk ke siklus eskalasi, tetapi kami berhak untuk menanggapi setiap pembalasan Rusia terhadap Amerika Serikat,” kata dia dikutip dari Cnbc Indonesia.
Tanggapan Moskow sebagian besar bersifat balas dendam. Mereka mengusir 10 diplomat AS dan melarang 8 pejabat tinggi AS untuk memasuki negara tersebut atas tuduhan kontribusi mereka terhadap ‘kursus anti-Rusia’.
Mereka yang dilarang termasuk Direktur FBI Christopher Wray, Direktur Intelijen Nasional Avril Haines, Jaksa Agung AS Merrick Garland, dan Sekretaris Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas.
Selain itu ada juga Direktur Biro Penjara Federal Michael Carvajal, Direktur Dewan Kebijakan Domestik Susan Rice, John Bolton, mantan Penasihat Keamanan Nasional AS, dan mantan kepala CIA Robert James Woolsey.
Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan akan mengakhiri penerimaan dana kegiatan LSM AS di Rusia yang dituding ikut campur dalam urusan dalam negeri negara tersebut. Selain itu, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov juga sedang menyiapkan potensi sanksi yang lebih menyakitkan kepada bisnis AS di Rusia.
Langkah-langkah lain dirancang untuk mempersulit kedutaan AS untuk mempekerjakannya sendiri.
Dia juga telah mengusulkan agar dia dan Putin bertemu untuk pertemuan terbuka.
“(Putin) telah berulang kali mengatakan kami siap untuk mengembangkan dialog sebanyak mitra kami siap untuk melakukannya. Dalam hal ini mungkin positif bahwa pandangan kedua kepala negara itu sama,” kata Dmitry Peskov, juru bicara Putin, kepada wartawan sebelum sanksi balasan Rusia diumumkan.
“Pandangan mereka secara kategoris tidak sesuai dalam hal menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan mempertimbangkan kepentingan satu sama lain,” tambah Peskov.
Kementerian luar negeri mengatakan proposal KTT Putin Biden pada awalnya diterima dengan baik, tetapi sekarang sedang dipelajari dalam konteks peristiwa yang sedang berlangsung.
“Kami ingin menghindari eskalasi lebih lanjut dengan Amerika Serikat. Kami siap untuk dialog yang tenang dan profesional, “kata kementerian.***AS