“Ya kan selama ini sudah ada salurannya, di DKI kita selalu menggunakan digital jadi ada website, silakan sampaikan keluhan nanti akan kami tindak lanjuti,” ujar Ariza kepada wartawan, Selasa (10/5/2022) malam.

Menurut Ariza, keluhan yang dibuat online akan diproses lebih cepat. Sementara itu, pengaduan akan memasuki pemerintah provinsi DKI Jakarta dan kemudian melanjutkan ke kantor tenaga kerja (Disnaker).

“Digital lebih cepat. Informasi akan diikuti oleh Naker (Work), tentu saja, kami menerima informasi, kami terus ke kantor tenaga kerja,” katanya.

Sementara itu, Virtual Knemaker THR Post mendaftarkan hingga 5.680 laporan yang sampai penutupan kemarin. Keluhan online adalah 3.037 (54 persen) dan konsultasi online adalah 2.643 (46 persen). Dari jumlah tersebut, hingga 3.037 keluhan online berasal dari 1.758 perusahaan. Masalah yang dikeluhkan hingga 1.438 THR tidak dibayar, 1.235 TH tidak setuju dengan ketentuan dan 364 THR yang dibayar terlambat.

Artikel Wagub DKI Imbau Karyawan Belum Terima THR Adukan Lewat Website pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Petugas PPSU tersebut membuat laporan palsu bahwa dirinya mengalami pembegalan usai mengambil THR dari Bank DKI di depan RS Husada, Sawah Besar, pada Rabu (27/4).

Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan, RP4.4 juta akan digunakan sebagai persiapan untuk kebutuhan Idul Fitri. Namun, ketika dia bekerja atau menyapu di daerah itu, korban disergap oleh 10 orang yang kemudian mengambil uang mereka.

Untuk kejadian ini, Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Sawah Besar IPTU Wildan Alkautsar mengatakan bahwa petugas PPSU yang, menurut laporan itu, menjadi korban Begal, ternyata telah membuat laporan palsu.

Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh jajaran anggota investigasi kriminal, Ray Prama akhirnya mengatakan dia tidak mengalami penculikan, tetapi kalah bermain judi online.

Artikel Habiskan THR untuk Judi Online, Petugas PPSU Ngaku Jadi Korban Begal pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Saya kira, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) termasuk Gaji 13, termasuk tunjangan kinerja dan lain sebagainya ini merupakan bentuk apresiasi daripada pemerintah khususnya Bapak Presiden dan Ibu Menteri Keuangan,” ujar Tjahjo, Sabtu (16/4/2022).

Lebih dari 2 tahun pengembangan dan dinamika semua perangkat, kontribusi pusat dan regional, terutama dalam pengelolaan pandemi Covid-19. Di mana, dia masih terus bergerak dan mengatur tidak hanya di pemerintah atau di lingkungan PPK, tetapi juga bergerak dengan mengorganisir orang-orang di lingkungan mereka.

Selain itu, Tjahjo mengatakan bahwa pengiriman THR dan gaji 13 ini berupa upaya pemerintah untuk mempertahankan tingkat pembelian kekuatan orang-orang di tengah-tengah keributan ekonomi karena Pandemi Covid-19 dalam 2 tahun terakhir.

“Saya percaya bahwa upaya untuk menyediakan THR termasuk gaji 13, ini adalah upaya pemerintah untuk mempertahankan tingkat daya beli seperti yang dijelaskan oleh Menteri Keuangan,” kata Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, pemerintah telah memberikan kenyamanan bagi ASN dan keluarga untuk melaksanakan kembali ke House of Lebanos tahun ini, tetapi masih menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi.

“Juga pemerintah memberikan kemudahan untuk teman-teman ASN dan keluarganya untuk mudik tahun ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan harus juga divaksin,” ujarnya.

Artikel Menpan-RB: THR dan Gaji Ke-13 PNS Cair Sebagai Bentuk Partisipasi dalam Penanganan Covid-19 pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Bagi perusahaan yang mampu, tolong, berbagilah lebih banyak. Berikan lebih dari gaji sebulan,” tutur Ida dalam keterangan pers pada Sabtu, (9/4/2022).

Menurut Ida, jika pun bukan dalam bentuk uang, minimal dalam bentuk sembako. Agar keluarga pekerja nanti bisa buka puasa dan berlebaran dengan hidangan yang lebih baik.

“Mari gotong rotong dengan pemerintah menaikkan daya beli pekerja. Tidak ada ruginya. Upah para pengusaha yang murah hati insya Allah akan besar pahalanya di akhirat nanti. Bisnisnya pun bakal jadi berkah karena didoakan terus oleh pekerjanya,” kata Ida.

Dalam keterangannya, Ida juga menjelaskan, bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka Posko Tunjangan Hari Raya (THR). Ini sebagai upaya pengawasan pelaksanaan pembayaran THR keagamaan bagi pekerja/buruh oleh pemberi kerja.

Kata Ida, Posko THR yang disiapkan akan menangani pengaduan dan konsultasi, baik dari pekerja ataupun pengusaha. Makanya, dia meminta setiap pihak memanfaatkan posko ini.

Artikel Menaker Minta Perusahaan Berikan THR Lebih dari 1 Bulan Gaji pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Pemberian THR dan gaji ke-13 diharapkan dapat membantu konsumsi para abdi negara sehingga berdampak bagi pertumbuhan ekonomi terutama untuk konsumsi rumah tangga.

Namun, untuk besaran kedua booster tersebut tentu tidak akan sama seperti sebelum terjadi pandemi Covid-19. Apalagi keuangan negara masih tersendat akibat pandemi yang tak kunjung usai.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, skema pemberian THR dan gaji ke-13 tahun depan tersebut sama dengan tahun ini.

“Di dalam RAPBN 2022, kebijakan untuk THR dan Gaji-13 saat ini sama dengan tahun 2021,” ujarnya dilansir CNBC Indonesia, Jumat (15/10/2021).

Tahun ini, para abdi negara menerima besaran THR dan gaji ke-13 hanya menghitung gaji pokok dan tunjangan melekat saja. Sedangkan tunjangan kinerja tidak masuk dalam hitungan.

Artikel Kabar Gembira, Gaji PNS Akan Naik di Tahun 2022 pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Certified financial planner Metta Anggraini mengatakan bulan puasa ini adalah momentum yang baik untuk mengontrol diri. Bukan hanya hawa nafsu, tetapi juga soal uang yang dimiliki, termasuk pengeluarannya.

“Datangnya THR itu tentu harus disikapi dengan bijaksana agar uang tersebut bisa bermanfaat untuk keperluan yang benar-benar berarti bagi Anda,” jelas dia, seperti dilansir laman Solopos.

Secara lebih detail Metta menjabarkan ada lima tips mengatur uang THR yang bijak tanpa bikin pusing.

1. Dahulukan kewajiban

Jika Anda punya tanggungan yang wajib dibayar dan harus dilunasi, maka keluarkan dana THR ke situ. Ini tentu akan sedikit meringankan beban finansial yang selama ini mengganggu.

Artikel Kelola THR Lebaran, Langsung Bayar Zakat Ya pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

THR dan Tabungan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Dandim kepada perwakilan yang ditunjuk bersamaan dengan apel pagi dan disaksikan oleh anggota Makodim dan Perwira Staf serta Para Danramil.

Dalam Sambutannya Dandim menyampaikan, pemberian THR dan Tabungan Lebaran ini merupakan suatu kesejahteraan yang diberikan dari koperasi kepada anggota koperasi, karena anggotanya tidak hanya dari Kodim tapi juga dari poskes Kartika 25 dan lain-lain.

“ patut kita apresiasi kepada seluruh pengurus koperasi karena telah menyediakan THR, dihadapkan dengan biaya operasional yang tidak sedikit”

“Kita memberikan zakat dari kita semuanya, utamakan memberikan zakat kepada saudara terdekat terlebih dahulu”

“Bagi yang menerima bukan kita merendahkan namun ini adalah bukti kepedulian kita semua sebagai keluarga besar untuk membantu saudara-saudara yang kesusahan dan tolong dibudidayakan saling bantu-membantu” tambahnya.

Dandim berpesan untuk meningkatkan rasa persaudaraan selaku keluarga besar Kodim dan berharap Kegiatan ini dapat bermanfaat dan menjadi barokah bagi semua.(Samira/Pendim 0725 Srg)

Artikel Untuk Kesejahteraan Anggotanya, Kodim Sragen Serahkan THR dan Tabungan Lebaran pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Adanya layanan pengaduan itu, setiap karyawan yang tidak mendapatkan THR dipersilakan melapor ke Disnaker,” kata Pelaksana Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat Asip Suhendar di Karawang, Rabu.

Ia menyampaikan, untuk sementara ini pihaknya belum menerima pengaduan karyawan yang tidak mendapatkan THR dari perusahaannya

Namun jika ada karyawan yang mengalami itu atau karyawan yang tidak mendapatkan THR, bisa segera melapor.

Menurut Asip, berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan pemberian THR karyawan tahun 2021 bagi pekerja, perusahaan wajib membayarkannya dengan batas waktu tujuh hari sebelum lebaran.

“Aturan itu berlaku untuk seluruh karyawan yang mempunyai hubungan kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih dan pekerja yang mempunyai hubungan kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu,” kata dia.

Ia mengaku akan menyebarkan Surat Edaran Bupati Karawang kepada para pengusaha khususnya terkait pembayaran THR.

Disebutkan jika dalam pelaksanaannya ada keterlambatan pembayaran THR, maka akan diberi sanksi denda dan administrasi. ***AS

Artikel Disnakertrans Karawang Buka Layanan Pengaduan THR pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Pimpinan serikat buruh yang bertemu Moeldoko antara lain Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Pada pertemuan ini, Moeldoko menegaskan, Pemerintah tidak mengabaikan kesejahteraan buruh dalam pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, terutama mengenai upah sektoral dan tunjangan hari raya (THR). “Ini jadi dua highlight yang akan saya sampaikan ke Menteri Tenaga Kerja,” kata Moeldoko.

Moeldoko menerangkan, pemerintah akan bersikap tegas kepada perusahaan yang tidak memberikan THR sebagai hak pegawai. Untuk itu, Kantor Staf Presiden (KSP) ikut mengawal pelaksanaan UU Cipta Kerja dan aturan-aturan turunannya.

Moeldoko juga mengapresiasi langkah KSPSI dan KSPI yang tidak menggelar aksi besar karena berempati dengan kondisi pandemi Covid-19. Mantan Panglima TNI ini menjelaskan, apa yang dilakukan KSPSI dan KSPI menjadi contoh bagi masyarakat dalam bertanggung jawab terhadap protokol kesehatan.

“Ini model May Day yang bagus. Saya apresiasi tanggung jawab sosial dan empati para buruh,” ungkap Moeldoko yang dikutip dari iNews.

Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menjelaskan, pembatalan aksi besar-besaran organisasi buruh dilakukan karena pihaknya tidak ingin kondisi Indonesia seperti India.

Artikel Moeldoko Apresiasi Buruh Demo Tak Gelar Aksi Besar pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Ketua DPR RI Puan MAharani memastikan parlemen akan selalu menyerap aspirasi buruh. Hal itu ditegaskannya pada momen peringatan Hari Buruh Internasional, Sabtu (1/5/2021).

Puan menjelaskan, DPR RI konsisten memperjuangkan kepentingan buruh dengan mendorong pemerintah melibatkan kelompok buruh dalam membahas aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker). Di antaranya pembahasan mengenai upah, hubungan kerja dan jaminan saat kehilangan pekerjaan, serta tenaga kerja asing.

“Itu sudah jadi komitmen DPR RI untuk konsisten memperjuangkan kepentingan buruh. Kami ingin perekonomian Indonesia bangkit dan para pekerja Indonesia sejahtera,” kata Puan dalam keterangannya, Sabtu (1/5/2021).

Politisi PDI Perjuangan itu meminta pengusaha memenuhi hak para pekerjanya mendapatkan tunjangan hari raya (THR).

Mengutip dari Okezone, hal itu sejalan dengan peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah bahwa THR pada hari raya Lebaran tahun ini harus dibayar penuh dan tepat waktu oleh pengusaha kepada para tenaga kerjanya.

Artikel Hari ini, Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pertama kali tampil pada kontroversinews.com.