Pengecekan Posko PPKM dilaksanakan diwilayah Sumberjaya, Palasah, Leuwimunding, Rajagaluh, dan Sindangwangi.

“Posko tingkat Desa ini dibentuk untuk melakukan mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro. Posko ini memiliki 4 fungsi, yakni untuk pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 apabila ada warga masyarakat yang terpapar di tingkat Desa.

Bahwa kegiatan ini juga untuk memastikan PPKM Mikro berjalan dengan optimal dengan dibentuknya posko di tingkat Desa yang diawasi oleh posko di tingkat Kecamatan. “Pihak Kami memastikan agar ketersedia sarana dan prasaran pendukung untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penangan warga terpapar Covid-19 harus semaksimal mungkin ada di Posko. Agar kegiatan dan pelaksanaannya dapat berjalan secara optimal dan masyarakat merasa terbantu.

“Selain kita berharap keefektifan dari PPKM Mikro ini menekan kasus Covid-19, Kami juga terus melakukan edukasi kesehatan kepada masyarakat, menggelar sosialisasi dan himbauan secara rutin kepada masyarakat tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan Covid-19 dengan varian baru omicron”.

Kegiatan Polres Majalengka ini dalam rangka Monitoring dan asistensi PPKM Mikro di tingkat Desa tersebut serta mendukung kebijakan Pemerintah terkait PPKM Skala Mikro. Agar pandemi Covid-19 segera berakhir perlu kesadaran bersama dan jiwa gotong royong dari seluruh masyarakat,”terang Kapolres Majalengka AKBP Edwin Affandi melalui Kasubsi PIDM Sie Humas Polres Majalengka IPDA Hendra Susilo.

Artikel Cegah Omicron, Kapolres Majalengka Cek Posko PPKM Skala Mikro pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Airlangga menjelaskan, kebijakan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam merespons situasi penyebaran Covid-19 yang kian masif di sejumlah wilayah Indonesia.

Berdasarkan data KPC-PEN yang dilaporkan ke Jokowi, terdapat 87 kabupaten/kota di 29 provinsi yang tingkat keterisian tempat tidurnya sudah mencapai di atas 70 persen. Oleh sebab itu, pemerintah mengambil langkah untuk mengetatkan sejumlah aturan dalam pelaksanaan PPKM kali ini.

Mengutip dari Cnn Indonesia, berikut aturan lengkap PPKM skala mikro yang diperketat dan akan berlaku mulai Selasa (22/6).

1. WFH 75 Persen

Kegiatan perkantoran atau tempat kerja, baik di kementerian/lembaga, BUMN/BUMD akan mengikuti Surat Edaran Kemenpan RB, yakni 75 persen bekerja dari rumah atau work from home (WFH), dan 25 persen bekerja dari kantor untuk wilayah zona merah.

Sementara itu, untuk wilayah di luar zona merah dapat menerapkan kebijakan 50 persen WFH, 50 persen bekerja dari kantor. Airlangga juga meminta perkantoran mengatur skema kerja WFH, agar tidak ada pegawai yang melakukan perjalanan atau mobilitas ke daerah lain.

2. Sekolah Online

Pemerintah juga menekankan bahwa kegiatan belajar mengajar bagi sekolah di zona merah untuk dilakukan secara online. Sementara, untuk zona lainnya mengikuti aturan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

3. Sektor Esensial dapat Beroperasi 100 Persen

Sektor-sektor esensial seperti industri pelayanan dasar, utilitas publik, kebutuhan pokok masyarakat seperti supermarket dan apotek dapat berjalan 100 persen dengan menerapkan regulasi dan protokol kesehatan yang ketat.

Artikel Diperketat Hingga 5 Juli 2021, Begini Aturan Lengkap PPKM Mikro pertama kali tampil pada kontroversinews.com.