“Bukan hanya di level bawah, tapi justru marak juga di level atas, bahkan di Mabes Polri. Sudah menjadi rahasia umum, untuk dapat naik pangkat, dapat jabatan, mau sekolah, dan lain sebagainya, semua harus pakai duit,” ungkap Wilson Lalengke.

Tokoh Pers Nasional tersebut mengatakan bahwa apa yang dikatakan IPDA Aksan dari Polres Toraja beberapa waktu lalu soal setoran-setoran, itu benar sekali adanya. Selain itu, sambungnya, ada cerita lama yang mungkin masih terjadi hingga hari ini, bahwa untuk dapat pangkat bintang, seorang polisi harus sowan ke TW alias Tomi Winata, seorang konglomerat besar Indonesia.

“Konon ada cerita kawan, jika ingin dapat pangkat bintang, polisi tersebut harus sowan ke TW alias Tomi Winata. Tujuannya agar ada kucuran dana dari Tauke ini untuk si calon jenderal bintang satu itu bisa naik pangkat dari perwira menengah ke perwira tinggi,” jelas Alumni PPRA-48 Lemhanas RI tahun 2012.

Seorang teman lainya juga cerita, lanjut Wilson Lalengke, dia membantu seorang kombes senior yang tidak naik-naik pangkatnya untuk dapat bintang satu. Sahabatnya, seorang pengusaha yang main (usaha – red) di batubara ini membantu si kombes 2 miliar sebagai setoran agar dia bisa dipromosikan dapat bintang.

“Jabatan Kapolda dan Kapolres itu bukan gratis, semua pakai uang. Lokasi penempatan juga menentukan harga. Jadi Kapolres dan Kapolda di Kalimantan lebih mahal setorannya daripada di beberara daerah ‘kering’ di Sumatera,” ungkap Direktur Permata Indonesia itu.

Menurutnya, di TNI juga tidak steril dari praktek seperti itu. Tapi tidak semassif dan terstruktur seperti di lembaga baju coklat. Selain itu, peran partai politik juga berpengaruh kuat dalam menyemai perilaku sogok-menyogok di internal Polri dan lembaga lainnya selama ini.

“Peran orang-orang di Senayan berpengaruh kuat dalam praktek gratifikasi tersebut. Fit and proper test pejabat di DPR dan/atau DPRD itu hanya formalitas belaka. Yang menentukan lolos tidaknya seseorang jadi pejabat publik di tingkat tinggi adalah ketebalan amplop coklat yang disediakan kandidat,” tutur lulusan pasca sarjana di tiga universitas ternama Eropa tersebut.

Ia menambahkan, bahkan yang mengagetkan adalah untuk jadi menteri di kabinet Jokowi dan sebelumnya selama ini, yang bersangkutan harus siapkan bohir kalau tidak punya modal sendiri. Range harga jabatan menteri itu bervariasi, tergantung basah-keringnya kementerian yang disasar. Info yang Wilson Lalengke pernah terima, banderol jabatan menteri itu mulai dari 400 miliar hingga 3 triliun.

“Jadi, jangan heran kalau banyak menteri akhirnya ditangkap KPK. Kerjanya mengembalikan dana setoran tadi selama jadi menteri. Polanya, bisa mark-up biaya proyek, jualan proyek, setoran kontraktor, dan lain-lain. Kisruh-kisruh OPM, terorisme, perang (semisal Ukraine vs Rusia), dan lain-lain, merupakan mainan para elit agar praktek sogok-menyogok ke atasan yang melahirkan aksi perampokan ke level bawah tidak mengemuka ke publik. Kasihan rakyat memang, tapi inilah situasi Indonesia selama ini. Parah sudah negara ini,” pungkas Presiden Persisma (Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko – red) itu. (TIM/Red)

Artikel Terkait Gratifikasi di Polri, Wilson Lalengke: Masalah Setoran ke Atasan Itu Sudah Membudaya pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menyatakan bahwa siap mendukung kebijakan pemerintah untuk membeli dan menggunakan produk dalam negeri untuk mendapatkan kebutuhan institusional ini.

“Kalau Polri, pengadaan berdasarkan kebijakan pemerintah,” katanya Jumat (25/3/2022) malam.

Hal ini disampaikan oleh Dedi sebagai tanggapan terhadap kekesalan Presiden Joko Widodo ke Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah yang masih lebih disukai untuk membeli barang-barang impor.

Dedi tidak menjelaskan lebih lanjut tentang penggunaan barang impor di institusi. Tetapi dia meyakinkan bahwa tubuh Bhayangkara telah mematahkan arahan Presiden Joko Widodo.

“Polri memedomani arahan Bapak Presiden,” kata Dedi.

Presiden sebelumnya memberi tahu, Joko Wydo, mengancam akan menyebutkan kementerian / institusi dan pemerintah daerah yang masih lebih suka membeli produk impor.

“Yang tepuk tangan nanti kalau barang-barangnya tidak masuk e-katalog, target tidak tercapai saya umumin, nanti. Setuju tidak? Umumkan saja deh, kita ini harus terbuka apa adanya,” kata Presiden Joko Widodo di Bali, Jumat.

Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut dalam acara “Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia” yang dihadiri para Menteri Kabinet Indonesia Maju serta para gubernur di Indonesia. *

Artikel Ditegur Presiden Jokowi, Polri Beri Penjelasan Terkait Seragam Impor pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Setiba dilokasi, personel langsung membagi tugas masing-masing, ada yang mengatur lalu lintas untuk pengalihan arus agar warga tidak terjebak banjir, ada yang ikut membersihkan sampah diselokan yang menghambat jalannya air, serta meninjau rumah-rumah masyarakat yang terkena dampak banjir dan mengevakuasinya ke tempat yang lebih aman.

Kasat Samapta Iptu Bambang Sri Diartono, S.H, saat memimpin pelaksanaan menjelaskan, hadirnya personel Polri dalam bencana ini tidak lain adalah sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang terkena bencana, apalagi saat ini seluruh masyarakat masih sangat merasakan dampak dari akibat pandemi Covid 19.

“Selain membersihkan sampah-sampah yang menghambat jalannya air, personel Polri dalam hal ini Polres Tegal Kota juga hadir ditengah warga yang terkena banjir untuk mengevakuasi ke tempat yang lebih aman, sehingga dapat mencegah terjadinya korban jiwa akibat banjir ini, “terang Kasat Samapta.

Iptu Bambang menekankan, dikerahkannya personel TNI-Polri untuk membantu warga merupakan wujud implementasi bahwa Negara hadir di saat warganya membutuhkan bantuan.

“Personel TNI-Polri merupakan cerminan dari hadirnya Negara dalam membantu para warga yang menjadi korban banjir,” pungkas Iptu Bambang.

Tampak dari pantauan personel TNI-Polri langsung turun membantu warga yang kebanjiran disejumlah titik. Salah satunya di wilayah RW 1 Kelurahan Sumurpanggang Kecamatan Margadana.

Mereka mengerahkan perahu karet dan peralatan yang ada untuk membantu evakuasi warga yang terdampak banjir dan membawanya ke Pendopo Kecamatan Margadana sebagai Posko Pengungsian.

Artikel Banjir di Kota Tegal, Polri Hadir Bantu Masyarakat pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Benar, kita baru saja tangkap ketua DPP LSM TAMPERAK, Kepas Panagean Pangaribuan, terkait tindak pidana pemerasan. Ditangkap karena mencoba memeras anggota Polri hingga Rp 2,5 miliar,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi saat dihubungi wartawan dilansir pada Selasa (23/11/2021).

Kepas Panagean Pangaribuan ditangkap di Sekretariat Tamperak di Jl Palem V Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, sekitar pukul 17.00 WIB, Senini sore.

Hengki menjelaskan, Kepas Panagean ditangkap seusai memeras anggota Polsek Menteng. Dalam aksinya ini, pelaku menakut-nakuti anggota polisi dengan mencatut nama petinggi Polri hingga pejabat negara.
Hengki menduga, pelaku sudah sering melakukan pemerasan. Hengki menyebutkan, pelaku tidak hanya memeras ke instansi Polri tetapi instansi lain.

Saat ini pelaku masih diamankan di Polres Metro Jakarta Pusat. Polisi masih mendalami keterangan pelaku.

Artikel Lakukan Pemerasan Pada Anggota Polri, Ketua LSM Tamperak Ditangkap   pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Secara umum saya melihat tingkat kepercayaan publik terhadap pengawasan internal kepolisian sudah semakin bagus dan membaik,” kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam diacara penguatan pengawasan HAM di Tanah Air antara Polri dan Komnas HAM di Jakartadilansir Rabu (20/10/2021).

Pihak Mabes Polri diwakili oleh Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo.  Kedatangan Ferdy Sambo sekaligus untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja di institusi Bhayangkara, termasuk memperbaiki sejumlah kekeliruan yang mungkin saja dilakukan aparat kepolisian kepada masyarakat saat bertugas di lapangan.

Menurut Anam, Polri melalui Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo tidak hanya menyampaikan perkembangan terbaru berbagai kasus yang sedang ditangani, termasuk pula fakta dan langkah penanganan selanjutnya. Dikatakannya, keterbukaan yang dilakukan Polri penting untuk saling membangun akuntabilitas kedua institusi (Polri dan Komnas HAM) dalam mengawasi jalannya penegakan hak asasi manusia di Tanah Air. “Ini merupakan suatu semangat yang bagus dan kami apresiasi serta menghormatinya,” ujar Anam.

Artikel Komnas HAM Apresiasi Polri Tangani Kasus di Tanah Air pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Pemerintah dan asosiasi PPIU bersepakat untuk lebih memprioritaskan penanganan COVID-19 di dalam negeri sambil menunggu regulasi teknis penyelenggaraan ibadah umrah secara resmi dari Arab Saudi,” ujar Plt. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Khoirizi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu.

Menurut Khoirizi, pihaknya hari ini telah menggelar pertemuan daring dengan Kemenlu, Kemenhub, Kemenkes, Kemenpar, Polri, KJRI Jeddah, serta lembaga negara yang terkait lainnya untuk mendiskusikan penyelenggaraan umrah di masa pandemi dengan asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Pertemuan ini menyepakati tentang pentingnya penyempurnaan SOP penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi. Penyempurnaan dilakukan pada sejumlah aspek, termasuk skema vaksinasi, karantina, PCR, pemberangkatan satu pintu, pengaturan keberangkatan.

Artikel Umroh untuk Jamaah Internasional, Pemerintah Tunggu Regulasi Resmi Arab Saudi pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Jadi kita telah lakukan penangkapan, total keseluruhan adalah 8 tersangka. Di mana mereka membuat pesan-pesan, tulisan yang mungkin sifatnya sudah mencemarkan nama baik. Contohnya adalah seperti dibuat seolah-olah bahwa borrower itu adalah bandar sabu, bandar narkoba,” ujar Dirtipideksus Bareskrim Brigjen Helmy Santika dalam jumpa pers virtual, Kamis (29/7/2021).

“Kemudian mohon maaf, kalau dia perempuan, di-crop, ditempelkan yang dengan yang tidak senonoh, serta yang lain-lainnya,” sambungnya dilansir dari Detikcom.

Penangkapan itu dilakukan di Jakarta Utara dan Medan, Sumatera Utara. Para pelaku ditangkap atas dugaan pencemaran nama baik. P;isi juga mengamankan beberapa barang bukti yakni, ribuan SIM card, modem pool untuk mengirim SMS blasting, HP, serta laptop yang berfungsi melihat alur transaksi komunikasi dari para pelaku.

Helmy mengatakan polisi masih memburu dua tersangka lain yang merupakan warga negara asing (WNA). Bareskrim sudah mengajukan pencekalan terhadap dua tersangka itu agar tidak bisa keluar dari Indonesia.

Atas perbuatannya itu, para tersangka dijerat dengan Pasal 45 Ayat 3 UU ITE, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 311 KUHP. Mereka terancam hukuman 5 tahun penjara.***AS

Artikel Fitnah Nasabah sebagai Bandar Narkoba, Polri Tangkap 8 Pelaku Pinjaman Online pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Ketiga tempat tersebut yakni See Look Red (SLR) di Jalan Raya Tajur, Zentrum di Jalan Raya Pajajaran, dan True Colours di Jalan Bina Marga. Petugas langsung memberikan sanksi denda Rp5 juta sampai Rp10 juta per tempat usaha.
“Tepat pukul 21.00 WIB kami berkeliling untuk melakukan patroli memastikan ketaatan terhadap jam operasional. Didapati setidaknya tiga pengelola cafe atau tempat hiburan yang masih beroperasi di atas pukul 21.00 WIB. Langsung kami lakukan tindakan sanksi administratif berupa denda. Dendanya sesuai dengan ketentuan antara Rp5 juta sampai Rp10 juta,” kata Wali Kota Bogor Bima Arya, Jumat (18/6/2021). Meski masih ada pelanggaran, Bima menilai sebagian besar pengelola tempat usaha sudah mulai mematuhi aturan terkait jam operasional.
“Mungkin ada efek dari imbauan saya, Pak Kapolresta, Pak Dandim tadi sore. Ini adalah pesan untuk seluruh warga Bogor agar betul-betul membatasi kegiatan terutama berkumpul, berkerumun. Kami mengimbau kepada pengelola kafe, restoran agar mematuhi jam operasional. Kami akan berpatroli terus,” ucapnya.

Bima menjelaskan pengetatan terpaksa dilakukan Satgas Covid-19 Kota Bogor karena terjadi tren peningkatan kasus Covid-19 di Kota Bogor, bahkan di Indonesia.

“Lonjakan kasus hari ini mencapai 204 masih kita dalami tracing-nya. Tapi sebagian besar itu laporan dari wilayah. Jadi memang indikasi kenaikan secara cepat itu ada. Tingkat keterisian tempat tidur juga naik tajam. Minggu lalu masih di bawah 20 persen, hari ini sudah 60 persen. Ini peringatan bagi semua agar mematuhi protokol kesehatan,” tutur Bima dilansir dari iNews.id.

Sementara itu, Kapolresta Bogor Kota Kombes Susatyo menyatakan ada beberapa hal yang akan diperkuat untuk menanggulangi lonjakan Covid-19.

“Secara mikro kita perkuat posko RT/RW. Secara makro kita akan melaksanakan ganjil genap, termasuk situasional bisa kita melakukan pengalihan pintu tol menuju Kota Bogor,” ucap Susatyo. Kemudian, patroli malam akan kembali diperkuat dan diintensifkan untuk memonitor tempat-tempat kerumunan baik di kafe, restoran, dan lainnya. Jika ditemukan, petugas akan membubarkan. ***AS

Artikel Beroperasi di Atas Pukul 21.00 WIB, 3 Kafe di Bogor Didenda Jutaan Rupiah pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Iya dicopot dari jabatannya karena pertama diduga apa pun alasannya keberadaan anggota di tempat hiburan malam kan harus jelas, dan harus ada surat tugas. Yang bersangkutan (Opsnal) Kanit Buser Polresta,” ujar Kapolresta Denpasar Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan saat dikonfirmasi, dikutip dari Antara, Minggu (30/5/2021).

Menurut dia, oknum polisi tersebut dicopot dari jabatannya didasari terkait keberadaannya di tempat hiburan malam.

Jansen menegaskan, secara kedisiplinan anggota Polri dilarang berada di tempat seperti itu, kecuali dalam misi penugasan yang jelas.

“Sebagai wujud ketegasan bahwa sudah dilarang anggota (Polri) mendatangi tempat-tempat hiburan, dengan adanya informasi itu, dia (polisi) mengakui ke tempat itu. Saat ini yang bersangkutan masih diperiksa di Propam Polda Bali,” kata dia.

Jansen mengatakan, jika nantinya oknum polisi itu dinyatakan bersalah, berarti yang bersangkutan tidak boleh lagi menjabat. Namun, kata dia, apabila propam memutuskan tak bersalah, jabatan yang bersangkutan akan dikembalikan.

“Tetapi kalau seandainya dinyatakan oleh Propam Polda dia tidak bersalah, misalnya dia di sana itu dalam rangka tugas dan bisa buktikan, ya berarti nanti kami akan anulir lagi,” papar Jansen.

Terkait ada atau tidaknya pemukulan terhadap pegawai klub malam oleh oknum polisi itu masih dalam proses penyelidikan. Disebut Jansen, hingga saat ini belum ada laporan yang diterima ke Polresta Denpasar terkait dugaan pemukulan tersebut.

Kejadian dugaan pemukulan tersebut terjadi pada Selasa, 25 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, dan melibatkan wanita yang bekerja di klub malam berinisial YA hingga mengalami memar di bagian wajah.

“Kalau ada pemukulan pasti ada yang dirugikan, selama tidak ada yang dirugikan dan dianggap tidak ada peristiwanya. Sampai sekarang belum ada laporannya,” jelas Jansen.***AS

Artikel Polisi di Bali Dicopot Jabatannya, Ketahuan ke Klub Malam dan Diduga Pukul Pekerja pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

 Kementerian Keuangan mencatat pencairan dana Tunjangan Hari Raya (THR) 

Realisasi pencairan THR ini tercatat hingga 11 Mei 2021. Artinya masih ada banyak PNS yang belum mendapatkan THR nya pada H-2 Lebaran ini.

Sebab, anggaran yang disediakan Pemerintah untuk THR PNS, TNI dan Polri baik untuk pusat dan daerah disediakan sebesar Rp 22 triliun. Sedangkan per kemarin baru terealisasi Rp 7,32 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, jika sampai hari Lebaran nanti masih ada PNS yang belum menerima THR maka akan diberikan setelah Hari Raya.

“Sesuai dengan peraturannya begitu (THR yang belum, dibayarkan setelah Lebaran),” ujar Isa yang telah dikutip dari CNBC Indonesia.

Namun, ia menjelaskan bahwa pihaknya akan mencairkan sesegera mungkin setelah ada permintaan dari Kementerian/Lembaga (KL). Sehingga tidak ada PNS yang belum mendapatkan THR saat Lebaran Tahun ini.

“Mudah-mudahan tahun ini tidak ada (THR yang tak terbayar sampai hari H),” jelasnya.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kemenkeu Hadiyanto mengatakan, anggaran THR dicairkan oleh pihaknya sesuai dengan KL yang mengajukan.

Artikel PNS yang Belum Terima THR, Cair Setelah Lebaran pertama kali tampil pada kontroversinews.com.