Bupati Bandung, kata dia, sudah menerima surat resmi, persetujuan Mendagri bernomor 270/5645/SJ perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Pilkades Serentak dan Pemilihan Antar Waktu (PAW) pada Masa Pandemi Covid-19 Pasca Penundaan.

“Alhamdulillah, Pilkades Serentak dan PAW sudah di-acc Mendagri, sehingga bisa dilaksanakan pada Rabu 20 Oktober 2021,” ujar bupati di Soreang, Jumat (8/10/21).

Dalam surat tersebut, Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan agar kabupaten/kota pelaksana Pilkades Serentak dan PAW untuk mempersiapkan pelaksanaannya setelah tanggal 9 Oktober 2021.

Antara lain dalam pelaksanaannya nanti dilakukan pembatasan jumlah pemilih di TPS dibatasi 500 DPT, dan diatur juga jadwal kedatangan pemilihnya.

Untuk wilyah yang terkendali penyebaran Covid-19, Mendagri meminta untuk tidak lengan dan tetap konsisten melaksanakan protokol kesehatan 5M. Selain itu juga mendorong percepatan vaksinasi, khususnya di desa-desa yang menggelar pilkades.

Artikel Disetujui Mendagri, Kabupaten Bandung di Pastikan Gelar Pilkades Serentak Pada 20 Oktober pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

SOREANG (Kontroversinews.com) — Bupati Bandung, HM.Dadang Supriatna mengatakan saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) resmi diperpanjang hingga 9 Agustus 2021, pihaknya langsung membuat surat yang ditujukan kepada Kemendagri agar Pilkades Kabupaten Bandung bisa berjalan.

Sebagaimana diketahui, Pilkades yang akan diikuti oleh 49 desa itu awalnya akan dilaksanakan pada 14 Juli 2021, namun diundur menjadi 28 Juli 2021, kemudian dijadwalkan ulang menjadi tanggal 4 Agustus 2021 dan kini kembali diundur hingga tanggal 11 Agustus 2021.

“Pilkades dan PAW itu ditunda. Yang seharusnya tanggal 11 Agustus 2021, diundur sampai dengan waktu yang belum bisa saya putuskan,” ujar bupati di Soreang, Kamis (5/8).

Dadang mengungkapkan, seharusnya Kabupaten Bandung berada di level 2. Namun karena ada aturan aglomerasi Bandung Raya, membuat Kabupaten Bandung menjadi level 4. Pria yang akrab disapa Kang DS itu mengaku tidak bisa berbuat apa-apa.

“Belum bisa saya putuskan hari apa dan tanggal berapa (jadwal Pilkades yang baru). Karena kalau kita jadwal, bagaimana kalau tanggal 9 Agustus diperpanjang lagi. Sampai PPKM ini dicabut baru kita bisa melaksanakan,” tutur Kang DS.

Kang DS mengungkapkan tahapan Pilkades yang belum dilaksanakan yaitu kampanye selama tiga hari dan masa tenang selama tiga hari. Kata Kang DS, jadi tinggal tambah hari.

“Jadi kalau putusan dicabut, maka dalam waktu enam hari kedepan langsung dilaksanakan,” ungkapnya.

“Kesiapan panitia sudah matang mengenai tanggal pelaksanaan dan sebagainya. Karena ini kebijakan pusat, ya tidak bisa menolak. Sebab pusat juga punya keinginan yang memang saya rasakan langsung, bahwa setelah ini ada peningkatan di kesembuhan dan penurunan keterisian tempat tidur,” pungkas Kang DS.
Lily Setiadarma

Artikel Usulan Penyelenggaran Pilkades di Kab. Bandung Ditolak pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Seperti yang dialami Saut Martua Tamba yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P ) yang dituduh tidak bekerja dengan maksimal untuk memenangkan Calon yang direkomendasikan DPP PDI-P pada Pemilihan Kepala Daerah Desember 2020 yang lalu.

Saut Martua Tamba dengan tegas mengatakan, bahwa dirinya sangat loyal dengan keputusan Partai dan tidak benar dirinya tidak sungguh – sungguh untuk memenangkan Pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P ) seperti yang diisukan oleh kalangan tertentu.

“Tuduhan yang menyebutkan bahwa saya tidak sungguh-sungguh menjalankan rekomendasi partai adalah tidak benar. dan ini merupakan penzoliman sekelompok orang-orang tertentu kepadanya, hingga membuat dirinya masuk salah satu kader yang di PAW atau Pergantian Antar Waktu, “ujar Saut Martua Tamba, kepada wartawan melalui Aplikasi WhatsApp pribadinya, Rabu (28/04/2021).

Saya menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir berkat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P ) tentu saya sebagai Kader Partai akan mendukung semua keputusan Partai sesuai dengan hasil keputusan rapat Pleno dan saya telah berupaya maksimal dangan secara pro aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk memenangkan calon yang direkomendasikan oleh DPP partai dalam pemilihan Kepala Daerah Desember 2020 yang lalu, “pungkas Saut Martua Tamba.

Saut Martua Tamba juga mengatakan, bahwa pemecatan dirinya juga tidak mengedepankan praduga tak bersalah, karena sebelumnya juga belum ada klarifikasi, dan keputusan tersebut saya nilai terlalu janggal, sehingga kita akan memperjuangkan haknya di Mahkamah Partai, ” ujarnya Saut Martua Tamba.

Ketika dikonfirmasi Ketua DPC PDI-P Kabupaten Samosir Sorta Siahaan terkait pemecatan Saut Martua Tamba mengatakan, bahwa Saut Martua Tamba dipecat dari Keanggotaan Partai dan sebenarnya ini belum ada waktunya untuk apa ya? Untuk ini, karna prosesnya belum selesai, “Sebut Ketua DPC PDI-P Kabupaten Samosir Sorta Siahaan.

Saat disinggung alasan pemecatan Saut Martua Tamba, Ketua DPC PDI-P Kabupaten Samosir Sorta Siahaan mengatakan, Yang jelas kita hanya menerima surat pemecatan saja, saat disinggung kembali alasan pemecatan Saut Martua Tamba dari Keanggotaan Partai, Sorta mengelak menjelaskannya dengan alasan bahwa ini internal partai bukan untuk dipublikasikan, ” ucap Ketua DPC PDI-P Kabupaten Samosir Sorta Siahaan.(ps)

Artikel Ketua DPRD Samosir Sebut Telah Berupaya Dengan Maksimal Jalankan Keputusan Partai dan Tidak BenarTidak Patuh pertama kali tampil pada kontroversinews.com.