Mantan kader Partai Demokrat itu berpulang pada usia 75 tahun. Kabar duka ini dibenarkan oleh koleganya, Darmizal.
Max Sopacua meninggal karena sakit dab  akan dibawa ke rumah duka di Bogor, Jawa Barat.

“Benar, sebentar lagi di bawa ke rumah duka di Bogor,” katanya lewat pesan singkat.

Max Sopacua adalah mantan penyiar senior TVRI. Setelah pensiun, ia terjun ke dunia politil lewat Partai Demokrat bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Artikel Pendiri Partai Demokrat Max Sopacua Meninggal Dunia pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Perlu dikaji dan dipertimbangkan lebih dalam lagi baik dalam perspektif konstitusionalnya maupun kemanfaatannya,” katanya kepada wartawan, dikutip Rabu (9/6).

Dia mengatakan, dalam perspektif konstitusionalitas, pasal penghinaan presiden sudah dicabut Mahkamah Konstitusi. Jika pasal itu dihidupkan lagi menimbulkan krisis konstitusi.

“Dalam perspektif konstitusionalitas pasal penghinaan presiden dalam KUHP sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau ada putusan MK yang sudah dibatalkan, kemudian dibangkitkan lagi bisa menimbulkan krisis konstitusi,” ujarnya.

Ketidakpastian hukum juga akan muncul apabila pasal yang dihidupkan kembali itu diuji lagi di Mahkamah Konstitusi. Padahal, kata Didik, putusan MK bersifat final dan mengikat.

“Potensi munculnya ketidakpastian hukum akan terus terjadi, padahal putusan MK bersifat final & binding,” jelasnya.

Artikel Anggota DPR Minta RUU KUHP Penghinaan Presiden Dikaji Kembali pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Usai pengumuman tersebut, Yasonna mengaku kecewa dengan putera Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sedari awal menuding keterlibatan pemerintah khususnya Menkum HAM dalam KLB tersebut.

“Sebenernya saya dongkol banget. Nama saya dicatut. Dia bilang itu ada pertemuan Menteri Hukum dan HAM dengan Moeldoko. Kalau di Istana pasti kita ketemuan, tapi kita enggak pernah membicarakan itu,” ujarnya dalam akun YouTube Karni Ilyas Club, pekan lalu.

Sebelumnya, diketahui Kemenkum HAM menjadikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Partai Demokrat tahun 2020 sebagai pegangan.

Yasonna juga memastikan pihaknya akan merujuk pada UU Partai Politik.

“Penyelesaian partai politik, pendaftaran partai atau kepengurusan partai politik, perubahan anggaran dasar harus merujuk ke Undang-Undang Partai Politik, UU No 2 tahun 2008 dan UU No 2 tahun 2011 yang merujuk juga AD/ART partai politik,” ujar Yasonna Laoly.

“Tetapi, jangan belum ada KLB sudah ribut menuding kita tanpa alasan,” katanya.

“Makanya saya sampaikan saat pengumuman itu, bahwasanya pemerintah sangat menyesalkan tudingan-tudingan yang menyesatkan dari kubu AHY yang mengatakan intervensi pemerintah,” tukas dia.

Terkait itu, banyak netizen seperti Mak Lembe Turah yang ikut merespons kekesalan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

MLT: “Jitak saja Pak Yasonna, sudah nuduh-nuduh orang. Gitu deh suka baperan dan suuzon sama orang lain,”

Mengutip dari wartaekonomi.co.id, adapun Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat (PD) kepemimpinan Moeldoko, Saiful Huda Ems menyebut bahwa sudah sepantasnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendatangi satu persatu orang-orang yang pernah dibohongi dan dituduh-tuduhkan tanpa bukti.***AS

Artikel Yasonna Kecewa Pada AHY Karna Dituding Terlibat dalam KLB pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Juru Bicara Demokrat kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad mengatakan, Moeldoko merupakan sosok prajurit yang berani menanggung risiko.

“Terkait opsi pertama Andi Mallarangeng yang menawarkan exit strategy, itu tawaran yang mencirikan seorang pengecut, plin plan, tidak tegas, tidak jujur,” ujar Rahmad di Jakarta, Senin (5/4/2021).

Dia menturkan, Moeldoko membuka pintu kepada Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat, Andi Mallarangeng untuk berdiskusi. Moeldoko, kata dia siap jika Andi Mallarangeng membutuhkan perlindungan politik.

“Jika Andi Mallarangeng butuh teman diskusi, butuh perlindungan, butuh atasan yang tidak mengorbankan bawahan, Pak Moeldoko membuka jalan lebar untuk Andi Mallarangeng,” katanya. Sebelumnya Andi Mallarangeng menawarkan tiga opsi kepada Moeldoko.

Opsi pertama, Moeldoko mundur dari kepengurusan versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumutera Utara.

Opsi kedua, Moeldoko disarankan membuat partai baru bersama barisan pendukung KLB.

Opsi ketiga, Moeldoko tetap berusaha mendongkel kepemimpinan Demokrat yang sah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).  “Kalau pilihan Pak Moeldoko adalah opsi pertama dan kedua, pasti aman dan damai,” kata Andi yang dikutip dari laman iNews, Sabtu (3/4/2021).***AS

Artikel Juru Bicara Kubu Moeldoko Menjawab Tiga Opsi Tawaran Partai Demokrat AHY pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonnal H Laoly menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan pihaknya pendaftaran kubu Moeldoko dianggap tak memenuhi syarat sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan setelah peserta Kongres tak mendapatkan persetujuan dari pengurus DPC Partai Demokrat.

“Bahwa kami sampaikan permohonan pengesahan partai demokrat di Deli Serdang ditolak, Menkumham Yasonna laoly,” kata Menkumham Yasonna Laoly dalam kompers virtual yang dilansir dari Sindonews, Rabu (31/3/2021).

Yasonna juga mengatakan, sebelum pemerintah memutuskan hal ini, pihaknya sudah menyampaikan permohonan kelengkapan persyaratan kepada PD KLB meski kelengkapan itu sudah dilengkapi. “Kami sudah mengirimkan surat kepada bapak Purnawirawan Moeldoko dan saudara Jhoni Allen Marbun.***AS

Artikel Kemenkumham Tolak Kepengurusan Partai Demokrat Hasil KLB Sibolangit pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Ya, benar [sidang perdana],” kata kuasa hukum AHY dan Teuku Riefky, Bambang Widjojanto saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (30/3).

Gugatan dengan nomor perkara: 172/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst sebelumnya didaftarkan pada Jumat, 12 Maret 2021.

Pihak yang menjadi tergugat adalah Yus Sudarso, Syofwatillah Mohzaib, Max Sopacua, Achmad Yahya, Darmizal, Marzuki Alie, Tri Julianto, Supandi R. Sugondo, Boyke Novrizon, dan Jhonni Allen Marbun.

Dalam perkara ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly juga menjadi pihak turut tergugat.

Terdapat 13 pengacara– menamakan diri sebagai Tim Pembela Demokrasi– yang mendampingi AHY dan Teuku Riefky. Mereka ialah Bambang Widjojanto, Abdul Fickar Hadjar, Donal Fariz, Aura Akhman, Reinhard R. Silaban, Diana Fauziah, Budi Setyanto, Iskandar Sonhadji, dan Boedi Wijardjo.

Kemudian pengacara yang merupakan anggota DPP Partai Demokrat yakni Mahbob, Muhadjir, Rony E. Hutahean, dan Yandri Sudarso.

Mengutip dari Cnn Indonesia, adapun petitum gugatan yakni penggugat meminta majelis hakim menyatakan para pihak tergugat tidak memiliki dasar hukum (legal standing) untuk melaksanakan aktivitas apa pun dengan mengatasnamakan Partai Demokrat, termasuk Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.

Selain itu, penggugat meminta majelis hakim memutuskan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan para tergugat tidak berhak melaksanakan KLB.

Kemudian menyatakan dan menetapkan pertemuan KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel & Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, 5 Maret 2021 berikut seluruh hasilnya tak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selanjutnya, menyatakan turut tergugat dilarang menerima pendaftaran, memberikan verifikasi, dan pengesahan terhadap pendaftaran atas perubahan AD/ART dan Kepengurusan Partai Demokrat dari para tergugat dan/atau dari pihak lain yang mengklaim sebagai hasil KLB Demokrat.***AS

Artikel Hari Ini, Akan Digelar Sidang Gugatan AHY Terhadap 10 Mantan Kader pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Dia menduga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Demokrat tidak akan bisa mengikuti pemilu 2024 mendatang jika konflik tak segera selesai sebelum tahapan pemilu di mulai.

“Saya melihat sinyal kubu KLB akan mendapat legalitas semakin nyata. Kalau itu terjadi, maka kemungkinan besar konflik berlanjut ke pengadilan, dan ini membutuhkan waktu yang panjang,” ujarnya dilansir dari Okezone, Sabtu (27/3/2021).

Analis politik UIN Jakarta itu berpendapat, jika konflik PD tidak selesai hingga tahapan Pemilu 2024 di mulai maka konsekuensinya adalah Partai Demokrat tidak bisa ikut pemilu dan AHY yang digadang-gadang bakal nyapres dipastikan tidak akan ikut berlaga.

“Konsekuensi adalah Demokrat tidak ikut pemilu karena masih berkonflik dan AHY otomatis gagal mencalonkan diri,” tandasnya.

Akan berbeda jika salah satu kubu keluar dari konflik dan memilih membuat Partai Demokrat yang baru dengan kepengurusan sah. Fadhli menambahkan, dualisme kepengurusan partai yang tak kunjung selesai akan mempengaruhi penyelenggara pemilu dalam melakukan verifikasi kepengurusan partai yang sah.

“Masih ada peluang Demokrat ikut pertarung di Pemilu 2024 jika tidak ada lagi kubu-kubuan dan tentu saja hanya bisa terjadi dengan kompromi atau berpisah,” pungkasnya.***AS

Artikel Demokrat & AHY Terancam Tak Ikut Pemilu 2024 pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Herzaky berharap pemerintah dapat menciptakan iklim demokrasi yang sehat dengan tidak mengesahkan hasil KLB di Deli Serdang. “Harapan kami, kita semua dapat menjaga iklim demokrasi ini dengan menegakkan aturan hukum yang ada, dan fokus membantu rakyat yang sedang susah karena pandemi serta bencana. Itulah komitmen Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketum AHY, yang saat ini sedang diganggu oleh para pelaku GPK-PD yang lekat sekali dengan oknum kekuasaan,” bebernya.

Sebelumnya, sejumlah pihak, salah satunya Jhoni Allen Marbun menggelar KLB di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatera Utara. Kongres itu menetapkan Kepala KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat. Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat berlangsung begitu cepat

“Memutuskan, menetapkan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025,” kata pimpinan sidang KLB, Jhoni Allen Marbun, Jumat 5 Maret 2021, dilansir dari Sindonews .

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat , Herzaky Mahendra Putra menyatakan pemerintah wajib melindungi partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) dari ancaman Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.

“Pemerintah wajib melindungi dan mengayomi Partai Demokrat yang sah dan melawan tindakan Moeldoko guna menjaga iklim demokrasi Indonesia serta menegakkan keadilan,” ujar Herzaky melalui keterangan resminya, Minggu (7/3/2021).

Menurut Herzaky, saat ini hanya ada satu Ketum di Partai Demokrat yakni, AHY. Kepengurusan AHY, kata dia, sudah disahkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Jadi, sangat tidak adil jika pemerintah masih menerima hasil KLB abal-abal yang menetapkan Moeldoko, apalagi hanya menganggap ini isu internal,” ucapnya.***AS

Artikel AHY menegaskan KLB di Deli Serdang ilegal dan abal-abal pertama kali tampil pada kontroversinews.com.