“Bagi perusahaan yang mampu, tolong, berbagilah lebih banyak. Berikan lebih dari gaji sebulan,” tutur Ida dalam keterangan pers pada Sabtu, (9/4/2022).

Menurut Ida, jika pun bukan dalam bentuk uang, minimal dalam bentuk sembako. Agar keluarga pekerja nanti bisa buka puasa dan berlebaran dengan hidangan yang lebih baik.

“Mari gotong rotong dengan pemerintah menaikkan daya beli pekerja. Tidak ada ruginya. Upah para pengusaha yang murah hati insya Allah akan besar pahalanya di akhirat nanti. Bisnisnya pun bakal jadi berkah karena didoakan terus oleh pekerjanya,” kata Ida.

Dalam keterangannya, Ida juga menjelaskan, bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka Posko Tunjangan Hari Raya (THR). Ini sebagai upaya pengawasan pelaksanaan pembayaran THR keagamaan bagi pekerja/buruh oleh pemberi kerja.

Kata Ida, Posko THR yang disiapkan akan menangani pengaduan dan konsultasi, baik dari pekerja ataupun pengusaha. Makanya, dia meminta setiap pihak memanfaatkan posko ini.

Artikel Menaker Minta Perusahaan Berikan THR Lebih dari 1 Bulan Gaji pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjadi ketum periode 2022-2026 dalam Muktamar II Ika Uinsa di Surabaya, Jumat (25/3/2022). Sidang pemilihan ketum Ika Uinsa dipimpin Bupati Lumajang Thoriqul Haq berlangsung cukup cepat.

Setelah diskusi tentang memilih pemilihan pemilihan, tiga peserta yang conxelive memiliki kesempatan untuk memberikan pandangan mereka. Mereka mewakili Koordinator Regional (KORDA) dan Koordinator Regional (Korwil).
Ketiganya bertanya bahwa Ida Fauziah menjadi ketum. Peserta Kongres segera setuju dan meminta para pemimpin sesi untuk meratifikasinya.

“Ini muktamar yang cukup dramatis, karena berlangsung sangat cepat. Ini sungguhan apa guyonan ya?” ujar Ida Fauziah setengah tidak percaya saat diminta persetujuannya atas dukungan aklamasi dari 130 peserta muktamar mewakili 30 korda dan 10 korwil setanah air.

Artikel Menaker Ida Fauziah Jadi Ketua Umum Ika Uinsa pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Total dana BSU yang telah disalurkan hingga saat ini per-24 September, sebesar Rp4.911.200.000.000 (Rp4,9 triliun), yang terdiri dari rekening existing Bank Himbara dan burekol.

Penyaluran BSU tahun 2021 ini, Kemnaker hanya menyalurkan BSU lewat rekening HIMBARA, sehingga pekerja yang telah memenuhi syarat dan lolos verifikasi, namun tak memiliki rekening HIMBARA akan dibukakan rekening baru secara kolektif (burekol).

Menaker Ida Fauziyah memastikan BLT subsidi gaji yang disalurkan melalui Bank Himbara tak dikenakan potongan apapun, termasuk biaya administrasi.

Kini penyaluran BSU telah memasuki tahap V dengan total data calon penerima BSU yang telah diserahkan BPJS Ketenagakerjaan kepada Kemnaker sebanyak 7.748.630 calon penerima.

“Kita prioritaskan penerima BSU ini tidak menerima program lain, sehingga ada pemerataan penyaluran berbagai bantuan pemerintah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah,” katanya  Indah dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (27/9/2021). ***

Artikel BLT Subsidi Gaji Tahap 5 Cair untuk 4,9 Juta Pekerja pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menghadiri undangan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) yang menggelar seminar bertajuk Melindungi ABK Indonesia di Kapal Asing, yang bertempat di Jakarta, pada Rabu 14 April 2021.

“Rekomendasi kebijakan yang diajukan telah kami jadikan referensi yang berharga bagi pemerintah selaku regulator,” ujar Menaker Ida, saat menyampaikan pembicara kunci sebagaimana dikutip dari laman kemnaker.go.id.

Untuk diketahui, Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di kapal berbendera asing masih rentan menjadi korban eksploitasi.Untuk meningkatkan pelindungan bagi para ABK, Kementerian Ketenagakerjaan terus membenahi tata kelola penempatan dan pelindungan ABK Indonesia yang bekerja di kapal berbendara asing.

Akan tetapi, sambungnya, perbaikan tata kelola ini akan lebih mudah direalisasikan apabila terdapat instrumen hukum yang mengaturnya.Oleh karena itu, pemerintah masih terus menyelesaikan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

Saat ini, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) telah selesai proses harmonisasi dan telah diajukan ke Sekretariat Negara. Menaker Ida berharap, RPP ini dapat melengkapi pelindungan ABK mulai dari sebelum, selama, dan setelah bekerja.

Selain itu, permasalahan dualisme perizinan, lemahnya pendataan dan koordinasi antar Kementerian atau Lembaga terkait, rendahnya kompetensi awak kapal perikanan, serta lemahnya pengawasan, diharapkan juga tidak lagi muncul.

Mengutip dari Jurnal Soreang, pihaknya juga senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan penempatan pekerja migran, termasuk yang menempatkan awak kapal perikanan.***AS

Artikel Menaker Ida Fauziyah Ajukan RPP Perlindungan Awak Kapal pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus di Jateng ada 1,21 juta pengangguran kemudian mengalami kenaikan 2,04 persen menjadi 3,9 juta pengangguran,” kata Ida saat memberikan sambutan pembukaan Pelatihan Berbasis Kompetensi (BPK) di Balai Latihan Kerja (BLK) Surakarta, Rabu (10/3/2021).

Kenaikan jumlah pengangguran ini, Ida menambahkan, menjadi penyumbang yang cukup serius peningkatan pengangguran pada skala Nasional. Secara Nasional jumlah pengangguran sudah mencapai 9,77 juta orang.

Artikel Jumlah pengangguran di Jateng meningkat hingga 2,04 persen pertama kali tampil pada kontroversinews.com.