“Datuk Seri Mustapa mengakui datang dan memesan makanan di Alfath Cafe, Kampung Kalai, Jeli, pada Sabtu lalu. Ia meminta maaf atas pelanggaran itu dan menyerahkan seluruh tindakan kepada kepolisian,” demikian pernyataan kantor Mustapa, seperti dikutip Malay Mail, Minggu (27/6).

Mustapa merupakan seorang menteri di kantor Departemen Perdana Menteri urusan Perekonomian Malaysia.

Menteri itu menjadi sorotan setelah Alfath Cafe mengunggah foto kunjungan Mustapa ke gerai mereka untuk mendengarkan keluh kesah para pekerja di sana.

Dalam aturan lockdown Malaysia, restoran tak boleh menerima orang untuk makan langsung di tempat. Restoran hanya melayani pesanan dibawa pulang atau antar langsung ke rumah. The Straut Times melaporkan bahwa Mustapa tiba di restoran itu pukul 17.30. Menurut laporan tersebut, Mustapa datang ke Alfath Cafe untuk bertemu sang pemilik kafe yang berupaya menjalankan bisnisnya di tengah lockdown.

“Mustapa mengakui bahwa ia datang ke Alfath Cafe di Kampung Kalai Jeli, dimana ia juga dihidangkan makanan,” demikian pernyataan kantor Mustapa.

Setelah foto itu beredar di media sosial, Kepala Kepolisian Jeli, Ahmad Arifin, langsung menginformasikan kepada Mustapa bahwa pihak berwenang menyelidiki kemungkinan pelanggaran sang menteri.

Artikel Langgar Aturan Lockdown Covid, Menteri Malaysia Minta Maaf pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Selama lockdown, kantor Dinkes Bondowos dilakukan sterilisasi dan penyemprotan disinfektan beberapa bagian ruangan serta sejumlah bagian lainnya.

“Satgas Covid-19 Bondowoso langsung melakukan tracing, dan testing di lingkungan keluarga maupun kontak erat dengan 6 staf yang terpapar tersebut,” ujar Kepala Dinkes Bondowoso, dr Mohammad Imron.

Sebenarnya, Dinkes Bondowoso telah menerapkan WFH sejak hari Senin (21/6/2021) lalu. Sebab, ada salah satu staf di kantor tersebut yang terdeteksi positif Covid-19.

Satu orang staf Dinkes yang terpapar Covid-19 tersebut, kemudian dirujuk ke RSUD dr Koesnadi untuk segera mendapat penanganan.

Mengutip dari Okezone.com, masyarakat dan tenaga kesehatan khususnya, diimbau untuk terus menjaga protokol kesehatan yang ketat, karena lonjakan Covid-19 di Bondowoso terus meningkat.

Berdasarkan peta sebaran Covid-19 di Kabupaten Bondowoso tercatat ada 2.547 kasus rinciannya, 183 dirawat, 2.194 sembuh, 170 orang meninggal dan 86 kasus suspect.***AS

Artikel Staf Terpapar Covid-19, Kantor Dinkes Bondowoso Lockdown pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Raden Pardede, mengatakan Indonesia tidak bisa melakukan lockdown total seperti kedua negara tetangga tersebut. Sebab, luas negara dan jumlah penduduk Indonesia dengan keduanya berbeda.

“Kita nggak bisa bandingkan dengan Malaysia dan Singapura yang penduduk relatif kecil. Kita harus lihat kalau Indonesia ini luas. Jadi kalau lockdown secara negara tentu tidak,” ujarnya, Jumat (18/6/2021).

Mengutip dari CNBC Indonesia, sangat memungkinkan jika dilakukan lockdown per wilayah. Terutama di wilayah yang lonjakan kasus nya sangat tinggi atau berada di zona merah.

“Tapi tentu kita bisa lakukan itu secara khusus ke daerah-tertentu tertentu yang kita lihat berdasarkan data mengkhawatirkan. Itu bisa kita lakukan (lockdown), tapi secara negara tidak,” jelasnya.

Namun, ia menyebutkan rencana lockdown per wilayah ini masih dalam kajian. Satgas PEN masih melihat data per wilayah serta masukan dari pengusaha yang menjadi pertimbangan.

Tapi ia berharap bahwa masyarakat dan pengusaha bisa mematuhi kebijakan terbaru yang ditetapkan pemerintah yakni pengetatan dengan memberlakukan bekerja dari rumah 75%.

“Jelas keputusan WFH 70% ini ditaati. Ini akan mengurangi penyebaran Covid-19,” tegasnya.***AS

Artikel Alami Lonjakan Covid, RI Akan Lockdown Seperti Malaysia? pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Raden Pardede mengatakan, pemerintah sedang mengkaji dan mempertimbangkan melakukan lockdown per wilayah terutama yang masuk zona merah seperti DKI Jakarta.

“Lockdown satu tempat tertentu akan kita lakukan. Tapi saat ini masih kita lakukan kajian dan akan kita lihat data dalam beberapa hari terakhir ini,” ujarnya dilansir dari CNBC Indonesia, Jumat (18/6/2021).

Menurutnya, keputusan untuk melakukan lockdown tidak bisa diambil begitu saja. Banyak hal yang menjadi pertimbangan pemerintah termasuk masukan dari para pelaku usaha.

“Kita lihat datanya nanti dimana yang perlu di lockdown dan kita juga akan koordinasi penuh dengan tentara,” jelasnya.

Namun, sebelum ada keputusan mengenai lockdown ini, ia juga berharap agar pelaku usaha dan masyarakat mematuhi kebijakan pengetatan terbaru yang diterapkan pemerintah yakni kerja dari rumah (work from home/WFH) 75%.

“Tapi jelas memang keputusan WFH 75% ini ditaati. Ini akan mengurangi penyebaran Covid-19,” tegasnya.***AS

Artikel Satgas Covid-19 Akan Berlakukan Lockdown Daerah pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Sampai saat ini pemerintah belum mengambil keputusan berkaitan dengan berkembangnya suasana untuk lockdown. Khususnya di kantor-kantor pemerintah,” kata Tjhajo dalam keterangan videonya, Kamis (17/6/2021).

Dia mengakui, bahwa memang ada masukan untuk me-lockdown kantor-kantor pemerintah tersebut. Namun dia mengatakan, selama ini terkait operasional kantor pemerintah, KemenPANRB menyerahkan kepada masing-masing instansi.

“Memang ada masukan-masukan dari kementerian/lembaga untuk perlunya lockdown dalam rangka mensterilkan kantor kementerian/lembaga yang ada. Tapi KemenPANRB untuk kerja di kantor dan kerja di rumah, menyerahkan sepenuhnya kepada pimpinan kementerian/lembaga melihat situasi dan kondisi yang ada di kementerian/lembaga, instansi dan pemda masing-masing,” jelasnya dilansir dari Okezone.com.

Tjahjo mengatakan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan BNPB, Kemenkes, dengan Satgas Covid untuk mencermati setiap perkembangan dan dinamika di penanganan covid-19. Khususnya di beberapa daerah yang berzona merah.

“KemenPANRB menunggu saja apa yang menjadi keputusan serta bagaimana ke depan. Tetapi yang penting ASN harus tetap produktif, harus tetap sehat, tetap menerapkan protokol kesehatan,” pungkasnya.***AS

Artikel Isu Lockdown di Kantor Kementerian, Pemerintah Belum Ambil Keputusan pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Kepulangan puluhan ribu WNI itu terpaksa dilakukan lantaran sebagian besar dari mereka kehilangan pekerjaan.

Hal ini diungkapkan oleh Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono saat diwawancara oleh Aiman Witjaksono dikutip dari Kompas.TV pada Selasa (11/5/2021).

“Sebagian pekerja migran kita kehilangan mata pencaharian karena kondisi ekonomi yang menurun,” kata Hermono.

“Sebagian pekerja kita juga kesulitan bekerja, karena tempat kerjanya ada yang harus melewati antar kabupaten atau antar wilayah,” ujar dia menambahkan.

Lockdown yang diberlakukan di Malaysia kali ini terbilang lebih longgar dibandingkan lockdown pada tahun lalu.

Jika tahun lalu masyarakat tidak diperbolehkan keluar rumah dan pergi bekerja, kali ini, aktivitas ekonomi masih diperbolehkan dengan sejumlah pembatasan tertentu.

Artikel Malaysia Lockdown, Ribuan WNI Terpaksa Mudik Karena Kehilangan Pekerjaan pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Mau cek autoimun aku,” ungkap Ashanty di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Minggu, 9 Mei 2021.

Ashanty menerangkan, dirinya sudah tak tahan merasakan gatal-gatal yang timbul akibat penyakit tersebut.   “Sudah 2 bulan gatalnya enggak selesai. Sudah minum obat alergi macam-macam bikin muka bengkak,” kata Ashanty dilansir dari iNews, Senin (10/5/2021).

“Dokter di Jakarta bagus, cuma belum ada solusi soal gatalnya. Aku menderita banget, setiap malam enggak bisa tidur gara-gara gatal,” kata Ashanty.

Namun karena Turki sedang menetapkan lockdown, maka Anang dan Ashanty akan lebih dulu menghabiskan waktu di Dubai sembari merayakan Idulfitri. ***AS

Artikel Anang Hermansyah Bawa Ashanty Berobat ke Turki pertama kali tampil pada kontroversinews.com.