Pengusutan kasus dugaan korupsi itu terungkap setelah adanya pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengamini adanya pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di wilayah Ambon. Sayangnya, Ali enggan membeberkan secara lengkap siapa saja yang diperiksa dan kasus apa yang sedang diusut KPK di Kota Ambon.

“Benar ada kegiatan KPK terkait pemeriksaan beberapa pihak di tempat dimaksud,” kata Ali Fikri saat dikonfirmasi, Jumat (29/4/2022).

Beredar kabar Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy turut diperiksa KPK di Markas Komando (Mako) Brimob Maluku. Ali justru menepis. Ali memastikan belum ada penjadwalan pemeriksaan terhadap Richard Louhenapessy.

“Informasi yang kami terima tidak ada jadwal pemeriksaan Walikota Ambon di Mako Brimob Maluku,” kata Ali.

Belum diketahui dengan pasti kasus apa yang sedang diusut KPK di daerah Ambon. Ali masih merahasiakannya. Dia berjanji akan menginformasikan ke publik setelah giat tim KPK di Ambon rampung atau berkecukupan.

“Pada saatnya nanti kami pastikan, setelah kegiatan cukup akan informasikan perkembangannya kepada masyarakat,” tutup Ali.

Artikel KPK Periksa Sejumlah Saksi Usut Dugaan Korupsi di Ambon pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya. Tetapi sebagai pemimpin, saya harus siap bertanggung jawab,” kata Ade di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (28/4) dini hari.

Politisi PPP mengatakan dia tidak tahu tindakan bawahannya yang menyuap karyawan BPK. Adik laki -laki bekas bupati Bogor, Rahmat Yasin, juga mengklaim tidak memberikan suap.

“Ada inisiatif dari mereka. Jadi, ini disebut IMB, inisiatif ini membawa bencana,” katanya.

Ade Yasin ditangkap oleh KPK pada hari Selasa (4/26) di malam hari, karena diduga terlibat dalam penyuapan. Saya di dalam diduga terlibat dalam suap temuan laporan keuangan Pemerintah Bogor Regency.

Selain Ade, KPK juga menangkap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat dan pejabat di Pemkab Bogor.

Artikel Ditangkap KPK, Ade Yasin Ungkap Merasa Ada yang Menjebak pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Adapun berdasarkan keterangan dan bukti yang ada kita menemukan tersangka sebagai pemberi suap AY (Ade Yasin), Bupati Kabupaten Bogor,” kata Ketua KPK Firli Bahuri, dalam konferensi pers, Kamis (28/4/2022) malam.

KPK sebelumnya mengungkap Ade Yasin kena OTT bersama beberapa pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat. KPK menduga Ade Yasin melakukan tindak pidana korupsi dan penerimaan suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor.

“Kegiatan tangkap tangan ini dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri saat dimintai konfirmasi, Rabu (27/4).

Ali mengatakan ada 12 orang, termasuk Ade Yasin, yang ditangkap KPK. Dalam OTT itu, KPK menyita sejumlah uang dalam pecahan rupiah yang jumlahnya masih dihitung oleh KPK.

“Sampai dengan saat ini KPK mengamankan 12 orang di antaranya Bupati Bogor, beberapa orang pejabat dan ASN Pemkab Bogor serta beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat,” ucap Ali Fikri.

Artikel KPK Tetapkan Bupati Bogor Ade Yasin Tersangka Kasus Sup pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Ketiga bos perusahaan swasta tersebut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Wali Kota Banjar dua periode, Herman Sutrisno (HS). Penyidik lembaga antirasuah mendalami keterangan ketiganya soal lelang proyek hingga aliran uang untuk Herman Sutrisno.

Sementara itu, terdapat tiga saksi yang mangkir alias tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK pada Kamis kemarin. Ketiga saksi itu yakni, Direktur PT Nugraha Mulya, Adji Suwardji Ardaya; Direktur Utama PT Damar Buana Pangandaran, Nono; serta Direktur Utama CV Nanggela, Erwin.

“Ketiga saksi tidak hadir dan segera dilakukan penjadwalan ulang kembali,” pungkas Ali.

Untuk diketahui, Herman Sutrisno telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Herman ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek infrastruktur di Kota Banjar.

Anggota DPRD nonaktif Provinsi Jawa Barat (Jabar) tersebut ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan Direktur CV Prima, Rahmat Wardi (RW). Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup.

Artikel KPK Periksa 3 Bos Perusahaan Swasta Terkait Aliran Uang untuk Mantan Wali Kota Banjar pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Ngogesa bakal diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat. “Pemeriksaan dilakukan di Satuan Brimob Polda Sumut,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Kamis (14/4/2022).

Selain eks Bupati Langkat itu, KPK juga akan memeriksa Direktur Utama PT Sinar Sawit Perkasa Lina, Kontraktor Akhmad Zuhri dan Pegawai Bank Sumur Cabang Stabat Laila Subank.

Dalam kasus ini, Terbit diduga telah melakukan pengaturan bersama Kepala Desa Balai Kasih, Iskandar Perangin Angin yang merupakan kakak kandungnya terkait pelaksanaan paket proyek pekerjaan infrastruktur di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan, Kabupaten Langkat. KPK menyebutkan, Terbit melalui Iskandar meminta besaran fee sebanyak 15 persen dari nilai proyek untuk paket pekerjaan dengan tahapan lelang. Sementara itu, untuk paket penunjukan langsung, Terbit meminta fee sebesar 16,5 persen dari nilai proyek.

Artikel KPK Panggil Mantan Bupati Langkat Terkait Kasus Terbit Rencana Perangin Angin pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Ketiganya adalah Amin Santono, Irgan Chairul Mahfiz, dan Sukiman.

Selain mereka, penyidik KPK juga memeriksa mantan Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Puji Suhartono di Lapas Sukamiskin.

Mereka diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Tabanan, Bali.

Anda masih belum tahu peneliti apa yang akan dieksplorasi terhadap empat saksi. Namun, mereka adalah narapidana dalam kasus suap yang berkaitan dengan Dana Penugasan Khusus (DAK) pada tahun 2018.
Sebelumnya, KPK telah menunjuk tiga tersangka dalam kasus dugaan suap yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Insentif Regional (HID) untuk Kabupaten Tabanan, Bali, 2018. Ketiga tersangka itu adalah, mantan bupati Tabanan Bali dua periode Eka Wiryastuti (Npew).

Kemudian, para profesor dari Universitas Udayana, serta mantan personel Eka Wiryastuti, I Dewa Nyoman Wiratmaja (IDNW) dan mantan kepala Bagian II dana penugasan fisik khusus di Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kementerian Keuangan ) Rifa Surya (Rs). Eka Wiryastuti dan Nyoman Wiratmaja dinamai dicurigai penyuapan. Sementara Rifa Surya, ia ditunjuk curiga terhadap penerima penyuapan. Rifa Surya diduga menerima suap dengan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo. Kasus ini adalah perkembangan kasus sebelumnya yang mengeluarkan Yaya Purnomo.

Artikel 3 Mantan Anggota DPR di Lapas Sukamiskin Diperiksa KPK pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Gugatan itu berkaitan dengan tindak lanjut dari rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Pantauan di lokasi, persidangan berlangsung di ruang sidang Kartika PTUN, Jakarta Timur.

Para penggugat, dalam hal ini eks pegawai KPK yang hadir di antaranya Novel Baswedan, Yudi Purnomo, Raswan Nugraha, Hotman Tambunan, hingga Harun Al Rasyid.

Persidangan dimulai sekitar pukul 10.35 WIB. Hanya saja, persidangan tertutup dan awak media hanya bisa mengambil gambar dari luar dan tidak bisa mengikuti proses sidang.

Sebelumnya, eks pegawai KPK Tata Khoiriyah mengatakan, pihaknya akan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan AMAR Law Firm & Public Interest Law Office selama proses hukum berjalan.

Tidak hanya itu, LBH Muhammadiyah, Indonesia Corruption Watch (ICW), Visi Law Office serta para tokoh nasional seperti Asfinawati, Busro Muqqodas dan Saor Siagian juga ikut mendampingi.

Artikel Eks Pegawai KPK Hadiri Sidang Perdana Gugatan di PTUN pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Penyidik telah memeriksa berbagai perkara tersebut lewat beberapa orang saksi. Adapun mereka yakni Wakil Ketua PN Surabaya Kelas IA Khusus Dju Johnson Mira Mangingi, mantan Hakim Ad Hoc PN Surabaya Kusdarwanto dan Hakim PN Surabaya Gunawan Tri Budiono.

“Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya peran aktif tersangka IIH untuk mendekati berbagai pihak yang berperkara di PN Surabaya dengan menjanjikan akan memutus perkara sesuai permintaan dari para pihak dimaksud dengan adanya pemberian sejumlah uang,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Jumat (4/3/2022).

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara yang sedang berproses di PN Surabaya, Jawa Timur.

Artikel KPK Kembali Periksa Wakil Ketua PN Surabaya Tekait Kasus Suap Perkara pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

KPK sudah memeriksa puluhan Anggota dan Mantan Anggota DPR RI, dalam penyelidikan, menimbulkan tanda tanya publik ada apa dan bagaimana dengan independensi KPK.

Dalam pemeriksan, verifikasi dan validasi itu YL, GP. dkk. lainnya hanya sebagai Saksi, karena tidak ditemukan bukti aliran dana berupa penerimaan uang, untuk dijadikan tersangka atau terdakwa dari cluster politisi DPR RI dalam perkara korupsi pengadaan KTP-el.

Petrus Selestinus mengatakan, KPK seharusnya berterima kasih kepada YL, GP. dkk. karena sebagai saksi, mereka telah membantu KPK mengungkap kejahatan korupsi pengadaan KTP-el. hingga berhasil menjerat beberapa nama Anggota DPR RI, (Setya Novanto, Markus Nari dkk.), dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pengadaan KTP-el, hingga diputus oleh MA dan putusannya berkekuatan hukum tetap.

Secara norma apa yang dikatakan Deputi Penindakan KPK Karyoto bahwa, kalau ada hal-hal baru mengarah kepada perbuatan yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana, KPK akan kembangkan,” itu benar.

Tetapi tidak elok dari aspek “Etika Politik” dan “Hukum Yang Bertanggung Jawab” menurut KUHAP, karena kata-kata atau kalimat kemungkinan pengembangan itu harus berlaku terhadap semua yang sudah menjadi saksi terdahulu di KPK, dan itu tidak hanya YL dan GP.

Karena itu, menjadi tendensius, ketika KPK hanya menyebut nama YL dan GP, padahal banyak politisi yang sudah diperiksa dan namanya disebutkan dalam Surat Dakwaan JPU, tetapi hanya sebagai saksi, mengapa KPK hanya menyebut nama YL dan GP di antara sekian banyak nama yang sudah diperiksa KPK sebagai Saksi.

pemberantasan korupsi melalaui pembenahan sistem manajemen administrasi yang berpotensi menimbulkan KKN pada setiap Institusi Negara, untuk

Artikel Kasus KTP Elektronik, KPK Belah Bambu hanya Mengarah Pada Ganjar Pranowo dan Yasona Laoly pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Belum diketahui materi apa yang hendak digali penyidik lewat pemeriksaan Reny. Hanya saja, pada hari ini penyidik KPK juga memanggil sejumlah saksi lain.
Mereka ialah Asisten Daerah Bidang Pemkot Bekasi, Yudianto; Lurah Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Bahrudin; Lurah Bojongmenteng, Kecamatan Rawalumbu, Hasan Sumalawat; Staf PT Hanaferi Sentosa, Fran Culio; dan Staf Kota Bintang Rayatri/PT Hanaferi Sentosa, Ingchelio alias Ince.

“Para saksi tersebut juga diperiksa untuk RE,” ucap Ali.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Rahmat Effendi alias Pepen bersama 8 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, serta pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemkot Bekasi.

Artikel KPK Priksa Sekda Kota Bekasi Terkait Kasus Rahmat Effendi pertama kali tampil pada kontroversinews.com.