Pimpinan Rapat Nasip Simbolon menyampaikan bahwa paripurna dilaksanakan untuk membahas dan menyetujui secara bersama atas kedua ranperda yang disampaikan Pemerintah Daerah. Dalam Rapat ini, disampaikan Laporan-laporan Tim Gabungan Komisi yang telah membahas kedua Ranperda ini.

Saurtua Silalahi,ST sebagai Juru Bicara Tim Gabungan Komisi yang membahas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 menyampaikan bahwa sesuai pembahasan yang dilakukan disarankan beberapa hal diantaranya TAPD dan OPD teknis serta Inspektorat Daerah dapat duduk bersama mencari solusi penyelesaian daftar Hutang Pemerintah Daerah.

Inspektorat dapat berkoordinasi dengan BPK terkait temuan-temuan yang lama, Inspektorat Daerah dinilai tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal, Perencanaan Program dan Kegiatan yang kurang matang, Pemutakhiran Data ASN, Membuat Telaahan Staf terkait pembiayaan Mobil Damkar hibah dari Pemerintah Korea, perlu dilakukan sosialisasi Penggunaan Dana Bos, Kajian Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur pemakaian dan Pemanfaatannya, Kendala pembebasan Lahan untuk pembangunan harus dituntaskan.

Artikel Rapat paripurna DPRD Samosir Bahas Pengurangan OPD dari 38 Menjadi 32 pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Rapat yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati Samosir, Forkopimda, Kepala OPD dan Insan pers.

Pimpinan Rapat, Nasip Simbolon menyampaikan bahwa Rapat Paripurna ini dilaksanakan untuk membahas dan menyetujui secara bersama atas kedua ranperda yan disampaikan Pemerintah Daerah diwaktu yang lalu.

Dalam Rapat ini, akan disampaikan Laporan-laporan Tim Gabungan Komisi yang telah membahas kedua Ranperda ini. Selanjutnya mempersilahkan Juru Bicara Tim Gabungan Komisi untuk membacakan laporannya.

Diawali oleh Bpk. Saurtua Silalahi,ST sebagai Juru Bicara Tim Gabungan Komisi yang membahas ttg Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 menyampaikan bahwa sesuai pembahasan yang dilakukan disarankan beberapa hal diantaranya TAPD dan OPD teknis serta Inspektorat Daerah dapat duduk bersama utk mencari solusi penyelesaian daftar Hutang Pemerintah Daerah, Inspektorat dapat berkoordinasi dengan BPK terkait temuan-temuan yang lama.

Artikel Rapat Paripurna DPRD Samosir Dalam Rangka Pembahasan dan Persetujuan Bersama atas Ranperda pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Menurut pedagang pengunjung pasar cenderung enggan masuk kedalam pasar bagian belakang, sebab selain akses jalan yang sebagian tempat berupa saluran air yang ditutupi papan bambu, juga ketiadaan akses jalan langsung lewat belakang membuat pengunjung jarang sampai belakang pasar.

Menanggapi keluhan pedagang, Wakil Bupati Yoga Hardaya menjelaskan, dirinya akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik mengatasi sebagian kondisi akses masuk pasar yang masih tertutup papan bambu tersebut. Namun untuk akses langsung kebelakang pasar, Wakil Bupati menyampaikan tidak mungkin untuk membuat akses langsung karena lahan Pasar Darurat merupakan bekas sawah, sehingga tidak ada akses dari jalan utama langsung ke belakang.

Artikel Wakil Bupati Klaten Sidak Pasar Darurat pertama kali tampil pada kontroversinews.com.