Pinangki terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan pemufakatan jahat terkait sengkarut penanganan perkara terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

“Benar, sudah dilimpahkan jam 2 siang tadi,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Riono Budi Santoso saat dikonfirmasi.

Pinangki akan menjalani masa hukumannya selama 4 tahun penjara usai vonis banding yang ia ajukan dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hukuman Pinangki dipotong dari semula 10 tahun.

Proses eksekusi itu sebelumnya sempat menuai polemik karena Kejaksaan dinilai lambat dalam melakukan penindakan hukum.***AS

Sumber:Cnn Indonesia

Artikel Kejagung Eksekudi Pinangki ke Lapas Wanita Tangerang pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Sejak dikeluarkan putusan Mahkamah Agung tahun 2010 terpidana sudah tidak ada lagi (di Indonesia) sebagaimana kami sampaikan tadi sudah terpidana pindah beserta istrinya ke Singapura. Sejak sepuluh tahun yang lalu terpidana sudah berada di Singapura,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak saat jumpa pers di Kejagung RI Jakarta, Sabtu (26/6/2021).

Leonard menyebut terpidana ditangkap pada saat berusaha memperpanjang paspor atau izin tinggal di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura. Terpidana menggunakan identitas atas nama Endang Rifai.

“Terpidana ditemukan di Singapura saat akan memperpanjang paspor di KBRI Singapura. Atase keimigrasian KBRI Singapura mencurigai adanya perbedaan identitas dari terpidana,” jelasnya dilansir dari Sindonews.com.

Sebelumnya, Kejagung RI menggelar konferensi pers terkait pemulangan buronan kasus percobaan pembunuhan, Hendra Subrata dari Singapura. Hendra diterbangkan ke Jakarta pada Sabtu (26/6/2021) pukul 18.45 WIB dengan pesawat Garuda Indonesia GA 837.

Artikel Hendra Subrata Ditangkap Setelah 10 Tahun Buron, Menetap di Singapura pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Salah satu yang dilelang adalah, rumah di jalan Dukuh Patra, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan dengan harga Rp38,89 miliar. Rumah itu dilelang dengan uang jaminan seharga Rp7,7 miliar.

“Lelang barang rampasa negara yang diperhitungkan sebagai uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dana pensiun Pertamina atas nama terpidana Muhammad Helmi Kamal Lubis,” kata Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak kepada wartawan, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Dalam hal ini, lelang tersebut sudah disetujui pengadilan lewat putusan Mahkamah Agung nomor: 2088/K/PID.SUS/2018 tertanggal 2018 tentang objek lelang sebanyak delapan buah.

Selain rumah di Menteng, Kejagung juga akan melelang satu unit tanah dan bangunan atas nama Myrna Devi Armaya di Jln. H Ramli nomor 59, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Rumah seluas 166 m2 itu akan dilelang dengan harga awal Rp3,87 miliar dengan uang jaminan Rp776 juta.

Kemudian, aset Helmi lain yang akan dijual ialah satu unit perkantoran level 12 A.6 di Menara Sentrajaya, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tanah seluas 250 m2 itu dibuka dengan harga Rp13,97 miliar dan uang jaminan Rp2,79 miliar.

Artikel Kejaksaan Agung LElang Rumah Terpidana Kasus Korupsi Dana Pensiun Pertamina pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Ebenezer mengatakan, empat dari enam tersangka yang ditahan, yakni mantan Direktur Utama PT Antam berinisial AL, Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources berinisial BM, Senior Manager Corporate Strategic Development PT Antam berinisial HW dan Komisaris PT Tamarona Mas International berinisial MH.

Sementara dua tersangka lagi yang belum ditahan, yakni AT selaku Direktur Operasional PT ICR dan MT selaku Direktur PT CTSP (pihak penjual). Keduanya, kata dia meski belum ditahan, namun telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri.  “Dua tersangka lainnya yakni AT dan MT sudah dalam pencekalan sejak 2018,” ujar Leonard di Jakarta, Rabu (2/6/2021).

Menurutnya, AT dan MT seharusnya diperiksa hari ini. Keduanya tidak hadir karena beralasan sakit. Mereka kemudian dipanggil ulang pekan depan dan dimungkinkan langsung ditahan.

“Dan tim penyidikan pada Jampidsus akan kembali melakukan pemanggilan untuk diperiksa,” ucapnya dilansir dari iNews.***AS

Artikel Empat Orang Ditahan Kejagung Terkait Kasus IUP Batubara Jambi pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah, Kamis, mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan ke BPK untuk menyerahkan hasil audit kerugian Asabri.

“Sementara ini Rp22 triliun tetapi ini rencananya hari Jumat (21/5) Jampidsus dan saya ke BPK,” kata Febrie.

Sebelumnya tim auditor internal Kejaksaan Agung menaksir kerugian negara terkait korupsi Asabri sebesar Rp23,73 triliun.

Tim auditor internal Kejagung bersama BPK melakukan perhitungan ulang atas kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi Asabri dengan mencocokkan lagi data-data yang ditemukan penyidik.

Hasil hitung ulang, kerugian negara menjadi Rp22 triliun atau berkurang dari perhitungan awal tim auditor internal Kejaksaan Agung Rp23,73 triliun.

Febrie mengatakan pihaknya akan bertemu dengan BPK pada Jumat (21/5) untuk penyerahan hasil audit kerugian Asabri.

Setelah diperolehnya hasil audit BPK terhadap kerugian Asabri, Kejagung segera akan melimpahkan berkas perkara tahap II kasus Asabri ke Jaksa Penuntut Umum.

Sementara itu nominal sementara nilai aset sitaan yang telah disita dari para tersangka lebih dari Rp11 triliun.

Artikel Berdasarkan Audit BPK, Kerugian Negara Terkait Asabri Capai Rp22 Triliun pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Kita evaluasi pemberkasan. Jadi kita update 9 berkas diupdate karena waktu kan tinggal sedikit lagi. Untuk dicek berapa persen lagi penyelesaiannya,” ujar Direktur Penyidikan Jampidsus Febri Ardiansyah, Selasa (30/3/2021). 

Febri menjelaskan evaluasi pemberkasan dilakukan untuk melihat perkembangan masing-masing tim dalam penyelesaian pemberkasan termasuk optimalisasi penyitaan aset. Setelah dilakukan evaluasi tim akan menentukan rencana langkah selanjutnya agar proses dapat dipercepat.

“Berapa aset yang sudah disita kelengkapan administrasi, izin pengadilan, semuanya dicek,” jelasnya.

Dia menyebut percepatan dilakukan karena waktu penahanan para tersangka dugaan tipikor Asabri tinggal sebentar. Para tersangka hanya tinggal dua bulan menjalani penahan.

“Kita kejar karena ini kan ada penahanan terhadap Asabri minus Benny Tjokrosaputro dan HH yang sudah tahanan dulu. Nah yang lain kita harus segera dipersipkan. Waktunya tinggal dua bulan lagi harus selesai,” tandasnya.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus korupsi Asabri yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp23 triliun.

Sembilan tersangka itu adalah mantan Direktur Utama PT Asabri Mayor Jenderal (Purnawirawan) Adam R Damiri, Letnan Jenderal (Purnawirawan) Sonny Widjaja, Heru Hidayat, Benny Tjokrosaputro atau Benny Tjokro.

Mengutip dari Sindonews, selanjutnya Kepala Divisi Investasi Asabri periode Juli 2012 hingga Januari 2017 Ilham W Siregar, Direktur Utama PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, Kepala Divisi Keuangan dan Investasi periode 2012 hingga Mei 2015 Bachtiar Effendi; Direktur Investasi dan Keuangan periode 2013-2019, Hari Setiono; dan dan Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation, Jimmy Sutopo.

Artikel Kejagung Kebut Kasus Tindak Pidana Korupsi PT Asabri pertama kali tampil pada kontroversinews.com.