“Kebutuhan jamur itu sangat tinggi, tetapi tidak ada anak-anak muda yang tertarik untuk bertani jamur,” kata Menaker Ida dilansir Selasa (18/01/2022).

Menaker mengatakan kebutuhan jamur di Resto Jejamuran itu mencapai 1,5 ton per hari. Hal tersebut jika digarap dengan serius akan menghasilkan nilai ekonomi yang besar. Menaker menyebut bahwa ke depan pihaknya akan terus menggenjot SDM kompeten di bidang pertanian melalui pelatihan-pelatihan di BLK.

Menaker mengatakan kebutuhan jamur di Resto Jejamuran itu mencapai 1,5 ton per hari. Hal tersebut jika digarap dengan serius akan menghasilkan nilai ekonomi yang besar. Menaker menyebut bahwa ke depan pihaknya akan terus menggenjot SDM kompeten di bidang pertanian melalui pelatihan-pelatihan di BLK.

“Kementerian Ketenagakerjaan akan membuka BLK salah satu jurusannya ialah pengembangan pertanian, termasuk pengolahan hasil pertanian,” ujarnya.

Sementara itu, Pemilik Resto Jejamuran, Ratidjo Hardjo menyatakan siap mendukung untuk menciptakan SDM kompeten di bidang pertanian, khususnya terkait budidaya jamur.

“Kami bekerja sama membantu Kemnaker mengajak anak-anak muda tertarik menanam jamur,” ujar Ratidjo.

Artikel Kunjungi Resto Jejamuran, Ida Fauziyah Ajak Generasi Muda jadi Petani Jamur pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Merupakan sebuah kebanggaan bagi saya untuk memberikan sambutan sekaligus melepas keberangkatan anak-anakku Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja ke Taiwan,” kata Menaker Ida yang dilansir pada Rabu (24/11/21)

Dia menyampaikan Kemnaker selama ini terus mengupayakan agar penempatan pekerja migran ke Taiwan dibuka kembali sejak ditutup pihak otoritas negara tersebutpada Desember 2020. Kemnaker juga terus melakukan negoisasi dengan Otoritas Taiwan, baik melalui TETO (The Taipei Economic and Trade Office) di Jakarta, maupun dengan Kementerian Tenaga Kerja Taiwan di Taipei untuk meyakinkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) siap untuk ditempatkan dengan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat.

“Perjuangan kita semua pada masa pandemi Covid-19 ini cukup berat, terutama yang harus dilalui oleh anak-anakku semua, di mana proses penempatan PMI ke Taiwan sempat tertunda hampir satu tahun,” beber Menaker Ida.

Artikel Menaker Ida Lepaskan Keberangkatan 173 Pekerja Migran ke Taiwan pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Otoritas Taiwan akan melakukan pembukaan penempatan Calon PMI ke Taiwan pada 11 November 2021. Kabar menggembirakan itu disampaikan Menaker Ida Fauziyah setelah Direktur Badan Pengembangan Tenaga Kerja Kemnaker Taiwan Tsai Meng-liang menyatakan persiapan Indonesia untuk upaya pencegahan pandemi Covid-19 telah selesai.

Tak hanya itu, Tsai berjanji secara ketat mengawasi pelaksanaan pekerjaan pencegahan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Otoritas Taiwan juga telah menyusun rencana program khusus penempatan pekerja migran dan telah diajukan kepada National Health Command Center (NHCC). Implementasi rencana program tersebut memerlukan kolaborasi dan kerja sama intens kedua pihak antara Indonesia dan Taiwan.

“Indonesia menjadi partner pertama yang diajak mendiskusikan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam rencana penempatan kembali pekerja migran ke Taiwan,” kata Menaker Ida Fauziyah dilansir Kamis (11/11/21)

Apabila pihak Indonesia telah menyelesaikan persiapan pencegahan pandemi, maka pihak Taiwan untuk tahap pertama akan menerima penempatan 1.700 orang PMI, masing-masing 850 orang sektor formal dan sektor domestik.

Artikel Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Taiwan Kembali Dibuka pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Total dana BSU yang telah disalurkan hingga saat ini per-24 September, sebesar Rp4.911.200.000.000 (Rp4,9 triliun), yang terdiri dari rekening existing Bank Himbara dan burekol.

Penyaluran BSU tahun 2021 ini, Kemnaker hanya menyalurkan BSU lewat rekening HIMBARA, sehingga pekerja yang telah memenuhi syarat dan lolos verifikasi, namun tak memiliki rekening HIMBARA akan dibukakan rekening baru secara kolektif (burekol).

Menaker Ida Fauziyah memastikan BLT subsidi gaji yang disalurkan melalui Bank Himbara tak dikenakan potongan apapun, termasuk biaya administrasi.

Kini penyaluran BSU telah memasuki tahap V dengan total data calon penerima BSU yang telah diserahkan BPJS Ketenagakerjaan kepada Kemnaker sebanyak 7.748.630 calon penerima.

“Kita prioritaskan penerima BSU ini tidak menerima program lain, sehingga ada pemerataan penyaluran berbagai bantuan pemerintah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah,” katanya  Indah dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (27/9/2021). ***

Artikel BLT Subsidi Gaji Tahap 5 Cair untuk 4,9 Juta Pekerja pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Pekerja/buruh yang memenuhi seluruh persyaratan berhak mendapatkan bantuan sebesar Rp500 ribu per bulan selama dua bulan yang dibayarkan secara sekaligus satu kali transfer, sehingga total yang didapatkan penerima sebesar Rp1 juta,” ujar Menaker Ida di Jakarta, Kamis (5/8/2021).

Berikut persyaratan yang dimaksud yaitu

• WNI dibuktikan dengan NIK.
• Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai dengan Juni 2021.

Pekerja/buruh yang berhak mendapatkan bantuan harus mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta. Dengan ketentuan, pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP atau UMK lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar UMP atau UMK dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Sebagai contoh, Upah Minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp4.798.312,00 dibulatkan menjadi Rp4.800.000.

Ida menjelaskan bahwa BSU tahun ini diutamakan untuk pekerja/buruh yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti, dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan kesehatan.***AS

Artikel Ini Cara Daftar Subsidi Upah dan Syarat Pekerja dapat Rp1 Juta pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Pemerintah berharap melalui bantuan ini bisa mencegah terjadinya PHK akibat pandemi COVID-19.

Kebijakan BSU dikeluarkan untuk mencegah pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerjanya. “Pemberian BSU diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja/buruh. Adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi COVID-19,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah saat Siaran Pers Biro Humas, Rabu (21/7/2021).

Dengan adanya BSU ini, Menaker Ida berharap beban perusahaan dapat berkurang, sehingga pengusaha dan pekerja/buruh dapat terus melakukan dialog sosial bipartit guna mencari solusi bersama di tengah pandemi.

Jumlah calon penerima BSU diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp8 Triliun.

“Jumlah ini masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” terang Menaker Ida.

Artikel Pemerintah Luncurkan Bantuan Subsidi Bagi Pekerja pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Sudah semua, 34 provinsi sudah ada Posko THR-nya, jadi silakan kalau (pekerja, Red) mau lapor,” kata Ida di Jakarta, Senin (26/4/2021).

Ida mengatakan, Posko THR 2021 tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi lebih efektif.

“Saya meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk mengambil langkah-langkah bagi perusahaan yang masih terdampak COVID-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,” ujar Ida. Langkah yang dimaksud yakni mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan tertulis yang dilaksanakan secara kekeluargaan.

Kesepakatan tersebut memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan Tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan dan dibuktikan dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.

“Laporan keuangan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Disnaker setempat paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan serta memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutur Ida.

Selain itu, Ida meminta gubernur dan bupati/wali kota agar menegakkan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan Tahun 2021. Penegakan hukum sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan. “Langkah lain yang kami minta yaitu melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan Tahun 2021 dan tindak lanjut yang telah dilakukan ke Kementerian Ketenagakerjaan,” kata Ida.

Dia memaparkan, dalam menyelesaikan kasus perusahaan yang benar-benar tidak mampu membayar, maka pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi akan mendorong pihak pengusaha maupun pekerja untuk melakukan dialog guna menyepakati pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundangan dan menyesuaikan dengan kondisi perusahaan.

“Sementara dalam hal THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan/atau kesepakatan pembayaran THR di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan, pegawai pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran THR berupa Nota Pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada Gubernur/Walikota/Bupati setempat untuk pengenaan sanksi administratif,” ujar Ida yang telah dilansir dari iNews.***AS

Artikel Menteri Ketenagakerjaan: Posko THR Sudah Ada Di 34 Provinsi pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Nah, di pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf, setidaknya ada enam orang perempuan yang menjabat sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju. Para “Kartini” tersebut memiliki pekerjaan beragam, mulai mengurus bidang sosial, luar negeri, keuangan, kehutanan, dan lain sebagainya.

Mengutip dari Okezone, berikut profil enam menteri perempuan di Kabinet Indonesia Maju sebagaimana dirangkum MNC Portal dari berbagai sumber, Rabu (21/4/2021):

1. Tri Rismaharini

Tri Rismaharini alias Risma merupakan Menteri Sosial RI yang menjabat sejak 23 Desember 2021. Sebelum mebjabat menteri, politikus PDI Perjuangaj itu merupakan Wali Kota Surabaya. Karirnya moncer karena Risma memiliki kepekaan sosial yang tinggi dan ketegasan bila ada sesuatu yang salah.

Artikel Selamat Hari Kartini, Mengenal 6 “Kartini” yang Membantu Jokowi dalam Kabinet pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menghadiri undangan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) yang menggelar seminar bertajuk Melindungi ABK Indonesia di Kapal Asing, yang bertempat di Jakarta, pada Rabu 14 April 2021.

“Rekomendasi kebijakan yang diajukan telah kami jadikan referensi yang berharga bagi pemerintah selaku regulator,” ujar Menaker Ida, saat menyampaikan pembicara kunci sebagaimana dikutip dari laman kemnaker.go.id.

Untuk diketahui, Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di kapal berbendera asing masih rentan menjadi korban eksploitasi.Untuk meningkatkan pelindungan bagi para ABK, Kementerian Ketenagakerjaan terus membenahi tata kelola penempatan dan pelindungan ABK Indonesia yang bekerja di kapal berbendara asing.

Akan tetapi, sambungnya, perbaikan tata kelola ini akan lebih mudah direalisasikan apabila terdapat instrumen hukum yang mengaturnya.Oleh karena itu, pemerintah masih terus menyelesaikan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

Saat ini, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) telah selesai proses harmonisasi dan telah diajukan ke Sekretariat Negara. Menaker Ida berharap, RPP ini dapat melengkapi pelindungan ABK mulai dari sebelum, selama, dan setelah bekerja.

Selain itu, permasalahan dualisme perizinan, lemahnya pendataan dan koordinasi antar Kementerian atau Lembaga terkait, rendahnya kompetensi awak kapal perikanan, serta lemahnya pengawasan, diharapkan juga tidak lagi muncul.

Mengutip dari Jurnal Soreang, pihaknya juga senantiasa melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan penempatan pekerja migran, termasuk yang menempatkan awak kapal perikanan.***AS

Artikel Menaker Ida Fauziyah Ajukan RPP Perlindungan Awak Kapal pertama kali tampil pada kontroversinews.com.