Artikel Demonstran di AS Tuntut Pembebasan Aktivis Palestina Mahmoud Khalil pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Jakarta (Kontroversinews) – Nama Minyakita dalam beberapa pekan terakhir menjadi sorotan lantaran ditemukan sejumlah kecurangan, seperti isi takaran yang tidak sesuai dengan yang tercantum pada label kemasan minyak goreng rakyat (MGR) tersebut.

Tentu saja, kecurangan ini merupakan ulah dari distributor nakal yang ingin mengambil untung dari popularitas Minyakita.

Seperti apa sebenarnya produk Minyakita? MGR ini dijual dengan harga Rp15.700 per liter, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat.

Awalnya, Minyakita dapat diperoleh melalui berbagai kanal belanja, dari warung kelontong, pasar tradisional, swalayan, hingga perdagangan digital. Kini, produk tersebut hanya bisa didapatkan di pasar tradisional dan pengecer resmi. Maklum saja, produk ini memang ditujukan bagi masyarakat menengah bawah.

Kelahiran Minyakita merupakan sebuah strategi dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng dan pengendalian inflasi, karena sebelumnya sempat terjadi kelangkaan dan harga yang melambung tinggi.

Minyakita kemudian seperti menjadi penyelamat, khususnya bagi masyarakat kecil yang menginginkan minyak dengan harga terjangkau tapi dengan kualitas yang cukup baik.

Produk ini pertama kali diluncurkan oleh pemerintah pada 6 Juli 2022. Minyakita merupakan minyak goreng kemasan sederhana yang dijual dengan harga terjangkau sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng di pasar dan memastikan ketersediaannya bagi masyarakat.

Sebelumnya, harga eceran tertinggi (HET) dari minyak goreng ini sebesar Rp14.000 per liter. Namun, dinaikkan Rp1.700 agar sesuai dengan harga biaya pokok produksi yang terus mengalami perubahan. Tentu saja, harga ini tetap lebih murah jika dibandingkan dengan kemasan premium.

Berdasarkan Permendag 18/2024, yang menggantikan Permendag 49/2022, disebutkan bahwa setiap pelaku usaha eksportir produk turunan kelapa sawit yang membutuhkan Hak Ekspor perlu mendistribusikan MGR dalam bentuk Minyakita.

MGR tersebut dapat diakui menjadi Hak Ekspor jika telah diterima di Distributor Pertama (D1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan, atau diterima di Distributor Kedua (D2) atau pengecer, apabila tidak melalui distributor BUMN Pangan yang dibuktikan dengan pelaporan di sistem teknologi digital Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH).

Setidaknya target pasokan Minyakita per bulan itu sebanyak 250 ribu ton, yang harus disalurkan kepada masyarakat.

Salah kaprah

Mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa Minyakita bukanlah minyak goreng bersubsidi. Minyak ini adalah hasil dari kewajiban para pengusaha yang ingin melakukan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), sehingga ia harus memenuhi kewajiban untuk menjual ke pasar domestik atau domestic market obligation (DMO) dengan harga yang sudah ditetapkan.

Para pengusaha ini kemudian akan mendapatkan semacam lisensi untuk menggunakan dan memasarkan merek Minyakita. Yang perlu di garis bawahi, lisensi tersebut tidak bisa dipindah tangankan, apalagi jika distributor atau pengemas tersebut tidak terdaftar sebagai pengusaha “peserta” DMO.

Pendistribusian dan harga Minyakita yang diatur oleh Pemerintah, membuat seolah-olah minyak goreng rakyat ini merupakan subsidi dari pemerintah.

“Masyarakat sering bilang Minyakita ini minyak subsidi. Ini bukan minyak subsidi, ya. Tidak ada istilah minyak subsidi,” ujar Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso.

Anggapan yang salah terkait dengan Minyakita sebagai minyak goreng subsidi dari pemerintah, mungkin saja terjadi lantaran harganya yang cukup terjangkau. Belum lagi bentuk kemasannya dalam botol, kemasan bantal (pouch) ataupun standing pouch, yang membuatnya terlihat lebih premium dibandingkan dengan minyak curah yang hanya menggunakan kantong plastik PE bening.

Bentuk kemasan yang terlihat “mahal” ini, sebenarnya merupakan salah satu ikhtiar dari pemerintah untuk mendorong masyarakat beralih dari minyak goreng curah ke minyak goreng kemasan.

Minyak goreng kemasan disebut lebih terjamin secara kualitas, kandungan gizi, keamanan dan kehalalannya dibandingkan minyak goreng curah.

Selain itu, minyak goreng kemasan juga lebih mudah didistribusikan, minim product loss, bebas kontaminasi dan dapat disimpan dalam waktu relatif lebih lama.

Hal ini kemudian terbukti, bahwa permintaan masyarakat terhadap Minyakita semakin meningkat dibandingkan dengan minyak goreng curah. Yang membeli Minyakita tak lagi masyarakat menengah bawah, sebagian menengah atas juga mulai berburu minyak goreng ini.

Di sisi lain, kemudian muncul distributor-distributor nakal yang ingin ikut bermain dalam kancah perdagangan Minyakita, demi keuntungan sendiri.

Minyakita dijual melampaui HET, dan distributor mengurangi volume per takaran, sehingga tidak sesuai label kemasan. Pengurangan ini, lantaran minyak yang digunakan merupakan minyak komersil, yang harganya sudah pasti lebih mahal.

Pemerintah tentu tidak tinggal diam, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Satgas Pangan Polri bergerak untuk mencari biang kerok dari permasalahan ini.

Mendag Budi Santoso mengatakan saat ini kasus beserta bukti-bukti yang didapat masih dalam pemeriksaan. Hasilnya, disebut akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola Minyakita, agar masalah yang sama tidak lagi berulang.

Tata kelola

Pada dasarnya tata kelola Minyakita telah diatur secara rinci dalam Permendag 18/2024. Beberapa di antaranya adalah terkait penggunaan merek Minyakita, standar mutu dan keamanan, pendistribusian hingga penetapan HET.

Untuk menutup celah yang bisa dimanfaatkan distributor nakal, peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian memandang pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap para produsen MinyaKita melalui audit yang dilakukan secara rutin untuk menjaga kualitas produk serta pendistribusiannya.

Dalam pengawasan Minyakita, harus didesain dengan sistem monitoring dan evaluasi, agar semua sesuai dengan standar dan masyarakat tidak dirugikan. Peningkatan tata kelola ini, mulai dari sistem pengawasan distribusi yang lebih ketat dari produsen hingga ke konsumen akhir, transparansi dalam penentuan harga dan subsidi, serta mekanisme verifikasi kualitas dan kuantitas produk.

Diperlukan juga sistem pelacakan distribusi (traceability) digital untuk memantau pergerakan produk, evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan dan penyesuaian yang responsif, serta penguatan peran Satgas Pangan dalam monitoring dan penegakan aturan.

Tata kelola MinyaKita memerlukan perubahan sistemik mulai dari pembenahan sistem logistik hingga keandalan pemerintah menjaga harga-harga, terutama pangan, agar tidak merembet kepada kenaikan harga-harga lainnya termasuk upah tenaga kerja. Seluruh sistem yang dibangun juga perlu terintegrasi dengan sistem pengaduan masyarakat.

Pada akhirnya, masyarakat juga harus terlibat aktif dalam pengawasan Minyakita dengan cara melaporkan setiap adanya tindakan kecurangan di lapangan, sehingga pasokan terus terjaga dan tak ada permainan harga. ***

Artikel Mengenal Minyakita: Murah, Diburu, dan Bukan Subsidi pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Selaku ketua umum, Rd.H.Piar Pratama, S. SH, meminta pihak kepolisian yang saat ini sudah mulai ada titik terang agar segera di umumkan kepada publik.

Dirinya juga meminta kepada anggota DPRD Kabupaten Bandung serta pemerintah daerah harus mengevaluasi secara total atau menyeluruh yang menimpa BUMD milik Pemkab Bandung tersebut.

Ketua Umum Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat (Kpk – Jabar) Rd.H.Piar Pratama.S.SH akan terus mengawal proses hukum yang saat ini masih berjalan di kepolisian yang diduga kuat melibatkan orang dalam BPR Kertaraharja.

Menurut keterangan Piar seperti dikutip mediakasasi.com , disebutkan oknum petinggi BPR tersebut diduga telah menggelapkan dana miliaran rupiah dan telah menyalahgunakan wewenang yang telah merugikan negara.

“Bank daerah yang seharusnya dapat diandalkan menjadi salah satu bank milik Pemkab Bandung ini ternyata banyak diciderai oleh kepentingan terselubung,” katanya.

Lembaga anti rasuah ini berencana akan melayangkan surat kepada Kapolri dan Jaksa Agung agar jajaran dibawahnya seperti Kejati, Kejari, serta Polda dan Polres bisa terbebas dari oknum oknum yang berusaha ingin intervensi.

“Dalam kasus ini, kita dari KPK Jabar akan mendorong langkah para penyidik untuk mengusut tuntas kasus BPR Kertaraharja Kabupaten Bandung ini harus benar benar di instal ulang serta ada evaluasi total oleh pemerintah Kabupaten Bandung serta DPRD.

Pihaknya mendesak agar penyidik untuk segera mengumumkan tersangka dalam dugaan kasus korupsi di BPR Kertaraharja Kabupaten Bandung tersebut.

“Kita ketahui sudah bukan rahasia umum terkait carutmarutnya masalah di BPR Kabupaten Bandung ini. Dan soal penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum didalamnya ini keterlaluan,” ujar Piar Pratama. ***

Artikel Piar Pratama Apresiasi APH yang Telah Bongkar Kasus BPR di Kabupaten Bandung pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Jakarta (Kontroversinews) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 689 laporan atas 774 objek gratifikasi, dengan nilai total pelaporan Rp3.176.643.372 dalam periode Januari–Februari 2025.

“Januari diterima sejumlah 348 laporan, dengan total jumlah 395 objek gratifikasi. Terdiri dari 224 laporan dari Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) dan 124 pelaporan individu,” kata Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Pada periode Februari, diterima sejumlah 341 laporan, dengan total jumlah 379 objek gratifikasi. Terdiri dari 231 laporan dari UPG dan 110 pelaporan individu.

Total 689 Laporan tersebut berasal dari 488 kementerian/Lembaga, 125 BUMN/BUMD/anak perusahaan; dan 76 pemerintah daerah.

Kemudian total 774 objek gratifikasi tersebut, terdiri dari:
1. 254 dalam bentuk uang/voucher/logam mulia/alat tukar lainnya.
2. 203 Karangan bunga/hidangan berlaku umum/makanan/minuman kemasan dengan masa berlaku.
3. 70 Cendera mata/plakat/barang dengan logo instansi pemberi.
4. 26 Tiket perjalanan/jamuan makan/fasilitas penginapan/fasilitas lainnya.
5. 221 barang lainnya.

Selain itu KPK juga juga mengingatkan aparatur sipil negara dan pejabat penyelenggara negara untuk tegas menolak dan melaporkan segala bentuk penerimaan gratifikasi, pada kesempatan pertama, terlebih jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Budi menegaskan permintaan dana dan/atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) atau dengan sebutan lain baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama aparatur sipil negara dan pejabat penyelenggara negara merupakan perbuatan yang dilarang karena dapat berimplikasi menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik, serta memiliki risiko tindak pidana korupsi.

Jika karena kondisi tertentu, aparatur sipil negara dan pejabat penyelenggara negara tidak dapat menolak pemberian gratifikasi, maka wajib melaporkannya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi ini dapat diakses melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL), laman https://gol.kpk.go.id atau email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.

Informasi lebih lanjut terkait pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi juga dapat diakses melalui laman https://jaga.id, layanan konsultasi via Whatsapp +6281145575, atau layanan informasi publik pada Call Centre KPK 198. ***ANT

Artikel KPK Terima 689 Laporan Gratifikasi Selama Januari–Februari 2025 pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Menyatakan permohonan praperadilan pemohon gugur,” kata Hakim Tunggal Rio Barten Pasaribu dalam sidang lanjutan kedua panggilan terakhir termohon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat.

PN Jakarta Selatan juga tidak membebankan biaya kepada termohon yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Membebankan biaya kepada termohon sebesar nihil,” ujarnya.

Keputusan itu menimbang berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mengatur tentang pidana bagi setiap orang yang sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi.

Dengan demikian, kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sidang gugatan dengan nomor perkara 24/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL akan ditangani oleh Hakim Tunggal Rio Barten Pasaribu untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka Hasto terkait dugaan dugaan perintangan penyidikan berdasarkan Sprindik Nomor Sprin.Dik/152/DIK/DIK.01/12/2024.

Adapun sidang praperadilan ini bersamaan dengan sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan praperadilan penetapan tersangka Hasto Kristiyanto terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku karena berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pertimbangan itu lebih kuat usai menimbang dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XII/2005 tentang dinyatakan gugurnya praperadilan ketika sudah dimulainya sidang perdana.

Sementara, Tim kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meyakini sidang praperadilan terkait perintangan penyidikan (obstruction of justice/OOJ) digugurkan oleh hakim pada Jumat (14/3).

Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I. ***ANT

Artikel PN Jaksel Gugurkan Praperadilan Hasto Terkait Perintangan Penyidikan pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Itu salah. Jadi petani itu salah satu penopang pangan juga. Sekarang kalau kita berpikir tidak ada petani, kita mau makan pakai apa,” kata Ali Syakieb saat melaksanakan pembukaan pelatihan petani muda Bedas dan launching BPJS Ketenagakerjaan tahun 2025 di Gedung Oryza Sativa Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Soreang, Kamis (13/3/2025).

Didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bandung Kawaludin dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning Hendasah, Ali Syakieb mengatakan bahwa para petani itu tidak hanya dari kalangan petani padi, tetapi mereka juga ada petani kopi, buah-buahan, sayuran dan petani lainnya.

“Apalagi di zaman era digitalisasi sekarang ini, kita harus bisa berinovasi. Apalagi dengan Asta Cita pemerintah ada program makan bergizi gratis buat anak-anak,” ujar Ali Syakieb.

Ia menyebutkan di Kabupaten Bandung ada sekitar 361 titik dapur umum untuk merealisasikan program makan bergizi gratis (MBG).

“Kalau satu titik dapur umum bisa melayani 3.500 anak, sehingga dengan 361 titik dapur umum itu bisa melayani 1,1 juta anak yang bisa dilayani melalui program MBG tersebut,” katanya.

Ali Syakieb berharap 1,1 juta anak yang diberi makan dalam program makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung itu, khususnya komoditas telor saja bisa membutuhkan cukup banyak pada setiap harinya.

“Berapa ton beras yang dibutuhkan, karena ini programnya setiap hari. Makanya saya ingin mengajak kepada anak-anak muda sekarang ini ayo kita berlomba. Jangan inginnya kerja di perkantoran, tapi bisa bertani. Ini (jadi petani) potensinya sangat besar banget kedepannya,” tutur Ali Syakieb.

Ia pun mengungkapkan jangan dulu berpikir anggarannya besar untuk bertani.

“Tapi kita harus berpikir positifnya. Perekonomian di daerah itu akan berputar cukup besar. Jadi otomatis kedepannya, kaya usaha di pasar atau petani-petani insya Allah akan lebih hidup dari mulai sekarang,” ujarnya.

Menurutnya, untuk meningkatkan daya tarik generasi muda dalam bertani, bahwa saat ini dengan bertani sudah didukung dengan penggunaan teknologi yang semakin meningkat.

“Tidak seperti dulu. Kita jangan berpikir, petani itu secara konvensional saja. Tapi sudah ada teknologi atau mesin-mesin alat pertanian untuk mendukung pertanian. Hasilnya juga sangat luar biasa. Kita jangan berpikir, jadi petani penghasilannya kecil. Jadi petani itu bisa menghasilkan cukup besar,” ujarnya.

Wakil Bupati Bandung mengungkapkan dari hasil usaha bertani itu bisa main motor, jalan-jalan ke luar negeri.

“Itu hasil bertani. Jangan berpikir hasil bertani itu pas-pasan. Sebenarnya tidak. Kita harus terus memberikan edukasi kepada anak-anak muda. Manfaat dan potensi jadi petani, termasuk peluangnya harus dikasih tahu kepada mereka,” sebutnya.

Untuk mendorong anak-anak muda minat jadi petani itu, Ali Syakieb menyebutkan bahwa Dinas Pertanian nantinya akan terus melakukan pembinaan kepada mereka.

“Kalau enggak mau cape, kan sekarang ada mesin. Kalau dulu mau membajak lahan sawah saja, pakai hewan kerbau. Sekarang sudah ada mesin traktor dan mesin pertanian lainnya. Inilah pentingnya kita memberikan edukasi kepada anak-anak muda, bahwa jadi petani itu bisa menguntungkan atau menghasilkan secara ekonomi,” katanya.

Lebih lanjut Ali Syakieb menyoroti terkait dengan UMKM. Ia mendorong kepada para pelaku UMKM untuk fokus dalam menjalankan bisnisnya.

“Makanan enak dan harganya murah, packingnya menarik itu pasti bakal laku. Intinya anak muda sekarang di era digitalisasi, mau mencari informasi. Cara marketing seperti apa, packing seperti apa. Mau cari rahasia bumbu sudah gampang,” tuturnya.

“Ini kembali kepada anak mudanya. Mau apa engga. Niat apa enggak. Fasilitas sudah ada, tapi dianya malas-malasan,” imbuhnya.

Sumber : Liputan Giat Wakil Bupati/Diskominfo Kab. Bandung

Artikel Di Era Digitalisasi Sekarang Ini, Ali Syakieb: Bertani Sudah Didukung enggunaan Teknologi pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Ketua Lsm Prontal Bung Uha Juhana berbicara keras, Kamis,13/3/2024 di Cafe Resto menuturkan.

Sungguh mantap Bupati Kuningan gebraganya respon dengan laporan masyarakat melakukan Inpeksi mendadak(Sidak )ke Puskesmas Darma.

Ternyata benar adanya saat di sidak, kapus Darma Saefudin belum hadir sampe jam menunjukan pukul. 8.00 WIB,dan banyak pegawai PNS/ASN yang sama setali tiga uang sama bosnya(kapus) belum datang juga,busyeeeet dah memalukan boooos…..!

Kapus Darma sdr.Saefudin itu ketua APKESMI(Akselerasi Puskesmas Indonesia) yang membawahi 37 Puskesmas sekabupaten Kuningan,seharusnya memberi contoh teladan dan berkinerja bagus untuk para kapus dan para pegawai Puskesmas di Kuningan.

Memang menurut info di lapangan , Kapus Darma sdr.Saefudin ini sempat ramai mencuat terkait adanya Pungli Dana Kapitasi JKN dan BOK Puskesmas dan di duga sdr.Saefudin ini sebagai pengepul(kolektor) dana pungli tersebut untuk di setoran ke preman berdasi.”Ungkapnya”

Masih kata Uha Juhana Menambahkan.sehubung sedang adanya pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD)oleh Badan Pemeriksa Keuangan(BPK),melalui tulisan ini.Saya(Uha Juhana) meminta kepada BPK RI untuk melakukan Audit laporan kuangan,Audit Kinerja,Audit Investigasi untuk Dana Kapitasi JKN dan BOK di Puskesmas sekabupaten Kuningan.”harapnya”

Karna menurut kajian,analisa,dan laporan Indonesia Corruption Watch(ICW)kurun waktu tahun 2014-2024 di 13 Provinsi ada temuan indikasi potensi 8 Fraud dan 2 temuan yang tidak sesuai Undang-Undang(UU).

Diantara Potensi 8 Fraud dalam pengelolaan Dana Kapitasi JKN dan BOK adalah :
1.Dugaan Manipulasi kehadiran dan komposisi petugas.
2.Pemotongan Dana jaspel
3.Pungli
4.Setoran atau suap
5.Mark-Aup harga dan volume atau belanja fiktip
6.Anggaran Ganda
7.mengarahkan pasian berobat ke klinik swasta

Jadi dengan adanya indukasi Fraud ini,jelas Program Dana Kapitasi dan BOK di duga Kuat ada indikasi Korupsi yang terorganisir,tersetuktur,dan masih kolektif kolegial.”terangnya”

Kami berharap kepada Bupati Kuningan.Dr.Dian Rahmat Yanuar.M.SI,agar jangan cuma di adakan pembinaan dan teguran saja,bila perlu rotasi(copot) para bawahan yang kinerjanya jelek dan cuman duduk manis di belakang meja,apalagi seperti kapus Darma yang Ruanganya Kosong “PECAT /ROTASI” saja kapus darma”geramnya”

Dan kami meminta kepada Aparat Penegak Hukum(APH) baik Tipikor ataupun Kejaksaaan Negri(Kejari) Kuningan,untuk segera menyikapi dan menindak lanjuti dugaan adanya Penyelewengan dan Pungli di Dana Kapitasi JKN dan Dana Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK) di Setiap Puskesmas Sekabupaten Kuningan.

Selamat Bekerja para penegak Hukum Berantas Dugaan Korupsi sampe akar akarnya dan Semoga Bupati Kuningan Istikomah di dalam Merespon Laporan Masyarakat serta sigap melakukan” SIDAK” Demi perbaikan sistem Kinerja Bawahanya,demi perbaikan Kabupaten Kuningan yang maju sesuai motto nya””KUNINGAN MELESAAAAAT”.pungkasnya. *** Uus(boy)

Artikel LSM Prontal: Copot Kapus Darma dan Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dana JKN dan BOK “Gaaaas Pool APH” pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Rabu.12/3/2025.Via Sambungan washt app,ketua LPKN Jabar.Mr.Jhoni Panne saat di pinta pendapat menjelaskan, saya selaku aktivis dan lembaga advokasi (LPKN) mendengar adanya pemberitaan Ketua DPRD Kuningan,malah ketawa geli dan lucu.

Masa DPRD dan Eksekutip mengajak duduk bersama untuk efisiensi anggaran, wong mereka berdua yang merumuskan setiap anggaran daerah untuk masyarakat Kuningan.

Eksekutif dan Legislatif kan yang selalu duduk manis bermesraan bersama dalam merumuskan setiap anggaran untuk masyarakat,masa iya kali ini ada tantangan Ketua DPRD Kuningan ke Bupati untuk duduk bersama membahas efisiensi anggaran,kan aneh ??????”ungkapnya”

Masih Kata Mr.Jhoni Panne menambahkan,saya curiga juga ini ada apa antara Legislatif dan Eksekutif di Kuningan,jangan-jangan ada sesuatu diantara mereka??????”herannya”

Kalau hasil kajian kami dan data yang kami punya (LPKN) JABAR, terkait Dana Transper Daerah (TKD) Kabupaten Kuningan Tahun 2022, 2023 dan 2024, antara dana yang diterima dan laporan realisasi kegiatan anggaran banyak keganjilan penuh misteri.

Banyak di laporan realisasi anggaran baik DAU,DAK NON FISIK,FISKAL,DBH Migas dll yang setelah kami uji petik ke Kabupaten Kuningan,ternyata laporan ada tapi realisasi di bawah tidak ada(amsong).

Jadi Kami tidak heran dengan adanya hal ini,karna sudah jelas anggaran Kuningan itu di bahas antara eksekutip dan legislatif Kuningan.

Apalagi kalau melihat pernyataan ketua DPRD Kuningan dia menanggapi pemberitaan adanya pernyataan ketua parpol yang tidak masuk di gedung DPRD Kuningan.

Seolah olah ketua parpol itu tidak tahu dan merasakan apa yang DPRD dan Ekseutip Kuningan Bahas.

Tapi Perlu jadi catatan merah juga ,Kabupaten Kuningan 3 tahun gagal bayar terus ,ini bukan mutlak kesalahan eksekutip semata,tapi juga Dewan ikut di salahkan,karna jelas Dewan sigap dan teliti dalam perumusan anggaran,tapi lemah juga dalam pengawasanya,yang ujungnya “Gagal Bayar”pungkasnya. ***Uus(boy)

Artikel Tantangan Ketua DPRD Kepada Bupati Kuningan Membuat Ketawa Geli Masyarakat pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Terkait Semua Sekolah Khususnya di Jawa Barat baik Sekolah Dasar (SD) Sampai Sekolah Menengah Atas (SMA).

Maka dari itu, perencanaan pihak SMKN 2 Baleendah membatalkan agenda keberangkatan Kunjin ke Yogyakarta.

Drs. Tatang, M.Pd Kepala SMKN 2 Baleendah Kabupaten Bandung saat di konfirmasi terkait pembatalan pemberangkatan Kunjin membenarkan bahwa untuk agenda pemberangkatan Kunjin dibatalkan.

“Benar untuk pemberangkatan Kunjin khususnya bagi siswa-siswi kelas X tidak jadi berangkat dikarenakan tidak diperbolehkan karena adanya kebijakan atau imbauan dari Gubernur Jawa Barat,” katanya, Jum’at (7/03/2025).

Sementara itu, dari awak media mengklarifikasi terkait adanya dugaan pemotongan pengembalian pembayaran untuk biaya Kunjin, pihak sekolah membantah.

“Maaf Kami dari pihak sekolah tidak merasa memotong pengembalian pembayaran untuk biaya Kunjin, tapi kami pihak sekolah merapatkan terlebih dahulu dengan para orangtua siswa dan hasilnya. Kami dan para orangtua siswa sepakat bahwa untuk pengembalian pembayaran Kunjin, sepakat tidak seluruhnya uang tersebut dikembalikan dan tidak ada paksaan, jadi seikhlasnya orangtua untuk memberikan kompensasi,” tutur Tatang.

Lanjut Tatang, karena pihak travel mengalami kerugian biaya untuk Kunjin tersebut sudah dipergunakan untuk Down Payment (DP) seperti Hotel dan Bus, membeli Snack serta membuat Baju Kaos Kunjin agar seragam bagi siswa-siswi.

“Kalau Snack kami dan pihak travel berinisiatif diberikan kepada anak Yatim-piatu dari pada Snack tersebut basi,” imbuhnya.

Berbeda dengan keterangan Orangtua siswa yang sudah membayar biaya untuk Kunjin dan ikut rapat bahwa pihak sekolah memberikan selembaran untuk mengganti kerugian pihak travel.

“Kami diberikan selembaran untuk pengembalian pembayaran Kunjin dan mengisi berapa yang akan dikembalikan, ya yang namanya sudah dikasih selembaran terus harus mengisi berapa yang akan dikembalikan oleh pihak sekolah atau travel, ya dengan terpaksa saya isi di selembaran tersebut tidak seluruhnya uang tersebut dikembalikan dan betul tidak semuanya sama rata untuk pengembalian pembayaran untuk biaya Kunjin tersebut,” bebernya. (Red)

Artikel Ironis SMKN 2 Baleendah: Agenda Kunjin Batal Kerugian Dibebankan Kepada Siswa pertama kali tampil pada kontroversinews.com.