PAPUA (Kontroversinews.com) – Golkar mengusung enam nama untuk menjadi calon Wakil Gubernur Papua. Salah satunya Kabaintelkam Komjen Paulus Waterpauw.

“Jadi, enam nama cawagub yang Golkar usulkan yaitu: Fernando Yansen Tinal, Jhon Tabo, Kenius Kogoya, Ones Pahabol, Paskalis Kossay dan Komjen Paulus Waterpauw,” kata Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Papua, Max Richard Krey, kepada wartawan usai menyerahkan usulan nama cawagub kepada tim koalisi Lukmen Jilid II di Kota Jayapura, Rabu (21/7/2021) malam.

Enam ntersebut berasal dari kader partai dan non-partai Golkar. Pengusulan enam namatersebut merupakan hasil keputusan dari DPD tingkat I yang telah disetujui  DPP berdasarkan aspirasi masyakat dan diteken pimpinan partai.

MAx mengatakan, bahwa Enam calon wakil gubernur Papua belum mendapatkan rekomendasi DPP Golkar Pusat. Nanti 6 nama itu dikirim ke Jakarta untuk mendapatkan rekomendasi DPP ada 2 nama itu yang kita tidak tahu.

Menurut Krey, Partai Golkar terbuka bukan hanya kader tapi juga menerima aspirasi dari masyarakat itu yang akan akomodir.

“Tentunya keputusan ada di koalisi dan keputusan terakhir di tangan Gubernur sesuai aturan Undang-Undang Pilkada,” katanya dilansir dari Detikcom.***AS

Artikel Golkar Usung Kabaintelkam Komjen Paulus Waterpauw Jadi Calon Wagub Papua pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Pernyataan itu disampaikan oleh anggota DPR asal Papua, Yan Permenas Mandenas mengkritisi pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe yang meminta agar pemerintah pusat mengkaji kembali pelabelan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris.

“Menurut saya sebagai pemerintah di daerah, beliau tidak bisa memberikan statement ke publik seperti itu, walaupun secara pribadi beliau adalah pimpinan politik di daerah,” ujar Yan dalam perbincangan melalui telepon di Jakarta, Jumat (30/4/2021).

Dia menuturkan, secara struktural gubernur merupakan perpanjangan pemerintah pusat di daerah. Pernyataan Lukas Enembe yang disampaikan secara terbuka di publik seperti itu dinilai kurang tepat karena bukan ranah politik yang harus dilakukan oleh seorang gubernur.

“Jadi saya pikir tidak sepantasnya. Beda dengan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga DPRP atau MPRP yang mengeluarkan itu mungkin sah-sah saja,” tuturnya.

Anggota Komisi I dari Fraksi Gerindra ini meminta kepada tim Gubernur Papua agar bekerja proaktif, tidak hanya membuat press rilis yang dilempar ke media dan publik.

Menurutnya, gubernur harus membangun komunikasi strategis dengan pemerintah pusat dalam rangka menangani situasi konflik Papua yang berkepanjangan.

“Sehingga masyarakat sipil, masyarakat kita yang ada di Papua tidak menjadi korban dari perkembangan dinamika politik dan keamanan yang terjadi di Papua,” katanya dikutip dari Okezone.***AS

Artikel DPR Bereaksi, Gubernur Lukas Enembe Minta Label KKB Teroris Dikaji Ulang pertama kali tampil pada kontroversinews.com.