Aksi tersebut sebagai wujud keprihatinan aktivis diwilayah kabupaten Musi Rawas atas kebijakan yang di keluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten Musi Rawas.

Dari berbagai kegiatan yang melibatkan kebijakan DPMD, mulai pelaksanaan Pilkades yang carut-marut di desa Kebur Jaya tahun 2021, kemudian kesalahan nama dan desa cetak suara Pilkades, Monopoli pencetakan kertas suara oleh oknum panitia kabupaten, pelaksanaan kegiatan Bimtek puluhan miliar yang diduga bermasalah dan berujung di gugatnya pihak Pemkab dalam pelaksanaan Pilkades.

Efran salah seorang mentor dari Gerakan Aktivis Selamatkan Silampari (GASS) mencermati permasalahan ini dengan geram mengatakan dalam keterangan persnya sudah saatnya dilakukan reformasi birokrasi total di DPMD Kabupaten Musi Rawas. Rabu (11/05).

” Apa yang dilakukan DPMD Musi Rawas tidak mencerminkan sebuah program yang bersinergi dengan pihak Pemkab, bukannya meringankan beban Pemkab dalam merumuskan kebijakan yang satu pintu dan satu arah tetapi menambah persoalan yang tidak ada habisnya,” ungkapnya.

Artikel Gerakan Aktivis Selamatkan Silampari Gelar Aksi Besar-besaran di Musi Warah pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( DPMD ) kabupaten Purwakarta Jaya Pranolo kepada awak media , Selasa 10 Agustus 2021 , menurutnya Pilkades serentak yang seharusnya digelar pada 25 Agustus 2021 mendatang akan ditunda , dan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 mendang.

Tepatnya , Pilkades serentak di Purwakarta akan kita laksanakan pada tanggal 16 Oktober 2021 mendatang , mudah – mudahan pandemi ini bisa cepat berlalu serta kondisi bisa pulih dan pelaksanaan Pilkades bisa digelar sesuai jadwal ,” kata Jaya Pranolo.

Menurutnya , Surat Keputusan tersebut dikeluarkan dan telah ditanda tangani oleh Bupati Purwakarta per hari ini , Selasa 10 Agustus 2021.

Artikel Pemilihan Kades di Kabupaten Purwakarta Diundur 16 Oktober 2021 pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, H. Tata Irawan mengatakan dari 49 desa yang akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada 14 Juli mendatang, hanya baru ada 23 desa yang melayangkan pengajuan pencairan anggaran.

“Itu kan sekarang rame, katanya DPMD mempersulit pencairan. Nyatanya ada 26 desa yang belum mengajukan pencairan anggaran, jadi apanya yang mau di proses oleh kita,” ujar Tata saat dihubungi wartawan , Senin (28/6).

Tata mengaku sudah melayangkan surat, melakukan sosialisasi hingga mengingkatkan setiap desa yang akan menggelar Pilkades, minimal memberikan proposal dan rencana penggunaan. Kata Tata, jangan sampai datang tiba-tiba terus minta anggaran.

“Pilkades kan tanggal 14 Juli mendatang, ya tinggal mereka (desa) menghitung, butuh enggak uangnya, kalau terus dinanti-nanti, mau kapan. Kan uangnya buat kartu suara, pengamanan dan yang lainnya. Jadi, karena ketidaksiapan mereka, malah menyalahkan ke DPMD. Saya kan punya data, yang baru mengajukan itu baru 23 desa dari 49, yang 26 desa lainnya kemana,” tutur Tata.

Saat ini, ungkap Tata, sedang dilakukan tahapan undian calon kepala desa. Tata mengimbau desa yang menggelar Pilkades untuk segera mengajukan anggaran agar tidak ada kesan DPMD Kabupaten Bandung mempersulit pencairan anggaran Pilkades.

“Segera diajukan karena kami sebetulnya sudah mengingatkan. Ketika Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) sudah menetapkan daftar pemilih sementara, mereka sudah boleh mengajukan anggaran,” ungkap Tata.

Artikel Tata Irawan: Jelang Pilkades di Kab. Bandung, Baru 23 Desa Ajukan Pencairan Anggaran pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Dikatakan Kabid Pemdes DPMD Kab Bandung , Rahmat Hidayat SIp .MAP , tahapan lomba desa yang digelar di gedung Dewi Sartika komplek Pemkab Bandung (18/3/2021) diantaranya verifikasi berkas dari masing – masing desa yang diunggulkan dari 31 kecamatan Kab Bandung .

Menurut Rahmat , penilaian verikasi dari 31 desa nantinya dilihat mana yang unggul dari 31 desa tersebut diambil 10 desa yang unggul ,penilaiannya di mulai dari berkas – berkas serta dokumen yang harusnya mulai dari kebijakan perencanaan , Keuangan ,Pertanggung Jawaban ,Pemberdayaan dan kebijakan yang bersifat inovatif.

Penilaian lomba desa ada tiga kategori yaitu pemerintahan ,Kewilayahan dan Kemasyakatan ,tujuan dari lomba desa ialah memberikan motivasi kepada peserta untuk terus berprestasi, berkarya dalam menjalankan roda pemerintahan desa .

Selebihnya untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk lebih berdaya saing , kegiatan ini rutin setiap tahunnya kecuali tahun kemaren tidak lomba desa karena covid 19 dari catatan yang ada banyak prestasi yang diraih .

Ditahun – tahun sebelumnya kita berkiprah ditahun 2017 meraih juara 1 tingkat provinsi , Juara 1 tingkat provinsi ditahun 2018 dan juara II lomba desa tingkat provinsi ditahun 2019 yaitu desa Cibeureum , mudah – mudahan kedepan kita menjadi juara di tingkat Nasional .

Indikatornya dari lomba desa mulai kebijakan Perdes / Kades , Keputusan Kades , kebijakan dari segi anggarannya dan dari kebijakan perberdayaan dari kelompok masyarakat sedangkan anggaran untuk lomba desa diambil dari ADPD ,”Ungkapnya. (Mindra)

Artikel DPMD Gelar Verifikasi Administrasi Lomba Desa Tingkat Kab Bandung pertama kali tampil pada kontroversinews.com.