Akibat dari kebijakan ini, ratusan PKL bersama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kuningan melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Pemda Kuningan pada Rabu (2/7/2025).

Mereka menuntut pertanggungjawaban dari para pemangku kebijakan yang dinilai gagal melindungi kehidupan ekonomi rakyat kecil.

Sayangnya, Bupati dan Wakil Bupati Kuningan tidak hadir untuk menemui massa. Hanya Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadis Indag) serta Pj Sekda, Beny, yang menerima perwakilan massa. Namun, pernyataan mereka justru membuat pendemo semakin kecewa.

“Kadis hanya bilang ‘no comment’, sementara Pak Beny malah menyinggung soal kompensasi uang Rp100 ribu per bulan untuk PKL. Apakah itu yang mereka anggap solusi?” ujar salah satu PKL yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Ia melanjutkan, “Uang Rp100 ribu per bulan tidak bisa mengubah hidup kami. Kami malah semakin sengsara. Kami minta bisa kembali berjualan di Jalan Siliwangi.”

PKL lainnya juga menyuarakan kekecewaannya atas jawaban yang mereka anggap tidak serius dari pemerintah.

“Kami datang untuk meminta solusi, tapi dijawab seolah-olah tak ada beban. Satu bilang ‘no comment’, yang satu malah sebut uang kompensasi. Aneh bin ajaib. Kami menderita, tapi mereka hidup enak dari uang rakyat,” ungkapnya dengan nada kesal.

Para PKL berharap Bupati Dian dan Wakil Bupati benar-benar mendengar jeritan rakyat kecil, bukan hanya mendengar bisikan para bawahan yang sekadar ingin menyenangkan atasan.

“Kami ingin kembali berjualan di Jalan Siliwangi. Tolong carikan solusi terbaik, Pak Bupati. Kami percaya Bapak akan berpihak pada rakyat kecil seperti kami,” pungkasnya. Uus (Boy)

Artikel Relokasi PKL Bikin Sengsara, PMII dan Pedagang Demo Pemda Kuningan pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Dengan adanya hal ini.salah satu Aktivis dari Forum Komunikasi Gabungan Ormas & Lsm(FKGOL) Kuningan.

Kang Nana Barak angkat bicara keras.

Selasa.29/4/2024.Di Sekre FKGOL.Menuturkan.Kami selaku masyarakat Kuningan merasa Bingung tidak habis pikir dengan Bupati Kuningan,yang mana belum juga melaksanakan hasil Open Bidding Sekda.

Open Bidding Sekda Kuningan itu sudah sesuai dengan Regulasi dan berkekuatan Hukum Tetap yakni mutlak dan tidak bisa di ganggu gugat.”tuturnya”

Masih kata Bang Nana Barak Menambahkan.Dalam Open Bidding jelas Pansel itu terdiri dari Kepala BKSDM Provinsi Jabar,Asessor Utama Pemprov Jabar,Akademisi dari Unpad dan Unpas,Lembaga Sertifikat Profesi(LSP,Lembaga Administrasi Negara(LAN) dll.

Open Bidding Sekda Ini sudah sesuai dengan PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan perubahannya dalam PP No.17 tahun 2022.

UU No 30 Tahun 2014 mengatur tentang batas waktu kewajiban bagi pejabat pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan,sebagaimana tertuang pada ketentuan pasal 53 ayat(1).

Apabila hasil Open Bidding ini di abaikan dan tidak segera diputuskan dan tidak ada langkah pasti,jelas di duga ini ada “ABUSE OF POWER”.

Yang mana “ABUSE OF POWER” ini tindakan yang bisa merugikan Keuangan Negara,perekonomian,juga Masyarakat,di mana “ABUSE OF POWER”ini adalah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat,yakni satu Tindakan menyalagunakan kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada mereka,untuk kepentingan pribadi atau kelompok ,bukan untuk kepentingan umum atau sesuai tujuan kewenangan tersebut.”ujarnya”

Sejatinya kepala Daerah itu mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaga netralitas dan profesionalisme dalam pemerintahan Birokrasi daerah,bukan sekedar ajang kepentingan politik tetapi harus bisa menjadi wadah profesionalisme dan pelayanan publik yang berkualitas.”

Open Bidding Sekda itu telah sesuai Regulasi dan hasilnya harus segera dilaksanakan,kalau pun tidak berkenan dengan hasil Open Bidding,harus segera mengambil langkah cepat dan tegas,mau dibawa kemana hasil Open Bidding yang didanai oleh uang rakyat ini,biar masyarakat bisa ada kepastian dan tahu seperti apa sikap Bupati Kuningan yang mana Kewenangan dan Tugas tanggung jawab Hasil Open Bidding ini telah beralih kepada Bupati Kuningan,jangan sampe dugaan “ABUSE OF POWER” ini terbukti.

Oleh sebab itu kami berharap Bupati Kuningan Segera menetapkan hasil Open Bidding tersebut dan melantik salah satu dari 3 calon terpilih tersebut.

Karna Open Bidding itu di danai oleh uang rakyat yang tidak sedikit,dan apabila diabaikan bisa merugikan keuangan negara dan masuk dugaan tindak pidana korupsidengan adanya Open Bidding tersebut.”pungkasnya. *** Uus(boy)

Artikel Pelantikan Hasil Open Bidding Sekda Digantung Diduga Ada “ABUSE OF FOWER” pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Keluarga Miskin warga Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan,yakni Keluarga bapak.Udi Supriadi dan Ibu saiti warga Dusun Puhun Rt 001 Rw 007 Desa Sindangsari perlu perhatian dan penanganan serius dari Pemda Kuningan.

Apalagi Menjelang Hari Raya IdulFitri yang dimana sebagian Besar Masyarakat Kuningan berbahagia suka cita menyambut hari kemenangan,namun berbanding terbalik dengan keluarga bapak Udi Supriadi dan Ibu Saiti.

Menurut keterangan warga yang minta dirahasiakan menuturkan.Bahwa Keduanya(Udi & Saiti) itu Lansia yang hidup berdua dan sering lupa ingatan(Pikun),jadi sudah tidak ingat buang air besar(BAB) dan Kencing asal saja dirumahnya.

Memang ada anaknya yang suka datang mengurus, namun menurut kami ini perlu juga mendapat perhatian serius dan kepedulian dari Pemda Kuningan.”ujarnya”

Masih kata Warga menambahkan.Ada bantuan dari BPNT,namun 3 bulan sekarang belum menerima,tapi yang paling perlu di tangani juga masalah Kesehatan bapak Udi dan Ibu Saiti yang paling penting dan urgent.

Jadi saya berharap kepada pihak Pemerintah Daerah(Pemda),apalagi Bupati dan Wakil Bupati Baru sedang gencar menjalankan 100 kerjanya,toloooong toloooong perhatikan juga warga kami bapak Udi dan Ibu Saiti untuk segera di bantu dan mendapat perhatian serius dari Pemda Kuningan.

Di Pemda itu kan ada anggaran Buat orang miskin,baik di Dinkes,Puskesmas,Dinsos,Baznas,Disktanan,untuk urusan Kesehatan dan Sosial,untuk urusan Rumah,jamban,air bersih,dll kan ada Dinas PUTR.

Memang Kewajiban kita selaku umat islam membantu keluarga miskin dan sesama saudara seagama,namun kan perlu juga dan kewajiban Pemerintah baik dari tingkat Desa,Kecamatan,kabupaten(Pemda) untuk peduli dan memperhatikan nasib masyarakat miskin.

Ini Keluarga sudah lama menderita dan perlu Penangan serius dari Pemda Kuningan,apalagi menjelang hari bahagia bagi seluruh umat islam.

Semoga pihak Pemda dalam hal ini pak Bupati dan wakil Bupati Baru bisa segera bisa membantu dan peduli dengan penderitaan masyarakat miskin bapak Udi dan Ibu Saiti. ***Uus(boy).

Artikel Sunggguh Malang Nasib Lansia Warga Miskin Sakit-Sakitan Perlu Bantuan Serius Pemda Kuningan pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Rabu.26/3/2025.Di Sekre FKGOL Salah satu Ketua Lsm dari Gibas Resort Kuningan.Bung Manap Berkomentar Keras.

Kami(FKGOL) selaku bagian dari masyarakat Kuningan merasa sedih dan berduka cita atas predikat Kabupaten Kuningan masuk Kabupaten miskin Extrem.

Usaha Bupati Kuningan Dr.Dian Rachmat Yanuar .M.SI yang berupaya keras menyelesaikan kasuistik miskin extrem di Kuningan , dengan melakukan berbagai upaya cara dalam menyelesaikan Kasuistik miskin extrem di kuningan,saya apresiasi bagus.

Namun perlu di kaji,analisa,investigasi lagi benarkah Kuningan masuk Kabupaten Miskin Extrem,karna kalau melihat kriteria dari pemerintah pusat ,yang masuk kategori miskin extrem itu diantaranya :masyarakatnya berpenghasilan di bawah standar kemiskinan.
Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar,yakni kebutuhan akan rumah layak,air bersih,sanitasi,kesehatan,pendidikan ,sarana informasi yang layak.
Penghasilan dan kebutuhan hidup tidak lebih dari 10750 perhari /300.000 perbulan.”ungkapnya”

Masih kata Bung Manap Menambahkan.Saya rasa itu berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat Kuningan yang rasa mereka rata rata berpenghasilan cukup,sarana air bersih memadai,rumah rumah di atas layak huni,sanitasi bagus,sarana pendidikan bagus,informasi dapat di akses bagus dll.

Kami (FKGOL) juga merasa kaget waktu di zaman Bupati lama Kuningan mendapat Predikat miskin Exrem no 2 di Jawabarat.
Dan berbagai upaya pemerintah Daerah telah di lakukan waktu itu,dengan anggaran yang cukup besar juga,apalagi berbarengan dengan anggaran Covid 19 Kabupaten Kuningan yang cukup pantastis.

Menurut Data yang Kami punya dari Kementrian Keuangan,salah satunya tahun 2023 saja Kuningan mendapat anggaran Fiskal sebesar Rp.12.750.000.000,yang mana banyak di pergunakan untuk menanggulangi kasuistik Kemiskinan di Kuningan.

Tapi setelah kami uji petik oleh tim investigasi FKGOL ke beberapa SKPD yang menerima alokasi anggaran,ternyata mereka kompak tidak menerima dan bingung anggaran yang mana,padahal jelas jelas ada pelaporanya ke Kemenkeu.

Ini baru satu anggaran,belum sumber anggaran yang lainnya juga,kita bisa lihat pembelian RS Citra Ibu yang menelan anggaran Puluhan miliar,jadi apa dan buat apa sekarang ,cuman ngabisin duit rakyat aja.”geramnya”

Kami(FKGOL) akan terus mengawal setiap Kebijakan Pemerintah Daerah(Pemda) agar promasyarakat Kuningan,kami tidak ingin masyarakat Kuningan di jadikan objek dalam mengajul anggaran biar dapet bantuan dari pemerintah pusat,namun dalam pelaksanaannya hanya di jadikan venus projek yang mana anggaranya tidak dapat di rasakan oleh masyarakat Kuningan.

Karna kalau kita melihat kehidupan masyarakat Kuningan sebenarnya tidak layak di sebut Kabupaten miskin extrem,orang kehidupan di kampung aja masyarakatnya kebanyakan lebih dari cukup,itu mah data riset nya aja yang perlu di revisi biar benar.

Sekali lagi kami(FKGOL) dalam waktu dekat akan berkirim surat audensi ke DPRD Kuningan terkait kasuistik anggaran Pemda Kuningan yang diduga banyak kebocoranya 4 tahun ke belakang.

Kuningan itu kota indah,jalan jalan, tata kota dan pedesaan bagus,objek wisata,Cafe Resto banyak menjamur berdiri,toko moderen berdiri hampir di tiap Desa dan kecamatan,masyarakat Kuningan berpenghasilan bagus.

Jadi janganlah predikat Kabupaten Miskin Extrem di jadikan Jargon terus,kami sedih dan berduka cita mendengarnya.”pungkasnya. *** Uus.(boy)

Artikel Benarkah Kuningan Kabupaten Miskin Extrem…..???????” Sungguh Menyedihkan…..!!!! pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Dalam unggahan tersebut disebutkan hal itu dilakukan untuk memperbaiki citra perusahaan dan menjaga kepercayaan pelanggan. Pengunggah meminta masyarakat untuk membuka tautan yang terdapat di profil Facebooknya untuk mendaftar program BBM gratis itu.

Pembagian BBM gratis dibagi dalam lima kategori: mobil dinas mendapat 25 liter, motor 4 liter, mobil LCGC 15 liter, mobil non-LCGC 30 liter, dan kendaraan berbahan bakar solar sebanyak 50 liter.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Program Spesial BBM Gratis! Dalam rangka mendukung masyarakat menjelang Hari Raya, tersedia bantuan BBM gratis untuk kendaraan tertentu sesuai regulasi yang berlaku. Pastikan kendaraan Anda memenuhi syarat dan segera klaim hak Anda sebelum periode program berakhir. Jangan lewatkan kesempatan ini!

DAFTAR KENDARAAN ANDA UNTUK MENDAPATKAN REGULASI THR BBM GRATIS Klik Link Di bio”

Namun, benarkah tautan BBM dari Pertamina gratis jelang hari raya tersebut?

Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran, akun tersebut bukanlah akun resmi milik Pertamina. Selain itu, tidak ditemukan pada kanal resmi Pertamina mengenai informasi terkait program pemberian BBM gratis.

Informasi resmi pendaftaran program subsidi tepat hanya melalui situs subsiditepat.mypertamina.id.

Pertamina mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya kepada berita yang belum jelas kebenarannya.

Waspada tautan tersebut merupakan tautan phising. Phishing merupakan salah satu bentuk kejahatan online yang bertujuan mencuri informasi sensitif, seperti data pribadi, akun atau informasi keuangan, dengan cara menipu korban.

Kegiatan phising bertujuan untuk memancing orang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari. Padahal informasi yang dibagikan tersebut akan digunakan untuk tujuan kejahatan. ***ANT

Artikel Hoaks! Tautan BBM Gratis dari Pertamina Jelang Idul Fitri pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Pesantren kilat Ramadhan ini, dibuka langsung Kepala Desa Karangkamulyan, yang mana beliau merupakan koordinator DPK Apdesi Kab. Kuningan, sekaligus pembina PUSAKA (persatuan ulama dan santri Karangkamulyan),

Acara pesantren kilat tersebut di hadiri pula oleh para kepala sekolah dan para guru dari 2 sekolah dasar, Babinsa dan bhabinkamtibmas yg turut serta mengisi materi terkait pengarahan generasi bangsa cinta negara, bahkan jajaran perangkat desa dan ketua TPPKK Karangkamulyan ikut mendampingi acara tersebut.

Adapun acara pesantren kilat ramadhan tersebut di mulai dari pukul 08.00 wib s.d. 13.00 wib, diawali dengan registrasi peserta dan di lanjut pembukaan, serta sambutan baik dari ketua panitia yang merupakan ketua PUSAKA ( ustad Amas Masruri ) dilanjutkan acara di isi oleh para pengurus PUSAKA, dan diakhiri shalat Dzuhur berjamaah dan pemberian sertifikat peserta pesantren kilat, dimana pesertanya adalah siswa/i dari 2 sekolah dasar mulai kelas 4, 5 dan 6.

Adapun acara tersebut dilaksanakan adalah gagasan dari kepala desa dan ketua pusaka, untuk mengisi program giat pusaka di bulan suci ramadhan setelah selesai nya safari ramadhan yg di laksanakan 16 malam menjalankan kunjungan teraweh keliling PemDes dan lembaga desa juga PUSAKA, di 12 mushola dan 4 masjid, yg ada di desa Karangkamulyan. (Ungkap ketua pusaka)
Di tempat yg sama, kepala desa Karangkamulyan, Yayat Supriyatna mengatakan, adapun kegiatan pesantren kilat ini merupakan insfirasi dimana saat beliau kecil dan masih duduk di sekolah dasar, beliau sering mengikuti kegiatan pesantren kilat, maka dari itu setelah sekarang menjadi kepala desa ingin mewujudkan visi misinya dimana salah satu visi misi nya adalah agamis, sehingga beberapa kegiatan keagamaan dan program keagamaan bahkan lembaga keagamaan selain dari pada MUI, DKM, IRMAS di tambah lagi Pusaka (persatuan ulama dan santri Karangkamulyan).

Harapannya ingin tersentuh dari mulai kalangan anak anak, remaja, dewasa dan orang tua terkait hal bidang keagamaan, sehingga berkolaborasi mengadakan pesantren kilat ini memicu anak anak agar lebih semangat dalam menuntut ilmu agama.

Semoga anak-anak kita semua Soleh dan Solehah. Siswa/i peserta pesantren kilat ramadhan saat mengikuti acara tersebut, merasa ceria dan gembira, seakan lupa dengan rasa haus dan laparnya puasa di iringi dengan senyum tertawa ceria dan canda yang meriah karena kegiatan tersebut bisa dikatakan belajar, bermain dan beribadah, bahkan salah satu siswi SDN 1 dan salah satu siswa SDN 2 saat ditanya, bagaimana tanggapan kegiatan ini.

Langsung dijawabnya, asik dan resep (dalam bahasa Sunda yg artinya seneng) karena banyak hadiah dan doorpres bahkan yg ngajarnya adalah pak ustad, pak Kuwu, pak polisi, pak tentara dan para Kaka Kaka santri, Jadi asik belajarnya.

Harapan para kepala sekolah yang mengikuti acara tersebut, agar desa bisa melaksanakan ini di tahun yg akan datang, agar kedekatan para anak anak siswa/i terhadap pak Kuwu dan perangkat desa semakin dekat. ****

Artikel Pemdes Karangkamulyan Bersama Pusaka dan Sekolah Kolaborasi Pesantren Kilat Ramadhan pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Kita semua harus berkomitmen menjalankan program ini dengan baik, saya titipkan dana rakyat kepada para instansi agar bersungguh-sungguh menyukseskan program swasembada pangan ini,” kata Mentan Amran usai penandatangan komitmen bersama program OPLAH dan Cetak Sawah dalam rapat koordinasi di Banjarbaru, Kalsel, Selasa.

Sekitar 26 instansi mulai dari pemerintah provinsi, 13 kabupaten/kota, perusahaan daerah, swasta, dan lembaga terkait melaksanakan MoU di hadapan Mentan Amran dalam Rapat Koordinasi Akselerasi Optimalisasi Lahan (OPLAH) dan Cetak Sawah Menuju Indonesia Swasembada Pangan.

Mentan Amran tidak menyebutkan besaran dana yang diberikan kepada daerah secara detail dalam rakor tersebut, namun ia menjelaskan luas lahan yang perlu dioptimalkan dalam program OPLAH dan Cetak Sawah 2025 di Kalsel.

“Total luas lahan untuk OPLAH 2025 di Kalsel mencapai 17.382 hektare, sedangkan Cetak Sawah mencapai 30.000 hektare,” katanya

Dia menjelaskan, untuk program OPLAH pada tahap satu seluas 9.590 hektare dengan proses pemberkasan kontrak Instansi Pemerintah Lainnya (IPL) dengan TNI E-Katalog, kemudian tahap kedua seluas 7.792 hektare pada proses Survei Investigasi Desain (SID).

Sementara untuk program Cetak Sawah, Mentan mengungkapkan pada tahap satu seluas 3.170 hektare dengan proses pemberkasan kontrak, tahap dua proses SID seluas 11.991 hektare, dan tahap tiga proses buka blokir seluas 15.000 hektare.

Selain itu, ada lebih dari 600 unit ekskavator dari pihak kontraktor yang digunakan untuk mengelola seluruh lahan OPLAH dan Cetak Sawah di Provinsi Kalsel pada 2025.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Muhidin mengatakan, pada penyerahan dana dari Kementan untuk program OPLAH dan Cetak Sawah 2025 di Kalsel, ia memastikan akan berkoordinasi dengan kepala daerah kabupaten/Kota yang tidak hadir dalam agenda penting ini terkait alokasi dana bagi daerah.

“Pemda yang tidak hadir pada kegiatan rakor ini akan dikoordinasikan dulu siap atau tidak menerima bantuan dari Kementan untuk program OPLAH dan Cetak Sawah, harus benar-benar tanggung jawab mengelola. Pada tahap pertama ini, dana yang dikucurkan Kementan untuk Kalsel sekitar Rp1 triliun untuk 50 ribu hektare lahan,” ujar Muhidin. ***ANT

Artikel Mentan Minta 26 Instansi OPLAH di Kalsel Amanah Kelola Uang Rakyat pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Ketua Lsm Prontal.Bang Uha Juhana berkomentar Keras dengan adanya hal ini.

Selasa.18/3/2025.Di rumahnya menuturkan Saya selaku masyarakat Ciniru merasa malu dengan perilaku anggota legislatif sekarang ini,kok banyak Oknum anggota legislatif Kuningan yang berperilaku tidak etis,melanggar marwah Dewan serta partainya.

Dari mulai Oknum Dewan yang selingkuh,kawin siri,bahkan ada oknum Dewan yang Sewa preman untuk menyelesaikan urusan pribadi bahkan sampai ada intimidasi dan pengancaman akan di tembak pakai senjata api.

Terkait Oknum Dewan Sewa preman yang intimidasi bahkan sampai mengancam akan di tembak pakai senjata api masyarakat Ciniru,Berujung pelaporan Oknum Dewan inisial “HRI” dan 2 Preman bayaran di Satreskrim Polres Kuningan pada hari Senin tanggal 17 maret 2025.”ungkapnya”

Saya selaku masyarakat Kuningan memohon kepada Kapolres Kuningan beserta jajaran Satreskrim Polres Kuningan,untuk segera menindak lanjuti laporan masyarakat Ciniru ini.

Karna jelas Oknum Dewan inisial ” HRI” dan 2 orang preman sewaanya di duga telah melanggar pasal 340 KUHP dan 351 KUHP dan UU Nomer 12 tahun 1951 terkait kepemilikan senjata api dan senjata tajam(sajam) oleh warga sipil dan apabila melanggar pasal 1 ayat (1) bila melanggar bisa di pidanakan.

Dan kepada Badan Kehormatan (BK)DPRD Kuningan untuk segera memanggil Oknum Dewan Inisial ” HRI” Karna di duga telah melanggar tata tertib(Tatib)DPRD No 1 tahun 2022,pasal 8 tentang sumpah/janji jabatan DPRD serta bab 8 pasal 101 sesuai 138 tentang tugas BK DPRD .

Semoga dengan adanya Laporan ini ,Pihak Polres Kuningan dalam hal ini Satreskrim Polres Kuningan segera bertindak cepat serta kalau sudah memenuhi unsur agar segera di tangkap(diamankan) Oknum Dewan “HRI” dan 2 preman,karna ini mah urusanaya Pidana.

Sesuai instruksi Kapolri sikat abis Premanisme yang meresahkan masyarakat,jangan di biarkan premanisme hidup bebas berkeliaran mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat Kuningan.”geramnya”

Segera” TANGKAP “dan “PENJARAKAN” pelaku Intimidasi dan pengancaman pembunuhan terhadap masyarakat baik itu dengan senjata api maupun senjata tajam.”pungkasnya. ***

Artikel LSM Prontal: Oknum Dewan “Sewa Preman” Berujung Urusan Pidana di Polres Kuningan pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Tak ayal membuat Bupati Kuningan.Dr.Dian Rachmat Yanuar M.SI memanggil Kadinkes Kuningan Beserta seluruh Kapus sekabupaten Kuningan,untuk di beri pembinaan dan Teguran serta peringatan keras,agar bisa bekerja melayani masyarakat dengan maksimal.

Ketua Lsm Prontal.Bung Uha Juhana angkat Bicara.
Senin.17/3/2025,di Cafe Resto menuturkan.Apresiasi buat Bupati Kuningan .Dr.Dian Rachmat Yanuar.M.SI dalam masa 100 hari kerja,selalu tanggap atas laporan masyarakat dan sigap langsung melakukan pembinaan.

Namun yang perlu di soroti juga,selain etos Kinerja ASN/PNS di Kuningan,jangan di lupakan juga pengelolaan anggaran di SKPD yang di duga selama ini banyak kebocoran anggaran sehingga mengakibatkan 3 tahun gagal bayar terus.”ujarnya”

Masih kata Bung Uha Juhana menambahkan,salah satu contoh selain buruknya Kinerja Kapus Darma sdr Saefudin,ada informasi di lapangan bahwa pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) dan Bantuan Oprasional Kesehatan(BOK) Kabupaten Kuningan di duga ada praktek Pungli.

Hasil Investigasi dan Data yang Kami (Lsm Prontal) Pegang, sdr.Saefudin selaku Ketua APKESMI di bantu bendahara APKESMI sdri.Sri di duga menjadi koordinator(pengepul)uang pungli Dana JKN dan BOK.”ungkapnya”

Pungutan Liar(Pungli) dana JKN dan BOK itu.Rp.5 Juta perpuskesmas,kalau di kali 37 Puskesmas di kali satu tahun sudah besar miliaran rupiah.

Karna jelas yang namanya Korupsi itu,tersetuktur kolektif kolegial masih,pasti ada setoran untuk para juragan-juragan dan pasti ada dalang intelektualnya.

Ini harus segera di bongkar abis sampe ke akar akarnya,jangan sampai uang untuk pelayanan publik di pakai jadi ajang bancakan Korupsi berjamaah.”geramnya”

Saya selaku control sosial masyarakat dan mitra pemerintah,siaaaaap untuk melaporkan ke Aparat Penegak Hukum(APH) dalam memberantas dugaan tindak pidana korupsi.

Tapi untuk kasuistik pengelolaan Dana JKN dan BOK Kabupaten Kuningan,memang layak di Bidik Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) karna nominalnya puluhan miliar.

Sudah Saatnya Kuningan di bawah Kepemimpinan Bupati Baru, yang berani melakukan sidak dan pembinaan serta peringatan keras kepada para bawahnya,kita dukung juga dengan membongkar abis dugaan korupsinya.

Karna Kinerja Bagus para pelayan publik(masyarakat) harus juga di iringi dengan pengelolaan anggaran yang benar,biar tidak terjadi gagal bayar lagi.”pungkasnya. ***

Artikel LSM Prontal: Dana JKN dan BOK Diduga Jadi Ajang “Korupsi” Layak Dibidik KPK pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Artikel Ribuan Orang tuntut Pembebasan Mantan Presiden Filipina Duterte pertama kali tampil pada kontroversinews.com.