SOREANG Kontroversinews.com – Pemerintah Kabupaten Bandung memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada puluhan ribu RT, RW dan perangkat desa yang ada di Kabupaten Bandung.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengatakan total ada 25.877 orang, terdiri 17.657 ketua RT, 4.253 ketua RW, 4.057 perangkat desa yang sudah diberikan atau dilindungi oleh asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Kata bupati, semuanya ada ujung tombak di lapangan.
Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu berharap, dengan adanya program asuransi tersebut membuat para ketua RT, RW dan perangkat desa tersebut bisa melaksanakan tugasnya lebih maksimal.
“Dengan adanya perhatian kita dari pemerintah daerah kepada ujung tombak di lapangan ini memberikan semangat kerja,” ujar bupati saat acara Penandatanganan perjanjian kerjasama BPJS Ketenagakerjaan dengan DPMD di Hotel Grand Sunshine, Soreang, Selasa (25/1).
Jaminan sosial tersebut, kata Dadang, berlaku untuk pihak yang menjabat sebagai perangkat desa, RT, RW.
“Ketua RT, RW itu kan berdasarkan SK. Tapi kalau selanjutnya para RT dan RW selesai menjabat, terus mau dilanjutkan BPJSnya, ya silahkan,” ungkap Dadang.
Dikatakan Dadang, ke depan pemerintah daerah akan terus melakukan upaya agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan juga melaksanakan program-program yang sudah dicanangkan berdasarkan RPJMD yang telah disepakati.
“Tahun 2022 ini, Kabupaten Bandung akan lebih sukses untuk bisa merealisasikan program-programnya,” tutur Dadang.
Kepala Kantor Cabang BPJS ketenagakerjaan Bandung Lodaya, Dewi Mulya Sari mengatakan besaran iuran program jaminan ketenagakerjaan yaitu Rp.16.800 per bulan. Kata Dewi, anggota BPJS Ketenagakerjaan bisa memperoleh sejumlah perlindungan.
“Jadi ini iuran yang sangat murah, kalau dibanding dengan satu bungkus rokok masih jauh lebih murah dengan iuran satu bulan, untuk dua perlindungan,” kata Dewi.
Misalnya jika terjadi risiko kecelakaan kerja, maka cakupan perlindungannya seperti biaya pengobatan dan bisa masuk rumah sakit manapun. Kata Dewi, BPJS Ketenagakerjaan sudah bekerjasama dengan berbagai rumah sakit, baik yang ada di Kota Bandung maupun Kabupaten Bandung.
“Jadi dengan menunjukkan kartu sudah bisa dilayani dengan baik,” jelas Dewi.
Pemerintah Kabupaten Bandung telah memberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan kepada guru ngaji, Linmas, RT/RW dan perangkat desa. Dewi mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Bandung menjadi satu dari tujuh kota/kabupaten di Jawa Barat yang masuk sebagai kandidat yang akan mendapatkan penghargaan Paritrana yaitu penghargaan tertinggi jaminan sosial.
“Setiap tahun akan dipilih tujuh kandidat tingkat provinsi. Jadi Kabupaten Bandung tahun ini terpilih menjadi salah satu kandidatnya dan mudah-mudahan bisa menjadi salah satu calon kuat yang bisa masuk menjadi kandidat nasional dan menjadi juara,” tutur Dewi.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung Soekarno Hatta, Efa Zuryadi menambahkan kerjasama tentang program jaminan sosial merupakan komitmen yang bagus, apalagi di Kabupaten Bandung yang terus meningkatkan kepesertaannya.
“Bahwasanya ini menjadi fokus daripada Pak Bupati, karena mereka bekerja juga sama menghadapi risiko, yang tidak terlepas dari aktivitas mereka sehari-hari. Contoh kecelakaan kerja, kematian, ada hari tua, ada risiko sakit,” tutur Efa.
Menurut Efa, Pemerintah Kabupaten Bandung bisa menjadi contoh bagi daerah lain yang belum memberikan perlindungan kepada tenaga kerjanya.
“Pekerja membutuhkan perlindungan daripada jaminan sosial agar mereka bisa tenang bekerja. Pemerintah sudah menyiapkan itu semua, tidak hanya disektor yang formal, tapi informal juga bisa. Semuanya juga bisa mendapatkan sistem jaminan sosial,” pungkas Efa.