JAKARTA (Kontroversinews.com) – Presiden Joko Widodo mengatakan, pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak masyarakat yang mengalami pemutus hubungan kerja (PHK).
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta para kepala daerah memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) dalam membantu masyarakat di lapisan bawah yang terdampak pandemi.
“Karena banyak pabrik yang berhenti produksi dalam masa pandemi. Oleh sebab itu, saya minta agar APBD ini bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat di lapis bawah,” kata Presiden Jokowi kepada peserta Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang berlangsung di Istana Negara, Rabu (14/4/2021).
“Dengan cara perbanyak program-program padat karya untuk penciptaan lapangan pekerjaan sambil menunggu ekonomi kembali pulih sepenuhnya,” tambahnya.
Selain itu, Presiden Jokowi menilai pemerintah daerah juga harus segera mengeksekusi bantuan sosial bagi rakyat yang membutuhkan. Dalam hal bantuan sosial, kata Jokowi, pemerintah pusat sudah melakukan alokasi.
Tetapi, Presiden Jokowi ingin pemerintah daerah juga melakukan alokasi bantuan untuk titik-titik yang belum tersentuh.
“Bantu juga usaha mikro, kecil, dan menengah baik itu permodalan, produksi, maupun pemasarannya karena ini akan menggerakkan ekonomi daerah,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga minta kepala Daerah memberikan dukungan penuh kepada investasi baru. Saat ini, lanjut Jokowi, hampir semua negara di dunia konsentrasinya kepada investasi.
“Kita sudah memiliki yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja, implementasi pelaksanaan dari UU Cipta Kerja di daerah ini harus didukung penuh karena membuka investasi,” katanya.
Jokowi menuturkan saat ini di BKPM izin-izin untuk melakukan investasi cepat sekali. Pemerintah daerah, kata Jokowi, bisa sekali-kali melihat kecepatan izin yang dikeluarkan oleh BKPM.
“Oleh sebab itu daerah sama, baik provinsi, kabupaten, maupun kota jangan memperlambat yang namanya izin investasi, karena investasi itu menciptakan lapangan pekerjaan,” tuturnya.
ak hanya itu, sambung Presiden Jokowi, memperlambat izin investasi sama juga dengan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah dan ekonomi nasional.
“Kunci pertumbuhan ekonomi nasional ini kan dari agregat pertumbuhan ekonomi daerah, kalau pertumbuhan ekonomi daerah tidak naik, tidak meningkat artinya kan ekonomi nasional tidak akan meningkat, hati-hati mengenai ini,” tegas Presiden Jokowi.
Selain itu, Presiden Jokowi juga mengutarakan keuntungan lain dari investasi, yakni memberikan income kepada negara dan daerah. Karena dari investasi yang ada, negara atau daerah bisa menarik pajak.
Mengutip dari Kompas.tv, Presiden Jokowi menuturkan penegasannya terkait investasi juga didasari kehati-hatian dalam menghadapi kuartal kedua di bulan April, Mei, dan Juni.
Pasalnya, kuartal ini sangat menentukan sekali pertumbuhan ekonomi bisa naik atau tidak.***AS