JAKARTA (kontroversinews.com) – Prabowo Subianto mengaku mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo terkait rencana anggaran belanja alat utama sistem persenjataan (Alutsista) sebesar Rp1,7 kuadriliun.
Prabowo mengatakan arahan tersebut diberikan 10 hari setelah ia dilantik. Saat itu, Jokowi meminta rencana utuh pertahanan untuk 25 tahun ke depan.
“Itu petunjuk beliau kan, saya jalankan,” kata Prabowo dalam siniar di kanal YouTube Deddy Corbuzier, Minggu (13/6).
Menurut Prabowo, rancangan rencana utuh pertahanan tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Prabowo berkata pembuatan rancangan tersebut terhambat oleh situasi pandemi Covid-19.
“Jadi, alhamdulillah cukup lama, beliau menunggu-nunggu,” ujar Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga membeberkan potensi mark-up atau penggelembungan anggaran alutsista sampai 600 persen.
Oleh sebab itu, Prabowo mengaku enggan untuk menandatangani rencana anggaran itu. Meskipun praktik mark-up anggaran biasa ditemukan dalam suatu lembaga.
Atas keputusannya itu, Prabowo menduga banyak pihak yang tidak suka. Prabowo lantas melaporkannya lagi kepada Presiden Joko Widodo.
“Pak, saya enggak mau, Pak, itu kan tanggung jawab saya kepada bapak presiden, kepada rakyat, kepada sejarah,” ujarnya.
Meski begitu, Prabowo tak mempermasalahkan produsen atau agen alutsista mencari untung. Namun, ia menolak jika hal itu dilakukan dengan penggelembungan anggaran secara tidak wajar.
“Gua enggak mau kalau gila-gilaan,” kata Prabowo.
Mengutip dari Cnn Indonesia, Prabowo mengaku Kemenhan telah bernegosiasi secara langsung dengan produsen alutsista. Ia berniat menghindari celah korupsi dan keterlibatan mafia dalam belanja alat pertahanan negara.
“Saya rencananya mau mengundang Kejaksaan, BPKP, sama BPK untuk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif,” kata Prabowo.***AS