YANGON (Konytroversinews.com) – Kerawanan pangan meningkat tajam di Myanmar menyusul kudeta militer dan krisis keuangan yang mendalam di negara itu. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan jutaan penduduk Myanmar mengalami kelaparan dalam beberapa bulan mendatang.
Selain itu, 3,4 juta orang di negeri itu diperkirakan harus berjuang keras untuk membeli makanan dalam tiga hingga enam bulan ke depan. Daerah-daerah perkotaan bisa jadi terkena dampak paling parah, karena banyaknya warga yang kehilangan pekerjaan di bidang manufaktur, konstruksi, dan jasa. Belum lagi kenaikan harga pangan yang membuat rakyat kian menjerit.
Selain itu, 3,4 juta orang di negeri itu diperkirakan harus berjuang keras untuk membeli makanan dalam tiga hingga enam bulan ke depan. Daerah-daerah perkotaan bisa jadi terkena dampak paling parah, karena banyaknya warga yang kehilangan pekerjaan di bidang manufaktur, konstruksi, dan jasa. Belum lagi kenaikan harga pangan yang membuat rakyat kian menjerit.
“Semakin banyak orang miskin kehilangan pekerjaan dan tidak mampu membeli makanan,” kata Direktur Program Pangan Dunia (WFP) untuk Myanmar, Stephen Anderson, dalam sebuah pernyataan yang dikutip Reuters, Kamis (22/4/2021). “Tanggapan bersama diperlukan sekarang untuk meringankan penderitaan (warga Myanmar) secepatnya, dan untuk mencegah kemerosotan yang mengkhawatirkan dalam keamanan pangan mereka,” ujarnya.
WFP menyatakan, harga beras dan minyak goreng di pasar Myanmar telah naik masing-masing sebesar 5 persen dan 18 persen sejak akhir Februari lalu. Banyak keluarga yang tinggal di kota terbesar Myanmar, Yangon, terpaksa mengurangi waktu makan mereka, atau; makan makanan yang kurang bergizi. Tak sedikit pula yang harus berutang untuk memperoleh makanan.
WFP berencana memperluas operasi pangan di Myanmar hingga tiga kali lipat agar bisa menyasar 3,3 juta orang yang membutuhkan bantuan. Organisasi kemanusiaan PBB itu juga akan menggalang dana 106 juta dolar AS untuk mengatasi kelaparan di sana.
Seorang juru bicara junta militer Myanmar tidak menjawab panggilan telepon wartawan saat hendak dimintai komentarnya terkait rencana WFP tersebut.
Mengutip dari iNews, Tentara Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintah sipil pada 1 Februari lalu. Tindakan militer itu telah menjerumuskan Myanmar ke dalam kekacauan besar. Sampai hari ini, kekerasan yang dilakukan aparat keamanan di negara Asia Tenggara itu telah menewaskan lebih dari 700 orang yang menentang kudeta. Krisis politik membuat sistem perbankan Myanmar menjadi macet. Bank-bank di sana menutup banyak cabang, menyebabkan bisnis tidak dapat melakukan pembayaran dan nasabah tidak dapat menarik uang tunai.***AS