Kab Bandung | Kontroversinews.- Dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) 2018 untuk 48 sekolah tingkat SMA/SMK di Kabupaten Bandung disunat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Besaran dana yang dipotong oleh oknum tersebut sebesar 25 persen persiswa di tiap sekolah.
Salah seorang kepala sekolah SMA di Kabupaten Bandung berinisial HT mengungkapkan dana PIP untuk siswa di sekolah dipotong oleh oknum yang bekerja di salah satu SMK. Namun, ia tidak mengetahui apakah SMK tersebut berstatus negeri atau swasta.
Ia menuturkan, pemotongan terjadi ketika tiba-tiba oknum tersebut menyerahkan dana bantuan PIP ke sekolah dengan jumlah yang sudah disunat. Padahal, pihaknya tidak pernah mengajukan pengambilan bantuan dana PIP secara kolektif.
“Selaku kepala sekolah, saya tidak pernah mengintruksikan dan menugaskan operator untuk menarik dana bantuan dengan dikoordinir,” katanya, Rabu (19/12).
Dirinya mengaku kecewa dengan tindakan yang dilakukan oknum tersebut apalagi siswa penerima program PIP sudah ada yang lulus sekolah. Katanya, masalah tersebut sudah ditangani pihak kepolisian Polres Bandung. Bahkan dirinya pernah diperiksa.
“Selain potongan 25 persen terjadi, kami harus kembali merogoh kocek sebesar 5 persen dari jumlah bantuan yang diterima yang dikoordinir oleh MKKS SMA dengan alasan untuk menyelesaikan dengan pihak kepolisian,” katanya.
Dirinya menambahkan, pemotongan dana bantuan PIP tersebut terjadi ketika masa ketua MKKS masih dijabat oleh Kepala SMAN Margahayu Kabupaten Bandung, Aa Hudaya. Selain itu, permintaan dana 5 persen dilakukan kepada sekolah negeri maupun swasta.
Sementara itu, Kepala SMA 1 Margahayu, Aa Sudaya mantan Ketua MKKS SMA Kabupaten Bandung membantah tuduhan bahwa dirinya mengintruksikan agar mengambil dana bantuan PIP secara kolektif dan dilakukan pemotongan. “MKKS tidak pernah mengkoordinir apapun. Siapa yang mengangkat bicara seperti itu kebohongan besar,” katanya.
Dirinya mengungkapkan tidak pernah mengkondisikan atau memerintahkan untuk dana yang diminta ke sekolah dari dana bantuan PIP sebesar 5 persen.
“Aa tidak pernah mengintruksikan malah dengar jangan itu dilakukan (pemotongan) gak benar. Itu salah. Ada kepala sekolah gak mengusulkan dan gak menerima tapi uang di bank gak ada. Itu ada oknum,” katanya.
Menurutnya, berdasarkan info yang diperolehnya terdapat kepala sekolah mengusulkan kemudian cair, kemudian kepala sekolah tidak mengusulkan tapi dana cair dan tidak mengusulkan tapi dana cair. Sedangkan terakhir tidak mengusulkan tapi uang di bank tidak ada.
“Nanti kan tidak setiap orang bertindak kejahatan, seperti kasus keempat tadi. Kan mereka tidak mengusulkan tapi uang tidak ada siapa yang jahat berarti ada oknum tertentu yang mengambil uang,” katanya.
Dirinya menambahkan, mendapatkan informasi jika terdapat pertemuan antara kepala sekolah dengan pihak bank. Disana menurutnya, pihak bank memberikan bukti pengambilan. Namun, bukti tersebut dibantah dan kepala sekolah tidak pernah memberikan tandatangan. “MKKS Tidak tahu menahu,” katanya.
Sementara itu, Kepala MKKS SMA Kabupaten Bandung, Onang Sopari mengungkapkan baru menjabat sebulan namun sudah mendengar informasi pemotongan dana bantuan PIP. Diduga ada pihak ketiga atau oknum yang bermain.
“Diluar itu kami tidak mengetahui masalah apa apa,” katanya. Dirinya pun meminta kepolisian untuk mengusut masalah tersebut. Bahkan, soal pengambilan dana secara kolektif itu tidak diperbolehkan karena dilarang. Ia pun membantah semua tuduhan pemotongan.
“Tidak tahu sebelumnya dan pak Aa bilang tidak ada. Saya kan leluasa,” katanya. Dirinya menambahkan, dari 40 sekolah yang dipotong masalahnya ada empat yaitu ada yang mengusulkan diterima dan dipotong dan tidak mengusulkan namun menerima.
Sedangkan ada yang mengusulkan tapi tidak menerima namun uang habis. Bahkan tidak mengusulkan, tidak menerima namun uang di bank hilang. “Empat kasus itu sedang ditangani Polres. Saya bilang lanjutkan aja prosesnya,” katanya. ( Lee)