JAKARTA (Kontroversinews.com) – Ma’aruf menjelaskan saat ini ini jamaah haji Indonesia memiliki antrean cukup panjang dengan rentang waktu minimal 11 tahun. Antrean tersebut menyebabkan dana haji yang sudah terkumpul jadi mengendap cukup lama
Namun, menurut pengamatannya sejak 2018 dana haji masih diinvestasikan secara terbatas di produk perbankan syariah seperti deposito syariah dengan porsi sebesar 55 persen dan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI) sebesar 35 persen.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’aruf Amin meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memperluas dan mengembangkan investasi dana haji yang per Desember 2020 jumlahnya mencapai Rp140 triliun atau setara US$10 miliar.
Pengembangan dana haji tersebut dapat dilakukan untuk investasi wakaf, investasi haji hingga investasi global.
“Dana haji tersebut dapat diinvestasikan dalam berbagai macam instrumen investasi, seperti produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya,” ujarnya dalam ‘Global Investment Forum’ yang diselenggarakan BPKH dan Islamic Development Bank (IsDB), Jumat (9/4).
Sedangkan sisanya 10 persen disebar pada korporasi penempatan dana di ADB dan perbankan Arab Saudi dan kerja sama pembiayaan pelayanan haji.
“Investasi yang berkaitan dengan pelaksanaan haji sangatlah luas mulai dari investasi transportasi, catering bahkan juga investasi yang terkait dengan pengelolaan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ma’ruf pun menyampaikan pentingnya BPKH menjalin kerja sama dengan negara-negara yang memiliki investasi syariah dan dapat menjadi target investasi yang bersifat berkelanjutan.
Termasuk, kerja sama dengan berbagai lembaga seperti Islamic Research And Training Institute (IRTI) yang merupakan lembaga riset dan pelatihan kelas dunia di bidang ekonomi dan perbankan Islam.
“Saya juga mengharapkan agar BPKH dapat bekerja sama dengan IRTI untuk memperoleh pengetahuan terkini tentang investasi dalam rangka pengembangan haji,” pungkasnya dikutip dari Cnn Indonesia.***AS