Kuningan (KontroversiNews).-LSM prontal Kabupaten Kuningan yang sudah lama bertapa,akhirnya turun Gunung juga.Akan lakukan aksi Demo ke Pemda Kuningan,terkait permasalahan tata kelola keuangan Daerah dan polemik PKL Puspa serta penataan pertokoan siliwangi.
Kamis,20/6/2024.Di Cafe Kopi,ketua Lsm Prontal.Uha Juhana menjelaskan.Sudah saatnya saya turun ke jalan lagi melakukan aksi Demo,karna menurut analisa,kajian,dan pandangan saya(lsm prontal),Kuningan sudah kusut dalam tata kelola keuangan Daerah dan ruwetnya permasalahan Pkl Puspa dan penataan pertokoan siliwangi.
Kami(Lsm prontal)sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada Kapolres Kuningan.AKBP.Willy Adrian,dengan Nomer surat:02/v1/FRT/2024,tertanggal 19 juni 2024.”ujarnya”.
Masih kata Uha Juhana.Aksi Demo ini akan di laksanakan hari senin tgl 24 juni 2024 mulai jam 08.00.WIB di depan Pendopo Pemda Kuningan.
Di harapkan Pj Bupati,Sekda,Anggota TAPD,Tim 9/AdHoc,Ketua DPRD dan Banggar,Kadis PU,Kadis Pendidikan,Kadis Kesehatan,serta Tim pemindahan dan penataan PKL Puspa harus hadir,karna surat aksi Demo juga sudah saya tembuskan ke Kemendagri,Kemenkeu,Pj Gubernur dan Polda Jawabarat.
Dalam aksi Demo ,kami akan mempertanyakan dan meminta keterangan terkait adanya dugaan pelanggaran Peraturan Mentri Kuangan(PMK) Nomer:211/PMK.07/2022.
Setelah saya kompirmasi ke SKPD untuk Dana DAU yang telah di tentukan peruntukanya yakni 3 SKPD.
Dinas Pendidikan teralokasi Rp.46.440.714.000
DInas Kesehatan teralokasi Rp.25.126.648.000
Dinas Pekerjaan Umum(PU) teralokasi.Rp.19.025.595.000,mereka kompak tidak anggaran dan penggunaanya.
Ini aneh bin ajaib juga,ada apa ini??????”heranya”
Dan ada juga DAU yang belum di tentukan penggunaanya (Blok grant) teralokasi.Rp.1.101.093.089.000,yang memang menurut info itu untuk gajih Pns dan siltap perangkat Desa,namun masa iya abis semua buat sebesar itu buat gajih Pns dan siltap perangkat Desa,kan pasti ada juga buat masyarakat nya,jadi harus transparan juga dalam penggunaanya.
Belum lagi sekarang ini ada lagi Tim 9/AdHoc di luar Tim resmi TAPD,ini dasar regulasinya dari mana?????
DPRD juga seharusnya segera memanggil Tim 9/Adhoc ini,dasar regulasi dari mana dan tujuanya apa.”pintanya”
Kami(Lsm Prontal) melakukan aksi Demo ini,biar jelas dan terang benderang permasalahan di Kuningan ini,karna selama ini pihak Pemda tertutup dan kurang transparan akan penggunaan setiap anggaran terhadap publik.
Jangan anggap kami para aktivis dan control sosial masyarakat ini tidak tau setiap anggaran pemda,baik itu APBD,Bankeu,Hibah,TKD,DLL nya.
Kami akan pantau dan awasi setiap anggaran yang di dana dari uang rakyat untuk kepentingan rakyat. Kami para aktivis serta control sosial itu juga selalu berkoordinasi dengan para pemangku kebijakan pusat provinsi serta tak segan segan akan kami laporkan ke Aparat Penegak Hukum Pusat apabila ada perbuatan melawan hukumnya.
Apalagi ini anggaran Kuningan cukup pantastis,jangan hanya tertib laporan Administrasi namun Realisasinya berbeda,ini jelas di duga ada perbuatan melawan hukumnya yakni dugan melanggar UU Nomer 20 tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hati hati Kuningan sedang tidak baik baik saja,jadi pengelolaan anggaran untuk kepentingan masyarakat Kuningan jangan sampe di manipulasi ,karna akan berbuah petaka nantinya.”pungkasnya ****