Komisi III DPRD Riau Usulkan Raperda Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

oleh -221 Dilihat
oleh

Pekanbaru | Kontroversinews.- Komisi III DPRD Riau mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang pemeriksaan pajak daerah dan penagihan pajak dengan surat paksa dalam paripurna di DPRD Riau, Kamis.

“Penerapan penagihan pajak melalui surat paksa diharapkan dapat memberikan penekanan kepada wajib pajak untuk lebih taat. Apalagi kita soroti banyak alat berat dan kenderaan milik korporasi yang menunggak pajak,” sebut Anggota Komisi III DPRD Riau Musafak Asikin dalam paripurna di Pekanbaru, Kamis.

Dia mengatakan, selama ini proses penagihan pajak telah dilakukan namun dalam pelaksanaannya kurang tegas terhadap wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak. “Harusnya dilakukan lebih intensif untuk kelancaran pemungutan pajak,” sebutnya.

Lebihlanjut, sebut dia, potensi penerimaan daerah dari sektor pajak menjadi sumber terbesar bagi pembiayan pembangunan di Provinsi Riau. Sehingga diperlukan payung hukum yang menjadi acuan dalam upaya mengoptimalkan pendapatan melalui pajak daerah.

“Kita harapkan melalui perda prakarsa Komisi III terjadi peningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga sektor pendapatan daerah dari pajak juga meningkat,” sebut Legislator asal Kabupaten Indragiri Hilir tersebut.

Pihaknya menyoroti, potensi tunggakan pajak cukup besar hampir mencapai 20 persen dari total kenderaan yang ada di Provinsi Riau. Pada 2016, 370 ribu kenderaan menunggak dalam pembayaran pajak.

“Dari tunggakan tersebut ada potensi yang cukup besar. Kita harapkan masyarakat dan perusahaan lebih sadar nantinya,” sebut dia.

Sementara itu, salah satu upaya untuk peningkatan Pendapatan Pemprov Riau melakukan kebijakan pengampunan denda pajak kendaraan bermotor.

“Kami sebelumnya sudah mengusulkan itu untuk dilaksanakan oleh Pemprov Riau. Syukurlah kalau sudah terlaksana, berarti gayung bersambut,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby.

Wakil Ketua Fraksi Nasdem Hanura ini juga mengatakan, pihaknya sangat banyak mendapatkan atensi dari masyarakat, agar Pemprov Riau membuat pengampunan denda pajak tersebut.

Suhardiman meyakini, jika pengampunan denda pajak kendaraan bermotor dapat disosialisasikan kepada masyarakat secara maksimal, dan masyarakat membayarkan seluruh pajak, beserta kendaraan perusahaan-perusahaan yang menunggak, ia sangat yakin akan banyak pendapatan yang dicapai.

“Jika pembayarannya maksimal oleh masyarakat nanti, saya yakin Rp500 miliar bisa tercapai, termasuk dengan pajak kendaraan-kendaraan perusahaan yang menunggak. Tapi ini mesti tersosialisasikan dengan maksimal juga,” ujarnya. | Antara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *