Ketua Komisi IX DPR RI Minta Pemerintah Pusat Tambah Subsidi BPJS

oleh -184 Dilihat
oleh

Kab Bandung | Kontroversinews.- Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dede Yusuf meminta agar pemerintah pusat menambah subsidi untuk anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada APBN perubahan, murni 2019 atau penambahan lainnya.

Sebab, saat ini defisit BPJS ke rumah sakit baru bisa teratasi setengahnya, dari tagihan Rp 11,5 triliun ada carry over total Rp 16,5 triliun. Tapi temuan BPKP (Badan Pengawas Keungan dan Pembangunan) hanya Rp 11,5 triliun dan baru dibayarkan sekitar Rp 5 triliun artinya ada Rp 6 triliun tambahan.

“Kami harap pemerintah melalui APBNP (perubahan) atau APBN (murni) 2019 menambahkan subsidinya untuk kekurangannya,” ujarnya, Jumat (19/10).

Selain itu politisi partai Demokrat ini juga menyarankan agar pemerintah mengambil sikap tegas. Jika manegemen BPJS ini perlu di restrukturisasi maka lakukan restrukturisasi.

“Jika perlu penambahan (bellout) maka perintahkan mentri keuangan untuk menambahkan. Jika perlu menaikan premi maka perintahkan BPJS untuk menaikan. Atau mungkin bisa dengan cara jika dianggap direksi tidak kapabel ganti saja,” ujarnya.

Teguran keras yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada pembukaan Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di JCC, Senayan, Rabu (17/10/2018) lalu, kata Dede Yusuf seharusnya menjadi perhatian bagi para lembaga terkait seperti Kemenkes, BPJS, Kemenkeu dan JKS.

“Mestinya harusnya ini menjadi perhatian, harus diselesaikan tidak boleh saling lempar tanggung jawab. Karena setahu masyarakat BPJS ini program presiden bukan program Menkes dan BPJS. Ini program negara artinya presiden yang menjadi penanggung jawab utama,” tuturnya.

Mantan wakil gubernur Jawa Barat ini juga mengatakan seharusnya teguran tegas presiden ini dibarengi oleh perpres atau kepres untuk mengantisipasi permaslahan BPJS. Jangan sampai timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap BPJS yang mempertanyakan pelayanan di rumah sakit dan lain-lain.

“Rumusan cukup banyak masalah akuaria yang tidak sesuai, sistim menejerial, sanksi dan banyak lagi. Konsep ini sudah kami sampaikan ke pemerintah. Kami menunggu apa yang harus dilakukan, menambahkan dana kah, bellout di bulan Desember sebagai tambahan kekurangannya,” pungkasnya. ( Lily Setidarma)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *