KASN Akui Netralitas ASN masih Jadi Problem Wujudkan Pemilu Berkualitas

oleh
oleh

SOREANG | Kontroversinews – Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) mengakui netralitas aparatur sipil negara (ASN) masih menjadi problema dan tantangan utama dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan integritas.

“Masalah netralitas ASN masih terus terjadi. Sudah banyak penindakan yang dilakukan oleh pengawas pemilu, namun masih saja terjadi,” kata Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan KASN Pangihutan Marpaung usai menghadiri sosialisasi netralitas ASN dalam Pilkada Kabupaten Bandung di Soreang, Kamis (5/12/2019).

Menurutnya sebagai pegawai pemerintah, dia menyebutkan ASN dituntut mematuhi aturan, salah satunya menjaga netralitas dalam momen politik. Pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan Pemda, Bawaslu dan KPU untuk melakukan pencegahan pelanggaran ASN dalam Pemilu.

Peserta  yang hadir pada  sosialisasi netralitas ASN dalam Pilkada Kabupaten Bandung di Gedung Dewi Sartika Soreang, Kamis (5/12/2019).
Peserta yang hadir pada sosialisasi netralitas ASN dalam Pilkada Kabupaten Bandung di Gedung Dewi Sartika Soreang, Kamis (5/12/2019).

“Tujuan kami datang ke sini itu supaya bagaimana netralitas ASN dalam Pilkada bisa terjaga. Jangan lagi ada yang dukung-mendukung, karena kita ada aturan,” ujarnya.
Pangihutan melanjutkan, saat ini memang ada tren pelanggaran ASN. Namun kedepannya hal ini tidak boleh terjadi lagi, seorang ASN harus bersikap profesional dan dapat memilah serta membedakan antara hak dan kewajibannya.

“Selama ini memang ada tren pelanggaran ASN. Tapi itu jaman dulu, sekarang harus lebih baik. Jangan ada lagi yang tidak netral,” katanya.

 

Sementara itu, Sekda Kabupaten Bandung H. Teddy Kusdiana meyakini tidak akan ada ASN yang berbuat tidak netral apalagi setor uang untuk kepentingan Pilkada. Dia menyebutkan, ada banyak aturan terkait ASN maka potensi keterlibatan dalam Pilkada akan semakin kecil.

“Mudah-mudahan saja tidak ada ASN yang tidak netral saat Pilkad nanti. Apalagi semuanya sudah tahu konsukuensinya,” katanya.

Dalam Pemilu sebelumnya, kata Teddy berdasarkan data yang dimiliki Bawaslu, tidak ada ASN yang terlibat dalam politik praktis apalagi berpihak kepada salah satu kelompok politik. Dengan berkaca dari pengalaman tersebut, pihaknya meyakini pada Pilkada serentak 2020 juga tidak akan ada ASN yang nekat mendukung salah satu pasangan calon kepala daerah.

Pihaknya pun sudah melakukan antisipasi supaya kejadian seperti di Kabupaten Bandung Barat yang mana sejumlah ASN memberikan setoran kepada Bupati untuk kepentingan Pilkada.
“Sudah antisipasi dini. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kalaupun nanti ada, itu oknum dan akan ada konsekuensinya,” Pungkasnya. (Lily Setiadarma)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *