JAKARTA (Kontroversinews.com) – Vice President Bidang Hubungan Pemerintahan Freeport Indonesia Jonny Lingga mengatakan hingga saat ini Freeport maupun perusahaan-perusahaan swasta lainnya di Indonesia belum mendapatkan kejelasan dan kepastian kapan bisa melakukan vaksinasi meski telah mendaftarkan diri.
Sebanyak 35 ribu karyawan PT Freeport Indonesia Indonesia dan subkontraktor beserta keluarga meminta kejelasan pemerintah soal implementasi vaksin covid-19 skema gotong royong.
“Kami sudah bersurat, kami terus melakukan koordinasi, bahkan sudah mendaftar melalui Kadin (Kamar Dagang dan Industri), tapi sampai sekarang belum juga mendapatkan petunjuk dari pemerintah bagaimana kami bisa mendapatkan vaksin itu. Perusahaan-perusahaan swasta yang lain juga mengalami hal yang sama,” katanya dikutip dari Antara, Senin (19/4).
Ia memaparkan sejak Februari lalu manajemen Freeport Indonesia sudah melobi Kementerian Kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya agar bisa secepatnya melakukan vaksinasi kepada 35 ribu orang terdaftar di area kerja di Kabupaten Mimika, Jayapura dan Jakarta.
“Kami sudah bersurat memesan 70 ribu dosis vaksin untuk karyawan dan keluarga. Jumlah 70 ribu dosis itu dengan asumsi satu orang mendapatkan dua kali suntikan vaksin. Jumlah karyawan kami sekarang sekitar 35 ribu. Kalau diperbolehkan, kami ingin membeli lebih supaya jangan sampai kurang,” ujar Jonny.
Meski sudah mengajukan permohonan sejak jauh-jauh, kata dia, hingga kini pemerintah belum memberikan kejelasan dan kepastian soal kapan bakal dimulai 
“Sejak Februari Freeport sudah menyatakan sikap untuk ikut vaksin gotong-royong, mau biayai sendiri, bahkan kami sudah menyiapkan semua hal yang dipersyaratkan untuk melakukan vaksinasi gotong-royong itu. Kami siap saja untuk memesan vaksin manapun, karena vaksin yang dari pemerintah belum tersedia. Aturannya sudah jelas, untuk kegiatan vaksinasi gotong-royong tidak boleh menggunakan Sinovac, dan semua pemesanan vaksin itu harus melalui satu pintu, Kementerian Kesehatan,” jelasnya.
Menurut Jonny, hingga kini pemerintah melalui Kemenkes belum memberikan kepastian kapan akan dilaksanakan vaksinasi gotong-royong atau ketersediaan vaksinnya dan teknis lainnya.
Dalam situasi yang serba tidak jelas dan tidak pasti itu, dia menyebut yang bisa dilakukan perusahaan untuk menekan laju kasus covid-19 adalah dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Meski sempat naik, namun dalam sebulan terakhir, ia menyatakan temuan kasus covid-19 di kalangan karyawan, baik di wilayah Tembagapura, Kuala Kencana, dan Pelabuhan Portsite Amamapare mengalami penurunan.
Data terakhir yang diterimanya, kasus aktif di Mimika termasuk di Freeport tersisa sekitar 260-an orang. Tidak ada lagi pasien yang dirawat di rumah sakit, pasien tanpa gejala dan gejala ringan isolasi di barak di Tembagapura dan Mile 38 atau melakukan isolasi mandiri di rumah.***AS