SAMOSIR (kontroversinews.com) – Kapal wisata milik Pemkab Samosir yang karam di Dermaga Tuktuk Pulau Samosir Jumat 3 September 2021 masih menjadi perbincangan hangat hingga Sabtu,(4/9/2021).
Kapal yang dibangun dengan atap menyerupai Rumah Adat Batak tersebut belum sampai lima tahu usianya, namun sudah tengggelam.
Menyikapinya Anggota DPRD Samosir, Rani Magdalena Sitinjak meganjurkan agar segera dilakukan audit terhadap tengelamnya kapal tersebut. Apalagi, anggaran untuk pengadaan kapal tersrbit cukup fantasti, namun hasilnya terkesan bagai kapal abal-abal.
Tentunya, pejabat-pejabat yang membuat pengadaan kapal tersebut harus bertanggung jawab.
“Ini usulan kepala dinas pariwisata atau kebijakan bupati. Nah, itu 2,3 Milliar pada tahun 2017,” ujar Magdalena.
Uniknya, kata Magdalena Badan Pengawas Keuangan (BPK) sudah tiga kali masuk ke Kabupaten Samosir. Yakni pada tahun 2017, 2018 dan 2020, namun meurut Magdalena terkesan tidak ada pemeriksaan terhadap aset itu.
“Sudah tiga kali bahkan BPK masuk ke Samosir. Kenapa tidak diperiksa itu, apakah memang dokumen yang diminta tidak mereka serahkan?,” ujar Magdalena.
Dia merasa ada kejanggalan, karena menurutnya BPK tidak mungkin luput dan tidak memeriksa anggaran yang mencapai 2 Milliar lebih itu. Atas peraiah peredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga tiga kali juga bagi Magdalena menjadi hal yang mencurigakan.
Soalnya, Pemkab Samosir yang meraih 4 kali WTP sejak 2017. Namun, kualitas Kapal Pariwisata yang menghabiskan anggaran 2,3 Milliar tersebut diduga tidak sesuai spek yang ada pada dokumen.
“Makanya, saya curiga. WTP itu kan administrasi, taii lihat dong kapal pariwisata itu 2,3 Milliar. Diceklah apakah sesuai dengan spek, itu kayu kok kayak gitu. Sedangkan kapal biasa dengan anggaran yang tak harus sampai 1 Milliar bisa bertahan lama,” ujar Magdalena.
Magdalena mencurigai adanya mark-up atau penggelembungan dana dalam pengadaan kapal ini. Sayangnya, pada saat membuat anggaran untuk pengadaan kapal tersebut Magdalena tidak ikut karena beum dilantik menjadi legislatif di Kabupaten Samosir julukan “Negeri Indah Kepingan Surga” ini.
Atas persoalan ini, Magdalena mengusulkan agar Inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengaudit pengadaan kapal tersebut. Magdalena sendiri baru dilantik pada November 2019 menjadi anggota DPRD Samosir.
Untuk diketahui, sebelumnya kapal mirip rumah adat batak yamg disebut pesiar milik Pemerintah Kabupaten Samosir ini lengkap dengan ornamen ukirnya. Kapal ini biasanya beroperasa mengantar rombongan keluarga berwisata dengan rute Tomok, Batu Gantung, Parapat, Air Terjun Situmurun Binanga Lom, Tomok. Paket wisata di sekitaran Danau Toba ditempuh antara 6 sampai 8 jam dengan biaya Rp 3 juta hingga Rp 4 juta.
Bahan-bahan terbuat dari kayu, dan atap berbentuk prisma segitiga dengan bagian atas yang melengkung dengan ujung depan dan belakang menjulang tinggi.
Kapal ini berukuran panjang 21,5 m dan lebar 7 m dengan bobot 10 gt. Strukturnya hampir seluruhnya terbuat dari bahan kayu sehingga bobotnya lebih berat dibanding kapal sejenis yang berkonstruksi baja.
Sementara mesin yang digunakam, diesel berkekuatan 100 tenaga kuda, kapal ini berlayar dengan kecepatan 7,5 knot atau sekitar 12 sampai 13 km/jam dan diluncurkan 28 Desember 2017.(ps)