SOREANG | Kontroversinews – DPRD Kabupaten Bandung mendesak Pemerintah Kabupaten Bandung untuk segera membuat Surat Edaran (SE) soal larangan operasional bank emok (rentenir) yang keberadaannya semakin meresahkan masyarakat. Selain itu, DPRD juga meminta tim Pemkab untuk segera membentuk tim gabungan dan posko pengaduan masyarakat korban rentenir.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Maulana Fahmi mengatakan, belum lama ini pihaknya telah melakukan rapat gabungan dengan Komisi B serta mitra kerjanya dari Dinas Koperasi dan Perdagangan, Kepolisian, Satpol PP, bagian Perekonomian Setda dan lainnya. Tujuan dari rapat tersebut untuk menyikapi maraknya praktik rentenir yang saat ini semakin melilit kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung.
“Dari rapat tersebut kami mendesak Bupati Bandung untuk segera mengeluarkan SE atau Peraturan Bupati (Perbup) mengenai larangan atau pembatasan praktik rentenir yang akhir akhir ini akrab disebut bank emok itu. Ini harus segera dituntaskan karena sangat meresahkan. Tidak sedikit masyarakat gara gara pinjaman uang tak seberapa tapi harus kehilangan rumah, perceraian rumah tangga dan sebagainya,” kata Fahmi, Senin (3/2/2020).
Selaian itu, lanjut Fahmi, DPRD juga mendesak Pemkab Bandung untuk segera membentu tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Kepolisian, MUI, Bazanas, Dinas Koperasi dan Perdagangan, Dinas Sosial serta instansi terkait lainnya. Kemudian mendirikan posko pengaduan yang bisa diakses masyarakat korban rentenir. Dengan adanya posko pengaduan yang didalamnya gabungan dari berbagai instansi itu, diharapkan dapat memecahkan permalahan masyarakat korban rentenir.
“Tim gabungan ini dibentuk untuk membantu masyarakat. Misalnya mengurai akar masalahnya, kemudian mengkaji apakah ada pelanggaran atau kesalahan dari badan usaha rentenir ini. Kemudian juga dicarikan solusi agar masyarakat kita tidak terjebak pada praktik rentenir lagi,” ujarnya.
Fahmi melanjutkan, DPRD juga meminta peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk lebih berperan aktif memberikan penyuluhan atau bahkan mengeluarkan fatwa haram terhadap praktik rentenir atau lintah darat. Kemudian pemerintah dan semua pihak juga harus mendorong Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) agar perannya lebih optimal dalam menggali potensi zakat, infaq dan sodaqoh dari masyarakat. Sehingga bisa berbuat lebih banyak untuk membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat.
“Selain itu kita juga kan ada BPR Kerta Raharja, BJB dan lembaga keuangan lainnya lebih berperan aktif. Karena bisa saja bank emok ini semakin marak karena masyarakat tidak ada alternatif lain. Nah lembaga keuangan ini harus aktif memberikan fasilitas kredit dan juga terus melakukan literasi keuangan. Kemudian disetiap desa juga kan ada Bumdes, mereka harus menyediakan produk simpan pinjam untuk masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Direktur Kepatuhan BPR Kerta Raharja, H. Beni Subarsah ., menyambut baik rencana pembentukan tim gabungan dan posko pengaduan untuk korban rentenir di Kabupaten Bandung ini. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Bandung tentunya siap mendukung program tersebut. Karena sebenarnya pun secara kelembagaan BPR Kerta Raharja ini didirikan untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat rentenir.
“Sebelum masalah ini mencuat juga sebenarnya kami sudah bergerak dengan meluncurkan produk Mudah Cepat Ringan (MCR) milenial dengan sasaran masyarakat di pedesaan yang selama ini akrab dengan praktik rentenir seperti bank emok itu,” katanya.
Dikatakan H. Beni, untuk menangkal atau meminimalisir praktik rentenir itu memang harus melibatkan semua pihak. Terutama instansi terkait di pemerintahan dan juga lembaga keuangan resmi seperti perbangkan, koperasi dan bank lainnya. Peran serta pemerintahan paling bawah mulai dari RT, RW dan pemerintah desa juga sangat penting. Dengan begitu, bisa mempersemipit ruang gerak para lintah darat.
Nah Satgas atau tim ini bergerak ketika ada pengaduan dari masyarakat. Dan kami sebagai pelaku perbankan juga terus bergerak mengembangkan produk pada masyarakat sekaligus memberikan edukasi literasi keuangan pada masyarakat agar tidak terjebak dalam praktik rentenir,” ujarnya.
Komisaris Utama BPR Kerta Raharja, H. Sofyan yang didampingi Komisaris H. Budiraharjo meminta jajaran direksi untuk bergerak ikut membantu Pemkab Bandung untuk mengentaskan maraknya rentenir. Sebab, kata dia, sudah ada laporan jika masyarakat yang menjadi nasabah BPR terjerat praktik rentenir.
“Secara operasional sudah ada yang kami tampung (nasabah yang dulunya terjerat rentenir). Maka kami imbau direksi untuk secepatnya bergerak,” kata dia.
Menurut dia, sesuai mandat dari Bupati Bandung BPR Kerta Raharja sebetulnya sudah berencana ingin mendirikan BPR syariah di tahun 2017. Kendati demikian, merujuk syarat dari OJK, maka pendirian BPR syariah urung dilakukan.
Salah satu persyaratan dari OJK sendiri, kata dia, modal yang harus ditingkatkan. Namun, untuk mengakalinya dan komitmen berupaya memberantas rentenir dengan mengimbangi dengan perekonomian dan kebutuhan masyarakat, BPR Kerta Raharja dalam prekreditannya tetap mengusung sistem syariah.
“Walaupun konevensional, tapi di dalam warkah perjanjian kredit dimasukkan pola-pola syariah. Dalam rencana bisnis bank (RBB) juga diamanatkan memberikan modal serendah-rendahnya,” kata dia. (Lily Setiadarma )
