WADAS Kontroversinews.com – Indonesia Paling Police Watch (IPW) menilai tindakan represif anggota kepolisian dari Polda Jawa Tengah terhadap warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, identik dengan perilaku aparat pada masa Orde Baru.
“Kejadian ini, identik dengan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan aparat pada masa Orde Baru. Yang mana, sejumlah personel dengan cukup banyak dikerahkan untuk menggusur rakyat yang tertindas,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangan tertulisnya kepada Suara.com, Kamis (11/2/2022).
Berdasarkan informasi yang diperoleh IPW pada saat situasi memanas, sekitar 60 warga ditangkap, termasuk di antaranya anak-anak. Walaupun akhirnya telah dibebaskan usai mendapat desakan dari DPR.
“Peristiwa itu sangat memprihatinkan, di mana mereka yang ditangkap karena menolak pengukuran tanah telah mendapat intimidasi serta ancaman fisik bahkan pemukulan. Di samping, adanya sweeping handphone kepada masyarakat dan jaringan internet terputus,” ujar Sugeng.
Karenanya, hal ini dikhawatirkan membuat tingkat kepercayaan publik terhadap Polri semakin merosot.
“Sebab, di tubuh Polri tidak mencerminkan adanya Reformasi Polri yang telah dicanangkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menjunjung hak asasi manusia (HAM),” kata Sugeng.
“Seharusnya, konsistensi penghormatan terhadap HAM ini harus menjadi landasan pokok Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi Polri ini harus dijaga oleh pimpinan tertinggi Polri, Jenderal Listyo Sigit yang mengusung Polri Presisi,” imbuhnya.
Untuk diketahui, proses pengukuran di tanah Wadas yang akan dijadikan lokasi penambangan batuan andesit material pembangunan proyek Bendungan Bener Purworejo, Selasa (8/2/2022) berlangsung panas.
Hal itu menyusul kedatangan sejumlah ratusan polisi untuk menjaga petugas proyek melakukan pengamanan. Namun warga Wadas yang berusaha mencegah petugas proyek untuk melakukan pengukuran justru banyak yang diamankan.