Kuningan.( Kontroversinews ) – Gagal bayar yang melanda Kabupaten Kuningan 2 tahun kebelakang dan kemungkinan berlanjut dengan tahun 2024,itu tidak ada masalah bagi Pemerintah Daerah(Pemda) Kuningan,karna ternyata Pemda Kuningan dan DPRD Kuningan melalui Banggar telah bersepakat untuk menyetujui anggaran pembelian Dinas Bupati dan Wakil Bupati,12 Camat serta 4 Unsur Pimpinan DPRD dengan anggaran yang di ajukan sebesar 28 miliar.
Dengan adanya hal ini salah satu tokoh mantan Ketua FPI dan sekarang menjadi Ketua Puser Sagara yang di kenal kritis dan peduli dengan kepentingan masyarakat.
KH.Asep Kamaludin Albusthomi angkat bicara.
Sabtu,14/12/2024.Di Sekre Puser Sagara menuturkan.Saya selaku masyarakat Kuningan yang prihatin dengan adanya krisis keuangan pemda beberapa tahun lalu dan mungkin berlanjut sampe sekarang ,tapi aneh dengan para pemangku kebijakan atau para pelaksana yang mengurus keuangan buat masyarakat Kuningan,kok bisa tidak ada rasa empati dengan adanya krisis keuangan di tubuh pemda sendiri.
Memang benar kami masyarakat Kuningan menikmati semua pasilitas pembangunan, tapi kan pihak Pemda dan DPRD dalam mengajukan setiap Anggaran baik ke Pemerintah provinsi dan pusat menjual seluruh masyarakat Kuningan dengan dalil untuk kepentingan masyarakat Kuningan.”tuturnya”
Masih kata KH.Asep menambahkan,terus Gagal Bayar yang di gaung gaungkan seperti mau kiamat sugro keuangan pemda,kok tidak berarti bagi Pemda Kuningan nyatanya Mengusulkan Pembelian Mobil Dinas buat Bupati dan Wakil Bupati, 12 Camat serta 4 Unsur Pimpinan DPRD,inikan berarti Keuangan Pemda Aman karna sampe 28 Miliar yang di usulkan.
Ini membuktikan bahwa prediksi saya, sewaktu Audensi dengan Pihak Kementrian Keuangan terkait Dana Transper Ke Daerah(TKD) Kabupaten Kuningan tahun untuk 2022,2023,2024,ada benarnya,bahwa ada yang salah dengan pengelolaan keuangan Pemda Kuningan,tapi gak tahu di mana salahnya,apa salah ngitung,salah transper norek,atau salah penggunaanya….?????”ungkapnya”
Karna berdasar data TKD dan pelaporan Realisasi Penggunaan anggaranya Kabupaten Kuningan ke Kemenkeu selalu sinkron alias duit yang cair telah terserap untuk masyarakat Kuningan,namun pasti kita coba investigasi ke lapangan,hampir bisa di pastikan banyak keganjilan banyak yang gak sampe ke masyarakat melalui satuan kerja di SKPD nya dengan dalih Recofusing.
Kami dari Paguyuban Puser Sagara akan berkirim surat ke DPRD untuk meminta klarifikasi terkait urgentsinya pembelian mobil Dinas Pejabat,yang mana masih banyak kepentingan masyarakat yang perlu di dahulukan.
Katanya Gagal Bayar tapi Mobil Dinas Pejabat lebih penting daripada Teriakan Para ASN yang TPP belum di lunasi,uang pemborong yang nunggak,uang Paret buat Desa yang belum di bayar dll.”pungkasnya”
Uus(boy)