Fasilitator IDB Diduga Gondong Uang Honor Desa

oleh -11 views
Kuningan | Kontroversinews.- Rencana pemerintah terhadap Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dengan sumber dana yang berasal dari Islamic Development Bank (IDB) menjadi sebuah polemik di Kabupaten Kuningan. Kali ini kembali program tersebut  dianggap cukup merugikan berbagai pihak, khususnya pihak Desa yang semula dicanangkan sebagai penerima bantuan dalam program tersebut.
Masing masing Desa menerima bantuan, sejak tahun 2017 hingga kini hanya mendapatkan harapan palsu dari  pihak pemerintah pusat yang berujung tidak terealisasinya anggaran yang dinanti-nanti. Selain itu beberapa desa yang dicanangkan akan mendapatkan malah berakhir dengan mendapatkan kerugian materil yang cukup besar guna memenuhi prasyarat mendapatkan bantuan tersebut, disana pemerintah Kabupaten juga diduga di PHP in alias diberi harapan palsu oleh pemerintah pusat, paktanya anggaran APBD sudah dianggarkan mencapai Rp.600 juta per tahun selama 2 tahun mulai tahun 2017- 2018 dan sekarang tetapi program tidak kunjung datang untuk dana pendampingan dan dana sosialisasi.
Sementara dugaan muncul adanya pungutan dari masing masing Desa oleh pasilitator yang berjumlah Rp.10 juta per Desa diantaranya  “Untuk biaya sosialisasi ke masyarakat, pembuatan akta, rekening, dan untuk honor pasilitator yang dananya belum dibayar oleh pihak kementrian sehingga fasilitator belum mendapatkan honor dan memungut dari tip tiap desa.
Kepala Desa Kadugede Dadang salah satu penerima program saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (31/7/2019).oleh beberapa wartawan dirinya juga mengakui bahwa membenarkan  adanya terjadi pungutan yang dilakukan oleh pasilitator ke masing masing Desa sebesar Rp 10 juta, besaran anggaran tersebut diakui untuk honor, ” aku Dadang yang mengakui bahwa oknum yang telah memungut bernama RN (pasilitator) selaku koordinator fasilitator IDB yang ada di Kabupaten Kuningan,
Pihak desapun pernah mempertanyakan kepada salah satu anggota pasilitator dan langsung disaksikan oleh berbagai media, pihak fasilitator Desa justru membantahnya pernah menerima uang honor dari pihak Desa yang dipinta oleh RN.
Kades Dadang dan beberapa Kepala Desa lainnya yang semula dicanangkan menerima bantuan ini, dirinya sangat kecewa ketika berbagai proses yang telah dilalui guna mendapatkan bantuan selama ini telah selesai dilaksanakan tetapi justru secara sepihak  programnya malah dibatalkan, dan tidak ada pemberitahuan secara resmi dari Dinas.
Dirinya juga sangat menyangkan, kita sebagai pihak Desa sudah menempuh semua prosesnya bahkan sudah mengeluarkan nominal untuk prasyaratnya justru saat ini malah dibatalkan dengan alasan yang tidak jelas, dan terkesan sepihak tanpa ada pemberitahuan resmi dan itu jelas sangat merugikan desa.
Meliha polemik yang ada, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DPRPP) Kabupaten Kuningan H.M. Ridwan Setiawan, MH, M.Si saat dikonfirmasi beberapa awak media, perihal polemik ini dia mengatakan bahwa pembatalan sejumlah desa untuk menerima bantuan tersebut bukanlah kewenangan dinas, melainkan secara langsung oleh pihak IDB.
Pembatalan tersebut, kata Ridwan, dikarenakan desa-desa tersebut tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam Petunjuk teknis (Juknis) penerima bantuan. Bahkan menurut dia, dalam Juknis memang dijelaskan bahwa sasaran penerima bantuan tersebut adalah wilayah perkotaan, sehingga dari 28 Desa dan Kelurahan hanya 2 yang pada akhirnya menerima bantuan.
“Sesuai Juknis, sasaran utama program ini memang wilayah perkotaan. Memasukan sejumlah Desa untuk menerima bantuan ini sebelumnya telah dikonsultasikan dengan pihak IDB, meski memang tidak memenuhi prasyarat wilayah perkotaan. Menurutnya pihak IDB tidak mempermasalahkan hal tersebut karena memang melihat dari skala prioritas namun, setelah adanya pergantian pimpinan ternyata kebijakan tersebut tidak bisa direalisasikan karena harus tetap mengacu kepada Juknis yang ada sehingga sejumlah Desa harus rela tereliminasi dari daftar penerima bantuan tersebut. Kami pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang kebijakan yang awal tidak bisa diterima oleh pihak IDB,” ungkap Ridwan.
Soal tidak adanya pemberitahuan dari pihak Dinas, Ridwan mengaku akan segera memanggil berbagai pihak yang terkait program ini, terutama pihak fasilitator guna mengklarifikasi dugaan adanya pungutan kepada Desa yang kini hangat diperbincangkan. “Dalam waktu dekat ini  kita akan panggil semua pihak terutama fasilitator guna mengklarifikasi hal yang saat ini menjadi polemik,” tandasnya. (Imm/d.setiawan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *