SOREANG | Kontroversinews – Direktur Utama PT BPR Kerta Raharja, H. Moch. Soleh Pios, SE., memaparkan bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan tentang penundaan cicilan sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo, pihaknya akan mengkaji sekaligus melihat perkembangannya di lapangan.
“Sejauh ini penagihan terhadap nasabah pemilik cicilan oleh BPR Kerta Raharja masih berjalan seperti biasa dan belum dikomitmenkan dengan staf, sehingga penagihan pasif tetap berjalan,” ujarnya, Rabu (25/03).
Menurut dia, kebijakan penangguhan cicilan ini lebih diarahkan kepada pengusaha angkutan ojek, taksi, dan nelayan. Dengan demikian, apabila hasil kajiannya nanti memungkinkan, BPR Kerta Raharja siap menunjang penundaan cicilan selama setahun sebagaimana yang diinginkan oleh Presiden Jokowi tersebut.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Bandung, H. Marlan,S.Ip.,M.Si., Rabu (25/03/20) di Soreang Kabupaten Bandung, mengatakan, kebijakan tentang penundaan cicilan bank selama satu tahun seperti diutarakan Presiden Jokowi guna menstabilkan ekonomi masyarakat di tengah penyebaran Virus Corona, akan segera dirapatkan dengan berbagai pihak terkait.
“Pemerintah Kabupaten Bandung, memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergelut dibidang perbankan yaitu BPR Kerta Raharja,” ujar Marlan saat dihubungi via telepon, Rabu (25/3/2020).
Menurut Marlan, jika pembayaran cicilan ditunda selama satu tahun maka BPR Kertaraharja bisa bangkrut. Karena BPR Kertaharaja tidak memiliki kekuatan seperti bank nasional. Dengan demikian, pihaknya akan mengkaji kebijakan tersebut, guna menemukan teknis pelaksanaan kebijakan yang adil untuk semua pihak. Karena selain memperhatikan kebijakan ekonomi masyarakat, juga harus memperhatikan kekuatan dan stabilitas perbankan.
“Kan bisa saja, misalnya bunganya ditunda tapi pokok cicilannya tetap,” jelas Marlan.
Meskipun kebijakan penundaan cicilan tersebut masih harus dirapatkan, Marlan tetap mengapresiasi langkah pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi di tengah pandemi Virus Corona ini. Dengan adanya pembatasan pergerakan manusia melalui pysichal distancing ini, kata Marlan, memang berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah, seperti buruh harian.
“Pemerintah kan terus berupaya membantu masyarakat, seperti menaikan jumlah bantuan kepada penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dimana dari Rp. 150.000 menjadi Rp. 200.000. Kedepannya juga ada kebijakan lain yang bisa membantu seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Yang jelas pemerintah terus melakukan upaya agar ekonomi masyarakat tidak drop,” tutur Marlan.
Marlan mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung juga terus berupaya, misalnya masih adanya aktivitas di pasar tradisional. Karena, kata Marlan, kebutuhan masyarakat masih perlu dipenuhi melalui pasar tradisioanal tersebut.
“Pak Bupati juga sudah menghitung berkaitan dengan ketahanan pangan. Jadi, ketersediaan pangan ini akan coba dihitung, kemudian akan diprogramkan tahun 2020 ini,” tandas Marlan.
Sementara itu, salah seorang pemilik konter yang memiliki cicilan mobil, Dedi Kusnadi ( 42), berharap kebijakan tersebut benar-benar direalisasikan di lapangan. Jadi tidak hanya kebijakan ucapan semata. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah mengumumkannya secara terbuka.
“Saya memiliki cicilan mobil dimana setiap bulannya harus membayar Rp. 2,4 juta. Karena corona penghasilan usaha saya turun hampir 80 persen. Saya berharap Virus Corona ini bisa cepat ditangani,” pungkas Dedi. (Lily Setiadarma)
