Acara dibuka dengan doa bersama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Musdes dipimpin langsung oleh Ketua BPD Cecep Hardiansah, serta dihadiri oleh Camat Ibun Achmad Rifa’i, S.Sos., M.M., Kepala Desa Neglasari Atep Rodiana, S.Ag., perangkat desa, Babinsa Desa Ibun, anggota BPD, serta perwakilan lembaga kemasyarakatan desa seperti LPMD, PKK, Karang Taruna, Ketua RW, Ketua RT, dan tokoh masyarakat. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan arah pembangunan desa ke depan.

Musdes kali ini membahas beberapa agenda penting, di antaranya pembentukan Tim Penyusun RKPDes, pembentukan Tim Verifikasi Usulan, serta pembahasan prioritas pembangunan Desa Neglasari Tahun 2026.

Dalam forum tersebut, diputuskan sejumlah prioritas pembangunan yang akan dibiayai melalui Dana Desa. Pada sektor infrastruktur, program yang disepakati meliputi pembangunan jalan desa dengan total panjang 12.000 meter yang belum diperbaiki, pembangunan jalan usaha tani sepanjang 7.000 meter, serta pembangunan jalan lingkungan di setiap dusun. Fokus utama sektor pelayanan dasar juga diarahkan pada peningkatan akses jalan desa dan jalan lingkungan.

Pada sektor ekonomi desa, rencana pembangunan difokuskan pada pembangunan gudang penyimpanan pupuk, perencanaan kantor Koperasi Desa Merah Putih, serta penyertaan modal ke BUMDes sebesar 20% untuk mendukung program ketahanan pangan.

Sementara di bidang pembinaan kemasyarakatan, program diarahkan pada peningkatan operasional lembaga kemasyarakatan desa seperti LPMD, PKK, dan KPMD, serta dukungan terhadap kegiatan kepemudaan dan peringatan hari besar nasional seperti HUT RI.

Untuk bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa akan memprioritaskan peningkatan produksi sektor peternakan, dukungan terhadap program PKK, pemberian bantuan sembako bagi janda miskin, penyandang disabilitas, serta anak yatim/piatu. Selain itu, akan digelar pelatihan manajemen bagi pengurus KDMP dan pengembangan sarana-prasarana ekonomi lainnya.

Pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa, Pemerintah Desa Neglasari menegaskan komitmennya terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 33 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masing-masing sebesar Rp300.000 per bulan selama 12 bulan.

Musyawarah Desa diakhiri dengan penandatanganan berita acara oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
Melalui hasil Musdes ini, diharapkan pembangunan Desa Neglasari Tahun 2026 dapat berjalan lebih terarah, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.***

Artikel Musdes Neglasari Rumuskan Rencana Kerja Pemerintah Desa 2026 pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Sebelum terjun ke dunia pemerintahan desa, Bapak Suparman dikenal sebagai aktivis kemasyarakatan, aktif di organisasi Angkatan Muda Siliwangi (AMS). Dari kiprahnya di organisasi tersebut, beliau banyak belajar tentang kepemimpinan, sosial, dan pelayanan masyarakat.

Pada tahun 2013, Suparman mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Nagrak dan berhasil terpilih. Berbekal semangat melanjutkan program kerja yang belum tuntas, ia kembali maju pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 dan kembali meraih kemenangan mutlak.

Dengan gaya kepemimpinan yang merangkul seluruh komponen masyarakat, Suparman berhasil membawa perubahan nyata bagi Desa Nagrak. Salah satu keberhasilannya terlihat pada penanganan masalah sampah, yang semula menjadi keluhan masyarakat kini jauh lebih tertangani. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur desa juga turut memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya di sektor pertanian.

Secara geografis, Desa Nagrak memiliki potensi pertanian yang besar. Namun, akses jalan sebagai sarana transportasi hasil panen masih menjadi kebutuhan utama. Selain itu, bidang kesehatan masyarakat, serta kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya, juga menjadi perhatian serius dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

“Alhamdulillah, tahun 2025 ini kami mendapat kegiatan pembangunan renovasi Kantor Desa yang berlokasi di Jl. Salawi Wetan No.001 RT 01/02. Volume pekerjaan mencapai 240 meter persegi (dua lantai) dengan anggaran Rp239.700.000, melibatkan 87 orang pekerja, yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Tahap 1 Tahun Anggaran 2025. Mudah-mudahan pembangunan ini segera rampung,” ujar Suparman, Jumat, 17 Oktober 2025.

Lebih lanjut, Suparman menuturkan bahwa karakter masyarakat Desa Nagrak sangat unik, namun tetap menjunjung tinggi nilai kerukunan, gotong royong, dan kekompakan dalam membangun persatuan.

“Saya berharap ke depan Desa Nagrak yang berada di Kabupaten Bandung, Kecamatan Pacet, dapat menjadi rujukan bagi desa-desa lain dalam berbagai bidang. Semoga pula mendapat perhatian lebih baik dari Bupati Kabupaten Bandung maupun Gubernur Jawa Barat, agar Desa Nagrak menjadi desa yang Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur, serta menjadi desa yang lebih BEDAS di masa depan. Aamiin,” pungkasnya. (Hedi)

Artikel Kades Nagrak Suparman, Sosok Pemimpin Dua Periode yang Dekat dengan Rakyat dan Konsisten Membangun Desa pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Langkah strategis yang dilakukan KDMP Pulosari adalah melakukan kerja sama atau MoU (Memorandum of Understanding) dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola program strategis nasional Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Selain dengan dapur MBG, KDMP Pulosari bekerja sama dengan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Kubangsari.

“Insya Allah, melihat perkembangan dan kondisi di lapangan, KDMP Pulosari jadi percontohan dalam merealisasikan program strategis nasional ini. Hal ini juga sebagai bentuk dari realisasi dan arahan Pak Bupati Bandung Dadang Supriatna,” kata Camat Pangalengan Vena Andriawan dalam keterangannya, Selasa (14/10/2025) pagi.

Vena mengatakan di Kecamatan Pangalengan, KDMP Pulosari sudah melakukan langkah maju dan fokus dalam kerjanya. Yaitu melakukan penandatangan kerja sama dengan dapur MBG dan MoU dengan LMDH Pulosari.

“Kita melihat dari 13 desa yang paling gaspoll Pulosari,” katanya.

Ia mengatakan KDMP Pulosari kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya memanfaatkan potensi yang ada di desa. Terlebih lagi Desa Pulosari sebagai kawasan wisata yang menakjubkan.

“Apalagi, KDMP Pulosari dinakhodai oleh ketuanya yang punya Wisata Muara Rahong, percontohan pariwisata sehat,” ujarnya.

Lebih lanjut Vena mengatakan dalam rangka menyikapi arahan Bupati Bandung untuk mensukseskan program strategis nasional, mulai dari MBG, Kopdes Merah Putih, maupun Sekolah Rakyat.

Terkait dengan program strategis Kopdes Merah Putih, kata Vena, pihaknya sudah melaksanakan kurang lebih empat pertemuan dengan pengurus Kopdes Merah Putih se-Kecanatan Pangalengan.

“Pertama, kita mengadakan sharing knowledge atau sharing pengetahuan kaitan dengan bagaimana market share. Sesuai arahan Pak Bupati Bandung bahwa setiap desa punya potensi, sehingga dari masing-masing potensi itu selayaknya dan seharusnya dijadikan komoditi utama dari masing-masing KDMP,” tuturnya.

Camat Vena juga turut mengungkapkan luas wilayah Kecamatan Pangalengan yang mencapai 27 ribu hektare, 13 desa, 231 RW, 1.083 RT. Dengan potensi sumber daya alam pertanian dan pariwisata yang ada di Kecamatan Pangalengan, katanya, bagaimana untuk mengembangkan potensi tersebut.

“Sesuai dengan arahan Pak Bupati Bandung, kita juga sudah kolaborasi dengan MBG. Kami sudah melakukan pertemuan khusus antara Ketua Kopdes Merah Putih, Kepala Desa, Ketua SPPG dalam program MBG, supaya dapur MBG bisa di suplai oleh Kopdes Merah Putih yang ada di Kecamatan Pangalengan,” ujarnya.

Camat Vena kembali menegaskan dari hasil rangkaian pertemuan itu, yang sudah melakukan MoU dengan MBG adalah Kopdes Merah Putih Pulosari dengan dapur MBG yang ada di desa tersebut.

“Kopdes Pulosari ini memang ketuanya sendiri seorang profesional pengelola wisata yang dilibatkan oleh Pak Kades Pulosari, bagaimana bisa bersinergi. Ini sangat menarik, karena basicnya pengusaha otomatis cara pandang, kaitan dengan market review, market share dan segala macam sudah lebih paham,” jelasnya.

Kemarin, lanjut Camat Vena, pihaknya mengundang seluruh Ketua Kopdes Merah Putih se-Kecamatan Pangalengan untuk ekspos di kantor kecamatan.

“Dalam ekspos itu, sebagai role models adalah Kopdes Merah Putih Pulosari. Paparan yang disampaikan KDMP Pulosari itu menjadi acuan untuk Kopdes lainnya. Alhamdulillah, KDMP Pulosari sudah berjalan dan kantornya di ruko di Desa Pulosari, sehingga terlihat lebih profesional. KDMP Pulosari ini, insya Allah tiga sampai empat tahun review-nya akan sudah terlihat,” tuturnya.

Langka strategis yang dilakukan KDMP Pulosari maupun Kopdes lainnya di Kecamatan Pangalengan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bandung yang lebih Bedas, maju berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2025.**

Artikel Lebih Bedas: KDMP Pulosari Jadi Percontohan di Kecamatan Pangalengan pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Kepala Desa Patengan, Asep Kurniadi, menilai kolaborasi dua lembaga desa itu sebagai kekuatan baru bagi ekonomi lokal. Ia menyebut, kerja sama ini bukan proyek sementara, melainkan strategi jangka panjang yang berakar pada kebutuhan masyarakat.

“BUMDes dan KDMP harus menjadi motor ekonomi akar rumput. Dengan sinergi ini, pertumbuhan ekonomi desa bisa lebih inklusif dan berkelanjutan,” ujar Asep kepada wartaparahyangan.com saat ditemui di lokasi Rest Area Rancabali, Jumat (10/10/2025).

Kades Patengan mengungkapkan, sejak 2014 pemerintah desa mengelola Rest Area Rancabali berikut lapangan olahraga yang berada di sampingnya. Namun, kondisi fasilitas yang menurun mendorong pemerintah desa bersama BUMDes melakukan perbaikan total.

“Kami memperbarui sarana olahraga dan area publik. Ada musala, toilet, tribun, dan pujasera. Semua dibangun kembali agar warga merasa nyaman,” kata Asep.

Menurutnya, penataan ulang kawasan itu juga memperluas area parkir agar pengunjung mudah beraktivitas. Lapangan kini bisa digunakan untuk kegiatan olahraga, peringatan hari besar, dan acara desa.

Selain sarana olahraga, pemerintah desa menyiapkan minimarket, BRI Link, serta rumah makan, yang nantinya akan dikelola oleh KDMP bersama-sama BUMDes. Semua fasilitas itu berada dalam satu kawasan rest area yang dirancang menarik bagi wisatawan jalur selatan Bandung.

“Setiap akhir pekan jalur selatan ramai. Banyak wisatawan dari Jakarta dan Bogor berhenti di sini. Kami ingin mereka beristirahat sekaligus menikmati produk lokal Patengan,” ujar Asep.

Ia menegaskan, pembangunan ini bukan proyek wisata komersial. Tujuannya murni untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui fasilitas publik yang produktif.

Ketua BUMDes Jaga Satru, Cecep menyampaikan bahwa fokus utama pembangunan saat ini adalah sektor perdagangan dan UMKM. Ia menilai, rest area baru bisa menjadi pusat kegiatan ekonomi warga.

“Kami arahkan kawasan ini untuk UMKM. Pedagang dari Patengan bisa berjualan di tempat yang tertata dan bersih,” kata Cecep.

Ia menambahkan, sudah ada delapan pelaku UMKM yang bergabung dalam program ini. Mereka bergerak di bidang kuliner, hasil tani, dan kerajinan lokal. Cecep optimis kerja sama dengan KDMP dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi warga.

“BUMDes dan KDMP punya visi sama, yaitu membangun ekonomi warga dari bawah. Kami ingin hasilnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Ketua KDMP Patengan, Mochammad Irfan AR, mengungkapkan koperasinya sedang menyiapkan ekosistem ekonomi yang kuat di kawasan Patengan. Ia menjelaskan, koperasi akan membuka minimarket dan layanan BRI Link sebagai pusat transaksi warga.

“Kami ingin koperasi hadir di tengah warga. Rencana kami, lantai bawah jadi minimarket, lantai dua jadi T-House yang memperkenalkan berbagai teh khas Patengan,” jelas Irfan.

Ia menyebut, konsep itu menggabungkan ekonomi dan wisata edukatif. Pengunjung dapat menikmati teh lokal sambil mengenal budaya perkebunan di Patengan.

Selain itu, KDMP juga menyiapkan apotek desa, kerja sama dengan Kimia Farma, dan itu sudah melalui uji kelayakan, hasilnya positif. Bahkan Pertamina juga tertarik menjajaki kerja sama penyediaan energi di kawasan tersebut.

“Kami sudah menandatangani kerja sama dengan Serikat Pegawai Perkebunan (SPBun). Ada 617 karyawan di perkebunan Rancabali yang siap menjadi anggota koperasi. Semua kebutuhan mereka akan kami layani lewat Koperasi Desa Merah Putih,” ungkapnya.

Sinergi antara BUMDes dan KDMP membuka babak baru bagi Desa Patengan. Pemerintah desa tidak hanya membangun infrastruktur ekonomi, tetapi juga menguatkan partisipasi warga dalam pengelolaan usaha desa.

Asep Kurniadi menegaskan bahwa seluruh kegiatan dijalankan dengan prinsip keterbukaan. Ia mengajak masyarakat ikut mengawasi dan mendukung setiap langkah pembangunan.

“Kami ingin pembangunan berdampak nyata. Patengan harus menjadi contoh desa mandiri yang tumbuh dari gotong royong,” tegasnya. ***

Artikel Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes, Kekuatan Baru Pengembangan Ekonomi Warga Desa Patengan Rancabali pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Dalam kesempatan tersebut, Sertu Enjang Sopyan menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan penggunaan dana BKK sesuai peruntukan, sekaligus menjamin kualitas pengerjaan agar hasil pembangunan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Desa Mekarwangi.

“Monitoring ini penting untuk memastikan proyek pengaspalan jalan berjalan sesuai rencana dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Kami berharap jalan yang diaspal ini dapat meningkatkan aksesibilitas serta mobilitas warga, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi desa,” ujar Sertu Enjang.

Senada dengan itu, Aipda Budi menambahkan bahwa sinergi antara aparat kepolisian dan TNI dalam pengawasan proyek desa menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam mendukung pembangunan daerah yang transparan dan akuntabel. “Kami selalu siap bekerja sama demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Masyarakat Desa Mekarwangi pun menyambut baik kegiatan pengaspalan ini, mengingat pentingnya infrastruktur jalan yang memadai untuk menunjang aktivitas sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup warga.

“Dengan adanya pengawasan ketat dari aparat, kami berharap pengerjaan jalan ini dapat berjalan lancar, selesai tepat waktu, dan awet digunakan dalam jangka panjang,” tutur seorang warga yang enggan disebutkan namanya. ***

Artikel Bhabinkamtibmas dan Babinsa Kawal Pengaspalan Jalan Desa Mekarwangi pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Namun, langkah yang diambil Kuwu Wangunharja, Sunanto, justru menuai tanda tanya. Pasalnya, Sunanto telah melaksanakan kegiatan peningkatan jalan desa dengan pagu anggaran sebesar Rp 98.000.000,- sebagaimana tertera dalam pengajuan Banprov, padahal hingga saat ini dana tersebut belum dicairkan oleh pemerintah.

Dalam konfirmasi yang dilakukan awak media di Kantor Desa Wangunharja pada Sabtu, 27 September 2025 pukul 16.00 WIB, Sunanto mengakui bahwa kegiatan peningkatan jalan di Blok Kertayasa sudah dilaksanakan. Ia menyebutkan, sumber dana yang digunakan berasal dari dana talangan pribadi dengan alasan adanya desakan warga yang khawatir menghadapi musim penghujan, terlebih kawasan tersebut dikenal sebagai daerah rawan banjir.

Menurut penjelasan Mandor Desa, Hadi, pekerjaan peningkatan jalan dilakukan di Blok Kertayasa RW 02 dan RW 03 dengan panjang 188 meter dan lebar 2,5 meter.

Namun, saat ditelusuri lebih lanjut mengenai koordinasi dengan perangkat desa maupun pihak kecamatan, Sunanto secara terbuka mengakui bahwa kegiatan tersebut tidak diketahui oleh kedua pihak. Hal itu lantaran ia langsung melibatkan pihak ketiga untuk melaksanakan proyek tersebut dengan alasan desa tidak memiliki tenaga ahli di bidang konstruksi.

Pertanyaan besar pun muncul: bagaimana bisa sebuah desa mendahului kebijakan pemerintah tanpa adanya koordinasi resmi, pelaporan, ataupun Berita Acara Kegiatan (BAK), sementara anggaran yang berkaitan pun belum cair?

Kasus ini menimbulkan polemik yang kini tengah menjadi sorotan, menanti tanggapan dari pihak-pihak terkait di tingkat kecamatan maupun pemerintah kabupaten. (M)

Artikel Langkahi Aturan, Kuwu Wangunharja Nekat Bangun Jalan Pakai Dana Talangan pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Peristiwa ini mencuat saat awak media berupaya melakukan mediasi terkait pemberitaan sebelumnya. Langkah kuwu Sunanto dianggap melangkahi aturan dengan mengambil keputusan sepihak tanpa koordinasi dan konfirmasi kepada pihak-pihak yang semestinya terlibat dalam pembangunan infrastruktur desa.

Dalih kuwu yang menyebut adanya desakan warga karena wilayah yang dimaksud kerap dilanda banjir, ternyata tidak sejalan dengan hasil penelusuran di lapangan. Berdasarkan keterangan sejumlah warga yang diwawancarai, terbuka fakta bahwa pembangunan jalan tersebut bukan merupakan aspirasi ataupun desakan masyarakat.

Upaya mediasi kembali dilakukan awak media dengan kuwu dan perangkat desa. Namun, yang terjadi justru aksi “lempar bola” antar pihak. Kuwu, mandor, hingga bendahara saling melempar tanggung jawab ketika diminta memberikan klarifikasi terkait pengakuan Sunanto yang sebelumnya diungkap secara terbuka kepada media.

Awalnya, komunikasi antara kuwu dan perangkat desa yang terlibat dalam proyek peningkatan jalan berjalan normal. Namun, ketika awak media mempertanyakan bentuk kesepakatan antara pihak desa dengan media, situasi berubah. Semua pihak yang disebut, mulai dari kuwu hingga mandor, akhirnya mengarahkan masalah ke bendahara desa berinisial AT, yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan.

Sesuai kesepakatan, pertemuan dijadwalkan pada Senin, 29 September 2025 pukul 15.00 WIB. Awak media datang tepat waktu dengan harapan persoalan ini bisa segera mendapat titik terang. Namun, fakta di lapangan berkata lain. Saat mencoba menghubungi bendahara AT melalui WhatsApp, nomor yang bersangkutan mendadak tidak aktif. Hal yang sama terjadi ketika awak media berusaha menghubungi mandor berinisial H.

Tidak berhenti di situ, awak media mencoba menghubungi keduanya lewat panggilan telepon biasa. Meski nomor dalam kondisi aktif dan berdering, panggilan tidak direspons meski sudah dilakukan berulang kali. Setelah menunggu lebih dari tiga jam, AT akhirnya merespons singkat dengan alasan ponselnya mati karena baterai habis, serta ia sedang mengurus anaknya yang sakit. Namun, ketika ditanya bagaimana bisa telepon masuk dan berdering jika ponselnya benar-benar mati, AT memilih diam seribu bahasa.

Sungguh ironi, namun demikianlah kenyataan yang terekam di lapangan. Fakta-fakta ini justru semakin memperkuat dugaan adanya upaya penghindaran dari pihak kuwu dan perangkat desa Wangunharja terkait dugaan pelanggaran prosedural dalam pembangunan infrastruktur. (M)

Artikel Dana Talangan Infrastruktur Dipersoalkan, Kuwu Wangunharja Lempar Bola pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Acara tersebut turut dihadiri perwakilan Pemerintah Kecamatan, perangkat Desa Kembang Sukapura, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga desa, Babinkamtibmas, Babinsa, Linmas, serta masyarakat setempat.

Dengan mengenakan seragam hasil kreasi seni dari tiap rukun warga, para peserta tampak antusias mengikuti perlombaan. Selain menjadi ajang memeriahkan hari kemerdekaan, kegiatan ini juga mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap kesehatan warga, sekaligus mempererat jalinan silaturahmi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Kepala Desa Sukapura, Ganjar Sukma Wibawa, selaku panitia penyelenggara, berharap kegiatan positif ini tidak hanya dilaksanakan pada momen peringatan HUT RI, tetapi dapat menjadi agenda rutin.

“Melalui kegiatan ini kita ingin mewujudkan masyarakat sehat demi Indonesia yang hebat, secara berkelanjutan,” ujarnya. ***

Artikel Pemdes Sukapura Ajak Warga Hidup Sehat Lewat Gerak Jalan HUT RI ke-80 pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Banyak pihak berharap agar Dana Desa ini dapat digunakan tepat sasaran, bermanfaat bagi masyarakat, serta terhindar dari praktik korupsi. Sebab, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa cukup rentan terjadi penyimpangan, bahkan tak sedikit kepala desa yang tersandung kasus hukum.

Berikut daftar 10 desa penerima Dana Desa terbesar di Kabupaten Cirebon tahun 2025, masing-masing lebih dari Rp 1,5 miliar:

1. Lebak Mekar – Rp 2.576.535.000

2. Gumulung Lebak – Rp 2.313.261.000

3. Gumulung Tonggoh – Rp 2.286.397.000

4. Munjul – Rp 1.795.521.000

5. Tegalgubug Lor – Rp 1.780.677.000

6. Nanggela – Rp 1.763.839.000

7. Setupatok – Rp 1.731.705.000

8. Arjawinangun – Rp 1.703.154.000

9. Jatipancur – Rp 1.661.243.000

10. Penpen – Rp 1.648.518.000

(Daftar lengkap desa penerima Dana Desa dapat diakses melalui data resmi Kemenkeu).

Pentingnya Pengawasan Masyarakat

Pemantauan oleh masyarakat sangat krusial untuk memastikan penggunaan Dana Desa berjalan sesuai tujuan. Beberapa alasannya:

• Mencegah Korupsi dan Penyelewengan: Partisipasi publik dapat menekan potensi penyalahgunaan dana.

• Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi: Perangkat desa dituntut bekerja lebih terbuka dan bertanggung jawab.

• Memastikan Tepat Sasaran: Dana dialokasikan untuk kebutuhan prioritas desa, seperti infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi.

• Mendorong Kesejahteraan: Dana Desa yang dikelola dengan baik berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

• Meningkatkan Kepercayaan Publik: Transparansi memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan warga.

Cara Masyarakat Bisa Berperan

1. Menghadiri Musyawarah Desa (Musdes) untuk memberikan masukan rencana penggunaan dana.

2. Meminta Informasi mengenai alokasi dan realisasi anggaran kepada perangkat desa.

3. Melaporkan Penyimpangan bila ditemukan dugaan penyalahgunaan dana.

4. Memanfaatkan Teknologi seperti aplikasi pemantauan Dana Desa di beberapa daerah.

Dengan pengawasan bersama, Dana Desa di Kabupaten Cirebon diharapkan benar-benar digunakan untuk membangun desa dan mensejahterakan masyarakat, bukan menjadi bancakan korupsi.

Liputan: Dhian Setiawan / Berita bersambung.

Artikel Rp 240 M Dana Desa Cair di Cirebon, Publik Khawatir Jadi Bancakan Korupsi pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Sejak pagi, masyarakat berbondong-bondong hadir untuk mengikuti jalan sehat, pemeriksaan kesehatan gratis, lomba kuliner, hingga panggung hiburan. Suasana penuh kekeluargaan terlihat jelas karena semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua, ikut meramaikan kegiatan.

Acara puncak dimulai dengan jalan sehat. Panitia mencatat peserta datang dari 30 RW, 84 RT, dan desa-desa tetangga. Rute sejauh empat kilometer membawa rombongan melewati batas Desa Panundaan. Jalur ini menambah semarak karena masyarakat dari dua desa bisa berinteraksi langsung.

Kepala Desa Ciwidey, H. Yusuf Darmaji, menyebutkan kegiatan tersebut menghadirkan kebersamaan luar biasa. Menurutnya, jumlah peserta melampaui harapan panitia.

“Lebih dari seribu orang mengikuti jalan sehat ini. Pesertanya bukan hanya warga RW, tetapi juga masyarakat dari sekitar Ciwidey. Rangkaian kegiatan ini bagian dari peringatan HUT RI ke-80, yang berjalan berjenjang dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Besok rangkaian ini ditutup dengan tabligh akbar,” ujarnya.

Yusuf menambahkan bahwa panitia masih menunggu kepastian ustadz yang akan mengisi tabligh akbar.

“Karena waktunya bertepatan dengan Maulid Nabi, kami berusaha menghadirkan ustadz yang tepat. Namun yang terpenting, kegiatan ini bisa mempererat silaturahmi, menumbuhkan persaudaraan, dan menambah kebahagiaan warga. Semua itu sejalan dengan visi kami untuk membangun desa unggul, bermartabat, dan berakhlak mulia melalui tagline Tawadu,” jelasnya.

Selain jalan sehat, panitia menghadirkan Cek Kesehatan Gratis (CKG) hasil kerja sama dengan Puskesmas Ciwidey. Tenaga medis menyediakan layanan pemeriksaan tinggi badan, berat badan, gula darah, hingga kolesterol untuk lansia. Mereka juga menyiapkan obat ringan bagi warga yang mengalami pusing atau keluhan mendadak.

Rina Setiawati, perawat Puskesmas Ciwidey, memimpin tim medis yang terdiri dari lima orang.

“Kami membawa dua bidan, dua perawat, dan satu petugas laboratorium. Tujuan kami sederhana, yaitu melakukan deteksi dini agar masyarakat bisa mencegah penyakit sejak awal. Jika ada gejala, kami segera arahkan untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut,” terangnya.

Warga menyambut layanan ini dengan antusias. Banyak peserta jalan sehat langsung memanfaatkan kesempatan untuk memeriksakan kondisi tubuh mereka.

Panitia tidak hanya fokus pada olahraga dan kesehatan. Mereka juga menyiapkan lomba tumpeng, lomba karedok, serta lomba hias gapura yang melibatkan partisipasi warga dari setiap RW. Selain itu, ada lomba administrasi RW yang bertujuan memperkuat budaya tertib dokumen.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ciwidey, Drs. H. Cucu Cuanda, menilai partisipasi warga sangat luar biasa.

“Panitia menyiapkan acara bersama-sama. Kami ingin kegiatan ini bukan sekadar hiburan, tapi juga edukasi. Target peserta awalnya hanya 900 orang, namun yang hadir jauh melebihi target. Warga mengikuti lomba, tampil di panggung seni, bahkan menampilkan kreativitas dari tiap RW. Semua itu lahir dari semangat gotong royong,” jelasnya.

Tim Penggerak PKK Desa Ciwidey, yang dipimpin Hj. Alis Maslihat, ikut berperan besar dalam meramaikan lomba kuliner. PKK menyusun lomba tumpeng dan karedok sebagai ajang mengangkat kearifan lokal.

“Lomba-lomba ini memberi ruang bagi ibu-ibu untuk berkreasi. Kami berharap tahun depan kegiatan lebih meriah dan membawa dampak lebih besar bagi masyarakat. Semoga Desa Ciwidey semakin maju di berbagai bidang,” ungkap Alis.

Suasana kebahagiaan juga dirasakan peserta jalan sehat. Sri Maspupah, warga RW 16 Kaum Kidul, mengaku senang bisa ikut memeriahkan acara. “Saya hanya mendaftar, lalu mendapat kupon gratis. Harapan saya sederhana, semoga sehat selalu dan bisa mendapatkan doorprize. Tapi yang paling penting, kami bisa ikut merayakan kemerdekaan bersama,” katanya sambil tersenyum.

Doorprize yang disiapkan panitia semakin menambah semarak. Hadiah diberikan untuk peserta beruntung setelah jalan sehat berakhir.

Rangkaian kegiatan HUT RI ke-80 di Ciwidey tidak hanya menjadi sarana hiburan. Pemerintah desa ingin menciptakan wadah silaturahmi, ruang edukasi kesehatan, serta ajang menampilkan potensi budaya lokal. Dengan dukungan penuh dari warga, pemerintah desa optimistis perayaan semacam ini akan terus berkembang dari tahun ke tahun.

Melalui jalan sehat, pemeriksaan kesehatan, lomba kuliner, hingga tabligh akbar, Desa Ciwidey menunjukkan bahwa peringatan kemerdekaan bisa menyatukan semua kalangan. **

Artikel Rayakan Hari Kemerdekaan RI Ke-80, Pemdes Ciwidey Gelar Gerak Jalan Sehat dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis pertama kali tampil pada kontroversinews.com.