APBD Perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp1,4 triliun dari sebelum perubahan yang dianggarkan sebesar Rp 5,92 triliun. Sehingga APBD Perubahan menjadi sebesar Rp7,33 triliun.

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi menjelaskan, Raperda perubahan APBD tahun 2025 ini merupakan wujud komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk menyesuaikan anggaran dengan dinamika kebutuhan pembangunan daerah dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Menurut Renie, proses penyusunan Raperda ini telah melalui tahapan yang panjang yakni penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, konsultasi dengan komisi-komisi terkait, pembahasan di Badan Anggaran, yang semuanya mencerminkan sinergi dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.

“Oleh karena itu, Raperda APBD Perubahan tahun 2025 yang diajukan Bupati Bandung dapat diberikan persetujuan oleh DPRD Kabupaten Bandung untuk menjadi Perda,” ujar Renie saat Rapat Paripurna DPRD.

“Kami juga berharap agar pelaksanaan anggaran perubahan ini dapat dijalankan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran, sehingga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” jelas legislator PKB itu.

Selanjutnya, rancangan akhir RPJMD merupakan tahapan penting dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Dokumen RPJMD 2025-2029 ini memuat visi dan misi kepala daerah, program prioritas, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Bandung.

Proses penyusunan RPJMD ini telah melalui berbagai tahapan yang telah ditentukan, termasuk sosialisasi serta konsultasi dengan Pemprov Jabar dan pemerintah pusat.

“RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 yang telah disahkan akan menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan,” ungkap Renie.

Terpisah, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan persetujuan perubahan APBD adalah cerminan dari respons terhadap dinamika yang terjadi di lapangan, serta penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bandung.

“Perubahan anggaran ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan prioritas yang ada, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan lebih baik dan sesuai dengan harapan masyarakat,” ujar Bupati.

Setelah disetujui DPRD, lanjut Bupati, tahapan selanjutnya adalah evaluasi oleh Gubernur Jawa Barat untuk memastikan penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Insya Allah alokasi anggaran yang diusulkan bermanfaat besar bagi masyarakat, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Bandung ke depan,” katanya. ***

Artikel DPRD Setujui APBD Perubahan Senilai Rp7,3 Triliun dan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029 pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Namun, rencana ini memicu sorotan tajam dari berbagai pihak, salah satunya Forum Komunikasi Gabungan Ormas & LSM (FKGOL) Kuningan. Salah satu LSM yang tergabung dalam forum tersebut, yakni LSM Gibas, menyampaikan kritik keras melalui ketuanya, Bung Manap, pada Kamis (24/7/2025) di Sekretariat FKGOL.

“Aneh, di tengah krisis darurat APBD yang sedang terseok-seok, dan Pemda selalu lantang menyuarakan efisiensi anggaran, justru muncul rencana retret pejabat. Ini jelas dibiayai dari uang rakyat, yakni APBD/APBN,” tegas Bung Manap.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengkonfirmasi langsung kepada salah satu pejabat di BKSDM Kuningan, Sdr. Dodi, yang membenarkan adanya rencana retret tersebut, yang akan dilaksanakan di kawasan Darma dengan anggaran mencapai Rp200.000.000.

“Luar biasa, uang rakyat dihambur-hamburkan hanya untuk retret pejabat. Padahal, masyarakat Kuningan sedang susah, kesulitan mencari penghidupan, dan angka kemiskinan masih tinggi. Sementara itu, pejabatnya malah merencanakan acara mewah dengan alasan pembinaan,” tambahnya.

Lebih jauh, Bung Manap menilai bahwa etika dan empati moral para eksekutif terhadap krisis daerah sudah nyaris hilang.

“Ibaratnya, ‘bodo amat rakyat mah’, yang penting pejabat nyaman dulu. Dana ratusan juta digunakan untuk makan enak, tidur nyaman, dan uang duduk, sementara rakyat menjerit,” katanya dengan nada kecewa.

Ia juga mempertanyakan urgensi kegiatan tersebut, mengingat selama ini setiap pekan Pemda sudah rutin menggelar rapat koordinasi.

“Apa urgensinya retret pejabat? Kan setiap minggu ada rapat koordinasi. Ini hanya gaya hidup pejabat yang dibungkus dengan dalih pembinaan. ‘Efisiensi’ hanya jargon belaka,” pungkas Bung Manap. ***

Artikel Rencana Retret Pejabat Pemda Kuningan di Tengah Krisis Darurat APBD Disorot Tajam pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Namun sayangnya, sikap humanis tersebut dinilai tidak tercermin dalam perilaku salah satu ajudannya. Seorang warga, sebut saja Ibu IP, mengalami kejadian tidak menyenangkan saat berkunjung ke Pendopo Bupati bersama anaknya, untuk menyerahkan proposal yang menurutnya diminta langsung oleh Bupati Imron.

IP menceritakan, ia sempat menunggu di ruang tamu seperti tamu lainnya. Tak lama kemudian, ajudan berinisial R mendatangi dan menanyakan keperluannya. Setelah IP menjelaskan maksud kedatangannya, ajudan tersebut menyarankan agar proposal diserahkan saja kepadanya, dengan alasan prosedur akan tetap sama. Namun, IP menolak karena ada hal yang menurutnya perlu disampaikan langsung kepada Bupati.

Respons ajudan R dinilai tidak pantas. Dengan nada ketus, ia berkata, “Emang mau ada apa menghadap Bapak? Lagipula Ibu ke sini bawa anak buat apa? Jangan jual-jual nama anak supaya dikasih uang sama Pak Bupati. Jangan gitu, Bu. Kasihan anaknya.”

Ucapan tersebut membuat IP terkejut dan merasa tersakiti, terlebih karena diucapkan di depan anaknya. Merasa kecewa dan malu, ia kemudian berpindah ke mushola bersama sang anak. Namun belum usai keterkejutan IP, ia mengaku menyaksikan ajudan R menerima sejumlah uang dari tamu lain yang baru saja selesai bersilaturahmi.

Peristiwa tersebut memunculkan dugaan bahwa ada praktik yang tidak semestinya dalam proses pertemuan dengan Bupati. “Saya jadi berpikir, apakah memang harus ‘menyediakan sesuatu’ agar bisa bertemu?” ujar IP.

Kejadian ini tentu menjadi ironi, terlebih terjadi di lingkungan orang nomor satu di Kabupaten Cirebon. Hingga berita ini diturunkan, pihak media belum berhasil meminta klarifikasi langsung dari Bupati Imron karena padatnya jadwal beliau.

Pertanyaannya kini, apakah sang pemimpin mengetahui perilaku bawahannya? Dan jika ya, bagaimana responsnya terhadap dugaan sikap arogan dan dugaan gratifikasi ini?. (M)

Artikel Warga Kecewa Disambut Ajudan Kasar di Pendopo Bupati Cirebon pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Pada Rabu (13/7/2025), dalam pertemuan di Sekretariat FKGOL, salah satu tokoh dari LSM Barak yang tergabung dalam FKGOL, Kang Nana Rusdiana, S.IP, menyampaikan pernyataan tegas.

“Kami mengapresiasi langkah Kejari Kuningan, khususnya melalui Kasipidsus yang telah memproses kasus Kuningan Caang (PJU). Kami dari FKGOL mendukung penuh dan mendorong agar calon-calon tersangka segera ditetapkan. Kasus ini penuh dengan intrik, manipulasi, dan dugaan kecurangan, mulai dari proses pengajuan, pelaksanaan hingga pencairan anggaran,” tegas Nana.

Ia menambahkan, anggaran proyek Kuningan Caang yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi (Bankeu) mencapai angka fantastis, yakni Rp117,5 miliar. Nana menduga bahwa dalam prosesnya, banyak pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan keterlibatan tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) saat masa kepemimpinan Bupati sebelumnya.

“Kami mendorong Kasipidsus yang baru, Bapak Dyofa, agar serius mengusut tuntas kasus ini, karena banyak unsur pejabat yang diduga terlibat,” tambahnya.

Senada dengan itu, Ketua Gibas, Bung Manap, juga menyuarakan dukungannya. Ia meminta agar pihak Kejari Kuningan, khususnya Kasipidsus Dyofa, tidak gentar menghadapi kemungkinan intervensi dari pihak manapun.

“Kejari harus berani mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Ini penting demi perbaikan dan masa depan Kuningan. Sudah waktunya korupsi diberantas, demi keadilan dan transparansi pengelolaan dana publik,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi keberanian Kasipidsus yang baru dalam menangani kembali kasus yang sempat tertunda ini.

“Semoga langkah tegas Bapak Dyofa selaras dengan komitmen Kejari yang baru untuk menuntaskan berbagai dugaan kasus korupsi di Kabupaten Kuningan. Gaaas pool! FKGOL akan terus mendukung Kejari Kuningan hingga kasus Kuningan Caang ini benar-benar tuntas dan calon tersangka ditetapkan,” pungkasnya. ***

Artikel FKGOL Dukung Kejari Kuningan Usut Tuntas Kasus Kuningan Caang (PJU) pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Namun, di tengah kabar tersebut, masyarakat justru menyoroti satu hal yang dianggap memprihatinkan: jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang hingga kini belum juga didefinitifkan. Masa jabatan Penjabat (Pj) Sekda yang kini menjabat akan segera berakhir pada bulan Agustus, dan belum ada kepastian siapa yang akan menggantikan secara tetap.

Padahal, posisi Sekda merupakan jabatan strategis yang sangat krusial dalam menjalankan roda pemerintahan. Ironisnya, jabatan ini sudah dua kali hanya diisi oleh Pj Sekda, tanpa ada pengangkatan definitif.

Arah kebijakan yang tampak saat ini mengindikasikan jabatan Sekda akan kembali diisi oleh Pelaksana Harian (Plh). Sementara itu, proses open bidding yang telah dilakukan sebelumnya justru menyisakan banyak tanda tanya. Pelaksanaannya pun dianggap mendekati habisnya masa jabatan Pj, sehingga dinilai tidak efektif dan jauh dari harapan masyarakat.

Kursi Sekda yang kosong terlalu lama mencerminkan kegagalan dalam tata kelola pemerintahan. Jabatan ini adalah pilar penting dalam struktur birokrasi daerah, dan ketidaktegasan dalam pengisiannya bisa berdampak sistemik terhadap jalannya roda pemerintahan.

Tak hanya eksekutif, DPRD Kuningan pun menjadi sorotan. Publik bertanya-tanya, mengapa lembaga legislatif tersebut seolah diam membisu atas fenomena ini. Padahal, DPRD memiliki hak interpelasi untuk memanggil Bupati dan meminta penjelasan atas situasi yang dinilai tidak wajar ini.

Masyarakat Kuningan kini menanti ketegasan Bupati. Akan dibawa ke mana arah jabatan Sekda? Apakah hasil open bidding sebelumnya memang penuh misteri hingga tak bisa dilantik? Ataukah Pemda akan melaksanakan open bidding baru? Bila ya, kapan?

Perlu diingat, jabatan Sekda bukanlah jabatan politis yang bisa diganti sesuka hati seperti rotasi eselon lainnya. Proses pengisiannya harus melalui mekanisme open bidding yang diatur oleh regulasi dan dibiayai oleh uang rakyat. Bila proses tersebut berujung tanpa hasil, maka patut dipertanyakan apakah anggaran yang digunakan telah dibelanjakan secara bijak.

Jangan sampai uang rakyat terbuang percuma hanya karena ketidakjelasan dan ketidaktegasan dalam pengambilan keputusan. ***

Artikel Jabatan Sekda Kuningan Karatan, Open Bidding Penuh Misteri? pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung Dadang Supriatna secara daring memimpin bedah rumah yang dilaksanakan di Kampung Cijengkol, Desa Sadu, Kecamatan Soreang.

Sementara para anggota DPRD Fraksi PKB hadir langsung di lokasi bedah rumah di daerah masing-masing.

Dadang Supriatna yang juga Bupati Bandung mengatakan kegiatan bedah rumah dalam rangka Harlah PKB ke-27 bertajuk “PKB Peduli” ini dilaksanakan serentak di 31 kecamatan se-Kabupaten Bandung.

“Bedah rumah ini merupakan bentuk kepedulian dari seluruh anggota Fraksi PKB dan semoga ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bandung,” ujar Dadang Supriatna saat memimpin bedah rumah di Soreang.

Pria yang akrab disapa Kang DS itu mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh anggota Fraksi PKB baik anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Bandung.

“Saya mengucapkan jazakumullahu khairon katsiro kepada Wakil Ketua DPR RI Kang Haji Cucun dan Kang Haji Asep Romi Romaya yang selalu mensupport kegiatan bedah rumah ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan berlipat ganda,” kata Kang DS.

Ia menegaskan kegiatan bedah rumah rutilahu ini tidak hanya sebatas kegiatan seremonial. Sebab, kegiatan bedah rumah rutilahu ini akan dilanjutkan dengan kebijakan pemerintah daerah.

“Alhamdulillah selama 3,5 tahun kemarin, kami telah menyelesaikan 29.347 unit rutilahu. Dan sisanya sebanyak 10 ribu rumah akan kita selesaikan dalam tiga tahun ke depan,” ungkap Kang DS.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung menyebut tahun depan Pemkab Bandung akan menyelesaikan 3-5 ribu rutilahu. Sisanya akan diselesaikan dua tahun kemudian.

“Itu sumber anggaran pemerintah daerah. Saya mohon Kang Haji Cucun dan Kang Asep Romy serta anggota DPRD Provinsi untuk mengawal program rutilahu ini agar cepat selesai,” tambahnya.

Oleh karena itu, ia menginstruksikan kepada seluruh pengurus DPAC dan ranting PKB untuk mendata dan mengusulkan rutilahu di desa masing-masing.

“Saya tugaskan seluruh DPAC dan Ranting untuk mendata. Tahun depan kita akan selesaikan 3-5 ribu rumah. Saya optimistis dengan kekompakan, 10 ribu rutilahu akan kita selesaikan dalam 3 tahun ke depan,” tegasnya.

Sementara itu, Mang Uju Juhara (56), penerima program bedah rumah mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih kepada PKB dan Bupati Bandung yang telah membedah rumah yang tidak layak huni.

“Saya tidak menyangka dapat anugerah ini. Hatur nuhun Pak Bupati, hatur nuhun PKB. Alhamdulillah rumah saya bisa dibedah,” ujar Mang Uju sambil terisak. (***

Artikel Bedah Rumah PKB, Dadang Supriatna : Tahun Depan Kami Bedah 5 Ribu Rutilahu pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Sabtu, 19 Juli 2025, di Sekretariat FKGOL, salah satu Ketua LSM yang tergabung dalam FKGOL, Nana Rusdiana, S.IP., menyampaikan bahwa persoalan dengan lembaga keuangan telah mengganggu stabilitas dan kondusivitas daerah.

“Banyak persoalan masyarakat Kuningan yang berkaitan dengan lembaga keuangan, mulai dari bank hingga lembaga pembiayaan. Ini berdampak pada stabilitas dan ketenangan daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nana menegaskan pentingnya penegakan Kedaulatan Daerah. Pihaknya akan mendorong DPRD dan pemerintah daerah untuk segera merumuskan Peraturan Daerah (Perda) yang dapat melindungi masyarakat dari praktik lembaga keuangan yang merugikan.

“Kami (FKGOL) mendesak legislatif dan eksekutif untuk segera membuat Perda yang mampu melindungi masyarakat Kuningan dari jeratan lembaga keuangan,” tegasnya.

Nana Barak, tokoh FKGOL lainnya, menambahkan bahwa dengan adanya Kedaulatan Daerah, lembaga keuangan di Kuningan harus menjalankan usahanya sesuai aturan, tidak bertindak seenaknya, apalagi menerapkan status quo yang merugikan masyarakat.

Ia merinci beberapa persoalan yang selama ini terjadi, antara lain:

• Status Silk OJK yang kerap menjadi patokan penilaian nasabah secara sepihak
• Penyelewengan dana KUR
• Praktik mafia lelang yang langsung menyikat jaminan
• Dana CSR yang tidak transparan
• Perizinan lembaga keuangan yang lemah

Sistem kerja lembaga keuangan yang merugikan karyawan hingga berujung pada kriminalisasi

“Semua ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Setiap persoalan sosial yang timbul akibat lembaga keuangan akan berdampak langsung pada masyarakat dan keamanan daerah,” ucapnya.

Menurutnya, lembaga keuangan seharusnya hadir untuk membantu, bukan justru menjerat masyarakat.

“Hubungan antara masyarakat dan lembaga keuangan harus saling menguntungkan, berdasarkan kesepakatan yang adil, bukan merugikan salah satu pihak,” pungkasnya.

Dengan penegakan Kedaulatan Daerah, FKGOL berharap seluruh permasalahan dapat diselesaikan secara bijak, demi menjaga stabilitas dan kondusivitas di Kabupaten Kuningan. ***

Artikel FKGOL Siap Layangkan Surat Audiensi ke DPRD Terkait Permasalahan Lembaga Keuangan pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan bahwa aktivitas distribusi solar tersebut tidak disertai dokumen resmi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Solar yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu atau sektor tertentu yang mendapat subsidi negara, diduga dialihkan untuk kebutuhan industri atau kapal-kapal besar yang beroperasi di pelabuhan.

Praktik tersebut dinilai melanggar aturan dan berpotensi merugikan keuangan negara. Selain itu, dugaan penyimpangan ini memicu keresahan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha kecil yang selama ini kesulitan mendapatkan BBM subsidi secara adil.

Pihak aparat penegak hukum (APH) dan instansi terkait, seperti Pertamina dan Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, diminta segera melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan penyalahgunaan distribusi BBM oleh PT Kayla Joyo Energi.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak PT Kayla Joyo Energi belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan keterlibatan dalam distribusi ilegal solar subsidi tersebut. Awak media yang mencoba mengonfirmasi hal tersebut ke pihak perusahaan belum berhasil mendapatkan jawaban.

Masyarakat berharap kasus ini diusut tuntas, agar praktik-praktik ilegal yang merugikan negara dan rakyat dapat diberantas, serta menjadi efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari program subsidi pemerintah.

(Red)

Artikel Diduga PT Kayla Joyo Energi Distribusikan Solar Subsidi ke Pelabuhan Jongor Secara Ilegal pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Sejumlah kasus yang melibatkan oknum anggota DPRD terkait pelanggaran etika kian santer terdengar, bahkan beberapa di antaranya berujung pada proses pergantian antar waktu (PAW). Di sisi lain, persoalan dalam tubuh eksekutif juga tak kalah mencolok, seperti persoalan gagal bayar yang terus bergulir, ketidakjelasan pengisian jabatan Sekda, hingga penanganan masalah sosial-ekonomi seperti polemik PKL yang belum menemukan titik terang.

Situasi ini mendapat sorotan tajam dari Forum Komunikasi Gabungan Ormas dan LSM (FKGOL). Salah satu tokoh FKGOL yang juga Ketua LSM Barak, Kang Nana Rusdiana, S.IP, menyampaikan pernyataan kerasnya dalam konferensi pers di Sekretariat FKGOL, Selasa (15/7/2025).

“Menurut saya, akar dari semua permasalahan ini adalah krisis etika di kalangan pejabat publik, baik legislatif maupun eksekutif. Mereka harus sadar bahwa jabatan publik itu melekat dengan tanggung jawab moral. Setiap ucapan, perilaku, dan kebijakan harus bisa menjadi teladan,” tegasnya.

Kang Nana juga menekankan pentingnya pejabat publik untuk terbuka terhadap kritik.

“Pejabat publik jangan alergi terhadap kritik. Kalau tidak bisa dikritik, jangan jadi pejabat publik. Kritik itu bukan hambatan, justru bisa menjadi jalan untuk perbaikan. Kalau mereka tetap antikritik, itu seperti bom waktu yang tinggal menunggu meledak.”

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa stabilitas dan kondusivitas daerah harus menjadi prioritas semua pihak. Ia mencontohkan maraknya laporan pelanggaran etika ke Badan Kehormatan Dewan, aksi demonstrasi masyarakat dan mahasiswa terhadap kebijakan eksekutif, hingga kritik tajam di media sebagai sinyal kuat adanya ketidakpuasan publik.

“Ini semua harus menjadi bahan kajian, evaluasi, dan introspeksi serius para pejabat. Jangan hanya berlindung di balik regulasi. Yang dibutuhkan masyarakat bukan tumpukan aturan, tapi komunikasi yang efektif dan solusi konkret. Karena regulasi tanpa komunikasi hanya melahirkan kebuntuan, bukan solusi,” pungkasnya.  ***(Uus/Boy)

Artikel Krisis Kepercayaan Publik di Kuningan: Etika Pejabat Dipertanyakan pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Bertempat di Dusun Sigabus, tepatnya di Jalan Kuburan, proyek tersebut menelan anggaran sebesar Rp103.465.000 dari Dana Desa. Namun, hasil di lapangan dinilai dikerjakan secara asal-asalan. Saat dikonfirmasi, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Setupatok, Supriyono, mengaku hanya ditunjuk sebagai pelaksana secara administratif.

“Dikerjakan oleh rekanan,” ujar Supriyono singkat kepada awak media.

Informasi dari berbagai sumber menyebutkan bahwa rekanan pelaksana proyek diduga merupakan anggota kepolisian dari salah satu Polsek, berinisial M.

Upaya konfirmasi lebih lanjut dilakukan kepada Kepala Desa Setupatok, Johar, untuk mengklarifikasi pelaksanaan proyek. Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum bisa ditemui dengan alasan tengah menghadiri kegiatan luar desa.

Publik kini menanti transparansi dan klarifikasi resmi dari pemerintah desa terkait penggunaan Dana Desa sebesar Rp103 juta tersebut.

Transparansi pengelolaan Dana Desa menjadi isu krusial mengingat banyaknya kasus penyalahgunaan dana di tingkat desa. Jika tidak ditindaklanjuti dengan serius, praktik-praktik serupa dikhawatirkan akan terus terjadi dan mencoreng integritas pembangunan desa yang seharusnya menjunjung asas transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. (S)

Artikel Diduga Sarat Korupsi, Proyek Rabat Beton di Desa Setupatok Cirebon Disorot Publik pertama kali tampil pada kontroversinews.com.