Salah satu sumber yang datang ke meja redaksi menuturkan bahwa pihak sekolah diduga menjual seragam kepada siswa dengan kisaran harga Rp875.000 per siswa. Adapun paket seragam tersebut mencakup:

• Baju olahraga
• Baju batik
• Baju muslim
• Rompi
• Emblem sekolah

Menurut sumber tersebut, para orang tua siswa tidak mengambil seragam di lingkungan sekolah, melainkan di sebuah kontrakan yang berlokasi tidak jauh dari SMPN 2 Dayeuhkolot. Diduga hal ini dilakukan untuk menghindari pantauan wartawan.

“Orang tua diarahkan mengambil seragam di kontrakan, bukan di sekolah, karena takut ketahuan wartawan,” ujar sumber tersebut kepada KontroversiNews.

Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022 tentang Seragam Sekolah, ditegaskan bahwa pengadaan seragam sekolah merupakan tanggung jawab orang tua atau wali murid, bukan pihak sekolah.
Apabila sekolah terbukti melakukan praktik penjualan seragam, maka dapat dikenai sanksi administratif dari Dinas Pendidikan hingga sanksi pidana.

Untuk mengonfirmasi informasi tersebut, tim awak media KontroversiNews mendatangi SMPN 2 Dayeuhkolot yang beralamat di Jl. Cangkuang Kulon No. 41. Saat ditemui, satpam sekolah bernama Ucu menyampaikan bahwa Kepala Sekolah, Dr. Hj. Pipit Gantini, S.Pd., M.Si., sedang tidak berada di tempat, dan para guru sedang mengikuti rapat.

Meski tim media telah menunggu hingga rapat selesai, tidak ada pihak sekolah yang memberikan tanggapan atau klarifikasi resmi. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa pihak sekolah enggan memberikan keterangan kepada wartawan.

Sementara itu, Robet, anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Pendidikan, menyayangkan masih adanya praktik seperti ini di dunia pendidikan.

“Kami berharap instansi terkait, terutama Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, segera menindak tegas sekolah-sekolah yang masih melakukan praktik penjualan seragam,” tegasnya. (Hedy)

Artikel Aroma Bisnis di Sekolah Negeri: SMPN 2 Dayeuhkolot Diduga Jual Seragam pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Pada Sabtu (18/10/2025), Ketua Barak FK-GOL, Nana Rusdiana, S.IP, menuturkan bahwa secara yuridis, pernyataan Kabag Hukum tersebut memang benar dalam konteks hukum pidana. Namun, menurutnya, kasus ini bukan perkara pidana, melainkan pelanggaran etika dan moral pejabat publik.

“Tidak ada laporan pidana asusila (perzinahan) dari pihak korban—dalam hal ini suami—ke aparat penegak hukum (APH). Jadi ini murni persoalan etika moral. Kades Padamenak adalah pejabat publik di tingkat desa, dan masyarakat menuntutnya mundur karena dugaan perbuatannya yang tidak senonoh. Itu hal yang wajar,” ujar Nana.

Menurutnya, bukti-bukti dugaan pelanggaran moral tersebut sudah cukup kuat.

“Ada chat WhatsApp berisi ajakan mesum, kesaksian warga yang melihat Kades sering keluar-masuk rumah Linmas, hingga pengakuan anak dari Linmas itu sendiri. Semua itu menunjukkan pelanggaran moral dan norma yang tidak bisa dibenarkan,” tambahnya.

Nana menegaskan, kasus tersebut seharusnya menjadi catatan penting bagi seluruh pejabat publik agar menjaga etika dan kehormatan jabatan.

“Pejabat publik itu figur teladan. Mereka harus sadar bahwa jabatan yang melekat adalah simbol tanggung jawab moral dan sosial di hadapan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nana menyampaikan bahwa masyarakat Padamenak kini tengah mendesak agar sang Kades segera mengundurkan diri dari jabatannya.

“Norma agama, sosial, dan kemasyarakatan jelas telah dinodai. Wajar masyarakat menuntut tanggung jawab moral,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, FK-GOL juga menyoroti posisi Kabag Hukum Pemda Kuningan yang berasal dari unsur kejaksaan.

“Kami berharap ke depan posisi Kabag Hukum tidak lagi dari kejaksaan, meskipun regulasi membolehkan. Hasil analisa kami menunjukkan bahwa naturalisasi pejabat dari kejaksaan justru berpotensi menghambat proses hukum, terutama dalam penanganan kasus korupsi di Kuningan,” ujarnya.

Nana menyindir bahwa banyak kasus dugaan korupsi di instansi pemerintah yang “mandek” tanpa kejelasan.

“Awalnya semangat—gas pol—tapi tiba-tiba rem mendadak, hilang tanpa jejak. Kalau naturalisasi timnas bagus, karena ada dampak positif, tapi kalau naturalisasi pejabat hukum? Lain cerita,” sindirnya tajam.

Menutup pernyataannya, Nana memberikan apresiasi kepada masyarakat Padamenak yang tetap menjaga kondusivitas.

“Kami acungi jempol untuk masyarakat Padamenak yang tidak bertindak anarkis. Bayangkan kalau saat Kades masuk ke rumah Linmas malam-malam itu masyarakat menangkap dan mengaraknya, bahkan mengikat di tiang bendera sambil menulis besar-besar ‘KADES OTT DI RUMAH LINMAS SAAT LINMAS TUGAS’. Itu akan jauh lebih memalukan,” pungkasnya. ***

Artikel FK-GOL: Kasus Kades Padamenak Murni Pelanggaran Etika Moral yang “Bejad” pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Berdasarkan laporan warga, tanah garapan yang semula memiliki titik koordinat berbeda, diubah menjadi satu hamparan besar seolah-olah lahan tersebut milik satu pihak. Manipulasi ini diduga dilakukan oleh oknum kepala desa untuk memperluas klaim dan memperbesar nilai pembayaran yang bisa dikendalikan.

“Data tanah kami diubah tanpa sepengetahuan warga. Koordinatnya digeser, bahkan ada nama orang lain yang muncul di atas lahan kami,” ungkap salah satu penggarap di Desa Bojong Kaso, Kamis (09/10/2025).

Lebih parah lagi, ditemukan indikasi pemalsuan identitas warga, di mana data pribadi masyarakat digunakan oleh oknum desa untuk kepentingan pribadi. Praktik ini tidak hanya merugikan warga, tetapi juga melanggar hukum serta menodai integritas pemerintahan desa.

Aktivis masyarakat Cianjur mendesak Ditkrimsus Polda Jawa Barat untuk segera turun tangan dan menyelidiki dugaan manipulasi tersebut.

“Kalau benar ada perubahan titik koordinat dan pemalsuan data, itu sudah masuk ranah pidana. Tidak bisa dibiarkan,” tegas Mastur, Ketua Aktivis Pemerhati Masyarakat Cianjur.

Ia juga meminta pihak PT Intan meninjau ulang seluruh data lahan yang telah dibayar, agar tidak terjadi penyimpangan lebih jauh. Kasus ini menjadi sinyal bahwa mafia tanah di tingkat desa masih beroperasi dengan cara yang semakin canggih dan terstruktur. ***

Artikel Astaga! Tanah Warga Tiba-Tiba Berpindah Nama, Diduga Ulah Kades Nakal di Agrabinta pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolsek Batujajar memberikan arahan agar dapur SPPG lebih meningkatkan kehati-hatian dalam pengolahan makanan, baik dari segi pemilihan menu maupun bahan baku, khususnya yang dikelola di Kecamatan Batujajar.

Ketua SPPG Selacau, Faras, menyampaikan terima kasih atas undangan dan arahan dari Kapolsek. Menurutnya, masukan tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi dapur SPPG Selacau untuk lebih meningkatkan kualitas serta ketelitian dalam menjalankan program MBG.

“Adapun temuan maupun kekurangan yang ada, kami siap menerima saran dari berbagai pihak demi saling mengingatkan,” ujar Faras.

Ia juga menyampaikan rasa prihatin kepada para korban terdampak musibah keracunan tersebut. “Saya atas nama Ketua Dapur SPPG Selacau mendoakan agar seluruh korban segera pulih dan tidak ada kejadian serupa, khususnya di wilayah Batujajar,” tambahnya.

Faras menegaskan, pihaknya akan terus bersinergi dengan seluruh pihak terkait agar program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan dengan baik. ***

Artikel SPPG Selacau Diminta Tingkatkan Kualitas Usai Insiden Keracunan pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Peristiwa itu terjadi pada Selasa (23/9/2025), ketika ratusan warga menggeruduk kantor desa. Massa berteriak dan berorasi meminta Rakiman segera meletakkan jabatan karena diduga melakukan perbuatan asusila dengan istri salah seorang anggota Linmas.

Salah seorang warga, Teguh, menyampaikan dalam orasinya:

“Kami warga Padamenak tidak terima desa kami tercoreng oleh dugaan perbuatan asusila Kades Rakiman. Meskipun sudah ada upaya perdamaian, tapi marwah kami sudah dipermalukan. Kades asusila tidak layak jadi bapak kami, lebih baik mundur,” tegasnya.

Menanggapi desakan itu, Rakiman menjawab dengan nada datar:

“Saya siap mundur kalau memang terbukti bersalah sesuai hukum yang berlaku.”

Sementara itu, seorang perempuan warga Padamenak yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku sangat terpukul.

“Marwah perempuan desa ini sudah tercoreng. Apalagi ada chat WhatsApp antara kuwu dan istri Linmas yang isinya mengajak hal-hal tak pantas. Anak si Linmas juga pernah melihat langsung. Aduh ampun, kok tega Kades berbuat begitu. Harimau saja tidak tega memangsa anaknya, ini mah bejat,” ungkapnya dengan nada kesal.

Kemarahan warga juga terlihat dari spanduk-spanduk yang dipasang berjejer di pagar kantor desa. Beberapa di antaranya bertuliskan “Jablay Masih Banyak”, “Turunkan Kades Cabul”, dan kalimat bernada protes lainnya.

Gelombang desakan ini menjadi bukti kekecewaan mendalam warga terhadap pemimpinnya, yang mereka nilai telah mencoreng nama baik Desa Padamenak. ***

Artikel Warga Padamenak Geruduk Bale Desa, Desak Kades Mundur Diduga Kasus Asusila pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Seperti diberitakan sebelumnya, KBB pada tahun 2024 menerima Dana IFK dari pemerintah pusat senilai Rp5.447.329.000 sebagai apresiasi atas capaian penurunan prevalensi stunting, sebagaimana tercatat dalam dokumen resmi alokasi fiskal Kementerian Keuangan.

Salah satu tokoh pendiri Kabupaten Bandung Barat, Jajang Solihin, menyayangkan langkah Pemda KBB yang dianggap tidak amanah.

“Dana itu seharusnya menjadi angin segar dalam memperkuat intervensi gizi, layanan kesehatan ibu-anak, dan pendampingan keluarga miskin yang rawan gizi,” kata Jajang, Senin (15/09).

Menurutnya, dugaan penyimpangan semakin kuat setelah ditemukan proyek sanitasi yang tidak berada di wilayah prioritas stunting.

Jajang juga menyebut adanya salah satu anggota DPRD KBB berinisial D yang diduga ikut mendorong pengalihan dana ke proyek tertentu. Hal ini memunculkan dugaan malprosedural, mulai dari konflik kepentingan, intervensi politik, hingga indikasi pengadaan tanpa tender kompetitif. Selain itu, sorotan publik turut tertuju pada Ade Zakir, yang kala dana IFK cair menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, dan kini menduduki posisi Sekretaris Daerah (Sekda). Dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, Ade dinilai bertanggung jawab penuh atas arah kebijakan penggunaan dana.

“Keterlibatannya menunjukkan lemahnya tata kelola keuangan Pemkab KBB. Publik menilai ia tidak memahami, atau pura-pura tidak memahami, bahwa dana IFK harus diarahkan langsung untuk program stunting, bukan proyek sanitasi dengan kontribusi abu-abu,” tegas Jajang.

Ia menambahkan, Pemda KBB berulang kali beralasan bahwa sanitasi masuk kategori intervensi sensitif. Namun, bukti berupa rencana anggaran, kontrak, maupun laporan realisasi tidak pernah ditunjukkan secara terbuka. Diamnya pejabat kunci, termasuk D dan Ade Zakir, justru mempertebal dugaan publik adanya manipulasi.

Menurut Jajang, pengalihan dana IFK berdampak serius. Dari sisi sosial, program gizi tambahan, layanan kesehatan ibu-anak, dan pemantauan tumbuh kembang balita berisiko terpangkas. Dari sisi ekonomi, jika proyek sanitasi tidak sesuai standar atau tidak melewati mekanisme pengadaan yang benar, potensi kerugian negara nyata terjadi.

Meningkatnya kecurigaan publik mendorong desakan audit terbuka oleh Inspektorat, BPK, maupun lembaga independen. Audit diperlukan untuk memastikan alur penganggaran, proses pengadaan, dan hasil nyata dari proyek IFK.

“Jika audit membuktikan adanya maladministrasi, maka bukan hanya D, tetapi juga Ade Zakir sebagai Pj Bupati waktu itu, harus dimintai pertanggungjawaban,” tegas Jajang. Ia menilai, lemahnya tata kelola keuangan di KBB sudah menjadi masalah struktural, bukan sekadar kesalahan teknis.

Kasus ini, kata Jajang, menjadi pelajaran penting mengenai pengelolaan dana publik.

“Tanpa transparansi dan akuntabilitas, program penurunan stunting yang seharusnya menyelamatkan generasi masa depan justru berisiko menjadi permainan elit, sementara ribuan anak Bandung Barat menghadapi ancaman gizi buruk tanpa perlindungan memadai,” pungkasnya. ***

Artikel Dana Insentif Stunting Rp5,4 Miliar Diduga Menyimpang, Pendiri KBB Desak Aparat Hukum Turun Tangan pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Peristiwa itu terjadi saat Abimanyu berniat mengambil skincare di rumah pacarnya, berinisial ZK, pada Sabtu (6/9/2025). Saat tiba di lokasi, ia tidak mendapati orang tua ZK di rumah. Namun, tak lama kemudian, ayah ZK yang belakangan diketahui bernama Saprudin datang. Karena panik, ZK sempat menyembunyikan Abimanyu di kamar kakaknya, tetapi keberadaannya tetap diketahui.

Diduga, pertemuan tersebut berujung pada pemukulan terhadap Abimanyu. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke Polresta Sumber oleh kakak korban, Chana Nada Fafilah, tanpa didampingi ayahnya, Asep, yang saat itu sedang berada di luar kota.

Namun, menurut keterangan keluarga, laporan pengaduan tersebut hingga kini belum mendapat tindak lanjut dari pihak kepolisian. Asep mengaku sudah dua kali menanyakan perkembangan kasus ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Cirebon, yakni pada Rabu (10/9/2025) dan Jumat (12/9/2025).

“Jawabannya selalu sama, katanya masih di pimpinan dan belum masuk ke meja PPA. Jadi, dari awal laporan sampai sekarang belum ada tindakan apa pun,” ujar Asep kepada wartawan, Senin (15/9/2025).

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut. (Kusyadi)

Artikel Sekdes Windujaya Diduga Lakukan Pemukulan, Pemuda 17 Tahun Dilaporkan Jadi Korban pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Robi, Kabid DLH Kabupaten Bandung, menegaskan penghentian itu dilakukan karena ada perubahan tata ruang.
“Di lokasi Ciganitri, kegiatan usaha bulu ayam tidak diperbolehkan. Sesuai aturan tata ruang, kegiatan tersebut harus dihentikan,” ujarnya dalam rapat pembahasan, Kamis (4/9/2025).

Keputusan tersebut sejalan dengan keluhan warga yang lebih dari setahun mempertanyakan penanganan bau menyengat dari aktivitas pengolahan bulu ayam. Warga menilai pemerintah terkesan lamban, hingga akhirnya DLH memberikan kepastian hukum atas status usaha tersebut.

Sementara itu, Camat Bojongsoang menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh memberikan “harapan palsu” kepada pengusaha.
“Kalau memang tata ruangnya tidak memperbolehkan, ya tidak boleh. Harus ada ketegasan. Jangan sampai warga terus dirugikan dengan pencemaran bau, sementara aturan sudah jelas,” tegasnya.

Namun, di balik penghentian usaha bulu ayam ini, tersisa persoalan sosial. Tercatat ada sekitar 100 warga yang menggantungkan hidupnya dari usaha tersebut dan kini ikut terdampak.

Mediasi ini mencerminkan tarik-menarik kepentingan antara hak warga untuk hidup sehat dan hak pekerja mencari nafkah. Pertanyaan berikutnya, apakah pemerintah hanya berhenti pada penutupan usaha, atau juga menyiapkan solusi konkret bagi para pekerja yang kehilangan mata pencaharian?

Keputusan ini bisa dipandang sebagai kemenangan warga Bojongsoang yang menolak pencemaran, sekaligus menjadi ujian bagi Pemkab Bandung dalam menyeimbangkan keberpihakan pada lingkungan dan aspek ekonomi masyarakat. (Endang S)

Artikel Warga Desa Lengkong Gembira, Usaha Bulu Ayam Ciganitri Resmi Dihentikan pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Aksi yang diikuti sekitar 400 peserta ini berlangsung tertib dan aman, tanpa diwarnai kericuhan sebagaimana terjadi di beberapa daerah lain.

Dalam orasinya, Ketua Barak, Nana Rusdiana, S.IP, menyampaikan keprihatinan atas carut-marutnya demokrasi pasca peristiwa Tragedi 28 Agustus 2025 yang menimbulkan korban jiwa.

“Peristiwa tersebut merupakan Tragedi Demokrasi sekaligus cermin kegagalan kepemimpinan politik dalam merawat ruang demokrasi,” tegas Nana.

Ia menambahkan, aksi damai yang digelar ini adalah bukti bahwa demokrasi masih ada, masih hidup, dan bisa berjalan tanpa kekerasan. Demokrasi sejati, menurutnya, adalah demokrasi yang menjunjung tinggi nilai, etika, dan prinsip-prinsip kebangsaan.

Kegiatan aksi ditutup dengan doa bersama untuk almarhum Affan Kurniawan, serta penyerahan pernyataan sikap berisi tujuh tuntutan kepada pihak terkait:

1. Mengecam keras tindakan represif aparat keamanan.
2. Mendesak pengusutan tuntas tragedi 28 Agustus 2025.
3. Menghentikan segala bentuk arogansi dan tindakan represif aparat.
4. Meminta semua pihak menahan diri demi menjaga keutuhan bangsa.
5. Menuntut Ketua Partai mencopot anggota DPR RI yang dianggap memprovokasi serta memancing kekecewaan publik.
6. Menegaskan bahwa tragedi 28 Agustus 2025 adalah Tragedi Demokrasi dan cermin kegagalan kepemimpinan politik dalam merawat ruang demokrasi.

Aksi damai ini berjalan lancar tanpa tindakan anarkis. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Kuningan cinta damai. Kondisi kondusif juga tak lepas dari terbangunnya komunikasi efektif serta sinergitas antara massa aksi dengan Polres Kuningan di bawah pimpinan AKBP Ali Akbar.

“Stabilitas Kuningan bisa terjaga berkat kerja sama yang baik,” pungkas Nana. ***

Artikel Tragedi 28 Agustus, Komite Aksi Kuningan Sebut Gagalnya Kepemimpinan Politik pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Obat-obatan seperti tramadol, trihexyphenidyl (trehex), DMP, dan jenis lainnya yang termasuk dalam golongan obat daftar G—yang seharusnya hanya bisa diperoleh dengan resep dokter—dijual secara bebas oleh oknum yang dikenal dengan sebutan “Ayah”. Diduga kuat, oknum tersebut menjalankan aktivitasnya tanpa izin resmi dan seolah kebal hukum.

Ironisnya, keberadaan sejumlah pondok pesantren di sekitar lokasi tersebut tidak menghalangi peredaran obat ilegal ini. Warga menduga adanya keterlibatan atau pembiaran dari oknum aparat yang justru seharusnya bertugas menindak tegas pelanggaran tersebut.

Saat tim media melakukan penelusuran dan wawancara kepada sejumlah warga pada Senin, 28 Juli 2025, sebagian besar enggan memberikan komentar secara terbuka. Namun mereka menyatakan harapan agar pihak kepolisian dan instansi terkait segera bertindak. Warga khawatir, jika dibiarkan, peredaran obat ini akan menimbulkan dampak buruk jangka panjang bagi kesehatan dan moral para pemuda di wilayah tersebut.

Lokasi peredaran yang disebut-sebut berada di  Desa Cilimus, kini disebut semakin marak dan nyaris tak tersentuh hukum. Muncul pertanyaan besar di masyarakat: apakah pihak berwenang benar-benar tidak mengetahui praktik ini, atau justru sengaja membiarkannya?

Fakta di lapangan memperlihatkan betapa masif dan terbukanya peredaran obat keras terbatas di wilayah tersebut. Jika terus dibiarkan, bukan hanya kesehatan fisik yang akan hancur, namun juga akhlak dan nilai-nilai keagamaan generasi muda bisa rusak.

Masyarakat berharap, aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menyelidiki, menindak, dan menutup peredaran obat-obatan terlarang di wilayah ini secara tuntas, demi menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. ***

Artikel Obat Daftar G Dijual Bebas di Cilimus: Warga Resah, Hukum Tak Bertaji? pertama kali tampil pada kontroversinews.com.