Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding di Tangerang, Sabtu, mengungkapkan bahwa dari 2.837 pekerja migran Indonesia (PMI), sekitar 80 persennya melakukan mudik ke Tanah Air. Namun, berangkat secara non-prosedural.

“Dari data yang ada, lebih dari 80 persen non-prosedural, jadi 1.800an. Prosedural hanya sekitar 69 orang,” kayanya.

Menteri Karding mengatakan dalam hal ini pihaknya tetap hadir memberikan pelayanan terhadap pekerja migran ilegal yang mudik. Edukasi juga diberikan kepada mereka agar paham prosedur mengikuti aturan yang berlaku, sehingga terhindar dari kejahatan internasional.

“Karena warga kita, kita layani semua. Kita, ya, kita bantu dalam konteks, satu memberi informasi, membantu ketika mereka turun, kemudian memberi informasi di sini, lalu kita tampung kadang-kadang (di shelter) kalau dia harus keluar kota dari Jakarta misalnya,” terangnya.

Dia menambahkan pemerintah dapat dengan mudah menyentuh masyarakat dengan jaminan kesehatan dan hukum jika kerja di luar negeri secara legal. Hal itu dikarenakan identitas pekerja migran Indonesia legal terdapat dalam sistem KemenP2MI, sehingga mudah untuk dijangkau.

Selain itu, mereka yang berangkat secara ilegal juga memperoleh sejumlah benefit, di antaranya fasilitas lounge khusus pekerja migran Indonesia di Terminal 3 Bandara Soetta. Lounge tersebut dapat diakses gratis hanya dengan menyebutkan identitas pekerja migran non prosedural.

“Enggak harus ada prosedur, yang penting di sana kan sudah ada ini tuh, apa namanya itu? Informasi panah dan sebagainya, dan petugas kita. Kalau dia sebenarnya terdaftar, mestinya paham. Mestinya paham apa? Lounge-nya, karena data-datanya ada, teleponnya,” ungkapnya.

Ia menyampaikan sesuai komitmen pemerintah, pihaknya tidak pernah lelah untuk mengingatkan dan memberikan edukasi bagi para pekerja migran Indonesia yang masih nekat berangkat secara ilegal.

“Kalau misalnya ada yang kita cegah untuk berangkat, kita tanya, ‘kamu masih mau bekerja ke luar negeri nggak? Mau Pak, oke.’ Kita biasanya bantu, bantu lewat P3MI yang ada. Kita bantulah pokoknya,” kata dia. ***ANT

Artikel Kementerian P2MI Bantu 2.837 PMI Mudik Lebaran 2025 pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Jakarta (Kontroversinews)- Presiden RI Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak yang salah satunya mengatur pembatasan penggunaan media sosial (medsos) dan pembatasan akses konten-konten digital untuk anak.

Di halaman samping Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, Presiden mengumumkan pengesahan PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak di hadapan kurang lebih seratusan siswa SD, SMP, dan SMA, perwakilan guru, dan tokoh-tokoh perlindungan anak.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Jumat, 28 Maret 2025, saya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengesahkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak,” kata Presiden Prabowo saat mengumumkan PP terbaru pemerintah itu.

Dalam acara bertajuk Bersama Jaga Anak Indonesia, Digital Aman, Bangsa Hebat, Presiden Prabowo menegaskan bahwa PP itu dibentuk dari inisiatif Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang melaporkan mengenai rencana pembentukan PP pada tanggal 13 Januari 2025.

“Waktu itu, saya segera menyetujui semua saran, yaitu segera kita lakukan upaya-upaya untuk melindungi anak-anak kita. Saya katakan: Teruskan! Konsultasi dengan semua pihak, dan ini pun sudah dirintis oleh beberapa negara-negara lain, negara-negara besar pun sudah lebih dahulu dari kita melakukan upaya-upaya perlindungan anak,” kata Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden menegaskan bahwa anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat jiwa dan raganya.

Di lokasi yang sama, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengawali acara dengan menyampaikan laporan mengenai pembentukan PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak.

Meutya Hafid menjelaskan bahwa PP itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo mengenai perlindungan anak-anak di ruang digital.

Dalam prosesnya, Meutya mengatakan bahwa Pemerintah telah menggelar tujuh kali forum diskusi publik (FGD) dan menampung lebih dari 200 masukan dari berbagai kelompok, baik di dalam negeri dan luar negeri.

Meutya pun berterima kasih kepada seluruh kementerian/lembaga yang ikut terlibat bersama Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menyusun PP tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Sekretaris Negara, Sekretariat Kabinet, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Himpunan Psikologi Indonesia, Save the Children, dan UNICEF.

Di halaman samping Istana Merdeka, sejumlah menteri dan tokoh yang hadir dalam acara pengumuman PP tentang perlindungan anak itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Choiri Fauzi.

Hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Ketua KPAI Ai Maryati, Ketua LPAI Prof. Seto Mulyadi alias Kak Seto, dan Ketua Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Najelaa Shihab. **ANT

Artikel Presiden Teken PP untuk Lindungi Anak di Ruang Digital pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Kalau dilihat dari jumlah 8.500 kendaraan per jam, maka disimpulkan ini adalah puncak dari arus mudik. Diperkirakan keseluruhan akan mencapai 1,2 juta hingga H2,” ungkap Dudy.

Selain one way nasional, Dudy juga menjelaskan jika Polri turut melakukan beberapa rekayasa lalu lintas untuk mengurai terjadinya kemacetan pada arus mudik Lebaran 2025.

“Setiap rekayasa itu ada parameternya, kemarin juga ada penerapan contraflow maupun ganjil genap itu berdasarkan parameter masing-masing,” terangnya.

Rekayasa lalu lintas one way nasional resmi diterapkan pada Jumat pagi untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang telah terjadi pada arus mudik Lebaran 2025.

Skema one way nasional diterapkan mulai dari KM 70 Tol Cikampek hingga KM 414 Tol Kalikangkung dan acara flag off dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol Ahmad Dofiri didampingi Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi serta perwakilan Jasa Marga.

Selain itu, Polri juga tengah menerapkan skema contraflow dari KM 47 sampai KM 70 Tol Cikampek. Pengendara dibatasi mengemudi di jalur contraflow dalam kecepatan. ***ANT

Artikel Menteri Perhubungan sebut puncak arus mudik terjadi hari ini pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Kabupaten Bogor (Kontroversinews) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia.

Total 20 ribu unit rumah akan disalurkan kepada tenaga guru yang tersebar di 8 lokasi hingga akhir 2025 dengan perkiraan jumlah KPR Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp3,4 triliun.

Lokasinya, mulai dari Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura yang ditandai dengan akad kredit serentak pada Selasa ini (25/3) sebanyak 300 debitur, baik secara on-site maupun online di seluruh wilayah tersebut.

“Jadi inilah kolaborasi yang disampaikan Presiden Prabowo. Tidak boleh berpikir sektoral, kita harus kolaborasi sama-sama,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam acara peluncuran tersebut di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Dijelaskan, sasaran program ini adalah guru berstatus pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria menerima KPR subsidi.

Beberapa syarat tersebut adalah belum memiliki rumah, penghasilan tak lebih dari Rp7 juta bagi yang belum menikah, dan Rp8 juta untuk yang sudah menikah.

Mayoritas guru yang menjadi sasaran merupakan pengajar di jenjang SD, SMP, maupun SMA dengan masa kerja di atas dua tahun.

Skema pembiayaan yaitu KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan KPR Tapera untuk guru PNS.

Fasilitas KPR subsidi tersebut mencakup bunga tetap 5 persen sepanjang tenor, uang muka minimal 1 persen dari harga rumah dengan tenor pinjaman maksimal selama 20 tahun, serta mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta.

Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pemerintah mengedepankan pembangunan kualitas sumber daya manusia yang kuncinya terletak pada kualitas guru.

Dengan adanya Program Rumah untuk Guru Indonesia, lanjut dia, menjadi bukti pemerintah mendukung peningkatan kualitas hidup para guru sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Hal ini menimbang jumlah guru yang masih belum memiliki rumah sebanyak 438.816 di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pihaknya bertugas mengumpulkan dan mengolah data agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung realisasi program.

BPS memperoleh data administrasi guru dari Dikdasmen, lalu dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta dilengkapi dengan variabel-variabel tambahan yang dibutuhkan.

Hasil dari DTSEN tersebut dikembalikan ke Dikdasmen supaya bisa dimanfaatkan dalam program ini.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan, Program Rumah untuk Guru Indonesia merupakan hasil kerja kolaborasi lintas sektor untuk membantu para guru supaya memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

“Akad massal ini sekaligus merupakan wujud dari program rumah untuk guru Indonesia. Ini adalah kerja kolaborasi. Jadi, kerja bareng sebenarnya, lintas sektor untuk membantu guru di seluruh Indonesia memiliki rumah yang layak dan terjangkau,” kata Nixon.

Selama ini, BTN disebut telah menunjukkan menyalurkan rumah terhadap tenaga pendidik yang telah mencapai 22.768 unit sejak 2021. Untuk tiga bulan pertama tahun ini, total yang telah disalurkan untuk tenaga pendidik yakni sebanyak 1.507 unit. ***ANT

Artikel Program Rumah untuk Guru Indonesia Diluncurkan pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Saat ditanya mengenai study tour sekolah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti tak melarang kegiatannya. Namun, ia mewanti-wanti sekolah untuk menjaga keamanan siswa hingga kendaraan jika akan melaksanakan study tour.

“Study tour itu sebenarnya kan bagian dari program sekolah yang memang dimaksudkan untuk mereka memiliki pengalaman dengan melakukan kunjungan ke berbagai institusi dan ke berbagai tempat,” kata Mu’ti saat saat ditemui di Gedung A Kemendikdasmen, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (24/3/2025).

Jika sekolah tetap harus mengadakan study tour, Mu’ti mengimbau untuk memastikan tujuan dari kegiatannya. Menurutnya, jangan sampai study tour dijadikan sebuah rutinitas.

“Cuma karena ada tour, jadi tetap tour. Nah, kalau sekolah-sekolah akan menyelenggarakan study tour yang pertama harus dipastikan bahwa memang kegiatannya itu benar-benar diperlukan. Jangan sampai study tour itu hanya jadi kegiatan yang rutinitas saja, yang kaitan dengan pendidikannya itu tidak terlaksana,” katanya.

Perhatikan Kondisi Bus yang Dipakai

Kemudian, Mu’ti juga menegaskan kepada sekolah untuk ekstra teliti dalam memilih bus yang akan digunakan. Hal ini sangat penting karena mengingat banyaknya kasus kecelakaan siswa saat study tour.

“Dalam menentukan mitra dalam study tour, tolonglah dipastikan betul, terutama menyangkut mitra transportasinya karena banyak kecelakaan terjadi itu karena mungkin sekolah itu tidak menyewa atau bermitra dengan lembaga-lembaga atau organisasi transportasi yang berkualitas,” kata Mu’ti.

Guru Harus Selalu Mengawasi Siswa

Terakhir, Mu’ti berpesan kepada para guru agar lebih memerhatikan siswa. Ia mengatakan keamanan dan kenyaman siswa selama berada di luar tetap perlu diprioritaskan.

“Ketika study tour juga harus tetap dibimbing oleh guru-guru. Jangan kemudian murid ini dibiarkan tanpa pengawasan dari para guru sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu dapat kita hindari,” pungkasnya. ***DTC

Artikel Study Tour Tak Dilarang, Mendikdasmen Minta Sekolah Perhatikan Tiga Hal Ini pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Artikel Menkomdigi Pastikan Aturan TKPAPSE Dibuat Libatkan Semua Pihak Terkait pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Jakarta (Kontroversinews) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Instruksi Presiden RI Prabowo Subianto yang mengimbau masyarakat untuk memiliki rekening perbankan guna mencapai keuangan yang inklusif.

“Jadi tadi melaporkan terkait dengan inklusi keuangan, di mana jumlah orang Indonesia yang sudah mempunyai fasilitas perbankan sekitar 89 persen. Dari segi spasial beberapa daerah juga sudah baik, kecuali misalnya di Maluku Utara, Halmahera. Oleh karena itu ke depan lebih didorong lagi yang terkait dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Sebagai wujud implementasi, pemerintah telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai langsung oleh Presiden.

Selain itu, Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) juga turut diberikan mandat untuk mendorong literasi keuangan.

Melalui penetapan kebijakan dan regulasi yang kondusif serta penggunaan infrastruktur teknologi informasi keuangan yang mendukung organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif, diharapkan DNKI dapat dimanfaatkan pada berbagai sektor, termasuk dalam mendukung pelayanan keuangan sektor pemerintah.

Salah satu program pelayanan keuangan sektor pemerintah yakni berupa program elektronifikasi bantuan dan subsidi pemerintah.

Hal tersebut sejalan dengan kelompok sasaran inklusi keuangan yang salah satunya yakni masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, sasaran inklusi keuangan juga termasuk pelaku UMKM, serta masyarakat lintas kelompok yang terdiri dari kelompok pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, kemudian kelompok pekerja migran, kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, disabilitas, kelompok masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok perempuan.

“Dengan sinergi dan kolaborasi seluruh K/L anggota DNKI, tingkat inklusi keuangan pada tahun 2023 telah mencapai 88,7 persen untuk penggunaan akun dan 76,3 persen untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91 persen pada 2025 dan 93 persen pada 2029,” ungkap Airlangga yang juga merupakan Ketua Harian DNKI.

Adapun perkembangan kepemilikan akun, penggunaan akun, dan literasi keuangan di Indonesia sejauh ini menunjukkan tren positif terutama sejak diluncurkan DNKI pertama kali pada tahun 2016.

Sampai dengan tahun 2023, masyarakat usia dewasa yang telah memiliki akun keuangan formal mencapai 76,3 persen.

Sementara itu, persentase masyarakat usia dewasa yang telah menggunakan akun keuangan formal mencapai 88,7 persen.

Namun demikian, tingkat literasi keuangan baru mencapai 65,4 persen, meskipun telah meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 49,7 persen.

“Masih terdapat beberapa kelompok sosial-ekonomi yang secara substansial belum menjangkau layanan keuangan formal. Terdapat kesenjangan cukup signifikan antara tingkat inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 91,5 persen dengan masyarakat pedesaan yang sebesar 84,8 persen. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan jika berdasarkan jenis kelamin dan demografi usia,” jelas dia.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi nasional dan menyinergikan data antar K/L, pemerintah juga telah memiliki basis data terpadu berupa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mengintegrasikan berbagai sumber data sosial dan ekonomi untuk menciptakan data yang lebih akurat dan tepat sasaran.

Implementasi DTSEN dilakukan dengan menggabungkan tiga pangkalan data utama yaitu DTKS, Regsosek, dan Data P3KE.

Dalam penyelenggaraan DTSEN tersebut, telah dilakukan pendataan penerima manfaat (beneficiary registry) yang di antaranya terdiri dari penerima PKH sebanyak 10 juta KPM, penerima bantuan sembako sebanyak 18,8 juta KPM, penerima PIP sebanyak 21,5 juta siswa, penerima PBI JKN sebanyak 96,8 juta, penerima Kartu Prakerja sebanyak 16,4 juta, penerima subsidi listrik sebanyak 40,7 juta pelanggan, dan debitur KUR sebanyak 7,05 juta.

Single identifier data tersebut juga dapat digunakan dalam sistem pembayaran bagi penyaluran bantuan sosial secara digital, monitoring lalu lintas devisa, dan peningkatan kepatuhan pajak.

“DTSEN selaras dengan total penduduk Indonesia per 3 Februari 2025, sebanyak sekitar 93 juta keluarga dan 285,5 juta penduduk,” pungkasnya. ***ANT

Artikel Airlangga: Presiden Dorong Warga Negara Memiliki Rekening Perbankan pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Jakarta (Kontroversinews) – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa sejak diluncurkan pada 10 Februari 2025, terdapat lebih dari satu juta orang yang telah mendaftar dalam program Cek Kesehatan Gratis.

“Nah sampai sekarang, sejak dijalankan dari 10 Februari, sudah lebih dari 1 juta yang daftar,” kata Menkes Budi kepada wartawan usai meninjau pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis bagi para pengemudi ojek online (ojol) di Grab Excellent Center, Jakarta, Jumat.

Ia menyampaikan pula jumlah harian pendaftar pun terus mengalami peningkatan hingga saat ini mencapai 90 ribuan orang per hari.

Ke depannya, Menkes Budi berharap jumlah pendaftar program Cek Kesehatan Gratis itu dapat terus bertambah, bahkan mencapai lebih dari 50 juta orang di tahun 2025 ini.

“Karena ini tahun pertama, 50 juta (orang pendaftar) itu kira-kira harus 150 ribu per hari. Jadi kita masih ada, masih perlu naik 50 ribu orang lagi per hari,” ucap Menkes Budi.

Berikutnya, ia memandang kerja sama seperti yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan bersama Grab, merupakan salah satu langkah untuk memperluas cakupan pendaftar Program Cek Kesehatan Gratis.

“Jadi sama kayak vaksinasi COVID-19, kita harapkan (pendaftar Cek Kesehatan Gratis) bisa naik terus,” ucap dia.

Sebelumnya, Menkes telah menyampaikan bahwa pencapaian pendaftar itu mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Program Cek Kesehatan Gratis, kata dia, merupakan salah satu inisiatif kesehatan terbesar yang pernah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan.

Melalui program itu, ujarnya menambahkan, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemeriksaan kesehatan, mulai dari skrining penyakit jantung dan kanker hingga pemeriksaan kesehatan mental.

“Selain kesehatan gratis, kita juga harus menurunkan insidensi dari TBC dan juga membuka 66 rumah sakit di kabupaten/kota paling tertinggal atau terbelakang di seluruh Indonesia,” ucapnya menambahkan. **ANT

Artikel Menkes Sebut Lebih dari 1 Juta Orang Telah Daftar Cek Kesehatan Gratis pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Artikel Cegah Banjir, Kemenhut akan Rehabilitasi di 4 DAS Penting pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Ia meminta PT Pertamina (Persero) memastikan stok BBM tetap aman dan mengoptimalkan distribusi, termasuk menambah armada pengiriman menggunakan kendaraan roda dua ke titik-titik rawan macet. “kemacetan sering kali diperparah oleh kendaraan yang kehabisan bahan bakar, sehingga solusi ini harus diantisipasi dengan baik,” ujar Herman dalam pernyataannya, Senin 17 Maret 2025. selain itu, ia juga mengusulkan berbagai strategi lain untuk memperlancar arus mudik dan balik, yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 28 Maret (H-3) dan 6 April (H+5).

Salah satunya adalah pemberian diskon tarif tol sebesar 20% tidak hanya saat puncak arus mudik dan balik, tetapi juga pada hari-hari sebelum dan sesudahnya.

“Usulan kebijakan diskon ini bertujuan untuk menyebar kepadatan kendaraan sehingga arus mudik dan balik lebih merata,” jelasnya.

Herman juga mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam meningkatkan koordinasi antar-lembaga guna memastikan kesiapan infrastruktur jalan tol.

Menurutnya, kesiapan infrastruktur harus didukung dengan evaluasi penerapan sistem contraflow, agar tidak malah memperparah kepadatan lalu lintas di titik keluar. selain itu, ia mengusulkan optimalisasi exit tol agar antrean kendaraan tidak menghambat jalur utama, dengan memastikan petugas di lapangan mampu mengatur arus kendaraan secara efektif. untuk meningkatkan kenyamanan pemudik, ia juga mendorong penambahan mobile toilet di sepanjang jalur mudik, terutama di luar rest area utama, guna mengurangi antrean panjang yang sering menjadi sumber ketidaknyamanan. dengan berbagai strategi ini, Herman berharap arus mudik Lebaran 2025 dapat berlangsung lebih lancar dan nyaman. “semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan pemudik bisa sampai ke tujuan dengan selamat dan tanpa hambatan yang berarti,” pungkasnya. ***

Artikel Menjelang Arus Mudik Lebaran 2025, Anggota Komisi VI DPR-RI Herman Khaeron Minta Pertamina Stock BBM Tetap Aman pertama kali tampil pada kontroversinews.com.