Artikel Sebagian Jalur Nagreg Diberlakukan Lajur 3:1 Akomodir Pemudik pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Yang menarik, mereka yang diundang pada acara yang berlangsung di Gedung Dewi Sartika, Minggu (16/3/2025) itu adalah ormas seperti Pemuda Pancasila, GMBI, BBC dan FKPPI.

Dalam sambutan bupati yang diwakili Sekda, DR H Cakra Amiyana, kegiatan tersebut digelar selain dalam rangka memperingati malam Nuzulul Quran yang kebetulan jatuh pada tanggal 17 Ramadan, juga dalam rangka ikhtiar membangun semangat kebersamaan, persatuan dan persaudaraan di antara sesama Ormas.

“Kita ingin buktikan, bahwa mereka yang selama ini sering dicap sebagai preman dan tukang ribut, ternyata orang-orang baik yang sangat fasih menguasai isi kandungan alQuran,” kata bupati yang akrab disapa Kang DS itu,.

Yang tak kalah penting dari itu, kata Kang DS, mereka juga ternyata bisa hidup rukun berangkulan dengan penuh semangat kebersamaan. Karena itu, jika ada satu dua kasus ormas yang berantem, itu hanya oknum dan kebanyakan lebih karena salah paham.

“Jujur, dari hati paling dalam, sore ini saya sangat senang dan terharu melihat para pengurus ormas dan anggotanya bisa saling berangkulan. Dan saya yakin, alQuran lah yang telah mempersatukan mereka,” ungkapnya.
Pada acara yang dimulai pukul 14.00 sampai berbuka puasa bersama itu, suasana terlihat sangat meriah dan heboh. Terutama, pada saat sesi pertanyaan dimulai oleh dewan juri. Mereka tampak berebut cepat menjawab.

Suasana semakin heboh dan sedikit bergemuruh saat para supporter dari masing-masing ormas memberikan dukungannya dengan yel-yel khas masing-masing kelompok.
Salah satunya, disuarakan dengan lantang oleh supporter dari ormas Pemuda Pancasila. “Pemuda Jaya, NKRI Harga Mati”. Tak mau kalah dengan PP, tiga ormas lainnya yang menjadi peserta juga mendapat dukungan yang sama dari para supporternya dengan yel yel yang berbeda.

“Pokoknya, acara kali ini benar-benar seru. Meskipun kami saling memberikan dukungan dengan teriakan, tapi kami tetap menjaga semangat persatuan dan kebersamaan,” kata Asep Ujang, salah satu supporter dari PP.
Asep mengaku senang dan berterimakasih kepada Pemda Kabupaten Bandung, khususnya, Kang DS sebagai bupati atas inisiatifnya mengudang para ormas.

Ungkapan senada disampaikan Deden dari ormas BBC. “Pokoknya, kami semua senang dengan acara lomba ini. Semoga kegiatan yang sama bisa digelar pada tahun berikutnya. Atau bisa dibuat juga dalam momen yang lain seperti Agustusan, Sumpah Pemuda dan lain-lain,” tandasnya.

Seperti biasa, selesai lomba, para peserta menerima aneka hadiah dengan berbagai kategori. ***

Artikel Peringati Nuzulul Quran, Sejumlah Ormas se-Kab Bandung Ikuti Cerdas Cermat Al Quran pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Penyerahan penghargaan dan bonus berupa uang ‘kadeudeuh’ ini disaksikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bandung Erwin Rinaldi, Ketua KONI Yana Suryana, jajaran Forkopimda dan tamu undangan di Gedung Moh Toha, Kompleks Pemkab Bandung, Sabtu (15/2/2024) sore.

“Saya atas nama Pemkab Bandung mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para atlet serta pelatih yang telah mengharumkan nama Kabupaten Bandung dengan meraih prestasi gemilang pada PON XXI dan Peparnas,” ujar Bupati Dadang Supriatna saat memberikan sambutan.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu menyebut prestasi gemilang yang ditorehkan para atlet dan pelatih asal Kabupaten Bandung tidak hanya membanggakan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi di bidang olahraga.

Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan para atlet dan pelatih berprestasi, Bupati Dadang Supriatna menggelontorkan anggaran fantastis sebesar Rp 6,5 miliar sebagai ‘kadeudeuh’ bagi para atlet dan pelatih berprestasi.

Tak hanya itu, Bupati yang akrab disapa Kang DS itu juga memberikan apresiasi khusus kepada atlet dayung andalan Kabupaten Bandung, Indra Hidayat yang berhasil menyumbangkan 8 medali emas, dengan rincian 1 medali emas kategori perorangan dan 7 medali emas kategori beregu.

Kang DS juga memberikan apresiasi khusus kepada Agus Bagja, atlet tenis meja Peparda yang berhasil menyumbangkan 2 medali emas kategori perorangan, 1 medali emas kategori beregu, dan 1 medali perunggu kategori beregu.

“Semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi fi masa mendatang. Apalagi ke depan kita akan menghadapi Porprov dan Peparda 2026,” ungkap Kang DS.

Dalam upaya mencapai target 100 medali emas pada ajang Porprov 2026 dan 66 medali emas pada ajang Peparda 2026, Kang DS berkomitmen akan terus mendukung dan memfasilitasi para atlet dan pelatih untuk meraih prestasi yang lebih baik.

Kepala Dispora Kabupaten Bandung Erwin Rinaldi menambahkan uang ‘kadeudeuh’ sebesar Rp 6,5 miliar yang diberikan Bupati Bandung itu bersumber dari APBD Kabupaten Bandung.

Anggaran sebesar itu, diperuntukkan bagi 87 atlet dan 25 pelatih peraih medali pada PON 2024, serta 8 atlet dan 2 pelatih peraih medali pada Peparnas Aceh-Sumut 2024.

“Besaran bonus bervariasi, yakni Rp65 juta untuk peraih medali emas, Rp40 juta untuk peraih medali perak, dan Rp30 juta untuk peraih medali perunggu. Itu untuk kategori perorangan,” jelas Erwin.

Dijelaskan Erwin, pemberian penghargaan ini bukan hanya sekedar bonus, tetapi juga sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras, dedikasi, dan prestasi yang membanggakan bagi Kabupaten Bandung. Ia berharap penghargaan ini dapat memotivasi para atlet untuk terus berlatih dan meningkatkan prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Bandung Yana Suryana mewakili para atlet dan pelatih menyampaikan rasa terima kasih kepada Bupati Bandung atas penghargaan dan apresiasi yang telah diberikan kepada para duta olahraga yang telah mengharumkan nama Kabupaten Bandung.

“Terima kasih kepada Bapak Bupati Bandung dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, dan pengurus KONI, serta seluruh pihak yang sudah mensupport dan terus mendukung perjuangan putra putri Kabupaten Bandung di kancah nasional maupun international,” ungkap Yana seraya disambut tepuk tangan meriah dari para atlet dan pelatih.

Tak lupa, Yana juga menyampaikan apresiasi kepada para atlet baik atlet putra maupun putri yang telah menorehkan prestasi yang luar biasa baik di tingkat nasional maupun international.

“Semoga apresiasi dan kadeudeuh dari Pak Bupati ini semakin memotivasi para atlet dan pelatih untuk kembali menyuguhkan prestasi terbaiknya untuk menuju Kabupaten Bandung yang lebih Bedas di Porprov yang akan datang,” tambah Yana yang juga akrab disapa Ustadz Persib itu sambil tersenyum.

Sumber : Liputan Pemkab Bandung/FNC

Artikel Apresiasi dan Bonus Fantastis Rp6,5 Miliar dari Bupati Bandung untuk Atlet dan Pelatih Peraih Medali PON XXI dan Peparnas Aceh-Sumut 2024 pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Seperti hadirnya Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi salah satu solusi masyarakat dalam menempuh pendidikan yang ketinggalan dan bisa mendapatkan ijazah.

PKBM Maharani Salah satu solusi warga masyarakat Bojong Pandan Kuhususnya Desa Bojong Pandan Kecamatan Tanjung Teja Kabupaten Serang Banten ,Sangat membantu masyarakat yang putus sekolah karena kendala ekonomi untuk melanjutkan pendidikan,

Ketua PKBM PAKU MAHARANI HJ.SRI SUPRAPTI saat ditemui awak media kantornya sabtu 09/02/25 ia mengatakan,Dengan senang hati Kami mengelola dan membatu warga masyarakat yang ketinggalan dalam pendidikan, untuk peserta didik yang mengikuti (KBM) Kegitan Belajar Mengajar, berbagai jengjang mulai dari usia muda remaja dan sudah dewasa, Seperti kejar paket A (setara SD) paket B (setara SMP) paket C (setata SMA) total semua yang mengikuti (KBM) Kegiatan Belajar Mengajar 545 orang”ungkapnya,

Lanjut Sri”Kami berterimakasih kepada pemerintah pusat maupun kabupaten yang telah menyalurkan Biaya Operasional Pendidikan Untuk menujang warga Belajar (WB) yang mengikuti Kegitan Belajar Mengajar dan meningkatkan para guru guru pendidikan di PKBM MAHARANI

“Harapan Kami Kedepannya Lembaga PKBM MAHARANI ingin lebih maju dan berguna bagi kami dan orang lain khususnya WB masayarakat Bojong Pandan Umumnya Wilayah Kab Serang Pungkasnya. (E.maula)

Artikel PKBM MAHARANI Sangat Membantu Masyarakat Yang Putus Sekolah pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Seperti kanopi dan tempat duduk yang semestinya berfungsi untuk bersantai atau pun berteduh dan beristirahat terlihat berantakan. Atap kanopi sudah tidak ada bertahun-tahun terbengkalai, sehingga monumen atau icon tersebut tampak kumuh dan terlantarkan.

Di sisi lain lantainya rusak, keramik-keramiknya terlepas dari fondasi. Lingkungannya juga tak terurus, terlihat kotor dan banyak sampah berserakan di sekeliling tugu kebanggaan warga Pasirjambu itu.

Kondisi tugu yang berada di lintasan Jalan Raya Pasirjambu Desa Cukanggenteng Kecamatan Pasirjambu seperti itu, sangat disayangkan, terlebih berada di jalur wisata Bandung selatan dan jalur jalan nasional.

Banyak warga yang merasa prihatin melihat kondisi Tugu Cangkul yang menjadi lokasi berdirinya tugu pertanian yang menjadi simbol sejarah dimana salah satu desa di Kecamatan Pasirjambu, yakni Desa Mekarmaju menjadi sentra pandai besi yang sudah mengangkat nama baik Pasirjambu ke kancah nasional bahkan internasional.

Sekarang kondisi tugu itu terlantar dan tidak mendapat perhatian pemerintahan baik desa maupun pemerintah Kecamatan Pasirjambu.

“Dulunya terawat dan menjadi incaran wisatawan, tapi kini mulai sepi. Kami juga ketika datang ke sini miris melihat kondisi tugu tersebut, tak terurus, beda dengan dulu, bersih dan indah. Kita pun nyaman berteduh atau hanya sekedah ngaso,” kata salah seorang tokoh Pasirjambu yang minta tidak disebutkan namanya, Jumat (17/1/2025).

Ia pun berharap pihak pemerintahan Kecamatan Pasirjambu dan Pemkab Bandung segera membenahi tugu tersebut, yang mungkin biayanya tidak seberapa. ***

Artikel Tugu Bersejarah di Pasirjambu Dibiarkan Terbengkalai pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Namun lain hal dengan Desa Padarek Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan,menurut info warga masyarakat di lapangan yang minta di rahasianya, ada beberapa Dana Desa Yang bermasalah,seperti halnya anggaran bak sampah senilai Rp.229.302.000
Jalan Usaha Tani Rp.151.173.000 dll.

Namun yang jadi sorotan yakni anggaran bak sampah senilai Rp 229.302.000 dari Dana Desa tahun 2024,di mana Anggaran sebesar itu hanya untuk bikin bak sampah 2 × 3 Meter tinggi 1 meter yang berada di jalan baru,beli mobil L.300 itu juga katanya mobil second plat merah dan di gunakan oleh kades untuk usaha sendiri.

Bak sampah yang sekarang di bikin tidak di gunakan dan buang buang anggaran,karna sebelumnya pembuatan bak sampah dekat rumah warga dan sempat di demo sebelum di pindahkan ke jalan baru.

Jumat,27/12/2024,saat di kompirmasi ke Desa padarek,menurut salah satu perangkat Desa Padarek,kades Nana sedang ke luar begitu juga dengan sekdes dan ekbang juga keluar,dan dari sikap etika perangkat tersebut,kayak lagi ada permasalahan di Desa padarek, karna seolah olah risi dengan ke datangan awak media serta buru buru menutup pintu kantor Desa.

Dengan adanya ini.Ketua Forwades Suradi angkat bicara keras saat di pinta pendapat.

Memang kades Padarek itu sedikit arogan dan sok bersih,
Oleh sebab itu semoga dengan adanya hal ini bisa menjadi kajian dan referensi pihak Aparat Penegak Hukum baik Tipikor polres maupun Kejaksaan negri (kejari)Kuningan agar segera di tindak lanjuti,karna tidak menutup kemungkinan di duga anggaran Dana Desa tahun 2022,2023 dan 2024 banyak permasalahan.”ungkapnya”

Masih kata Suradi.Kami Forwades mendukung penuh pihak aparat penegak hukum (aph)Kuningan baik Tipikor maupun Kejari agar segera menindak lanjutinya,karna kami rasa jelas ini anggaran bak sampah bermasalah tidak menutup kemungkinan anggaran yang lain juga di tahun 2022,2023,dan 2024.

Forwades akan terus mengawal dengan pemberitaan kalau sampe nanti ada pihak yang melaporkan ke aparat penegak hukum,jangan sampai di kasih ampun para mapia anggaran buat rakyat,karna pak Presiden Prabowo tegas dengan para mapia anggaran rakyat,akan di kejar dan siapkan pasukan Khusus untuk mengejar para mapia anggaran rakyat.”pungkasnya”

Uus(boy).Kontroversi

Artikel Anggaran Dana Desa Padarek tahun 2024 Layak di Bidik APH Di Duga Bermasalah pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Ditambahkannya, bahwa pihak YLPI tidak menyanggupinya, “pihak YLPI katanya tidak menyanggupi hal tsb, adapun dana yg sudah dikeluarkan itu untuk kepengurusan awal. karena biaya tersebut sesuai aturan dibebankan kpd pihak pemohon”. dan saat ditanya berapa luasnya tanah tersebut, kasiepem Kecamatan Astana Japura menjawab “sekitar 1 hektar, saya sudah melaporkan hasil klarifikasi ke plt. Camat asjap. sampai saat ini belum ada kejelasan apakah mau dilanjutkan atau tidak”. dan saat ditanya sudah sesuai aturan apa serta siapa yang dimaksud pemohonnya, hingga berita ini dibuat, sang kasiepem tidak memberikan komentarnya lagi. karena rasa penarasan dan ingin membuat pemberitaan yang berimbang, wartawan media ini kembali menghubungi Agus Nasrullah sang Bendahara Umum YLPI sambil mengirimkan screenshoot konfirmasi wartawan media ini dengan pihak kecamatan. namun Agus Nasrullah hanya menjawab “kalau itu bukan kapasitas saya untuk menjelaskan, silahkan ke ketua yayasan menghadap” pungkasnya. saat hal tersebut dipertanyakan kembali kepada ketua yayasan yakni KH Salman Al-Farisi atau yang akrab disapa Kang Salman, ketua yayasan hanya menjawab “mangga (silahkan, red) pak Kusyadi sampaikan ke Kang Agus, karena beliau yang saya percayakan mengurus masalah tukar guling tanah desa ini” ujarnya. namun saat dijelas kalau wartawan ini sudah lebih dahulu menghubungi Agus Nasrullah dan mendapatkan arahan untuk menghadap ketua yayasan, Kang Salman atau KH Salman Al-Farisi hanya diam dengan tidak lagi membalas konfirmasi dari wartawan media ini.

Kembali kepada keterangan dari Kepala Desa (Kades) atau Kuwu Desa Mertapada Kulon Suherman tadi yang disampaikan oleh Kasiepem Kecamatan Astana Japura, mendapatkan komentar dari seorang pemerhati kebijakan publik bernama Asep Saleh, Sm, Hk yang selama 2 hari ikut mendampingi wartawan media ini dalam melakukan investigasi dan penelusuran serta keinginan untuk konfirmasi. Asep menjelaskan, bahwa intinya, apa yang jelaskan Kades/Kuwu Suherman kepada pihak Kecamatan belum dianggap memuaskan keterangannya dan bisa menuai kontroversi dari berbagai kalangan jika hal ini makin meluas. “dari keterangan kasie, nggak masuk akal, sebelum ada anggaran, itu harus mengurus dokumen terlebih dahulu dan ada point-point yang disepakati. diantaranya harga, pengganti lahan, dan dokumen persyaratan. 250jt, bukan uang kecil. masa berlaku begitu aja, nggak jelas. dan diantara persyaratannya adalah, adanya berita acara musyawarah desa dengan Bpd, untuk kepentingan umum, dan rekening desa sebagai kas pendapatan” pungkas Asep. hingga berita ini diturunkan, belum juga ada hak jawab dan hak koreksi dari pihak Suherman selaku Kades atau Kuwu Desa Mertapada Kulon. (Kusyadi)

Artikel Uang Muka Rp. 250 Juta Untuk Pembelian Tanah Titisara Desa Mertapada Kulon Dianggap Sudah Sesuai Aturan, Menuai Kontroversi pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Sementara anggaran pertitik program tersebut Rp.195.000.000,00- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), selain untuk mengantisipasi abrasi sungai yang kalau musim penghujan tiba, seringkali menimbulkan banjir. Program tersebut salah satu tujuannya diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan para petani.

“Pengelolaan dan pembangunannya pun diserahkan kepada P3A atau kelompok petani pengguna air yang sudah terbentuk strukturnya atau secara swakelola, namun sangat di sayangkan hasil investigasi di lapangan “Media banyak sekali temuan yang tidak sesuai baik darinpolume ataupun dari kualitas matrial yang diduga kuat banyak asal jadi, Salah satu nya pengolahan atau pengadukan pasir dan semen, yang di duga tidak sesuai petunjuk

Salah satu contoh tahapan kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) ,*TANI BERKAH* dengan sumber dana APBN, tahun anggaran 2024, berada tepat di wilayah, *Desa Sukamanah Kec.Baros Kab.Serang diduga kuat dikerjakan asal jadi .

Padahal proyek tersebut, menelan anggaran sebanyak Rp.195.000.000,00 dengan melibatkan Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dari Balai Besar , untuk melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut, namun hasilnya cukup mengecewakan dan tim pendampingan sepertinya tutup mata dan dianggap tak berguna berada di lapangan .

Anggaran yang cukup fantastik itu dengan volume pekerjaan hanya 300 meter telah menghasilkan sebuah bangunan irigasi yang tidak berkwalitas yang menurut inpormasi warga sekitar diperkirakan akan menghabiskan matrial berupa batu, semen ,pasrlir dan HOK yang tentu masih banyak kelebihan. Tentu pada ahirnya melihat pemandangan ini kita sangat miris dibuatnya, ketika p3Ai mitra cai yang semestinya cara swakelola ini melibatkan mereka bisa menghasilkan polume seperti awalmprogram tahun 2010 yaitu 500 sampai 1000 meter bahkan anggaran waktu itu masih 185 juta dan setelah presiden Jokowi melihat langsung ke daerah kempek Cirebon yang pada ahirnya anggaran dari Rp 186 menjadi Rp 195 tetapi anehnya malah polume kerjaan jadi mengurang dan penyimpangan semakin menjadi jadi.

Betapa tidak, dari hasil investigasi dan monitoring yang dilakukan Media di lokasi, pada jum’at (06-12-2024) contohnya disana sangat nampak pada bangunan irigasi pasangan lapisan batu yang diduga tidak Sesuai

Hal ini diduga terjadi akibat lemahnya pengawasan dari pihak terkait, diantaranya TPM dengan Konsultan Manajemen Balai (KMB), yang seharusnya selalu aktif pada saat tahapan pekerjaan begitu juga Kasatker OP BBWS Cidaun semestinya cepat tanggap dilapangan melihat dugaan ini.

Untuk itu kita semua berharap program ini bisa diusut tuntas dan patroli akan terus mengawal prosesnya jangan sampai program yang digagas dari tahun 2010 ini menjadi lahan empuk bagi orang orang yang tidak bertanggung jawab mencari kesempatan dalam kesempitan, bahkan ada dugaan kabarnya banyak yang mengatakan bahwa ini aspirasi dari salah satu dewan yang pada ahirnya program menjadi tidak sesuai harapan karena diduga banyak berceceran anggaran di jalan .tentu dugaan ini harus diusut tuntas supaya semua terang benderang dan jangan sampai ada kerugian negara yang mengarah pada KKN karena bagai manapun juga dengan polume 300 meter dan jumlah anggaran Rp 195 juta tentu masih ada sisa lebih kecuali operlayen. ***

Artikel Proyek P3-AI di BBWS Cidanau Ciujung Cidurian Perlu Diusut tuntas, Diduga Banyak Masalah pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Latar Belakang Kesultanan Cirebon

Kesultanan Cirebon berdiri kokoh di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, yang menggabungkan kekuatan spiritual dan politik untuk membangun sebuah pusat kebudayaan Islam yang berpengaruh. Sebagai salah satu Wali Songo, Sunan Gunung Jati tidak hanya dikenal karena peranannya dalam menyebarkan Islam, tetapi juga karena kemampuannya dalam menyatukan berbagai suku dan kelompok di wilayah Cirebon. Kesultanan ini menjadi pusat pendidikan, budaya, dan agama, dengan Sunan Gunung Jati sebagai simbol kearifan dan keadilan.

Awal Mula “Sejarah Peteng”

“Sejarah Peteng” dimulai dengan pengangkatan Sultan Sepuh VI Ki Muda (Hasanudin) yang bersekutu dengan Belanda. Pengangkatan ini tidak mengikuti garis keturunan asli Sunan Gunung Jati dan menandai awal intervensi kolonial dalam urusan internal kesultanan. Belanda, dengan strategi divide et impera (pecah belah dan kuasai), menggunakan konflik internal untuk memperkuat cengkeraman mereka di wilayah Cirebon. Mereka mendukung Sultan Sepuh VI untuk mengendalikan kekuasaan lokal dan mengurangi ancaman terhadap dominasi kolonial mereka.

Sultan Sepuh VI Ki Muda dikenal karena kedekatannya dengan pihak kolonial Belanda. Ia dianggap sebagai sosok yang mengkhianati tradisi dan nilai-nilai kesultanan demi keuntungan pribadi dan dukungan dari Belanda. Pengangkatannya oleh Belanda memicu ketidakpuasan dan perpecahan di kalangan keluarga kerajaan dan masyarakat Cirebon. Dari perspektif nasionalis, tindakan Sultan Sepuh VI adalah bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan dan kehormatan kesultanan.

Perspektif Nasionalis

Dari sudut pandang nasionalis, pengkhianatan ini harus segera dituntaskan dan diselesaikan oleh Negara, Upaya yang dilakukan keraton Kasepuhan dari Garis Keturunan Sunan Gunung Jati, adalah bagian dari upaya panjang untuk mempertahankan identitas nasional dan kedaulatan Bangsa dari campur tangan asing yang sudah bertahan sejak lama. Perjuangan Kesultanan Cirebon melawan dominasi Belanda mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dan berdaulat. Pengkhianatan yang terjadi bukan hanya masalah internal kesultanan, tetapi juga tentang upaya mempertahankan warisan budaya dan identitas nasional di tengah tekanan kolonial.

Dampak Pengkhianatan

Pengkhianatan ini berdampak luas, baik secara politik, sosial, maupun budaya. Dari sudut pandang nasionalis, beberapa dampak utama yang harus diperhatikan adalah:

Keruntuhan Kedaulatan Lokal:

Pengangkatan Sultan yang tidak sah oleh Belanda mengakibatkan hilangnya kedaulatan lokal. Kesultanan Cirebon, yang seharusnya menjadi simbol kemerdekaan dan kemandirian, menjadi alat bagi kepentingan kolonial. Kedaulatan lokal yang sebelumnya dipegang teguh oleh Sunan Gunung Jati dan penerusnya menjadi terpinggirkan oleh kepentingan kolonial.
Perpecahan Internal:

Pengkhianatan ini juga menyebabkan perpecahan dalam keluarga kerajaan dan masyarakat. Konflik internal yang disebabkan oleh intervensi Belanda melemahkan solidaritas dan kekuatan kesultanan. Keluarga kerajaan yang seharusnya bersatu dalam mempertahankan kesultanan, terpecah belah karena dukungan yang berbeda terhadap Sultan Sepuh VI dan Belanda.
Erosi Identitas Budaya:

Campur tangan kolonial dan pengkhianatan terhadap garis keturunan asli Sunan Gunung Jati mengakibatkan erosi identitas budaya. Tradisi dan nilai-nilai lokal terancam oleh pengaruh asing yang memaksakan kepentingan mereka sendiri. Identitas budaya yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati dan penerusnya menjadi terdistorsi oleh pengaruh asing.

Dari perspektif nasionalis, perjuangan melawan pengkhianatan dan intervensi kolonial adalah bagian penting dari sejarah Kesultanan Cirebon. Beberapa upaya yang dilakukan untuk memulihkan kedaulatan dan identitas kesultanan antara lain:

Perlawanan Rakyat:

Masyarakat Cirebon, terutama para pendukung garis keturunan asli Sunan Gunung Jati, terus melakukan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial dan sultan-sultan yang dianggap tidak sah. Perlawanan ini menjadi bagian dari gerakan nasional yang lebih luas untuk melawan kolonialisme di Indonesia. Rakyat Cirebon mengorganisir berbagai bentuk perlawanan, mulai dari perlawanan bersenjata hingga gerakan budaya untuk mempertahankan identitas mereka.
Pemulihan Garis Keturunan Asli:

Usaha untuk mengembalikan garis keturunan asli Sunan Gunung Jati tetap dilakukan. Hal ini penting untuk memulihkan legitimasi dan integritas kesultanan sebagai simbol identitas dan kebanggaan lokal. Pemulihan ini juga melibatkan upaya untuk meluruskan sejarah dan mengakui kembali para penerus yang sah dari Sunan Gunung Jati.
Pendidikan dan Kesadaran Sejarah:

Pendidikan dan penyadaran sejarah di kalangan masyarakat menjadi kunci untuk menjaga warisan budaya dan sejarah Kesultanan Cirebon. Pengetahuan tentang “Sejarah Peteng” dan perjuangan melawan kolonialisme harus terus disebarkan agar generasi mendatang memahami pentingnya mempertahankan kedaulatan dan identitas nasional. Program pendidikan ini mencakup pengajaran sejarah lokal di sekolah-sekolah dan penyelenggaraan acara budaya yang memperingati perjuangan Kesultanan Cirebon.
Kasus Sultan Sepuh VI dan Intervensi Belanda

Pengkhianatan yang terjadi pada masa Sultan Sepuh VI tidak bisa dilepaskan dari intervensi Belanda yang bertujuan untuk menguasai wilayah Cirebon. Belanda melihat potensi Cirebon sebagai pusat perdagangan yang strategis dan berusaha mengendalikan kekuasaan lokal melalui taktik divide et impera. Mereka mendukung Sultan Sepuh VI yang dianggap lebih mudah dikendalikan dibandingkan dengan penerus asli Sunan Gunung Jati.

Intervensi Belanda ini memperparah konflik internal di Kesultanan Cirebon. Dukungan Belanda terhadap Sultan Sepuh VI menciptakan ketegangan dan ketidakpuasan di kalangan keluarga kerajaan dan masyarakat. Banyak pihak yang menolak pengangkatan Sultan Sepuh VI dan melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap tradisi dan nilai-nilai kesultanan.

Peran Nasionalisme dalam Melawan Pengkhianatan

Dari perspektif nasionalis, pengkhianatan yang terjadi di Kesultanan Cirebon adalah bagian dari perjuangan lebih luas untuk melawan kolonialisme dan mempertahankan kedaulatan nasional. Perjuangan ini mencakup upaya untuk memulihkan garis keturunan asli, melawan intervensi asing, dan mempertahankan identitas budaya.

Nasionalisme memandang bahwa pengkhianatan Sultan Sepuh VI dan intervensi Belanda adalah ancaman serius terhadap kedaulatan dan integritas bangsa. Oleh karena itu, perjuangan melawan pengkhianatan ini adalah bagian dari upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dan martabat bangsa. Nasionalisme menekankan pentingnya kesatuan dan solidaritas dalam menghadapi ancaman dari luar, serta pentingnya menjaga nilai-nilai dan tradisi lokal sebagai bagian dari identitas nasional.

Pembelajaran dari “Sejarah Peteng”

“Sejarah Peteng” memberikan banyak pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Dari perspektif nasionalis, beberapa pelajaran utama yang dapat diambil antara lain:

Pentingnya Kedaulatan dan Legitimasi Lokal:

Kedaulatan dan legitimasi lokal harus dijaga dari intervensi asing. Sejarah menunjukkan bahwa campur tangan asing sering kali membawa dampak negatif, seperti perpecahan dan erosi identitas budaya.
Kesatuan dan Solidaritas:

Kesatuan dan solidaritas di kalangan keluarga kerajaan dan masyarakat adalah kunci untuk menghadapi ancaman dari luar. Perpecahan internal hanya akan melemahkan kekuatan dan kemampuan untuk melawan intervensi asing.
Pentingnya Pendidikan dan Kesadaran Sejarah:

Pendidikan dan kesadaran sejarah adalah alat penting untuk menjaga warisan budaya dan identitas nasional. Pengetahuan tentang sejarah lokal dan perjuangan melawan kolonialisme harus terus disebarkan agar generasi mendatang memahami dan menghargai perjuangan para pendahulu mereka.
Melawan Strategi Divide et Impera:

Strategi divide et impera yang digunakan oleh kolonial Belanda untuk menguasai wilayah Cirebon adalah contoh nyata dari bagaimana intervensi asing bisa merusak solidaritas dan kedaulatan lokal. Penting untuk melawan strategi semacam ini dengan memperkuat persatuan dan kemandirian lokal.

Pengkhianatan yang terjadi di Kesultanan Cirebon merupakan babak kelam yang mencerminkan perjuangan panjang melawan kolonialisme dan upaya mempertahankan identitas nasional. Dari sudut pandang nasionalis, peristiwa ini tidak hanya tentang konflik internal kesultanan, tetapi juga tentang perjuangan untuk melindungi warisan budaya, kedaulatan, dan kebanggaan nasional.

Dengan memahami dan mengakui “Sejarah Peteng,” kita dapat mengambil pelajaran penting tentang pentingnya persatuan, kedaulatan, dan identitas dalam membangun bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sejarah Kesultanan Cirebon, dengan segala dinamika dan perjuangannya, adalah cermin dari perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dan berdiri di atas kaki sendiri. Melalui pendidikan dan penyadaran sejarah, kita dapat menjaga dan menghargai warisan budaya dan perjuangan para pendahulu kita.

Referensi :

* Sejarah Kesultanan Cirebon.
* Arsip dan dokumen sejarah tentang pengkhianatan dan intervensi kolonial di Cirebon.
* Catatan dan tulisan nasionalis tentang perjuangan melawan kolonialisme di Indonesia .
* Fifi.

Artikel Menguak Kisah Sejarah Peteng, Serta Pengkhianatan di Keraton Kasepuhan, Kesultanan Cirebon pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Kapolres Cirebon Kota, AKBP M.Rano Hadiyanto, Wakapolres KOMPOL Rizky Adi Saputro, beserta para pejabat utama (PJU), perwira, ASN, dan seluruh siswa Latja Diktukba Polri turut hadir.

Kapolres Cirebon Kota, AKBP M. Rano Hadiyanto menegaskan pentingnya peran KORPRI sebagai pemersatu bangsa dan pengabdi negara.

“Tema peringatan tahun ini, ‘KORPRI Pemersatu Bangsa, Pengabdi Bangsa dan Negara’, mencerminkan semangat ASN untuk terus berkontribusi dalam pembangunan nasional dan meningkatkan pelayanan publik,” ucap Kapolres.

Selain memperingati HUT KORPRI, kegiatan ini juga menjadi momen pelepasan para siswa Latja Diktukba Polri Gelombang II tahun 2024.

Ditambahkan Kapolres berharap pengalaman selama latihan kerja dapat menjadi bekal penting bagi para siswa untuk karier mereka di masa depan.

“Selamat kepada seluruh siswa yang telah menyelesaikan masa Latja. Khususnya bagi mereka yang meraih penghargaan terbaik, semoga prestasi ini memotivasi rekan-rekan lainnya untuk terus berprestasi,” ungkap nya.

Penghargaan diberikan kepada tiga siswa dengan penilaian terbaik selama masa Latja. Ujarnya.

(Wuland)

Artikel Polres Cirebon Kota Gelar HUT KORPRI Ke 53 dan Pelepasan Siswa Latja Diktukba Polri pertama kali tampil pada kontroversinews.com.