Penandatanganan PKS tersebut merupakan tindak lanjut arahan pimpinan daerah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan ruang terbuka hijau di lingkungan perkantoran pemerintah.

“Sesuai arahan pimpinan, kami segera menindaklanjuti kolaborasi dengan Bank Kuningan untuk pengelolaan taman di halaman Kantor Pemkab Kuningan,” ujar Sekda Kuningan.

Sekda menjelaskan, ruang lingkup PKS ini meliputi penataan taman, termasuk desain lanskap, penanaman, serta penambahan berbagai elemen pendukung taman. Selain itu, kerja sama juga mencakup pemeliharaan taman secara berkala, pemasangan media branding, serta pelaksanaan koordinasi dan evaluasi bersama.

Lebih lanjut, Uu Kusmana menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya penataan lingkungan perkantoran, tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan.

“PKS ini juga menjadi wujud kepedulian Pemkab Kuningan bersama Bank Kuningan terhadap kelestarian lingkungan dan penataan ruang terbuka hijau,” pungkasnya. ***

Artikel Pemda Kuningan dan Bank Kuningan Resmi Teken PKS Pengelolaan dan Branding Taman Setda pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Wakil Wali Kota melihat fenomena di mana teknologi seringkali berkembang lebih cepat daripada kemampuan penggunanya dalam membangun narasi yang positif. Menurutnya, kemandirian ekonomi Kota Cirebon harus dimulai dari individu-individu yang mampu memanfaatkan teknologi secara bijak. Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan arus utama yang menuntut masyarakat untuk adaptif agar tidak tergilas oleh perubahan zaman yang dinamis.

“Saya ingin kita semua memahami bahwa kecanggihan gadget di tangan kita harus diimbangi dengan kecakapan menyampaikan pesan. Di dunia maya, cara kita bertutur, cara mempresentasikan produk, dan cara membangun kepercayaan dengan orang yang tidak pernah kita temui secara fisik adalah kunci keberhasilan. Jadilah wirausahawan yang santun, jujur, dan inovatif,” ujar Wakil Wali Kota dalam sambutannya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa isu kesenjangan digital dan tantangan ekonomi pasca-pandemi mengharuskan warga untuk berani mengambil peran sebagai pelaku utama, bukan hanya konsumen. Baginya, komunikasi efektif adalah fondasi dari segala bentuk usaha. Tanpa kemampuan komunikasi yang baik, produk yang hebat sekalipun akan sulit menjangkau pasar yang lebih luas di ekosistem digital.

Pemerintah Kota Cirebon pun memberikan apresiasi tinggi kepada PKBM Surapandan yang telah menginisiasi kolaborasi ini. Wakil Wali Kota berharap pelatihan ini tidak berhenti pada seremoni belaka, melainkan menjadi momentum bagi peserta untuk mengasah kemampuan teknis sekaligus etika berkomunikasi dalam berbisnis. Melalui sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan non-formal seperti PKBM, Kota Cirebon optimis dapat mencetak generasi emas yang tidak hanya mahir teknologi, tetapi juga piawai dalam membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

“Ayo generasi muda terus bergerak maju dan tidak pernah berhenti belajar di tengah pusaran teknologi,” ajaknya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Pelaksana Kegiatan, Tuti Alawiyah, mengajak para peserta untuk mengubah pola pikir dalam menggunakan perangkat digital. Ia menyoroti kebiasaan masyarakat yang sering terjebak dalam aktivitas pasif di media sosial tanpa menghasilkan nilai tambah secara ekonomi. Padahal, potensi “cuan” atau keuntungan materiil sangat terbuka lebar jika gawai dikelola dengan orientasi kewirausahaan.

“Digital itu sangat positif kalau kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Bagaimana kita menciptakan ruang digital kita untuk bisa menghasilkan cuan. Ini kesempatan emas bagi generasi kita dan anak-anak kita. Di sini nanti peserta akan mempraktikkan langsung bagaimana mengimplementasikan penggunaan digital dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.

Tuti juga mengingatkan agar para peserta PKBM tidak hanya menjadi pengikut tren yang sekadar menghabiskan waktu di dunia maya. “Jangan hanya scroll, scroll, scroll saja tanpa hasil. Lewat pelatihan ini, kita dorong agar setiap aktivitas digital bisa berdampak pada kemandirian ekonomi. Kita ingin mereka bisa belajar sekaligus menghasilkan melalui platform yang ada,” tambahnya.

(Susmiati)

Artikel Perkuat Ekonomi Digital, Pemkot Cirebon Tekankan Etika Komunikasi bagi Wirausahawan Muda pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Bantuan Alsintan diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Brebes Wurja SE di Halaman Kantor Dinas setempat, Senin (13/10/2025).

Wurja menyampaikan, para petani milenial di Brebes saat ini sudah mulai mengadopsi teknologi dan memiliki pengetahuan pertanian yang lebih baik. Dengan adanya bantuan ini diharapkan mereka dapat meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan.

“Semoga dengan adanya bantuan-bantuan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan sektor pertanian di Kabupaten Brebes,” ujarnya.

Wurja menekankan pentingnya bantuan Alsintan ini untuk meningkatkan produktivitas petani. Dia juga mengimbau agar bantuan ini digunakan secara efektif dan efisien, serta dikelola melalui kelompok tani yang transparan dan akuntabel.

“Bantuan ini sebaiknya digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Kepala DPKP Kabupaten Brebes M Furqon Amperawan menyampaikan, tujuan penyaluran bantuan untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja, efisiensi pembiayaan, dan peningkatan produktivitas pertanian. Dia juga melaporkan bahwa hingga saat ini, Kabupaten Brebes telah mencapai 62 persen dari target produksi padi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Adapun Alsintan yang diserahkan terdiri dari 7 unit traktor tangan roda dua. Traktor-traktor ini dibagikan ke 7 kecamatan di Kabupaten Brebes, diantaranya, Poktan Suka Tani Desa Cipelem Kecamatan Bulakamba, Poktan Harapan Desa Tiwulandu Kecamatan Banjarharjo, Poktan Harapan Desa Dukuh Salam Kecamatan Losari, Poktan Serayu Desa Kramat Kecamatan Jatibarang, Poktan Serayu 3 Desa Cigedog Kecamatan Kersana, Poktan Lebak Desa Kubangsari Kecamatan Ketanggungan dan Poktan Harapan Desa Wlahar Kecamatan Larangan.

“Dengan adanya bantuan Alsintan ini, diharapkan produktivitas pertanian di Kabupaten Brebes dapat meningkat dan target produksi padi sebesar 124.000 hektar pada tahun 2025 dapat tercapai,” pungkasnya Furqon.

Pemerintah Kabupaten Brebes sendiri optimis bahwa target produksi padi dapat tercapai dengan bantuan Alsintan ini dan dukungan dari para petani.

Salah satu perwakilan Poktan Harapan Desa Tiwulandu Kecamatan Banjarharjo Casan mengungkapkan, bersama dengan 7 Poktan lainnya merasa senang dan bahagia telah mendapat bantuan Alsistan.

“Alhamdulillah, Poktan Harapan Desa Tiwulandu Kecamatan Banjarharjo akhirnya dapat bantuan Alsintan dari pemerintah daerah, terima kasih sebesar-besarnya pada Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati Brebes. Semoga bantuan ini membawa manfaat untuk petani serta meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Brebes, Petani Maju, Bebes Beres,” ujar Casan.

Turut hadir mendampingi Wakil Bupati Brebes dalam penyerahan, jajaran Anggota DPRD Brebes, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Brebes, camat, para penyuluh pertanian, serta para penerima bantuan. (Soleh)

Artikel Tingkatkan Produksi Padi, Pemkab Brebes Serahkan Bantuan Alsintan pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Kios PT Mentari berdiri di Kampung Pasir Suling, Desa Panyocokan. Perusahaan itu menjual ayam potong dengan harga lebih rendah hingga Rp7.000–Rp8.000 per kilogram dibandingkan harga di Pasar Cibeureum. Akibat perbedaan tersebut, pedagang kehilangan pembeli, omzet menurun, dan keresahan muncul di kalangan masyarakat.

Untuk menghindari konflik lebih besar, Pemerintah Kecamatan Ciwidey segera memfasilitasi musyawarah. Camat Ciwidey mengundang pedagang, perusahaan, serta aparat terkait ke Aula Kantor Kecamatan Ciwidey. Pertemuan itu diikuti sekitar 100 orang sehingga aspirasi semua pihak bisa tersampaikan dengan jelas.

Camat Ciwidey, Nardi Sunardi, memimpin jalannya mediasi, yang juga dihadiri Sekretaris Disdagin Kabupaten Bandung, H. Ganda, S.Sos., M.Si. Dari unsur keamanan, Kapolsek Ciwidey menugaskan Kanit Intelkam Bripka Taufikurohman, S.E.

Kepala UPT Pasar Ciwidey, Utis Sutisna, S.Sos., serta Kepala Desa Panyocokan, Usep Komara, ikut memberikan pandangan dalam pertemuan tersebut.

Ketua LP3C, Tatang Sukmana, membawa aspirasi pedagang. Sebanyak 68 pedagang ayam Pasar Cibeureum turut hadir agar suara mereka lebih kuat. Di sisi lain, PT Mentari mengirim perwakilan, Aceng Alek, untuk menjelaskan posisi perusahaan.

Dalam forum, Tatang Sukmana menegaskan bahwa pedagang merasa resah. Menurutnya, selisih harga terlalu jauh sehingga merugikan pedagang resmi. “Harga lebih murah Rp7.000–Rp8.000 per kilogram. Pedagang di pasar otomatis kehilangan pembeli. Kami tidak bisa tinggal diam,” tegas Tatang.

Ia menambahkan, para pedagang mendukung persaingan, tetapi mereka menuntut persaingan berlangsung sehat. Oleh karena itu, ia meminta perusahaan menyesuaikan harga agar pasar tetap kondusif. “Kami hanya ingin dagang berjalan normal. Semua pedagang bisa mencari rezeki dengan tenang,” jelasnya.

Perwakilan PT Mentari, Aceng Alek, menjawab keluhan pedagang dengan sikap terbuka. Ia mengakui perusahaan sengaja menerapkan harga murah sebagai strategi pemasaran. Namun, ia juga menyadari dampak kebijakan itu terhadap pedagang di pasar.

“Perusahaan ingin berjualan, tetapi kami juga ingin menjaga hubungan baik dengan pedagang pasar. Oleh karena itu, kami siap menyesuaikan harga,” ujarnya. Dengan pernyataan itu, pedagang merasa aspirasi mereka mendapat perhatian serius.

Sekretaris Disdagin Kabupaten Bandung, Ganda, menjelaskan bahwa perbedaan harga memang berpotensi menimbulkan masalah. “Pedagang di luar pasar harus menyesuaikan dengan harga resmi pasar. Jika tidak, kesenjangan akan terus melebar,” jelasnya.

Ia menekankan, Disdagin bertugas membina pedagang dalam pasar. Meski pedagang luar pasar termasuk kewenangan wilayah, koordinasi tetap berjalan. Dengan begitu, semua pihak dapat menemukan jalan tengah yang adil.

Sementara itu, Camat Ciwidey, Nardi Sunardi, mengapresiasi semangat musyawarah. Ia menilai, pertemuan tersebut membuktikan bahwa semua pihak lebih memilih dialog daripada konflik. “Alhamdulillah, mediasi berjalan lancar. Semua mendengar, semua berbicara, dan semua sepakat mencari solusi,” katanya.

Setelah diskusi panjang, forum akhirnya menghasilkan kesepakatan, antara lain PT Mentari tetap berjualan ayam potong, tetapi dengan harga menyesuaikan pasar.

Sekdis Disdagin berharap kesepakatan ini menjadi acuan agar kasus serupa tidak terulang. Ia menegaskan bahwa harga ayam harus selaras demi menjaga kestabilan pasar.

Ketua LP3C juga mengucapkan syukur karena pedagang kini merasa lebih tenang. “Kami ingin semua pihak bisa berdagang dengan damai. Pasar harus kembali kondusif,” ujarnya.

Camat Ciwidey menutup forum dengan ajakan memperkuat komunikasi. Ia berkomitmen untuk terus memantau agar pasar tetap aman.

“Silakan sampaikan keluhan kapan pun. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa menjaga keseimbangan bersama,” katanya. ***

Artikel Pedagang Pasar Ciwidey dan PT Mentari Sepakati Penyesuaian Harga Ayam Potong pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

“Program BEREHAN adalah wujud kolaborasi nyata yang tidak hanya bermanfaat secara spiritual, tapi juga memperkuat ekonomi lokal, khususnya bagi peternak muda di Jawa Barat,” ujar Ayi.

Hal itu disampaikan Ayi Subarna, saat bank bjb bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan Program BEREHAN (Berbagi Hewan Kurban) pada Kamis, 14 Agustus 2025, di Plataran Setda Gedung Sate, Bandung.

Program ini merupakan bagian dari inisiatif Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Provinsi Jawa Barat, yang menggandeng Young Farmer Farm (YFF) sebagai penyedia hewan kurban. YFF adalah salah satu peternak binaan Program Regenerasi Petani yang berfokus pada pemberdayaan peternak muda.

BEREHAN dirancang sebagai Tabungan Kurban Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memudahkan ASN lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat menunaikan ibadah kurban dengan skema menabung secara terencana, mudah, dan fleksibel. ASN dapat melakukan setoran rutin bulanan sesuai harga hewan kurban yang disepakati, sehingga biaya dapat dicicil tanpa memberatkan.

Acara peluncuran dihadiri oleh Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman, Direktur Utama bank bjb Terpilih Yusuf Saadudin, Direktur Konsumer & Ritel bank bjb Terpilih Nunung Suhartini, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekertariat Daerah Provinsi Jawa Barat Aris Budiman, para peternak binaan, serta puluhan ASN lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Menurut Ayi, BEREHAN menjadi salah satu inovasi keuangan berbasis sosial yang memanfaatkan potensi besar ASN Jawa Barat, mengingat provinsi ini memiliki jumlah ASN terbesar kedua di Indonesia. Partisipasi dalam program bersifat sukarela namun sangat dianjurkan karena memberi manfaat ganda spiritual dan finansial.

Ia mengatakan, keterlibatan bank bjb dalam program ini bukan sekadar menyediakan fasilitas tabungan, tetapi memastikan customer journey ASN berjalan mulus, mulai dari pembukaan rekening, auto-debet setoran bulanan, hingga konversi dana menjadi hewan kurban pada waktunya.

Selain itu, program ini menjadi contoh nyata sinergi multipihak antara pemerintah daerah, OJK, lembaga perbankan, dan sektor peternakan. Hal ini diharapkan menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan sekaligus mendukung pengembangan sektor peternakan produktif di Jawa Barat.

Kerjasama dengan YFF juga menjadi strategi untuk memperkuat regenerasi peternak. Para peternak muda mendapatkan peluang pasar yang jelas, pendampingan kualitas ternak, dan akses ke pembiayaan yang lebih mudah. bank bjb terus memberikan layanan optimal bagi ASN peserta program, termasuk dukungan digitalisasi perbankan agar transaksi lebih cepat dan transparan.

“Dengan berbagai layanan yang kami miliki, kami ingin memastikan ASN mendapatkan pengalaman terbaik, mulai dari proses pendaftaran hingga hari pelaksanaan kurban,” tambah Ayi.

Acara peluncuran berlangsung meriah diawali dengan menyanyikan Indonesia Raya, doa bersama, dan laporan ketua panitia. Selanjutnya, sambutan dari Kepala OJK Provinsi Jawa Barat dan Direktur bank bjb disampaikan sebelum Sekda Provinsi Jawa Barat meresmikan program secara simbolis.

Seremoni penyerahan Rekening Tabungan kepada perwakilan ASN menjadi momen penting, menandai upaya bank bjb dalam mendukung literasi keuangan sejak tahap awal program. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi talkshow interaktif yang menghadirkan Perwakilan OJK Provinsi Jawa Barat, Perwakilan bank bjb, Perwakilan Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat, Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta perwakilan peternak muda dari YFF. Dalam sesi Talkshow, dibahas detail skema tabungan kurban, manfaat bagi ASN, serta kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan peternak lokal.

bank bjb menegaskan bahwa saat ini Program BEREHAN hanya berlaku bagi ASN di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai program percontohan (piloting). Ke depan, program ini akan terus dikembangkan dengan inovasi baru, termasuk kemungkinan memperluas target peserta bagi ASN di Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat, ASN secara umum, serta non-ASN. Dengan dukungan semua pihak, Program BEREHAN diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengadopsi model kolaborasi serupa.

bank bjb optimistis program ini tidak hanya menjadi gerakan berkurban bersama, tetapi juga pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor peternakan dan literasi keuangan. Peluncuran BEREHAN membuktikan bahwa upaya bank bjb dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dapat menghasilkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat. (*)

Artikel bjb Optimistis BEREHAN Tidak Hanya Gerakan Berkurban, Tapi Pendorong Ekonomi Daerah pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Contohnya, banyak warga yang telah melunasi pinjaman dari satu bank namun kesulitan saat mengajukan pinjaman ke bank lain. Ini terjadi karena adanya catatan kredit macet di masa lalu, meskipun statusnya kini sudah lunas.

Salah satunya dialami oleh Jajang, warga Desa Tambakbaya, yang pengajuan kreditnya ditolak oleh BNI Unit Cilimus dengan alasan adanya riwayat tunggakan SLIK OJK selama tiga bulan. Padahal, Jajang mengaku telah melunasi pinjamannya dan tidak lagi memiliki kewajiban di bank sebelumnya, yakni BRI.

Menanggapi hal ini, Bang Jhoni Panne, Ketua Lembaga Pemantau Korupsi Nasional (LPKN) Jawa Barat, memberikan tanggapan tegas. Saat dihubungi via sambungan telepon pada Kamis (10/7/2025), ia menyatakan bahwa buruknya catatan SLIK OJK memang kerap menjadi alasan penolakan pinjaman oleh lembaga keuangan.

“Namun perlu dicermati juga, tidak semua data SLIK OJK yang kurang baik harus langsung menjadi alasan pemutusan pengajuan. Harus dilihat skornya, status kreditnya masih aktif atau tidak, dan tingkat kolektibilitasnya, apakah di level 3, 4, atau 5,” ujar Bang Jhoni.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya koordinasi antara lembaga keuangan, OJK, serta negara dalam menyikapi persoalan ini. “Kami dari LPKN menilai bahwa perlu adanya forum kajian dan dialog antara semua pihak, termasuk negara. Di tingkat daerah, kedaulatan daerah harus ditegakkan. Karena jika lembaga keuangan yang beroperasi di daerah memiliki konflik dengan masyarakat, itu akan mengganggu stabilitas sosial dan kondusivitas daerah,” tegasnya.

Bang Jhoni juga menyoroti praktik-praktik bermasalah lainnya di lembaga keuangan, seperti penyalahgunaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), pinjaman fiktif, mafia lelang, hingga pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang tidak transparan.

“Jangan sampai masyarakat kecil yang ingin berusaha dipersulit karena status SLIK OJK-nya, sementara oknum pengusaha yang bermasalah malah dipermudah karena ada ‘uang pelicin’,” sindirnya.

LPKN, lanjutnya, telah menemukan banyak kasus semacam ini. “Kami sebagai lembaga pemantau korupsi siap membantu masyarakat yang dirugikan oleh praktik-praktik tidak adil dari lembaga keuangan.

Ia juga menegaskan, “Seribu regulasi tidak akan menyelesaikan masalah jika tidak disertai komunikasi yang efektif. SLIK OJK bukan satu-satunya syarat mutlak dalam proses pengajuan pinjaman. Ini negara hukum, dan ada aturan yang mengatur.”

Di akhir pernyataannya, Bang Jhoni kembali menekankan pentingnya kedaulatan daerah.

“Kedaulatan daerah harus ditegakkan agar masyarakat terlindungi dan tidak menjadi korban kesewenang-wenangan lembaga keuangan. LPKN siap mendampingi dan memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang terdzalimi. Kita akan bongkar dan berantas praktik-praktik curang di dunia keuangan,” pungkasnya. *** Uus (Boy)

Artikel SLIK OJK Jadi Penghalang, Warga Sulit Akses Kredit Meski Sudah Lunas pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Kepala Unit Agro Wisata Walini Budi Rosyadi, menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam promosi wisata lokal. Ia menilai bahwa potensi Walini sangat besar, namun belum tergarap secara optimal.

“Kami membutuhkan promosi yang lebih intensif dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pasar kita masih terlalu terbatas pada pengunjung lama,” ujar Budi kepada wartaparahyangan.com saat ditemui di Rancabali, Senin (9/6/2025)

Oleh karena itu, Budi mengharapkan pemerintah mendorong lebih banyak event wisata di Walini. Ia mengusulkan agar kegiatan seni, olahraga, dan edukasi dikemas secara menarik. “Misalnya, jalan sehat di kebun teh atau festival seni alam. Kegiatan seperti itu akan menarik wisatawan yang butuh pengalaman baru,” jelasnya.

Budi juga mencatat perubahan perilaku wisatawan. Banyak pengunjung hanya datang untuk menikmati pemandangan dari pinggir jalan. Akibatnya, sebagian besar tidak masuk ke dalam kawasan resmi. “Mereka memilih yang praktis dan gratis. Kita harus bersaing dengan itu,” ucapnya.

Menurut Budi, jumlah wisatawan pada Juni ini turun drastis dibandingkan dua hingga tiga tahun lalu. Penurunan ini memperkuat urgensi inovasi. Karena hanya sebagian kecil pengunjung yang benar-benar menjadikan Walini sebagai tujuan utama. “Kalau tidak ada sesuatu yang baru, mereka memilih tempat lain yang lebih dekat atau populer,” katanya.

Untuk itu, Budi berharap agar pemerintah daerah mengarahkan pelaku usaha agar lebih kreatif dalam menciptakan daya tarik wisata. Tidak hanya itu, ia juga mengusulkan agar event-event besar digelar saat musim libur panjang. “Pemerintah bisa memfasilitasi lomba, workshop, atau pertunjukan seni. Kita tinggal menyesuaikan kemasannya,” ujarnya penuh semangat.

Ia juga mengakui, dukungan aparat keamanan selama ini sangat membantu kenyamanan pengunjung. Karena itu ia mengapresiasi sinergi antara kepolisian, koramil, dan pihak pengelola. “Kami merasa terbantu dengan pengamanan dari aparat. Suasana selalu kondusif,” kata Budi.

Namun, ia menekankan bahwa suasana aman tidak cukup untuk menarik wisatawan. “Kami perlu paket wisata yang menyenangkan dan berkesan. Pengunjung harus merasa ingin kembali,” ungkapnya.

Budi menjelaskan bahwa pelatihan kehumasan, pelayanan, dan tanggap darurat wajib diberikan secara rutin. Ia yakin peningkatan kapasitas SDM akan berpengaruh langsung terhadap kenyamanan wisatawan. “Kami butuh tim yang siap di lapangan, termasuk dalam keadaan darurat seperti kecelakaan atau kehilangan barang,” jelas Budi.

Ia mengapresiasi pelatihan yang pernah diberikan oleh Disparbud untuk para pemandu wisata, dan kegiatan tersebut sangat berguna dan perlu ditingkatkan intensitasnya. “Pelatihan seperti itu memberi kami bekal praktis. Kalau bisa ada lagi, dan jangan hanya satu kali,” ujarnya.

Budi menyampaikan bahwa pihaknya sudah aktif mempromosikan Walini melalui media sosial. Namun ia mengakui belum menguasai strategi yang tepat. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah bisa menyediakan pelatihan digital marketing untuk pengelola wisata. “Kalau kami paham cara kerja algoritma dan konten kreatif, kami bisa menjangkau lebih banyak orang,” jelasnya.

Selain promosi digital, Budi menyambut baik kondisi akses jalan menuju kawasan wisata. Menurutnya, infrastruktur di jalur Ciwidey-Rancabali kini sudah lebih baik. “Sekarang pengunjung bisa sampai lebih cepat. Namun, akses bagus tidak cukup tanpa konten wisata yang menarik,” ujar Budi.

Ia menilai bahwa keunggulan Walini terletak pada suasana alam dan udara segar. Namun, tanpa aktivitas pendukung yang menarik, keunggulan tersebut tidak cukup untuk bersaing. “Kami harus bisa menyuguhkan pengalaman yang tidak terlupakan. Itu kunci agar wisatawan bertahan lebih lama,” katanya.

Karena itu pula, lanjut Budi, promosi bersama antara pelaku usaha dan pemerintah harus terintegrasi dan ditingkatkan. “Visi daerah harus sejalan dengan langkah promosi. Kita tidak bisa jalan sendiri-sendiri,” tegas Budi.

Sebagai pengelola, Budi mengaku terus berupaya meningkatkan kualitas layanan. Ia menyadari bahwa tantangan di lapangan tidak ringan. Namun, ia dan timnya tetap optimis menghadapi persaingan. “Kami terus belajar, terus mencoba hal baru. Kami yakin Walini bisa bangkit,” katanya.

Ia pun kembali menegaskan harapannya kepada pemerintah daerah agar promosi wisata diperluas, pelatihan diperbanyak, dan kolaborasi diperkuat. “Kami tidak minta bantuan dana, tapi arahan dan fasilitas pelatihan. Dengan begitu, kami bisa berkembang bersama,” pungkasnya. ***

Artikel Promosi Wisata Perlu Digencarkan, Walini Rancabali Harapkan Perhatian Pemkab Bandung pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Sabtu.17/5/2025.Dirut PDAM Tirta Kemuning Kuningan.Dr.Ukas Suharfaputra.M.P di Cafe Restu Cijoho adakan Jumpa pers.

Dirut PDAM Kuningan menjelaskan,bahwa memang akan ada kenaikan tarip Air PDAM Kuningan nanti mulai bulan juni.

Ini semua berawal dari hasil audit BPKB provinsi jawabarat tahun 2024 diperoleh perhitungan harga pokok Air per M3 PAM Tirta Kamuning sebesar Rp.4.859,90,sedangkan tarip dasar pemenuhan kebutuhan pokok yang berlaku saat ini menurut perbub ni 26 tahun 2022 untuk jenis pelanggan tipe B di tetapkan sebesar.Rp.3950 per M3.

Apalagi kalau mengajukan kepada Pergub Jawa Barat No.610/kep.663-rek/2024 tentang tarip batas atas dan tarip batas bawah,untuk tari batas bawah Rp .5.275 dan tarip batas atas Rp.8.299-per M3.

Namun PDAM Kuningan masih mempertimbangkan asas sosial jadi mengambil langkah tengah,dan mungkin tarip Air PDAM Kuningan yang terendah di daerah Ciayumajakuning.”unjarnya

Masih menambahkan Dirut PDAM Kuningan.Dr.Ukas Saharfaputra.M.P.,Lahirnya Perbub no 5 tahun 2025 atas pertimbangan permendagri no 21 tahun 2020,Pergub Jabar No 610/663-rek/2024 dan hasil audit BPKB Provinsi Jawabarat,untuk penyesuaian tarip Air minum PDAM Tirta Kamuning Kuningan.

Penyesuaian ini akan di lakukan secara diferensiasi dan progresif menurut jenis pelanggan serta blok konsumsi,untuk pelanggan rumah tangga type B,dalam pemenuhan kebutuhan dasar air minumnya hanya disesuaikan sebesar Rp.0,55 per liter jadi dalam satu bulan di kenakan jasa pelayanan sebesar Rp.5,5 -per liter.

PDAM Tirta Kamuning akan menjamin dengan adanya kenaikan tarip Air ini,dengan meningkatkan kuantitas Air akan lebih banyak dan lancar serta meningkatkan kualitas air secara bertahap.”janjinya”

Terkait adanya pandangan masyarakat bahwa Kuningan melimpah sumber air,itu memang benar ,namun perlu di ketahui juga bahwa kami(PDAM) Kuningan terganjal dengan besarnya dana investasi untuk pembangunanya.

Memang banyak sumber mata air itu tapi,kebanyakan di daerah utara,jadi kalau di pergunakan untuk ke Kuningan Kota dan beberapa wilayah terganjal dengan medan geografis.”keluhnya”

“Tapi kami(PDAM)Kuningan akan terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal bagi pelanggan kami,dengan menjamin akan kuantitas air yang lancar dan baik di barengi dengan pemenuhan kualitas air secara bertahap,”pungkasnya. ***

Artikel PDAM Kuningan Jamin Peningkatan Pelayanan Pelanggan Akan Meningkat pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Forum Komunikasi Gabungan Ormas & Lsm(FKGOL) Kuningan,berencana adakan Diskusi Publik Terbuka Bedah APBD demi Kuningan Maju.

Rabu.14/5/2025.Disekre FKGOL,salah satu pengurus FKGOL.Kang Nana Barak menuturkan,adanya gagal bayar 3 tahun berturut-turut dan ramainya pemberitaan pembelian barang fasilitas Kesekutif dan Legislatif,yang dirasa pantastis dan tidak Urgent,itu jelas melukai hati masyarakat Kuningan.

Dengan adanya hal ini FKGOL berencana akan mengadakan Diskusi Publik Terbuka bedah APBD Kuningan,demi perbaikan kemajuan Kuningan Kedepan.

Dalam Diskusi Publik Terbuka bedah APBD Kuningan nanti,kita(FKGOL)akan menghadirkan Pemda Kuningan(eksekutif),DPRD(Legislatif),Akademisi(kampus),Tokoh Kuningan,Ormas & Lsm,Media,APH(Kejaksaan,Polres,Inspektorat).

Kita(FKGOL) selaku control sosial masyarakat dan Mitra Pemerintah selama ini tidak pernah di ajak duduk bersama di dalam perumusan APBD,padahal ada hak kami selaku masyarakat sebagai pengawasan melekat dalam mengawal setiap kebijakan dan regulasi yang telah dirumuskan,,oleh Eksekutif dan Legislatif.”tuturnya”

Gagal bayar itu juga produk Legislatif dan Eksekutif ,karna jelas mereka yang merumuskan dan menetapkan bersama,bukanya saling lempar siapa salah siapa benar,saling lempar seolah-olah tidak berdosa.

Jadi nanti dalam Diskusi Publik Terbuka kita akan meminta penjelasan eksekutif selaku eksekutor anggaran dan legislatif selaku pengawasannya.

Diskusi Publik Terbuka bedah APBD ini sangatlah penting dan perlu kita lakukan,karna dengan adanya hal ini kita semua bisa tahu dan bisa mengawasi setiap anggaran yang telah dianggarkan dan dilaksanakan

Semoga dengan adanya Diskusi Publik Terbuka bedah APBD ini,Tidak ada lagi anggaran yang di duga di selewengkan,karna jelas nanti kita akan rumuskan bersama bagaimana seharusnya APBD ini di gunakan sesuai aturan yang telah ditetapkan. ***

Artikel Pentingnya Diskusi Publik Terbuka”Bedah APBD Demi Kuningan Maju pertama kali tampil pada kontroversinews.com.

Petugas Stand BPR Kerta Raharja, Dena Fitrianti, mengungkapkan rasa syukurnya atas tingginya antusiasme pengunjung sejak pagi hari. “Alhamdulillah, dari tadi antusiasme para pengunjung lumayan banyak. Mereka bertanya sekitar produk tabungan, deposito, kredit,” ujarnya kepada wartaparahyangan.com di sela-sela pameran.

Dena menyebut tingginya ketertarikan pengunjung terhadap produk dana bergulir. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan mengenai persyaratan serta mekanisme pengajuan kredit dana bergulir tersebut.

Menurut Dena, BPR Kerta Raharja menawarkan beragam produk yang menarik. “Untuk produknya, kami menyediakan kredit bagi ASN, kredit umum, serta kredit dana bergulir. Selain itu, kami juga menawarkan deposito dengan tingkat suku bunga yang bersaing,” terangnya.

Selama pameran, produk dana bergulir menjadi primadona di stand BPR Kerta Raharja. Sebagian besar pengunjung yang datang, menurut Dena, sudah mengetahui sekilas tentang dana bergulir. Namun mereka masih membutuhkan penjelasan lebih rinci mengenai syarat-syarat dan prosedur pengajuannya.

Oleh karena itu, tim stand BPR Kerta Raharja selalu siap memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada masyarakat.

Dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan, BPR Kerta Raharja berharap dapat semakin memperluas kontribusinya di tengah masyarakat Kabupaten Bandung. “Mudah-mudahan BPR Kerta Raharja bisa semakin sukses. Kami juga berharap dapat ikut berkontribusi lebih besar lagi, khususnya dalam mendorong pengembangan ekonomi daerah,” katanya.

Antusiasme yang tinggi terhadap stand BPR Kerta Raharja membuktikan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap produk-produk keuangan terus meningkat. Dengan kehadiran produk-produk inovatif seperti dana bergulir, BPR Kerta Raharja optimistis dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Selain menawarkan produk, BPR Kerta Raharja juga memperkuat komitmen untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Melalui pameran ini, komunikasi dua arah antara bank dan masyarakat menjadi lebih intensif. Tentunya, hal ini menjadi bagian dari upaya BPR Kerta Raharja dalam membangun kepercayaan yang berkelanjutan.

Ke depan, BPR Kerta Raharja bertekad untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan, sehingga lembaga ini tidak hanya bertahan, namun juga tumbuh bersama masyarakat Kabupaten Bandung dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. ***

Artikel Hadir di Bedas Expo 2025, BPR Kerta Raharja Diserbu Calon Nasabah pertama kali tampil pada kontroversinews.com.